Beranda blog Halaman 95

Sambut Puncak HKG PKK ke-54 , TP PKK NTB Gelar Berbagai Aksi Sosial Bagi Masyarakat

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Sambut Puncak HKG PKK ke-54 , TP PKK NTB Gelar Berbagai Aksi Sosial Bagi Masyarakat

Warta.in
Mataram,NTB – TP PKK NTB menggelar berbagai aksi sosial dalam rangka menyambut Puncak Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), Pemeriksaan Keamanan Pangan dan Layanan Kesehatan Gratis bagi masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor TP PKK Provinsi NTB, Kamis (27/8), mengusung tema “Kuatkan Kolaborasi dan Kepedulian untuk Bergerak Bersama Menuju NTB Makmur Mendunia.”

Ketua TP PKK Provinsi NTB, Sinta Agathia M. Iqbal, mengatakan rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin menunjukkan bahwa PKK bukan sekadar program atau rencana di atas kertas, melainkan gerakan bersama masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dan pemberdayaan,” tegas Sinta.

Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar program pemberdayaan yang dijalankan PKK dapat memberikan dampak yang lebih luas. Karena itu, TP PKK NTB terus membuka ruang kerja sama dengan pemerintah, fasilitas kesehatan, pelaku usaha, serta masyarakat.

“Kolaborasi itu yang diperlukan. Hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Mata, Rumah Sakit Mutiara Sukma, dan seluruh masyarakat yang sangat antusias hadir,” katanya.

Sinta menilai pelaksanaan GPM juga menunjukkan kepekaan PKK terhadap kondisi masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi yang masih dirasakan sebagian warga.

“Di zaman ekonomi seperti saat ini, kehadiran pangan murah adalah kehadiran yang sangat tepat. Kondisi saat ini sedang cukup struggling untuk teman-teman semua. Jadi kehadiran PKK dengan ide ini adalah salah satu wujud bahwa kami ada bersama masyarakat,” tuturnya.

Ia juga mengajak masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi turut memberikan masukan terhadap berbagai program PKK agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran.

“Beri kami masukan jika ada kegiatan yang memang tidak tepat sasaran dan arahkan kami jika ada kegiatan-kegiatan yang perlu kami lakukan yang mungkin selama ini belum tersentuh,” ujarnya.

Sementara itu, layanan kesehatan gratis yang diberikan dalam kegiatan tersebut sejalan dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pemerintah pusat dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan sejak dini.

Rangkaian kegiatan sosial tersebut sekaligus menjadi bagian dari agenda menuju puncak peringatan HKG PKK ke-54 tingkat Provinsi NTB yang dijadwalkan berlangsung pada 4–5 September 2026.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, TP PKK NTB menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dan memperluas gerakan pemberdayaan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dan lebih luas, sejalan dengan semangat mewujudkan NTB Makmur Mendunia.

Mewakili Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan, Irine Silviani, S.P., M.M., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB dengan TP PKK Provinsi NTB.

“GPM ini merupakan bagian dari upaya stabilisasi harga dan pasokan pangan menjelang HBKN. Khusus hari ini, kami dari bidang keamanan dan mutu pangan juga melakukan uji kadar pestisida pada produk sayuran dan buah segar,” ujar Irine.

Ia memastikan hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh komoditas yang dijual berada dalam batas aman untuk dikonsumsi, termasuk sayuran yang didatangkan dari Sembalun.

“Alhamdulillah, seluruh komoditas yang dijual, termasuk pasokan sayur dari Sembalun, dipastikan berada pada kadar yang aman untuk dikonsumsi masyarakat,” katanya.

GPM tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari BUMN seperti Bulog dan ID Food, Pelaku Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), pelaku UKM pertanian, hingga distributor grosir dari Kota Mataram.
Ke depan, kegiatan serupa direncanakan diperluas ke sejumlah wilayah lainnya, di antaranya Kelurahan Berdaya Mandalika dan Desa Batu Mekar.

Selain memenuhi kebutuhan pangan, masyarakat yang hadir juga mendapat akses pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan Rumah Sakit Mata Provinsi NTB dan Rumah Sakit Mutiara Sukma. Layanan tersebut meliputi pemeriksaan fisik, kesehatan mata, hingga pemeriksaan kesehatan jiwa.

