25.8 C
Jakarta
Rabu, Februari 18, 2026
Beranda blog Halaman 94

Satgas Yonzipur I/DD Rampungkan Pemasangan Jembatan Bailey di Aek Nabara

0

Warta.in Tapanuli Selatan – Satgas Yonzipur I/DD merampungkan pemasangan jembatan Bailey di Desa Aek Nabara, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sabtu (10/1/2026). Jembatan ini kembali membuka akses utama warga yang sempat terputus akibat banjir bandang beberapa pekan lalu.

Jembatan Bailey tersebut kini telah berfungsi penuh dengan progres 100 persen dan dapat dilalui oleh pejalan kaki, kendaraan roda dua, maupun kendaraan roda empat. Kembalinya fungsi jembatan ini membuat arus transportasi dan mobilitas masyarakat antarkecamatan kembali normal.

Pemasangan jembatan Bailey dikerjakan oleh 22 personel Satgas Yonzipur I/DD di bawah pimpinan Lettu Czi Suyono. Jembatan yang dibangun menggunakan konfigurasi 8 petak (tipe 1-1) dengan panjang bentangan 24 meter, lebar 3,75 meter, serta kapasitas beban hingga 10 ton ini kembali menghubungkan Desa Aek Nabara, Kecamatan Marancar, dengan Desa Batu Satail, Kecamatan Sipirok.

Masyarakat Desa Aek Nabara menyambut antusias rampungnya pembangunan jembatan Bailey tersebut. Warga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta kepada TNI atas bantuan dan kerja cepat dalam membangun kembali akses penghubung antarwilayah, seraya berharap aktivitas perekonomian masyarakat dapat kembali bergairah.

Kapendam I/Bukit Barisan Kolonel Inf Asrul Kurniawan Harahap menyatakan bahwa rampungnya pemasangan jembatan Bailey ini merupakan bagian dari komitmen TNI AD dalam membantu percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana. Menurutnya, jembatan tersebut memiliki peran strategis dalam memperlancar arus transportasi dari Kecamatan Marancar menuju Sipirok maupun sebaliknya serta mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. (RN)

Sumber: Pendam I/BB

Hadiri Perayaan Natal di Lebak, Wagub Dimyati Ajak Warga Perkuat Kasih dan Persaudaraan

0

Wartain Banten | Pemerintahan | 11 Januari 2026  — Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, menghadiri perayaan Natal perdana yang digelar di Gereja Bersama Citra Maja City, Kabupaten Lebak, pada Sabtu (10/1/2026). Kehadiran Wakil Gubernur tersebut menjadi simbol dukungan pemerintah daerah terhadap kehidupan beragama yang rukun dan harmonis di Provinsi Banten.

Dalam sambutannya, Dimyati menegaskan bahwa perayaan Natal tidak hanya dimaknai sebagai seremoni keagamaan semata, melainkan sebagai momentum penting untuk memperkuat kasih sayang, empati, dan persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat.

Menurutnya, esensi utama Natal adalah kasih yang lahir dari rasa persaudaraan antarsesama. Dengan memandang satu sama lain sebagai satu keluarga besar, Dimyati meyakini perbedaan yang ada justru dapat menjadi kekuatan untuk saling memahami dan menjaga kebersamaan.

“Kasih sayang itu lahir dari rasa persaudaraan. Kalau kita merasa satu saudara, satu keluarga, maka kita akan lebih mudah memaafkan, memahami, dan menjaga kebersamaan,” ujar Dimyati.

Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah menekankan pentingnya solidaritas sosial sebagai wujud empati dengan mengajak masyarakat saling membantu tanpa memandang latar belakang.

“Provinsi Banten adalah daerah yang aman, damai, dan terbuka. Tidak perlu ada rasa takut bagi siapa pun. Pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat akan terus menjaga toleransi dan kerukunan ini,” tegasnya.

Sementara itu, Sekda Lebak Halson Nainggolan mengapresiasi perayaan Natal bersama sebagai simbol persatuan, seraya menegaskan bahwa perbedaan merupakan kekayaan yang memperindah kehidupan bermasyarakat.

“Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekayaan dan keindahan dalam kehidupan,” kata Halson.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Kepala Subdirektorat PUPB Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama, Pdt. Mangarerak Baringbing, menilai kegiatan ini menjadi media strategis dalam menumbuhkan solidaritas sekaligus memperkokoh moderasi beragama.

