Warta.in-Mukomuko, Bengkulu.

Proyek rehabilitasi rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko yang dilakukan secara terburu-buru dan tertutup kini menuai sorotan tajam dari publik dan aparat penegak hukum.18 Juli 2025

Proyek yang dinilai sarat pelanggaran prosedur ini justru menjadi potret buram awal kepemimpinan Bupati Huda-Rahmadi (HURA) yang baru berjalan beberapa bulan. Publik menilai, kekacauan ini merupakan cerminan dari buruknya tata kelola pemerintahan di bawah komandonya.

Pihak Kabag Umum Setdakab Mukomuko yang membawahi proyek ini bahkan telah dipanggil oleh aparat penegak hukum (APH) untuk dimintai keterangan. Sumber internal menyebut, renovasi rumah dinas tersebut dilakukan tanpa kejelasan anggaran, tanpa koordinasi dengan PUPR, dan tanpa proses pengadaan yang sesuai prosedur.

Tak hanya itu, sejumlah PPK dan PTTK (penyedia tenaga kerja) disebut menolak menandatangani dokumen proyek karena merasa berpotensi tersandung hukum.

Dikecam Publik dan Ditinggal Penyedia
Proyek yang mestinya direncanakan secara matang ini justru dijalankan secara grusah-grusuh, tidak transparan, dan seolah disembunyikan dari pantauan publik.

Bahkan informasi mengenai nilai anggaran dan sumber pembiayaannya masih belum jelas hingga saat ini.
Sikap tertutup dan sembrono ini membuat publik geram. Beberapa LSM dan tokoh masyarakat mengecam keras pelaksanaan proyek ini yang dianggap sebagai bentuk pemborosan uang rakyat.

“Bagaimana bisa proyek sebesar itu tidak jelas anggarannya? Ini jelas-jelas mencoreng akuntabilitas keuangan daerah,” kata salah satu aktivis antikorupsi di Mukomuko.

Sistem Pemerintahan Amburadul
Kekacauan proyek rehabilitasi dua rumah dinas ini mempertegas bahwa sistem pemerintahan di era Huda masih jauh dari kata tertib.

Banyak dinas hanya sibuk dengan agenda seremonial dan kegiatan luar daerah yang menguras anggaran, sementara pelayanan publik dan pengawasan proyek terbengkalai.

Ironisnya,” hanya satu bidang yang terlihat sibuk di tengah mandeknya kinerja OPD, yakni Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko. Namun kesibukan itu justru berujung pada proyek-proyek amburadul seperti rehab rumdin ini.

Pemerintah terkesan tidak punya kendali, birokrasi berjalan tanpa arah, dan pengelolaan proyek jauh dari prinsip good governance.
Desakan Transparansi dan Evaluasi Total
Publik kini mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek rehab rumah dinas tersebut, sekaligus evaluasi terhadap kinerja Kabag Umum dan seluruh pihak yang terlibat.

Pemerintah daerah harus segera memperbaiki tata kelola agar tidak terus-menerus terjebak dalam pola kerja yang tertutup dan sembrono.
Renovasi rumah dinas seharusnya menjadi contoh pelaksanaan proyek yang profesional dan transparan. Namun kenyataannya, proyek ini justru menjadi bukti bahwa pemerintahan Huda belum siap menghadirkan sistem yang bersih dan efektif.

Jika tidak segera dibenahi, bukan tak mungkin, Mukomuko akan kembali tenggelam dalam krisis kepercayaan publik yang lebih dalam.

Pewarta:Hidayat

Editor:Harry

Warta.in-Mukomuko Bengkulu.

Dana Program 2024 Mangkrak, Bendahara Diduga “Kabur” Membawa Uang Desa

Tirta Mulya, 17 Juli 2025 Pemerintahan Desa (Pemdes) Tirta Mulya diguncang isu besar setelah terungkap bahwa sejumlah anggaran program kerja tahun 2024 belum juga terbayarkan, termasuk hutang puluhan juta rupiah di sebuah toko bangunan langganan desa.

Warga gempar,”dana yang seharusnya dialokasikan untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat disebut-sebut “dibawa kabur” oleh bendahara desa berinisial NA.

Hutang Menumpuk, Papan Proyek Terbengkalai
Pemilik Toko Bangunan “Sumber Jaya” mengaku sudah berkali-kali menagih pembayaran material proyek jalan lingkungan dan renovasi balai desa. “Totalnya hampir Rp 87 juta. Janji dibayar Desember 2024.

eh, sampai sekarang nihil,” ujar S (45), pemilik toko. Tumpukan nota jatuh tempo itulah yang pertama kali membongkar kisruh keuangan desa.