Tidak hanya menyediakan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, kegiatan tersebut juga dilengkapi pemeriksaan keamanan produk hortikultura. Tim dari bidang keamanan dan mutu pangan melakukan pengujian terhadap kadar pestisida pada sejumlah komoditas sayuran dan buah segar yang dijual kepada masyarakat.(sr/dkisntb)

Putri Mahkota Swedia ke Lombok, NTB Bawa Cerita Lokal ke Percakapan Global

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Putri Mahkota Swedia ke Lombok, NTB Bawa Cerita Lokal ke Percakapan Global

Warta. in
Mataram,NTB – Sebelum memimpin Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal menghabiskan perjalanan panjangnya di dunia diplomasi. Pernah menjadi Duta Besar Indonesia, ia terbiasa membawa Indonesia ke ruang-ruang perjumpaan internasional. Kini, sebagai Gubernur NTB, ia berada pada sisi yang berbeda: dunia datang ke Lombok.

Pada 5–6 September 2026, Putri Mahkota Swedia Victoria dijadwalkan berkunjung ke Lombok. Kunjungan ini tidak sekadar menjadi agenda menerima seorang tokoh penting dari Eropa. Bagi Pemerintah Provinsi NTB, perjumpaan tersebut menjadi kesempatan membawa cerita yang tumbuh di masyarakat lokal ke dalam percakapan global.

Pengalaman Miq Iqbal sebagai diplomat ikut memberi cara pandang tersendiri dalam mempersiapkan kunjungan tersebut. Sebuah kunjungan internasional, baginya, tidak berhenti pada seremoni penyambutan atau agenda protokoler. Yang lebih penting adalah pengalaman apa yang dibawa pulang dan hubungan apa yang dapat tumbuh setelah pertemuan berakhir.

Karena itu, Putri Mahkota Victoria tidak hanya akan diperkenalkan kepada keindahan Lombok.

Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan sejumlah agenda yang membawa Victoria bertemu langsung dengan kehidupan masyarakat. Mulai dari perempuan yang menggerakkan komunitas, kader Posyandu, masyarakat adat yang menjaga lingkungan, hingga pelaku UMKM dan komunitas pesisir.

“Kita ingin Princess melihat langsung kondisi dan kehidupan masyarakat di lapangan,” kata Iqbal dalam persiapan kunjungan bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas dan United Nations Development Programme (UNDP).

Penekanan itu sekaligus menjelaskan arah kunjungan. Lombok tidak ingin sekadar menjadi latar sebuah agenda internasional. NTB ingin menghadirkan pengalaman.

Salah satu yang mendapat perhatian adalah Posyandu. Di balik pelayanan kesehatan ibu dan anak, terdapat ribuan kader yang sebagian besar merupakan perempuan dan bekerja langsung di tengah keluarga serta komunitas. Bagi NTB, kerja-kerja seperti inilah yang penting diperlihatkan kepada dunia: pembangunan yang hidup dalam keseharian masyarakat.

Agenda kunjungan juga akan membawa Putri Mahkota Victoria melihat hubungan masyarakat dengan lingkungan. Melalui komunitas dan kawasan berbasis budaya serta alam, NTB ingin memperlihatkan bahwa keberlanjutan tidak selalu dimulai dari kebijakan besar. Ia juga tumbuh dari pengetahuan lokal dan cara masyarakat menjaga ruang hidupnya.

Victoria sendiri datang ke Indonesia tidak hanya sebagai Putri Mahkota Swedia, tetapi juga dalam kapasitasnya sebagai Goodwill Ambassador UNDP. Titik temu itulah yang membuat kunjungan ke Lombok memiliki makna lebih luas.

Isu tentang perempuan, kesehatan masyarakat, pemberdayaan komunitas dan lingkungan yang akan diperlihatkan NTB merupakan bagian dari percakapan global tentang pembangunan berkelanjutan.

Di sinilah hubungan Swedia dan Lombok menemukan konteks barunya.

Mungkin tidak ada jejak panjang hubungan sejarah antara kerajaan Swedia dan kerajaan-kerajaan di Lombok. Namun perjumpaan dua wilayah yang berjauhan secara geografis itu justru dapat dimulai dari persoalan masa depan yang sama.

Swedia datang melalui Putri Mahkotanya. Lombok menyambutnya dengan cerita masyarakatnya.