Pandangan serupa juga disampaikan perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lebak, Pdt. Robert Nixon Kindangen, yang menegaskan bahwa kehadiran Gereja Bersama merupakan cerminan nyata kerukunan antarumat yang perlu dijaga dan dilestarikan bersama..(WartainBanten)

Satgas Koramil Batang Toru Percepat Pembangunan MCK Pengungsi di Aek Ngadol

0

Warta.in Tapanuli Selatan – Satgas Koramil 01/Batang Toru Kodim 0212/Tapanuli Selatan bersama masyarakat terus mempercepat pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) darurat bagi pengungsi korban banjir bandang di depan SD Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sabtu (10/1/2025).

Pembangunan MCK darurat tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan bantuan sterad sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, khususnya di bidang sanitasi pascabencana. Personel TNI bersama warga setempat bergotong royong agar fasilitas tersebut segera dapat digunakan.

Saat ini, progres pembangunan MCK darurat tersebut telah mencapai sekitar 95 persen. Keberadaan fasilitas ini diharapkan dapat menunjang aktivitas harian pengungsi sekaligus menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekitar lokasi pengungsian.

Kapendam I/Bukit Barisan Kolonel Inf Asrul Kurniawan Harahap mengatakan, percepatan pembangunan MCK darurat merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, penyediaan sarana sanitasi yang layak sangat penting untuk mendukung kesehatan pengungsi selama masa tanggap darurat. (RN)

Sumber: Pendam I/BB

Pemprov NTB dan Pemkab Lobar Tangani Cepat Dampak Banjir Sekotong

0

Pemprov NTB dan Pemkab Lobar Tangani Cepat Dampak Banjir Sekotong

Warta.in
Lombok Barat,NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bergerak cepat menangani dampak banjir yang melanda Kecamatan Sekotong pada Jumat kemarin (09/01/2026) dengan mengirimkan bantuan logistik dan tim kesehatan.

Dr. H. Ahsanul Khalik, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB yang juga Juru Bicara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatakan, dari laporan lapangan, menyebutkan hasil Rapid Health Assessment sektor kesehatan memastikan tidak ditemukan korban yang membutuhkan layanan medis darurat.

Tim kesehatan telah melakukan intervensi penjernihan air menggunakan kaporit karena beberapa titik sumber air bersih warga yang terindikasi tercemar. Tim juga telah mengaktifkan surveilans epidemiologi untuk mengantisipasi penyakit pascabanjir seperti diare, ISPA, leptospirosis, dan DBD dengan menyiagakan Puskesmas setempat.

Kebutuhan dasar warga berupa pangan dan sandang telah dipenuhi melalui kolaborasi Dinas Sosial dan BPBD tingkat kabupaten dan provinsi. Penanganan di lapangan juga melibatkan aparat desa, masyarakat setempat, TNI/Polri, BPBD, dan TAGANA dengan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan.

Dalam beberapa hari ke depan, pemerintah akan memprioritaskan normalisasi sungai, perbaikan jembatan penghubung antar dusun di Desa Taman Baru, serta penyaluran paket kebersihan (hygiene kit) dan perlengkapan tidur bagi warga terdampak.

Banjir yang terjadi akibat hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi selama kurang lebih satu jam tersebut berdampak pada 241 kepala keluarga (KK) di dua desa.

Berdasarkan laporan PUSDALOPS-PB, wilayah terdampak meliputi Desa Taman Baru (Dusun Eat Pace 118 KK, Repok Gapuk 25 KK, Taman Sejati 48 KK, Kelep Tengah RT 01 sebanyak 15 KK) dan Desa Pesisir Mas (Dusun Raji Mas 20 KK, Tembowong 15 KK). Genangan air sempat masuk ke rumah warga, mengganggu aktivitas masyarakat, serta menyisakan lumpur di sejumlah jalan dusun. (sr/hpntb)

 

Polda Sumut Ungkap Peredaran Ilegal Ketamine di Asahan, Dua Pelaku Diamankan

0

Warta.in Asahan — Komitmen Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat kembali dibuktikan. Tim Khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut berhasil mengungkap tindak pidana di bidang kesehatan berupa peredaran ilegal zat Keytamine di Jalan Perintis, Desa Sipaku, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan.

Pengungkapan tersebut dilakukan pada Rabu, 31 Desember 2025, sekitar pukul 13.30 WIB, berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi ilegal di lokasi tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, petugas melakukan penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan hingga akhirnya mengamankan dua orang terduga pelaku di lokasi kejadian.