Pertanyaan Krusial,” Mengapa Bendahara Tak Dilaporkan?
Fakta bahwa bendahara NA belum juga dilaporkan ke pihak kepolisian menjadi sorotan tajam.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tirta Mulya, Ridwan, mengatakan, “Surat pertanggungjawaban (SPJ) 2024 belum rampung karena dokumen keuangan dipegang NA. Tapi kami masih ‘menunggu iktikad baik’. Warga mempertanyakan: kenapa menunggu?”

Pengamat hukum desa dari Universitas Bengkulu, Dr. Fitria Syahrani, menilai sikap “menunggu” itu janggal. “UU Desa No. 6/2014 & Permendagri No. 20/2018 jelas apabila ada indikasi penyelewengan, kepala desa wajib mengambil langkah hukum.

Membiarkan tanpa laporan justru rentan menimbulkan praktik pemerasan dan skema suap ‘tutup pintu’, sebagaimana sering terjadi pada kasus OTT aparat desa sebelumnya,” tegasnya.

Desas-desus & Pola “Ada Asap, Pasti Ada Api”
Isu kian memanas di media sosial lokal,” ada yang menduga NA hanya “kambing hitam” untuk menutup defisit anggaran; ada pula yang menuding kompromi politik internal.

Slogan warga, “Ada asap pasti ada api,” merefleksikan keyakinan bahwa kisruh keuangan menjadi lahan empuk pemerasan pihak-pihak tertentu.

Transparansi Terjebak di Meja Kantor
Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Rakyat Menggugat (KRM) menuntut Pemdes segera,”
Audit independen terhadap APBDes 2024, terutama pos belanja fisik dan BUMDes.

Publikasi dokumen APBDes di papan informasi sesuai Pasal 24 Permendagri No. 73/2020.
Pelaporan resmi ke Polres setempat agar proses pidana dan perdata berjalan transparan.

“Keterbukaan tak boleh berhenti di slogan,” ujar Ketua KRM, A. Yusril. “Kalau uang rakyat raib, rakyat berhak tahu ke mana perginya.”
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mukomuko, Ujang Selamet., mengonfirmasi telah menjadwalkan klarifikasi.

“Kami beri tenggat tujuh hari kerja. Jika tidak ada bukti kuat NA membawa dana, berarti ada penanggung jawab lain kepala desa dan perangkatnya,” katanya,
menyinggung ancaman sanksi administratif hingga pemberhentian.

Akuntabilitas atau Krisis Kepercayaan?
Kasus Tirta Mulya menjadi alarm bagi desa-desa lain.

Tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang tegas, defisit anggaran mudah bergeser menjadi krisis kepercayaan. “Di tingkat desa, trust adalah modal sosial utama.

Sekali hilang, sulit kembali,” ujar Dr. Fitria.
Kesimpulan & Jalan Keluar Segera laporkan bendahara atau pihak mana pun yang terindikasi menyalahgunakan dana.

Libatkan auditor eksternal agar hasil pemeriksaan kredibel.
Bukakan data melalui musyawarah desa khusus—warga berhak mengonfirmasi setiap rupiah.

Perkuat sistem kontrol,” pisahkan kas pembantu, gunakan aplikasi Siskeudes terintegrasi, dan awasi secara daring.

Jika langkah-langkah ini diabaikan, tidak mustahil Tirta Mulya menjadi panggung OTT berikutnya.

Dan sebagaimana pepatah warga, “Ketika uang desa jadi akar masalah, pemerasan hanya menunggu kesempatan.

Pewarta:Hidayat

Editor:Harry

Polda Jateng-Kota Semarang | Pelaksanaan Operasi Patuh Candi 2025 Polda Jawa Tengah yang digelar pada Kamis pagi (17/7/2025) di Kota Semarang diwarnai momen unik. Dalam razia yang dilakukan mulai pukul 08.30 hingga 09.00 WIB itu di Jalan Mayjen Sutoyo (Kampung Kali) petugas menemukan dua siswa SMK yang melanggar aturan lalu lintas saat jam sekolah berlangsung.

Dua siswa berinisial Ab dan Av itu dihentikan petugas karena mengendarai sepeda motor berknalpot brong (tidak sesuai standart) dan motornya tidak dilengkapi dengan STNK. Keduanya juga tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) karena masih tergolong anak di bawah umur.

