Warta In | Baturaja, – Sebanyak 27 warga dari Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, secara resmi mengajukan gugatan perdata terhadap PT PLN (Persero) ke Pengadilan Negeri Baturaja, Jum’at (13/12/24).

Gugatan ini terkait kerugian yang mereka alami akibat pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di atas lahan milik warga tanpa kompensasi yang memadai.

Menurut keterangan dari kuasa hukum para warga, Suwito Winoto, SH, MH, SUTET milik PT PLN (Persero) membentang di atas tanah warga sejak tahun 1992, tanpa ada pemberitahuan atau kesepakatan terkait kompensasi.

Tanah-tanah tersebut tersebar di Desa Seleman, Desa Pengaringan, Desa Pandan Dulang, dan Desa Karang Endah.
Suryansyah, salah satu penggugat yang berasal dari Desa Pengaringan, mengungkapkan bahwa tindakan PT PLN (Persero) telah merugikan mereka selama bertahun-tahun.

Ia menyoroti dampak negatif yang dialami warga, termasuk penurunan nilai tanah, kerusakan tanaman, serta hilangnya potensi pendapatan dari hasil perkebunan.
Kejadian ini mencakup wilayah Kabupaten OKU, dengan jalur SUTET yang membentang dari tower T177 hingga T209. Jalur ini melintasi lahan milik warga yang selama ini digunakan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dan karet.

Gugatan resmi diajukan pada 13 Desember 2024 setelah warga mengaku tidak menerima tanggapan dari PT PLN (Persero) terkait beberapa kali somasi yang mereka layangkan sebelumnya.
Kuasa hukum warga menyebutkan bahwa kerugian material yang dialami warga mencapai Rp 19,4 miliar.

Selain itu, warga menuntut adanya kompensasi tahunan atas pembatasan penggunaan lahan akibat jalur SUTET.

Gugatan ini mendasarkan argumennya pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perbuatan melawan hukum.
Dalam petitumnya, warga meminta agar PT PLN (Persero) dihukum untuk membayar ganti rugi secara penuh, memberikan kompensasi tahunan, serta melakukan koordinasi dengan warga terkait aktivitas di lahan tersebut.

Menurut Suryansyah, warga Desa Pengaringan yang menjadi salah satu penggugat, menyatakan, “Kami hanya ingin keadilan. Tanah kami adalah sumber penghidupan, tetapi sekarang kami justru dirugikan tanpa ada tanggung jawab dari PT PLN,”ujarnya.

Sementara itu, Kuasa hukum para penggugat, Suwito Winoto, menegaskan bahwa langkah hukum ini adalah upaya terakhir setelah berbagai usaha mediasi tidak mendapatkan tanggapan dari pihak PT PLN (Persero).
Sidang perdana kasus ini dijadwalkan digelar di Pengadilan Negeri Baturaja dalam waktu dekat.

Warga berharap Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang adil demi melindungi hak-hak mereka sebagai pemilik tanah.by andy. (*)

Warta In | Palembang,- Penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia (Kakanwil Kemenag RI) Provinsi Sumsel dan Forum Pondok Pesantren (Forpess) Provinsi Sumsel tentang penyelenggaraan bantuan hibah pondok pesantren di provinsi Sumsel sebagai implementasi proyek perubahan peserta PKN TK II atas nama Dr Drs H Sunarto, M.Si.

Adapun kegiatan ini dilaksanakan disela-sela kegiatan Tabligh Akbar Akhir Tahun 2024 dan Penyerahan Bonus Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Tahun 2024 di Samarinda Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, S.H., MSE, dengan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda)Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra, M.H, dengan disaksikan oleh ribuan jamaah yang hadir di Griya Agung Palembang, Rabu Malam (11/12/2024).

Dikatakan PLT Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Dr Drs H Sunarto, M.Si, bahwa didalam acara kemarin kita juga melakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Sumsel dengan Kanwil Kemenag RI Provinsi Sumsel dan Forum Pondok Pesantren Provinsi Sumsel.

“Adapun isinya sndiri tentang penyelenggaraan bantuan hibah pondok pesantren di provinsi Sumsel. Dimana Penjabat Gubernur Sumsel sendiri berkedudukan di Jalan Kapten A Rivai yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemprov Sumsel selanjutnya di sebut Pihak Kesatu,” ujarnya.