Kedua pelaku yang diamankan masing-masing berinisial ALI AMRIN MARPAUNG alias Ali (43) dan MUHAMMAD AKBAR NASUTION alias Akbar (23). Keduanya ditangkap saat mengendarai sepeda motor terpisah yang sesuai dengan ciri-ciri hasil pemantauan petugas.

Dalam penggeledahan, petugas menemukan tiga bungkus plastik teh kemasan Cina warna hijau merek 888 yang diduga kuat mengandung zat Keytamine dengan total berat sekitar 2.500 gram. Barang bukti tersebut ditemukan di dalam bagasi sepeda motor yang dikendarai oleh MUHAMMAD AKBAR. Selain itu, petugas turut mengamankan dua unit telepon genggam, dua unit sepeda motor, serta satu buah karung goni.

Hasil pemeriksaan awal mengungkap bahwa MUHAMMAD AKBAR mengaku hanya bertugas sebagai kurir yang diperintahkan oleh ALI AMRIN untuk mengantarkan barang tersebut kepada pembeli. Sementara itu, ALI AMRIN mengaku memperoleh Keytamine tersebut dari seorang pria berinisial NAIM, yang saat ini masih dalam penyelidikan.

Dari pengakuan pelaku, diketahui bahwa nilai transaksi Keytamine tersebut mencapai Rp425 juta, dengan imbalan yang dijanjikan kepada kurir sebesar Rp10 juta. Sedangkan ALI AMRIN disebut akan memperoleh keuntungan hingga Rp130 juta apabila barang tersebut berhasil terjual seluruhnya.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol. Andy Arisandi, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polda Sumut dalam melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan obat-obatan dan zat berbahaya.

“Pengungkapan ini menunjukkan keseriusan Polda Sumut dalam menindak tegas peredaran ilegal zat berbahaya yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kami mengapresiasi peran aktif masyarakat yang telah memberikan informasi, serta menegaskan bahwa penyelidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan di atasnya,” tegas Kombes Pol. Andy Arisandi, Minggu (11 Januari 2025).

Saat ini, kedua pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Ditresnarkoba Polda Sumut untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polda Sumut juga memastikan akan terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran gelap narkotika dan zat berbahaya lainnya di wilayah Sumatera Utara. (RN)

Kepedulian Polres OKU Timur: Bantuan Logistik DiSalurkan ke Korban Banjir Kecamatan Belitang II

0

Warta In muara enim

“OKU TIMUR- Jajaran Polres Ogan Komering Ulu (OKU) Timur menunjukkan kepedulian terhadap warga terdampak banjir dengan menyalurkan bantuan logistik ke Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur, pada Minggu (11/1/2026).

Kapolres OKU Timur AKBP Adik Listiyono, S.I.K., M.H., turun langsung memimpin kegiatan penyaluran bantuan yang merupakan hasil kolaborasi antara Polres OKU Timur dan Pondok Pesantren Darul Qur’an Wal Hadist OKU Timur.

Kehadiran Kapolres beserta jajarannya menjadi wujud respons cepat dari Korps Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam membantu masyarakat yang terkena dampak banjir akibat tingginya curah hujan selama beberapa hari terakhir.

“Ketika masyarakat tertimpa musibah, kehadiran negara harus benar-benar dirasakan. Polri tidak hanya hadir melalui bantuan, tetapi juga dengan turun langsung dan mendengarkan kondisi warga,” ujar AKBP Adik Listiyono dalam kesempatan tersebut.

 Bantuan logistik yang disalurkan oleh Polres OKU Timur bersama Pondok Pesantren Darul Qur’an Wal Hadist OKU Timur kepada korban banjir Kecamatan Belitang II mencakup berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Rincian bantuan antara lain 150 paket sembako yang terdiri dari beras, gula, minyak goreng, telur, dan mie instan; 2.000 liter air bersih dalam jerigen tertutup; 100 paket perlengkapan kebersihan (hygiene kit) yang berisi sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, dan handuk; serta 50 unit matras dan 50 buah selimut untuk memenuhi kebutuhan tempat tidur warga yang terpaksa mengungsi atau tinggal di rumah yang tergenang.