Bagi Miq Iqbal, pengalaman diplomasi mengajarkan bahwa hubungan sering kali tumbuh dari perjumpaan yang berkesan. Karena itu, ia berharap agenda kunjungan tidak terlalu padat dan memberikan ruang bagi Putri Mahkota Victoria untuk merasakan Lombok secara langsung.

Harapannya, ketika Victoria kembali ke Swedia, yang tersisa bukan hanya dokumentasi kegiatan dan daftar agenda resmi.

Ada pengalaman. Ada perjumpaan. Dan ada cerita tentang Lombok yang dibawa pulang.

Di titik itulah visi NTB Mendunia menemukan maknanya.

NTB Mendunia bukan hanya tentang membawa nama daerah ke luar negeri atau menghadirkan tokoh internasional ke Lombok. Yang lebih penting adalah membangun keterhubungan, ketika cerita dari masyarakat lokal dapat menemukan tempat dalam percakapan dunia.

Dulu, sebagai diplomat, Lalu Muhamad Iqbal membawa Indonesia ke ruang-ruang internasional. Kini, sebagai Gubernur NTB, ia memiliki ruang berbeda untuk melakukan hal yang sama: membawa cerita tentang masyarakat NTB kepada dunia.

Kunjungan Putri Mahkota Swedia Victoria menjadi salah satu perjumpaan penting dalam perjalanan itu.

Dunia datang ke Lombok. Dan NTB bersiap memastikan, dunia tidak hanya melihat keindahannya, tetapi juga membawa pulang cerita tentang masyarakat yang hidup di dalamnya.(sr/dkisntb)

Kolaborasi Pemprov NTB – UMM Malang Perkuat Program Pemberdayaan Berbasis Potensi Daerah

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Kolaborasi Pemprov NTB – UMM Malang Perkuat Program Pemberdayaan Berbasis Potensi Daerah

Warta.in
Mataram,NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat langkah kolaboratif bersama berbagai stakeholder demi menyukseskan program-program pembangunan strategis di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Iqbal–Dinda.

Pemprov NTB resmi menggandeng Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi daerah. Fokus utama kerja sama ini meliputi pendampingan desa berdaya guna menekan angka kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, hingga pengembangan sektor pariwisata yang berkualitas di Bumi Gora.

Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan antara Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal didampingi Sekda NTB, Abul Chair, jajaran pejabat tinggi Pemprov NTB dengan Wakil Rektor IV UMM, Muhamad Salis Yuniardi, M.Psi., Ph.D., beserta para guru besar dan rombongan di Ruang Kerja Kantor Gubernur NTB, Rabu (26/8/2026).

Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal ini menyambut baik kehadiran para akademisi UMM. Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran vital melalui keahlian para profesor dan guru besar dalam mengurai problem sosial secara ilmiah dan aplikatif.

“Kami harap kerja sama ini akan terus dipertahankan. Karena kami yakin universitas akan memberikan dan memikirkan solusinya,” ungkap Miq Iqbal di hadapan para guru besar UMM.

Miq Iqbal menyoroti tantangan klasik penanganan kemiskinan di wilayah NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, meskipun banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional masuk ke wilayah ini, angka kemiskinan kerap masih menjadi yang tertinggi di Indonesia akibat minimnya investasi terarah dan alokasi dana yang tepat sasaran per desa.

Oleh karena itu, Pemprov NTB menetapkan tiga prioritas utama pembangunan: pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkualitas.

Sebagai langkah konkret, Miq Iqbal bahkan mengajak UMM untuk menjadikan sejumlah wilayah—seperti proses rekonstruksi Desa Sade—sebagai laboratorium sosial untuk mengembalikan pesona desa adat tersebut ke versi terbaiknya, sekaligus mendorong masyarakat agar memiliki kemandirian ekonomi dan penghasilan sendiri melalui “super eksperimen sosial.”

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor IV UMM, Muhamad Salis Yuniardi, memaparkan sejumlah aspek krusial yang akan menjadi fokus tindak lanjut kerja sama. UMM membawa rekam jejak (track record) dan praktik baik dari berbagai wilayah lain sebagai modal adaptasi di NTB, antara lain
Pendampingan Desa Berdaya: Mengoptimalkan potensi lokal melalui konsep desa berdampak yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ketahanan Pangan & Pertanian: Mengadopsi pengalaman sukses UMM dalam pengembangan padi organik—seperti yang telah diterapkan di Bondowoso dan Tabanan—serta berkontribusi dalam penanganan stunting, pengalaman yang turut mengantarkan UMM meraih penghargaan dari Kemendukbangga.