Mendapati temuan tersebut, petugas tidak serta-merta memberikan surat tilang. Sebaliknya, petugas meminta kedua siswa itu menghubungi pihak sekolah agar dijemput langsung. Tak berselang lama, dua guru masing-masing dari bagian kesiswaan dan guru BK dari sekolah yang bersangkutan datang ke lokasi.

Dalam pertemuan tersebut, AKP Henry Sulistyanta, Kanit 5 Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jateng selaku perwira pelaksana kegiatan menjelaskan kepada para guru mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh kedua siswanya. Ia juga menyampaikan bahwa karena siswa dijemput langsung oleh pihak sekolah, petugas tidak menerbitkan surat tilang, namun tetap memberikan surat teguran sebagai bentuk penindakan administratif dan edukasi terhadap keduanya.

“Kami mengedepankan pendekatan edukatif dalam operasi ini, terutama kepada mereka anak-anak kita yang masih usia sekolah. Kita ingin mereka paham bahwa keselamatan di jalan adalah hal yang sangat penting. Maka dari itu, kami minta bantuan dari pihak sekolah untuk ikut mensosialisasikan budaya tertib berlalu lintas, khususnya kepada para pelajar,” ujar AKP Henry dihadapan para guru kedua siswa tersebut.

Ia juga menambahkan bahwa Polda Jateng saat ini tengah melaksanakan Operasi Patuh Candi 2025 selama 14 hari terhitung mulai tanggal 14 hingga 27 Juli 2025. Oleh karena itu, peran guru dan sekolah dinilai sangat penting dalam membentuk kesadaran hukum dan keselamatan berkendara sejak usia dini.

Kedua guru yang menjemput siswa tersebut menyambut baik pendekatan yang dilakukan oleh petugas. Mereka berkomitmen untuk menyampaikan informasi dan imbauan tersebut dalam forum resmi di sekolah sebagai bagian dari upaya pembinaan siswa.

“Terimakasih pak, kami akan teruskan informasi ini pada kepala sekolah dan seluruh siswa di sekolah kami. Ini menjadi pengingat penting bagi kami semua, bahwa keselamatan di jalan dan budaya tertib berlalu lintas harus ditanamkan sejak dini,” ujar salah satu guru.

Dalam razia yang melibatkan 30 personel gabungan dari satuan Lalu Lintas, Perintis Samapta, dan Propam Polda Jateng tersebut, petugas melakukan penindakan yang berfokus terhadap pelanggaran kasat mata seperti kendaraan tanpa pelat nomor, tanpa spion, knalpot tidak sesuai standar, penggunaan ponsel saat berkendara, serta pengemudi tanpa helm dan sabuk pengaman.

Operasi dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan pendekatan humanis agar pesan keselamatan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Di akhir kegiatan, petugas dari Satgas Gakkum mengeluarkan 8 surat tilang terhadap pelanggaran lalu lintas berat, serta memberikan 5 surat teguran bagi pelanggaran ringan.

Menanggapi penindakan secara humanis yang dilakukan petugas selama razia tersebut, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto menyatakan apresiasinya atas pendekatan persuasif yang dilakukan di lapangan.

“Langkah petugas yang tidak langsung memberikan sanksi, melainkan memilih untuk memanggil guru sekolah sebagai penjamin dan menjemput kedua siswa tersebut adalah bentuk pendekatan edukatif yang kami kedepankan dalam pelaksanaan kegiatan Operasi Patuh Candi tahun ini,” ujar Artanto dalam keterangannya di Mapolda Jateng pada Kamis, (17/7/2025) siang.

Ia menjelaskan bahwa membangun kesadaran berlalu lintas di kalangan pelajar memang tidak cukup hanya dengan penindakan semata. Perlu ada sinergi antara kepolisian, sekolah, dan orang tua agar edukasi mengenai keselamatan berkendara tertanam sejak dini.

“Kami berharap sekolah-sekolah turut berperan aktif dalam mengingatkan siswanya untuk tidak membawa kendaraan bermotor jika belum cukup umur atau belum memiliki SIM. Jangan biarkan anak-anak kita mempertaruhkan keselamatannya hanya karena belum memahami risiko di jalan. Mari bersama-sama kita ciptakan budaya tertib lalu lintas yang dimulai dari lingkungan terkecil kita masing-masing,” pungkasnya.