Mengenai kondisi terkini banjir di Kecamatan Belitang II, berdasarkan pantauan tim gabungan Polres OKU Timur dengan BPBD Kabupaten OKU Timur, genangan air di sebagian besar desa mulai menurun dengan ketinggian antara 15 hingga 40 sentimeter. Beberapa jalur utama sudah dapat dilalui kendaraan roda empat dengan hati-hati, namun akses ke beberapa dusun di Desa Tanjung Kemuning dan Desa Raman Jaya masih terbatas akibat genangan yang cukup dalam dan lumpur yang menutupi jalan. Cuaca pada hari ini diperkirakan masih ada hujan ringan, sehingga pihak berwenang tetap mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti informasi resmi terkait perkembangan banjir.red”

Editor : DAPID KBR

Penerbit:zulkifli

DPD BM PAN Kota Medan Sayangkan Hasil Musda KNPI XV Tidak Inklusif

0

Warta.in Medan 11/1/26 – Dewan Pimpinan Daerah Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (DPD BM PAN) Kota Medan menyayangkan hasil pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI XV yang digelar pada Jumat, 9 Januari 2026, bertempat di Hotel Le Polonia, Medan.

Musda yang seharusnya menjadi ruang konsolidasi dan pemersatu seluruh Organisasi Kepemudaan (OKP) di Kota Medan justru menampilkan wajah eksklusivitas yang mencederai semangat kebersamaan. Hal ini terlihat jelas dari hasil penetapan Ketua dan Formatur terpilih yang tidak merepresentasikan keberagaman OKP di Kota Medan.

DPD BM PAN Kota Medan menilai bahwa proses dan hasil Musda tersebut tidak mengakomodir keterwakilan dari organisasi kepemudaan lain, melainkan didominasi oleh kelompok dan individu yang berada dalam lingkaran serta “satu atap” dengan pihak penyelenggara dan pendukungnya saja.

Padahal, sejak awal Musda KNPI XV didengungkan sebagai forum untuk menyatukan pandangan, gagasan, dan kekuatan seluruh OKP yang ada di Kota Medan. Namun pada kenyataannya, semangat inklusivitas itu hanya sebatas jargon dan tidak tercermin dalam keputusan strategis organisasi.

“Kami melihat Musda ini berjalan dengan semangat klaim persatuan, tetapi praktiknya justru mempertontonkan penguasaan oleh kelompok tertentu. Ini tentu mencederai nilai demokrasi dan kebersamaan dalam tubuh KNPI,” tegas DPD BM PAN Kota Medan.

DPD BM PAN Kota Medan menegaskan bahwa KNPI seharusnya menjadi rumah besar pemuda, bukan milik segelintir kelompok atau organisasi tertentu. Jika pola seperti ini terus dipertahankan, maka tujuan besar membangun persatuan pemuda lintas OKP hanya akan menjadi slogan kosong.

Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, kapan kita benar-benar bisa bersatu antar OKP di Kota Medan?
DPD BM PAN Kota Medan mendesak agar ke depan KNPI Kota Medan melakukan evaluasi menyeluruh, membuka ruang dialog yang jujur dan setara, serta menjadikan inklusivitas sebagai prinsip utama demi menjaga marwah dan kepercayaan pemuda Kota Medan terhadap KNPI. (RN)

Peringati Hari Lingkungan Hidup 2026, Pemprov Banten Tanam 5.000 Pohon di Tangerang

0

Wartain Banten | Pemerintahan | 11  Januari 2026  — Dalam rangka memperingati Hari Gerakan Satu Juta Pohon dan Hari Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Banten bersama Gerakan Banten Teduh, Tangerang Sejuk melakukan penanaman sebanyak 5.000 pohon di wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, Minggu (11/1/2026).

Penanaman pohon tersebut dipusatkan di sejumlah lokasi strategis, di antaranya bantaran Sungai Cisadane, anak Sungai Cisadane, hingga saluran irigasi. Jenis pohon yang ditanam meliputi Ketapang Kencana dan Mahoni yang dinilai mampu memperkuat struktur tanah sekaligus memberikan manfaat ekologis jangka panjang.

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Banten mendukung penuh berbagai inisiatif para penggiat lingkungan yang mendorong gerakan penanaman pohon dan pelestarian alam sebagai langkah nyata mitigasi bencana.

“Alhamdulilah Pemprov Banten bersama Gerakan Banten Teduh, Tangerang Sejuk yang diinisiasi rekan-rekan penggiat lingkungan hidup, kita tanam 5.000 pohon, diantaranya pohon Ketapang Kencana dan Mahoni di bantaran Sungai Cisadane, Anak Sungai Cisadane hingga Saluran irigasi sebagai bentuk nyata pelestarian alam dan mitigasi bencana,” ujar Andra Soni.