Kemudian, Kanwil Kemenag RI Provinsi Sumsel sendiri berkedudukan di Jalan Ade Irma Nasution Nomor 8 Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumsel, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kanwil Kemenag RI Provinsi Sumsel, selanjutnya di sebut Pihak Kedua.

“Dengan harapan telah dilakukannya Penandatanganan Kesepakatam Bersama yang dituangkan dalam bentuk MoU ini maka akan saling menguntungkan antara kedua belah pihak, baik dari Pemprov Sumsel sendiri ataupun dari pihak Kanwil Kemenag RI Sumsel dan Forpess Sumsel,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, maksud dan tujuan bahwa agar Kanwil Kemenag dan Forpess Sumsel membantu Pemprov Sumsel didalam penyaluran bantuan hibah terutama untuk memberikan data-data pondok pesantren yang ada di provinsi Sumsel karena keterbatasan kami.

“Karena pondok pesantren itu ada di Kementerian Agama, dan Forum harus tahu, sehingga proposal-proposal yang masuk bisa dibantu lewat Forpess Sumsel, dan Kanwil Kemenag, karena kita sudah Peraturan Daerah Pondok Pesantren, dan ada Peraturan Gubernur tentang Pondok Pesantren,” katanya.

Masih dilanjutkannya, sehingga kita menyalurkan bantuan hibah terbantu oleh Kanwil Kemenag maupun Pondok Pesantren, dan kita harapkan pada para kiai, para ustad, dan para ustadzah, yang akan dapat bantuan hibah pondok pesantren kita harapkan untuk pro aktif dengan forum pondok-pondok pesantren yang di kabupaten/kota yang ada di Sumsel.

“Sehingga prosesnya tidak berbelit-belit, kita harapkan lebih transparan lagi, dan kita harapkan ke depan agar akuntable, sehingga bisa dipertanggung jawabkan, karena ini uang rakyat yang harus dipertanggung jawabkan,” ucapnya.

Masih dilanjutkannya, oleh karena itu inilah tujuan kita melaksanakn MoU atau kesepakatan bersama antara Pemprov Sumsel antara Kakanwil Kemenag Provinsi Sumsel dan Forpess Provinsi Sumsel. Di mana Pondok Pesantren yang ada di provinsi saat ini yang terdaftar di Kemenag ada 520 pondok pesantren, tapi untuk tahun ini kita bantu 452 pondok pesantren itu yang proposalnya memenuhi syarat.

“Karena kadang-kadang ada proposal yang tidak memenuhi syarat, oleh karena itu dengan adanya MoU bisa dibantu oleh Kakanwil Kemenag maupun oleh Forpess juga, dan mudah-mudahan untuk tahun depan juga akan kita diberikan bantuan juga,” imbuhnya.

Masih disampaikannya, kita 492 untuk tahun ini, kita ada dua tahap, karena kemarin ada beberapa 132 pondok pesantren yang kelengkapannya ada beberapa antara rekening dengan NPWP berbeda sehingga untuk diperbaiki, tapi sebagian sudah di cairkan. Tapi ini yang transfer 132 menyusul, yang 300 san sudah di transfer ke pondok pesantren masing-masing, jadi kita lewat transfer.

“Jadi kita betul-betul kita salurkan untuk membantu betul, bahkan kami sudah bekerja, staf saya kadang Sabtu dan Minggu harus dilemburkan, karena harus banyak yang harus kita kerjakan, bahkan hari biasa juga lembur. Dimana kita memberikan hibah berupa uang, semoga tahun depan akan dinaikkan untuk setiap pondok pesantren, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) membaik dan meningkat,” bebernya.

Warta | Palembang – Setelah sempat menjadi buruan para netizen, ‘abang jago’ yang telah melakukan pemukulan terhadap dokter koas yang video viral di media sosial (medsos) Instagram beberapa hari terakhir mendatangi Subdit III Ditreskrimum Polda Sumsel, Jum’at (13/12/2024) pagi sekitar pukul 10.45 WIB.

Pria berinisial Dt ini datang didampingi oleh kuasa hukumnya advokat Hj Titis Rachmawati,SH,MH,CLA.
Pria bertubuh tinggi ini datang dengan wajah yang ditutupi masker dan mengenakan kemeja lengan pendek warna biru.

