Warta In | Palembang – Massa Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia Sumatera Selatan (DPW MSK Indonesia Provinsi Sumsel) dan PB. Front Pemuda Merah Putih Sumatera Selatan (PB.FPBM Sumsel ) sambangi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ( KSOP ) Kelas I Palembang dan Polisi Daerah Sumatera Selatan ( Polda Sumsel ) untuk melakukan aksi unjuk rasa damai terkait Pembangunan dan Operasional Terminal Khusus ( TERSUS ) di Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Diduga tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ).

Hal tersebut di sampaikan oleh Koordinator aksi Mukri A Syukur, S.Sos.I., M.Si di dampingi oleh Koordinator Lapangan Reza Fahlevi dan R. Saleh A. Rasyjidi, S.Ag usai melakukan aksi di Markas Besar Polisi Daerah Sumatera Selatan (Mapolda Sumsel), Senin (16/12/24).

Koordinator aksi Mukri A Syukur, S.Sos.I., M.Si mengatakan hari ini kami gabungan DPW MSK Indonesia Sumsel dan PB FPMP Sumsel sambangi KSOP Kelas I Palembang dan di lanjutkan ke Polda Sumsel untuk melakukan aksi damai terkait Pembangunan dan Operasional Tersus di Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Diduga tidak mengantongi IPPKH.

“Terminal Khusus itu dibangun di kawasan kepemilikan lahan Pribadi dengan menunjukkan Surat Sah kepemilikan lahan, Problemnya Pembangunan Terminal Khusus (Tersus) yang terletak di Desa Pinang Banjar, Kec. Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, Posisnya diduga Terletak di Kawasan Hutan Produksi Konversi, yang jika dibagun harus mengantongi Sarat Mutlak IPPKH (Izin Pinjam Pakai kawasan Hutan),”ujar Mukri.

Lebih lanjut, Pembangunan Tersus (Terminal Khusus) Tersebut diduga tidak Mengantongi IPPKH yang bertentangan dengan UU No: 18 Tentang Kehutanan Sebagai Berikut:

1.Memasukkan Alat Berat

2.Merambah

3.Menduduki Kawasan Tanpa Izin

4.Merubah Status lahan

5.Diduga Lahan Terminal Khusus (Tersus) adalah Kawasan Hutan Produksi, Konversi.

Maka dari itu, kami Dewan Pimpinan Wilayah MSK- Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, dan PB.Front Pemuda Merah Putih, Dengan tegas menyatakan Petitum, Sebagai berikut :

1 Mendesak Kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang, Untuk Segera Menghentikan Pembangunan dan Operasional yang terkait di TERSUS Desa Pinang Banjar, Kec: Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Karena Diduga Tidak Mengantongi IPPKΗ.

2.Mendesak Kepada Polda Provinsi Sumatera Selatan Untuk Tangkap Dugaan Indikasi Perambahan Kawasan Hutan Produksi dalam Proyek Pembangunan Terminal Khusus yang terletak di Desa Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin yang diduga tidak Mengantongi IPPKH:

“Dan kami berharap kepada Polda Sumsel dan KSOP Kelas I Palembang untuk bisa melakukan tugas dan fungsinya,”pungkasnya.

Aksi massa gabungan DPW MSK Indonesia Sumsel dan PB FPMP Sumsel di Polda Sumsel di terima oleh Polda Sumsel yang di Wakili oleh Yan. P Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumsel dan di KSOP Kelas I Palembang di terima oleh Fathir Kepala Bagian Tata Usaha KSOP Kelas I Palembang, aksi berjalan dengan damai dan lancar.

Warta.in, Jakarta | (14 Desember 2024) – Mukernas APSI (Asosiasi Properti Syariah Indonesia sukses digelar dengan tema “Sehat Propertinya, Benar Syariahnya” yang mana mengundang seluruh pelaku properti syariah dan juga DPP APSI di Jakarta. Agenda yang dihadiri juga oleh mantan Ketua Himpera dan juga dibuka langsung oleh Ir. M. Abubakar membahas beberapa hal penting dan juga dilaksanakan PPSD bagi para peserta yang hadir di Mukernas APSI yang juga menjadi sebuah sertifikasi bagi para pengembang properti syariah Indonesia.