Sektor Perikanan & Perudangan: Memanfaatkan Center of Excellence (CoE) Kelas Profesional Udang milik UMM guna mendukung peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia di NTB. Pengembangan Pariwisata: Memetakan potensi wisata berbasis masyarakat (community-based tourism) di berbagai wilayah NTB.

Sebagai langkah awal, tim UMM akan menurunkan tim untuk melakukan survei dan pemetaan potensi serta kebutuhan di sejumlah wilayah prioritas di NTB. Hasil survei ini akan menjadi landasan penyusunan perencanaan program yang paling relevan dengan karakteristik lokal.

Melalui sinergi erat antara pemerintah daerah dan kaum akademisi ini, kolaborasi Pemprov NTB dan UMM diharapkan tidak berhenti pada meja kesepakatan, melainkan menjelma menjadi aksi nyata yang efektif mendongkrak kesejahteraan masyarakat NTB. (sr/dkisntb)

Upaya komunikasi hargai karya juurnalis berujung dugaan Ancaman Minta sejumlahah uang ?

Penulis
ALFI YONIMAR B
-
0

Dora tokoh pemuda tipar ,Upaya Komunikasi Terkait Pemberitaan SDN Cisarua Temui Jalan Buntu, Warga Tipar Tegaskan Tetap Hargai Karya Jurnalistik

KOTA SUKABUMI — Niat baik untuk menyelesaikan polemik pemberitaan mengenai SDN Cisarua melalui jalan musyawarah dan komunikasi yang beretika justru menemui jalan buntu. Perwakilan warga Tipar, Dora, bersamanya Yoman dan Alfi, mengungkapkan kekecewaannya lantaran upaya konfirmasi dan mediasi yang dilayangkan pihak mereka tidak disambut baik oleh salah satu media online, *Suara Jeruji.

Pertemuan yang dilakukan sambil berdiskusi santai tersebut sejatinya bertujuan untuk mencari titik terang serta meminta agar pemberitaan dapat diturunkan (take down) secara arif, mengingat ada hak koreksi dan asas keberimbangan berita (cover both side) yang dinilai belum terpenuhi.

Klarifikasi dan Langkah Hukum Warga

Menanggapi situasi yang berkembang, pihak warga memberikan beberapa poin penegasan terkait posisi dan sikap mereka di lapangan:

Bentuk Penghargaan Terhadap Jurnalis: Warga menegaskan sama sekali tidak berniat mengabaikan atau melecehkan karya jurnalistik para kuli tinta. Kehadiran mereka justru merupakan bentuk komitmen untuk menghargai profesi wartawan melalui jalur komunikasi yang santun.
* **Tuntutan Kompensasi yang Dinilai Memberatkan:** Dalam proses komunikasi tersebut, muncul permintaan nominal sekitar Rp3 juta dari pihak media. Meski angka tersebut dirasa cukup memberatkan, pihak warga sejatinya tetap beritikad baik untuk menyelesaikan persoalan tanpa memperpanjang konflik.
Kepedulian Terhadap Wilayah: Langkah yang diambil oleh Dora murni didasari rasa memiliki (sense of belonging) dan kepedulian terhadap wilayahnya, tanpa ada niat sedikit pun untuk menghalangi tugas intimidatif maupun kerja jurnalistik di lapangan.

Sorotan Terhadap *Cover Both Side:Warga menyayangkan sikap media terkait yang dinilai kurang mengindahkan prinsip dasar kode etik jurnalistik, khususnya dalam memberikan ruang konfirmasi yang berimbang (cover both side) sebelum menyiarkan berita.

Menunggu Legal Opinion Advokat

Agar tidak melangkah secara asal-asalan atau melanggar hukum, pihak warga saat ini memilih untuk menahan diri dan sedang mendalami kajian hukum mendalam.

Warga kini tengah menunggu pertimbangan serta pandangan hukum (legal opinion) resmi dari tim advokat/pengacara. Langkah hukum ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh upaya yang dilakukan—baik dalam menuntut hak koreksi maupun merespons dugaan pelanggaran kode etik—tetap berada dalam koridor hukum dan aturan pers yang berlaku di Indonesia.