Begitu tiba, tanpa bicara si pria ini diarahkan masyj ke dalam ruang penyidik unit 5 Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel. Disana, mereka sudah ditunggu oleh penyidik termasuk Kanit 5, AKP Novel Siswandi,SH,MH dan Panit 5 Iptu Teddy Bharata,SE. “Kami adalah kuasa hukum dari ibu Lina selaku orang tua dari anaknya yang berinisial Ly, serta kuasa hukum dari saudara berinisial D selaku supir dari Klien Kami yang telah melakukan dugaan tindak Pidana sebagaimana Video yang saat ini beredar,” sebut Titis.

Seperti yang kita ketahui dari berita-berita yang ada di akun-akun media sosial, jika telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh supir klien kami berinisial D kepada seorang mahasiswa kedokteran yang kita ketahui adalah chief atau ketua kelompok koas yang bernama lutfi.

Atas pemberitaan tersebut mewakili klien kami akan meluruskan berita tersebut yang simpang siur tanpa arah yang beredar di media sosial.

“Klien kami ibu Lina berinisiatif sendiri tanpa diketahui anaknya yang berinisial L yang saat itu sedang menjalani koas, bertemu dengan saudara Lutfi.

Bahwa sebelum terjadinya pertemuan tersebut, klien kami ibu Lina mencoba mencari nomor telp saudara lutfi dari teman anaknya,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, terduga pelaku bersama tim hukumnya masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik unit 5 Subdit III Ditreskrimum Polda Sumsel.(*)

Warta in
Mataram,NTB – Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin mendampingi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si meninjau secara langsung simulasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan di empat lokasi yang berada di wilayah Desa Jenggik Utara, Kabupaten Lombok Timur, pada Kamis 12 Desember 2024.

Empat lokasi tersebut adalah SDN 3, SDN 2, Kantor Desa, dan Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Wathan.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Hassanudin mengungkapkan menu yang disajikan dalam Program Makan Gratis tersebut telah mencukupi standar asupan gizi. Menu yang diberikan di antaranya karbohidrat berupa nasi putih, protein ayam masak kecap, serat sayur tumis wortel, kol, dan brokoli, dan buah semangka.

Pj Gubernur juga mengaku merasa bahagia melihat kegembiraan anak-anak yang mendapatkan makanan gratis. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi anak.

“Saya sangat senang dan bahagia melihat kegembiraan anak-anak yang mendapatkan program Makan Bergizi Gratis. Menunya tadi juga mencukupi kebutuhan asupan gizi. Ada nasi putih, sayur tumis wortel, kol dan brokoli, ayam masak kecap dan buah semangka,” tandasnya. (sr/dkintb)

Warta In | Palembang – Aliansi Alumni Mahasiswa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Palembang sambangi atau melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Guru Indonesia PGRI Pengurus Besar di Jakarta terkait Kisru Pemilihan Ketua PGRI Sumsel.

Hal tersebut di sampaikan oleh Koordinator Aksi ADE Syawal Diansyah, S.Pd kepada awak media usai melakukan aksi unjuk rasa melalui via phone, Rabu (11/12/24).

Koordinator Aksi ADE Syawal Diansyah, S.Pd mengatakan hari ini kami melakukan aksi unjuk rasa untuk menyuarakan suara untuk turun di PB PGRI Jakarta Bukan tanpa kami dari Aliansi Alumni Mahasiswa PGRI Palembang menyuarakan suara untuk turun di PB PGRI di Jakarta.

“Banyaknya dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PGRI PROVINSI SUMSEL selama Persiapan Pemilihan Ketua dan Pengurusan Baru, banyaknya aturan-aturan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat pencalonan yg ditetapkan Ad/Art diduga adanya kepentingan kelompok untuk memuluskan langkah mereka dalam memilih ketua dan kepengurusan baru dari kelompok tertentu,”ujarnya.