Menurutnya, aksi penanaman pohon ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sejuk, dan sehat, sekaligus berkontribusi dalam mengurangi jejak karbon serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat.

Andra Soni juga menyampaikan bahwa Gerakan Banten Teduh, Tangerang Sejuk merupakan implementasi dari Program Bang Kali Andra (Program Pembangunan Gerakan Kelola Lingkungan Daerah Sejahtera) yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan partisipasi masyarakat.

Semoga kesadaran kolektif ini menjadi langkah awal untuk kita bersama menjaga dan merawat lingkungan, dan Insya Allah dapat berkelanjutan,” tandasnya.

Inisiator Gerakan Banten Teduh, Tangerang Sejuk, Ade Yunus, optimistis bahwa kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat dapat mewujudkan Banten yang teduh dan Tangerang yang sejuk.

Ia menilai dukungan Pemprov Banten sebagai langkah awal penting menuju masa depan lingkungan yang hijau, sejuk, dan sehat.(WartainBanten)

Pasca Longsor, Gunungan Sampah Boleh Masuk, Wartawan Dilarang: Ada Apa di TPST Bantargebang?

0

warta.in Bekasi â—Š Minggu,11 Januari 2026

KOTA BEKASI – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya mengkritik keras sikap manajemen Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) milik Pemprov DKI Jakarta yang berada di Bantargebang, Kota Bekasi, yang menolak kehadiran wartawan ke lokasi pasca peristiwa longsor dengan alasan harus melalui prosedur administratif dan surat-menyurat.

Penolakan tersebut disampaikan oleh pihak keamanan yang berjaga di pos pintu masuk TPST Bantargebang.

“Maaf pak, menurut manajemen kunjungan harus melalui surat terlebih dahulu. Di sini kami hanya bertugas melaksanakan perintah atasan,” ujar Maulana, Wadanru I, kepada wartawan, Sabtu (10/1/2026).

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menilai alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam situasi darurat yang berdampak luas terhadap keselamatan lingkungan dan masyarakat Kota Bekasi.

“TPST milik Pemprov DKI Jakarta yang berada di Bantargebang bukan wilayah privat. Itu fasilitas publik yang dampaknya langsung dirasakan warga Kota Bekasi. Ketika terjadi longsor, publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Menutup akses wartawan dengan alasan SOP adalah kekeliruan dalam memahami keterbukaan informasi,” tegas Ade.

Ia menilai pendekatan birokratis dalam kondisi krisis justru bertentangan dengan prinsip good governance dan transparansi. Dalam kondisi normal, prosedur administrasi memang penting, tetapi dalam peristiwa luar biasa yang mengancam keselamatan warga dan lingkungan, negara justru berkewajiban membuka akses informasi seluas-luasnya.

“Dalam kondisi seperti ini, negara seharusnya membuka pintu, bukan menutupnya. Wartawan perlu melihat langsung kondisi lapangan agar informasi yang diterima publik tidak hanya versi pengelola,” ujarnya.

Ade menegaskan pembatasan akses terhadap insan pers berpotensi mengaburkan kebenaran dan menghilangkan ruang verifikasi.

Akibatnya, masyarakat hanya menerima narasi sepihak tanpa bisa memastikan apakah pengelolaan TPST benar-benar dilakukan secara aman dan bertanggung jawab.

“Kalau wartawan tidak boleh masuk, publik tidak akan tahu apakah longsor ini akibat kelalaian, bagaimana dampak air lindi, dan seberapa besar ancamannya bagi lingkungan Bekasi.

Ini berbahaya bagi demokrasi dan hak masyarakat atas informasi,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa penolakan tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi keterbukaan informasi publik.

“Jika hari ini TPST bisa ditutup dari wartawan, besok-besok setiap krisis bisa dikelola dengan cara yang sama: ditutup, dikunci, dan hanya diceritakan versi resmi. Itu bukan negara terbuka, itu manajemen krisis yang anti-transparansi,” tegasnya.

PWI Bekasi Raya, lanjut Ade, akan melakukan langkah komunikasi resmi kepada Pemprov DKI Jakarta dan pengelola TPST Bantargebang agar akses jurnalistik dihormati.