Ir. M. Abubakar menyampaikan, APSI itu satu diantara dua puluh empat perkumpulan atau asosiasi pengembang ataupun developer salah satunya adalah apsi dan kami sudah terdaftar di kementrian pupr. Dan ppsd ini adalah pintu masuk untuk menjadi anggota apsi, jadi setiap developer yang ingin menjadi anggota apsi wajib mengikuti yang namanya ppsd ini.

Adapun terkait dengan pergantian Pimpinan Negara, ini menbawa cahaya baru buat kita serta semangat baru di properti dikarenakan Presiden sebelumnya, Bapak Jokowi mencanangkan namanya program sejuta rumah dan di era Kepemimpinan Presiden Prabowo, untuk programnya dilipat tigakan menjadi tiga juta rumah, tentunya yang paling banyak berkiprah adalah para pengembang atau penyedia dari rumah itu sendiri.

“Jadi, kita bersemangat dan kita harus mempersiapkan diri, maka dari itu kita menyelenggarakan murkernas ini untuk mempersiapkan diri kita dalam menyongsong era tersebut.

Dan mudah mudahan Bapak Presiden Prabowo dimudahkan untuk melaksanakan program tiga juta rumah itu. Dikarenakan tiga juta rumah tersebut memang untuk kebutuhan masyarakat serta kebutuhan umat islam pada umumnya  Dan kami sebagai penyedia properti itu juga, ada peluang bisnis disitunya,”ucapnya.

Ir.M.Abubakar melanjutkan, Properti itu salah satu bidang usaha yang mengangkat tidak kurang dari 187 sektor lainnya, tidak hanya itu bahkan bisa lebih. Dengan berkembangnya properti akan mengangkat bermacam macam seperti akan mengangkat sektor umkm, akan mengangkat daya beli masyarakat, semua itu akan terangkat dengan properti.

“Karena properti itu rumah yang terdiri dari komponen yang bermacam macam, semuanya itu akan menjadi peluang seperti produsen genteng dan akan produsen lagi seperti bata serta segala macam jenisnya hingga sampai tenaga kerja pun diuntungkan dengan bangkitnya properti.

Seperti kita lihat kemarin ini dengan menurunnya daya beli masyarakat terutama dikalangan menengah tentunya akan menekan penjualan properti. Ketika penjualan properti itu tertekan, ya umkm pun ikut tertekan, bukan hanya umkm dan pabrik pabrik pun banyak yang turut kesusahan,”ujarnya.

Ir.M.Abubakar menambahkan, dalam segi pembiayaan, kami bekerjasama dengan beberapa lembaga keuangan syariah, baik itu bank maupun non bank, akan tetapi memang yang punya power ini adalah perbankan syariah.

“Kita berharap dengan adanya program pemerintahan yang baru ini, mudah mudahan kita bisa memaksimalkan diri untuk menyongsong di era itu dan ikut berkontribusi semaksimal mungkin serta tentunya kita tidak bisa berdiri sendiri dan kami juga perlu didukung oleh para stakeholder stakeholder itu.

Dan kami punya harapan besar juga terhadap kementrian yang sekarang jadi khusus, yang sebelumnya jadi satu yaitu pupr dan sekarang sendiri. Untuk perumahan itu ada mentrinya sendiri serta ada dilengkapi dengan wakil menterinya juga. Semoga kami bisa ikut berkontribusi semaksimal mungkin untuk itu,”tutupnya.