“Jadi TANDA TANYA BESAR yang dimana PGRI Adalah wadah Guru seluruh Indonesia dimana Guru yang harusnya diguguh dan ditiru namun diduga memberikan contoh yang seolah guru adalah wadah tempatnya para oligarki yang mencari kepentingan, oleh karena itu kami meminta secara tegas PB PGRI untuk mengambil alih Persiapan Pemilihan Ketua dan Kepengurusan baru PGRI PROVINSI SUMSEL agar tidak adanya orang-orang yang dirugikan serta mampu menjaga kondusifitas dalam ke netralan dalam persiapan pemilihan ketua dan kepengurusan PGRI PROVINSI SUMSEL dan juga kami meminta PB PGRI untuk Mengaudit Seluruh Pengeluaran Keuangan PGRI PROVINSI SUMSEL Melalui Kantor Akuntan Publik Karena agar adanya transparasi pengeluaran anggaran yang diduga tidak jelasnya pengeluaran anggaran dari kepengurusan PGRI PROVINSI SUMSEL tanpa diketahui oleh Anggota PGRI PROVINSI SUMSEL dan bukan tidak mungkin adanya Indikasi Dugaan Korupsi dalam pengelolaan Anggaran PGRI PROVINSI SUMSEL,”ujarnya lebih lanjut.

Adapun Tuntutan Aliansi Alumni Mahasiswa PGRI Palembang ke pada PB PGRI sbb ;

1.Meminta PB PGRI untuk turun langsung ke PGRI Provinsi Sumatera Selatan karena diduga banyaknya pelanggaran selama persiapan pemilihan ketua baru PGRI Provinsi Sumatera Selatan.

2.Meminta PB PGRI untuk segera mengkarateker atau mengambil alih persiapan serta pemilihan ketua PGRI Provinsi Sumatera Selatan yang baru.

3.Meminta PB PGRI untuk mengaudit seluruh pengeluaran keuangan PGRI provinsi Sumsel melalui kantor akuntan publik sebelum LPJ AN kepengurusan PGRI Provinsi Sumatera Selatan berakhir karena keuangan PGRI Provinsi Sumsel berasal dari iuran anggota.

4.Meminta PB PGRI mengubah keputusan persyaratan khusus pendaftaran calon ketua dan pengurus karena tidak sesuai dengan AD ART syarat pencalonan ketua dan pengurus PGRI provinsi Sumsel.

“Berharap tuntutan kami segera di tindaklanjuti oleh PB PGRI karena ini Marwah PGRI, dan apabila tuntutan kami tidak segera di tindaklanjuti atau di indahkan, kami akan melakukan aksi unjuk rasa lanjutan besar-besaran baik itu di Jakarta maupun di Sumsel.”pungkasnya.

Aksi Aliansi Alumni Mahasiswa PGRI Palembang di terima oeh Perwakilan PB PGRI Pusat Asep Deny Seketaris Bidang PPLP Pendidikan Perguruan Tinggi serta aksi berjalan dengan damai.

Warta.in | (12 Desember 2024) – Partai Golkar melaksanakan Puncak Perayaan HUT Partai Golkar Ke-60 tahun di Sentul International Convention Center Bogor. Salah satu pihak yang hadir adalah Ketua Umum AMPG, Datuk H. Said Aldi Al Idrus.

Datuk H. Said Aldi Al Idrus, Ketua AMPG sekaligus Ketua Bidang Kepemudaan dan Olahraga DPP Partai Golkar menjelaskan bahwa Alhamdulillah hari ini kita Ketua OKP Kekaryaan bersama dengan bidang Pemuda Partai Golkar bersama-sama hadir merayakan puncak HUT Partai Golkar yang ke-60 sesuai dengan arahan ketua umum Golkar Bahlil Lahadalia, bahwasanya seluruh kader untuk sama-sama menghadiri acara Puncak perayaan HUT Partai Golkar yang ke-60.

Ini adalah momentum untuk mensolidkan seluruh kader-kader serta menguatkan seluruh kader kader di daerah agar bisa menjadi kader kader yang akan memenangkan Partai Golkar di tahun 2029,”jelasnya.

Datuk H. Said menambahkan bahwa kita OKP Kekaryaan bergerak juga AMPI dan juga Kosgoro dan lainnya juga fokus semua dalam satu kesatuan mendukung sepenuhnya pada pelaksanaan Puncak Hut Partai Golkar.

Kami bersyukur karena ketua umum Bahlil Lahadalia memang fokus untuk membimbing dan membina kader-kader muda Golkar agar menjadi pemimpin pemimpin hari ini dan yang akan datang,”tutupnya.