“Kami akan menyampaikan sikap resmi. Jika perlu, kami akan mendorong keterlibatan Dewan Pers dan Komisi Informasi agar prinsip keterbukaan informasi benar-benar dijalankan,” tambahnya.

Ade juga menegaskan masyarakat berhak mengetahui kondisi sebenarnya dari TPST Bantargebang, termasuk apakah lokasi tersebut masih aman dan apakah pengelolaannya sebanding dengan risiko lingkungan yang ditanggung warga Kota Bekasi.

“Ini bukan sekadar urusan teknis pengelolaan sampah. Ini menyangkut keselamatan, kesehatan, dan keadilan bagi warga Kota Bekasi yang selama puluhan tahun menanggung beban TPST Pemprov DKI Jakarta,” tegasnya.

Ia pun mengajak pemerintah untuk mengubah cara pandang terhadap pers.

“Wartawan bukan ancaman. Mereka mitra demokrasi. Pemerintah yang tidak takut dilihat publik adalah pemerintah yang percaya diri dengan kerjanya,” pungkas Ade.

(Alpin A.S)

Aksi Sunyi Memperingati Dua Tahun Kematian Gajah Rahman dan Ratusan Gajah di Riau

0

Pekanbaru, 11 Januari 2026 – Aksi sunyi ini digelar untuk memperingati dua tahun kematian gajah Rahman, sekaligus mengenang ratusan ekor gajah lain yang mati di Provinsi Riau. Aksi ini lahir dari *kekecewaan* kami, karena hingga hari ini penanganan kasus Rahman di Polda Riau masih menggantung.

Kami sudah cukup bersabar. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk menggalang petisi dukungan publik dan mengantarkannya ke kepolisian. Namun, dua tahun berlalu tanpa perkembangan apa pun yang jelas.

Kondisi ini tidak berdiri sendiri, melainkan menunjukkan pola yang terus berulang.

Sejak 2004 hingga 2025, kami mencatat setidaknya ada 167 kematian gajah yang terjadi di Riau. Sebagian besar gajah mati diracun. Ada yang mati ditembak, ada pula yang sakit, bahkan ditemukan sudah menjadi kerangka dengan penyebab yang tidak diketahui sama sekali.

Namun demikian, kasus perburuan gajah sangat jarang diusut hingga tuntas.

Dari ratusan kematian tersebut, hanya tiga kasus perburuan gajah yang tercatat sampai ke proses peradilan. Yang lebih memprihatinkan, dalam dua kasus itu, pelakunya adalah orang yang sama. Fakta ini menunjukkan betapa lemahnya penegakan hukum atas kejahatan terhadap gajah.

Yang lebih miris, banyak lokasi penemuan bangkai gajah berada di dalam atau di sekitar areal konsesi perusahaan, seperti RAPP dan Arara Abadi. Di tahun 2022, gajah bunting yang akan melahirkan ditemukan tewas diracun di area konsesi PT. Riau Abadi Lestari. Namun hingga kini, tidak pernah ada penindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Padahal, perusahaan harus bertanggung jawab. Kawasan konsesi itu dulunya merupakan habitat alami gajah. Habitat menyempit, ruang hidup hilang—gajah mau ke mana?

Dalam aksi ini, kami juga menegaskan kembali kejanggalan dalam kasus Rahman. Jika dibandingkan dengan kasus gajah lain seperti gajah Bunta (CRU Serbajadi, Aceh), Yongki (TNWK, Lampung), Tomi & Rege (PLG Minas, Riau), maupun gajah-gajah yang diburu pada umumnya, gajah biasanya ditemukan sudah dalam kondisi mati dan mengenaskan. Namun, kasus Rahman berbeda.

Saat ditemukan, Rahman masih hidup meskipun telah sekarat, dan bertahan lebih dari delapan jam sebelum akhirnya mati. Selain itu, gading Rahman telah dipotong, namun tidak ditemukan ceceran darah dalam jumlah signifikan, serta potongan gading tidak sampai ke akar. Fakta-fakta ini menunjukkan adanya kejanggalan serius yang seharusnya menjadi dasar penyelidikan mendalam dan transparan.

Aksi sunyi ini bukan tudingan personal. Ini adalah seruan kolektif, agar kasus Rahman dan ratusan kematian gajah lainnya tidak terus dibiarkan menggantung. Pola berulang akan terus lahir dari sistem perlindungan gajah yang belum berjalan sebagaimana mestinya.

“Zulfikar “