Warta In | PALEMBANG – Dandim 0418/Palembang Ikuti Upacara Peringatan Hari Juang TNI AD Ke-79 Tahun 2024 yang dipimpin langsung Pangdam II/swj Mayjen TNI M. Naudi Nurdika,S.I.P M. Si M. Tr (Han) selaku Inspektur Upacara bertempat
di Jasdam II/Sriwijaya, Jl. Harun Sohar, Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang, Minggu (15/12/2024)

Selaku Inspektur Upacara Pangdan II Sriwijaya Mayjend TNI M.Naudi Nurdika membacakan amanat Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menilai, semangat perjuangan itu tercermin dalam tema Hari Juang TNI AD tahun ini, yaitu “TNI AD Berjuang Bersama Rakyat”. Tema itu mencerminkan jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Serta mengandung makna bahwa kekuatan TNI AD salah satunya berasal dari sinergi yang kokoh dengan rakyat.

“Kekuatan TNI AD tidak hanya berasal dari kedisiplinan dan kemampuan militernya, tetapi juga dari sinergi yang kokoh dengan rakyat. Dari rakyat kita berasal, bersama rakyat kita berjuang, dan untuk rakyat kita mengabdikan diri. Prinsip inilah yang menjadi jiwa perjuangan kita dalam menjalankan amanah sebagai pelindung bangsa,” Ucap Pangdam.

Kasad menambahkan, tema itu juga dilandasi semangat perjuangan Jenderal Sudirman yang menempatkan rakyat sebagai elemen utama dalam strategi perjuangan. Hal ini sejalan dengan sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh potensi bangsa, termasuk rakyat sebagai kekuatan inti. Kolaborasi antara TNI AD dan rakyat adalah kekuatan besar yang menjadi benteng kokoh untuk menjadi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lanjut, dijelaskannya, saat ini peran TNI bukan hanya menjaga kedaulatan dan keamanan, tetapi juga membantu pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kontribusi nyata. Hal itu sejalan dengan tantangan bangsa yang semakin kompleks, termasuk krisis pangan, air, dan bencana Alam.

Berangkat dari kondisi itu, sebut Kasad, TNI AD dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Seperti di tahun 2024 yang telah menunjukkan perjuangan bersama rakyat melalui program-program seperti Manunggal Air, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil.

Diakuinya, program-program itu telah berhasil membawa perubahan besar bagi masyarakat dan menjadi bukti nyata keberadaan TNI AD sebagai bagian dari solusi bangsa.

Dalam amanat tertulisnya itu, Kasad pun memerintahkan seluruh prajurit TNI AD untuk terus berinovasi, bekerja keras, dan berbuat baik dalam setiap pengabdian.

Tak ketinggalan, Jenderal Maruli juga berterima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat, pemerintah daerah dan semua pihak yang telah mendukung tugas-tugas TNI AD. Serta mengajak untuk bersatu, saling mendukung dan bersama-sama mewujudkan visi besar Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas 2045 secara gemilang.

Warta In | Jakarta- Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M.Nueullah RS, siap Laporkan
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Riau (Kepri) ke Presiden dan KPK RI.

Selain itu, Ketum PWDPI juga akan melaporkan BPN Kepri ke Kejagung, Menkumham, DPR RI, Kapolri, Mendagri serta Kejaksaan Agung RI. Hal ini disampaikannya laporkan oknum yang bernama Magdalena dan Tri Sugiharto yang diduga telah merampas tanah milik ketua saya PWDPI Kepri, Hatik Hidayati Setiyowati.

“Ketua DPW Kepri telah memberikan kuasa terhadap saya selaku Ketum PWDPI untuk mengurus menyelesaikan permasalahan
sengketa tanah yang berlokasi di jalan, Brigjend katamso RT.002 RW.003 Desa Pongkar Kecamatan Tebing
Kabupaten karimun, Provinsi Kepulauan Riau(Kepri),”tegas Ketum PWDPI pada Sabtu (14/12/2024).

Nurullah menjelaskan, jika tanah milik ketua PWDPI Kepri saat ini muncul kembali sertifikat baru. Diduga sertifikat tersebut berdasarkan hasil investigasi ada kerjasama Anatar oknum pelaku dengan pihak BPN Kepri.

“Bahkan kecurigaan itu diperkuat atas hasil pemeriksaan dari pihak Ombudsman RI Perwakilan Kepri, yang telah mennyatakan tanah tersebut milik Syah ketua DPW PWDPI Kepri. Ombudsman sudah memerintahkan BPN Kepri untuk membatalkan sertifikat atasnama Magdalena dan Tri Sugiharto,”ungkap Ketum PWDPI.

Namun anehnya lanjut Ketum PWDPI, pihak BPN hingga kini belum juga membatalkan sertifikat tersebut. Saya yakin ini ada permainan mafia tanah oleh sejumlah oknum petinggi BPN Kepri. Pasalnya sengketa tanah ini juga bannyak dialami oleh warga setempat.

“Oleh karena itu, dalam waktu dekat saya akan laporkan persoalan ini kepusat, untuk perjuangkan pengurus saya, Bila perlu saya akan laporkan para mavia tanah di Kepri kepada presiden Prabowo. Kebetulan saat beliau mencalonkan presiden saya ada dibarisan Prabowo. Sudah saatnya para mavia tanah yang ada ditanah air ini dimusnahkan,”pungkas Ketum PWDPI. (Tim).

Warta In | Palembang,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, S.H., MSE yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Zulkarnain, S.E., M.M menghadiri serta membuka secara langsung acara Musyawarah Besar (Mubes) ke I Perkumpulan Zuriat Masagus-Masayu Palembang Darussalam yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Zuriat Masagus-Masayu Palembang Darussalam, Sabtu (14/12/2024).

Adapun tema kegiatan Mubes Ke I ini yakni “Kita satukan hati untuk kemuliaan Zuriat Masagus-Masayu Palembang Darussalam Menuju Indonesia EMAS. Di mana kegiatan Musda Ke I ini sendiri dipusatkan di Aula Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumsel.

Dikatakan Penjabat Gubernur Sumsel melalui Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Sumsel Zulkarnain, S.E., M.M, saya memberikan apresiasi atas pelaksanaan Mubes yang pertama Perkumpulan Zuriat Masagus-Masayu Palembang Darussalam.

Hal ini menggambarkan dinamika sebuah organisasi yang memiliki aktifitas saling berkesinambungan, bahwa setiap yang memiliki urusan membutuhkan evaluasi serta inovasi berkelanjutan.

“Harapannya kepada Mubes ini dapat memiliki visi dan misi untuk mengangkat Perkumpulan Zuriat Masagus-Masayu Palembang Darussalam menjadi organisasi yang berkontribusi pada pemerintah kota Palembang khususnya dan pemerintah provinsi Sumsel,” ujarnya.

Kemudian, pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada pengurus dan anggota Perkumpulan Zuriat Masagus-Masayu Palembang Darussalam untuk melaksanakan Mubes ini dengan mengedepankan wawasan dan pengetahuan bukan karena kelompok, dan sebagainya.

Siapa saja yang memiliki potensi, dan memiliki potensi kecerdasan, responsif, produktif, dan inovasi sebagai diberikan kesempatan untuk dapat pemimpin organisasi ini.

“Sebagai sebuah organisasi yang memiliki kekhususan sebuah paguyuban, tentu menjadi perhatian dari pemerintah dalam menjaga warisan budaya, melalui garus keturunan, kekayaan tak benda yang bisa dilestarikan,” ungkapnya.

Menurut Ketua Umum Kerukunan Keluarga Palembang Ir Kgs H Abdul Rozak, M.Sc, alhamdulillah jadi dengan ada Mubes Masagus-Masayu ini, kita ada kelompok tiga yang lain, itu yang ini kelompok yang ini Zuriat nya.

Tapi dari kelompok version ada yang AMKPD dan ada yang lainnya pokoknya itu, di mana itu bagian daripada yang back-up keluarga Palembang, Zuriat Palembang.

“Jadi insya Allah ini dengan dilaksanakan Mubes akan terpilih orang yang bagus, yang di yakini oleh keluar besar Masagus-Masayu,” katanya.

Dilanjutkannya, bisa menggerakkan pemimpin pergerakan sosial dan budaya Masagus-Masayu ini. Dimana itu akan menjadi bagian dari kekuatan Kerukunan Keluarga Palembang dari zuriat mereka, insya Allah menyatu dengan kelompok, insya Allah kita harapkan seperti itu.

Syarat menjadi ketua, dia bisa menyatukan, jadi dia tidak punya ego, dia memahami banyak hal, paham tentang keturunan-keturunan orang-orang tua yang dihormati, dan dia juga ada link-link ke birokrasi, kita harapkan seperti itu.

“Sehingga didalam pergerakan itu akan di mudahkan, orang-orang yang seperti yang kita punya, yang memang punya dedikasi juga, ingin berbuat dia, itu yang penting dan mau berbuat,” ucapnya.

Masih dilanjutkannya, peran Perkumpulan Zuriat Masagus-Masayu Palembang Darussalam sudah banyak bergerak, dia sudah melaksanakan kegiatan sosial dan dampak sosialnya juga banyak, sehingga mereka bisa berkumpul terus seperti ini, dan ini hanya ceremonial saja, sebenarnya mereka sudah bergerak.

Karena dengan adanya Anggaran Dasar Aturan Rumah Tangga (AD/ART) yang dibuat oleh Perkumpulan Zuriat Masagus-Masayu Palembang Darussalam itu sudah ada cara untuk melaksanakan mereka kepemimpinannya.

“Sebetulnya sesuatu yang kita harapkan kepada Perkumpulan Zuriat Masagus-Masayu Palembang Darussalam itu akan muncul berbagai ide, serta dapat memberikan warna di warga Palembang dan terutama kepada zuriat Palembang lainnya,” imbuhnya.

Warta In | Palembang – Terkait Pemberitaan di salah satu Media On Line yang berjudul Universitas PGRI Palembang Nyatakan Aliansi Alumni UPGRI ILEGAL !! Bila Mencatut, Proses Hukum hal tersebut mendapat tanggapan dari Ade Syawal Diansyah, S.Pd Koordinator Aliansi Alumni Mahasiswa PGRI Palembang.

Saat dihubungi oleh awak media melalui Via Telpon, Ade yang hingga kini masih berada di Jakarta mengatakan, dirinya sangat menyayangkan pernyataan tersebut. Sabtu (14/12/24).

Peryataan ilegal tersebut dilontarkan oleh Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Palembang (UPGRIP) ketika Ade Syawal Diansyah atau yang kerap disapa Ade tersebut sedang berunjukrasa di Gedung Guru Indonesia PGRI Pengurus Besar di Jakarta.

Menurutnya, saat bersama rekan-rekannya melakukan unjuk rasa dia sama sekali tidak membawa, atau mengatasnamakan UPGRIP atau IKA UPGRIP.

Namun, karena dirinya Alumni dari UPGRIP maka pada waktu unjuk rasa dirinya mengatasnamakan Aliansi Alumni Mahasiswa PGRI Palembang.

“Saya unjuk rasa tidak mengatasnamakan UPGRIP atau IKA UPGRIP, melainkan atas nama Aliansi Alumni Mahasiswa PGRI Palembang, karena sudah jelas saya sendiri adalah alumni sah atau pernah kuliah di UPGRIP,” ujar Ade.

Lanjut kata Ade, dalam berita tersebut ada narasi indikasi ancaman akan membawa masalah ini keranah hukum.
Jika benar terjadi, dirinya akan menuntut balik pihak UPGRIP karena telah mengatakan Aliansi Alumni Mahasiswa PGRI Palembang adalah ilegal.

Selain pengancaman, berarti UPGRIP juga secara tidak langsung telah menghilangkan hak orang untuk menyampaikan pendapat.

“Kami sedang konsultasi bersama Penasehat Hukum (PH) untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi saat ini,” pungkasnya.