Kami membuka klarifikasi selebar lebarnya kepada para pihak terkait SDN Cisarua tipar(Tim)

*SETELAH BUNGKAM KASAT RESKRIM NIAS AKHIRNYA BICARA! 8 BULAN “GELAR PERKARA TAK BERHASILKAN TERSANGKA*

Penulis
H D
-
0

*SETELAH BUNGKAM BERBULAN-BULAN KASAT RESKRIM NIAS AKHIRNYA BICARA! TAPI 8 BULAN “MASIH PENYELIDIKAN”, GELAR PERKARA TAK BERHASILKAN TERSANGKA, KAPOLRI HARUS TINDAK LANJUT!*

Motor Milik Sendiri, Anak Dipukuli, Laporan Masuk 15 Januari 2026 Hingga Kini Belum Jelas! Saksi Belum Cukup, Satu Lagi yang Akan Dipanggil BERAPA LAGI HARUS MENUNGGU?

 

GUNUNGSITOLI, NIAS, SUMATERA UTARA , 27 AGUSTUS 2026 — Setelah berbulan-bulan membungkam saat dikonfirmasi media, akhirnya Kasat Reskrim Polres Nias AKP Soni. Z. memberikan tanggapan melalui pesan WhatsApp pada Kamis, 27 Agustus 2026, pukul 16:19 WIB, terkait perkara dengan nomor: LP/B/28/I/2026/SPKT/POLRES NIAS/POLDA SUMUT, tanggal 15 Januari 2026 atas nama pelapor Afdika Permata Lase. Namun tanggapan yang diberikan justru semakin memicu pertanyaan tajam publik sudah delapan bulan, perkara ternyata belum beranjak dari tahap penyelidikan! Gelar perkara sudah dilakukan, tapi tidak menghasilkan penetapan tersangka malah kembali meminta saksi tambahan!

 

KASAT RESKRIM AKHIRNYA BICARA INI ISI LENGKAP JAWABANNYA!

Dalam pesan tertulis yang dikirimkan kepada pelapor, Kasat Reskrim Polres Nias menyampaikan perkembangan perkara secara rinci:

PERKEMBANGAN PENANGANAN PERKARA NO. LP/B/28/I/2026/SPKT/POLRES NIAS/POLDA SUMUT, TGL 15 JANUARI 2026 — PELAPOR: AFDILKA LASE

Serangkaian tindakan penyelidikan yang telah dilaksanakan:

​
1.  Telah melakukan Pemeriksaan terhadap saksi korban;
​
2.  Telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi;
​
3.  Telah melakukan Cek dan Olah TKP;
​
4.  Telah melakukan pemeriksaan terhadap terlapor;
​
5.  Telah mendapatkan Hasil Visum Et Repertum;
​
6. Telah melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang melakukan Visum;
​
7.  Telah dilakukan gelar perkara untuk menentukan tindak lanjut.

FAKTA-FAKTA YANG DITEMUKAN:

​
1.  Dari hasil Visum: Pada bagian kepala terdapat lebam, di bagian pipi kanan panjang 3 cm × lebar 3 cm. → BUKTI KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK NYATA ADA!
​
2.  Saksi-saksi yang telah dimintai keterangan TIDAK DAPAT MENERANGKAN PERAN DARI PARA TERLAPOR. → Inilah alasan utama perkara mandul!
​
3.  Telah dilakukan gelar perkara, rekomendasi: agar melakukan pemeriksaan terhadap saksi lainnya dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap dokter (telah dilakukan).

RENCANA TINDAK LANJUT:
Melakukan wawancara terhadap saksi an. MONIKA TELAUMBANUA untuk mendalami dan menanyakan peran dari para terlapor.

 

8 BULAN SUDAH LENGKAP SEMUA, TAPI MASIH “KURANG SAKSI”? INI PERTANYAAN TAJAM PUBLIK!

Jawaban resmi Kasat Reskrim ini justru membuka banyak pertanyaan yang lebih serius:

Sudah 8 bulan, sudah gelar perkara kenapa belum ada satu pun tersangka? Padahal Visum membuktikan ANAK ITU BENAR-BENAR DIPUKULI! Lebam 3×3 cm di pipi kanan dan kepala itu bukan luka ringan! Siapa yang memukuli sampai begini?
​
Saksi tidak bisa menerangkan peran terlapor sudah berapa saksi yang diperiksa? Siapa saja mereka? Mengapa saksi mata yang melihat langsung kejadian sejak awal ternyata belum dimintai keterangan secara mendalam?
​
Gelar perkara sudah dilakukan tapi hasilnya bukan penetapan tersangka, malah “cari saksi lagi”? Sampai kapan ini berlangsung? Berapa banyak saksi yang harus diperiksa sebelum perkara naik ke tahap sidik?
​
Hanya satu saksi lagi Monika Telaumbanua yang akan diperiksa? Setelah itu apa? Jika saksi ini juga belum cukup apakah akan mencari saksi lain lagi, lalu perkara terus tertunda berbulan-bulan lagi?
​
Para terlapor sudah diperiksa apa jawaban mereka? Apakah mereka mengaku? Menyangkal? Siapa yang sebenarnya memukuli anak itu? Mengapa tidak didalami langsung kepada terlapor?
​
Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan memprioritaskan kasus anak tapi kenyataannya justru yang paling lambat ditangani! 8 bulan untuk penyelidikan itu melampaui batas maksimal menurut Perkapolri!

“Visum sudah membuktikan anak itu dipukuli luka lebam 3×3 cm itu bukti nyata kekerasan! Kalau sampai sekarang belum ada yang bisa ditetapkan sebagai tersangka berarti ada yang tidak beres dalam proses penyelidikan! Bukan saksi yang kurang, tapi mungkin saja penyelidikan tidak digali secara mendalam sejak awal!” tegas keluarga korban.

 

PERKAPOLRI TEGAS MAKSIMAL 60 HARI! SUDAH 253 HARI LEBIH MASIH BELUM SELESAI!

Perkapolri No. 6 Tahun 2019 Pasal 18:

“Penyelidikan wajib diselesaikan dalam waktu paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari berikutnya.” → MAKSIMAL 60 HARI! Hari ini sudah 253 hari sejak laporan masuk dan masih “masih penyelidikan”! Ini pelanggaran prosedur yang nyata!

UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 76C:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak. Penanganan kasus anak wajib diprioritaskan dan dipercepat! Justru kasus ini yang paling lambat ironis dan memprihatinkan!

KUHAP Pasal 109 Penyelidikan:

Penyelidikan harus segera dilengkapi dan diserahkan kepada penuntut umum jika cukup bukti. Sudah ada Visum, sudah ada korban, sudah ada pelapor, sudah ada saksi kenapa belum cukup?

 

KAPOLRI & KAPOLDA SUMUT LANGSUNG EVALUASI KINERJA POLRES NIAS!

Kepada KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo:
Delapan bulan penyelidikan untuk kasus penganiayaan anak itu tidak masuk akal dan melanggar aturan internal kepolisian! Gelar perkara sudah dilakukan tapi tidak menghasilkan keputusan tegas. Segera lakukan evaluasi kinerja Kapolres Nias dan Kasat Reskrim! Jika tidak sanggup serahkan ke penyidik lain yang lebih mampu dan cepat! Anak korban berhak tahu kebenaran dan mendapat keadilan tidak boleh menunggu berbulan-bulan!

Kepada KAPOLDA SUMATERA UTARA:
Turunkan tim pengawas khusus! Periksa berkas perkara ini langsung apakah benar belum cukup bukti, atau memang penyelidikan tidak digali secara maksimal? Saksi terakhir yang akan diperiksa pastikan setelah itu perkara segera ditingkatkan ke tahap penyidikan! Jangan ada alasan lagi untuk menunda! Keluarga korban sudah sabar selama 8 bulan itu sudah cukup!

Kepada Kasat Reskrim Polres Nias AKP Soni. Z.:
Terima kasih atas tanggapan yang akhirnya diberikan. Tapi pertanyaannya tetap: setelah saksi Monika Telaumbanua diperiksa APA SELANJUTNYA? Apakah itu saksi terakhir? Kapan tanggal pasti gelar perkara berikutnya? Kapan penetapan tersangka keluar? Publik berhak tahu jangan biarkan jawaban “masih penyelidikan” menjadi alasan abadi untuk menunda keadilan bagi anak ini!

Kepada DPR RI Komisi III Bidang Hukum & HAM:
Kasus anak yang dipukuli, motor milik sendiri tapi dituduh curi, lalu laporannya mandul selama 8 bulan ini pantau serius! Perlindungan anak di tangan hukum seharusnya prioritas tertinggi, bukan yang paling lambat! Pastikan ada yang bertanggung jawab atas keterlambatan ini!

 

CATATAN REDAKSI PRADUGA TAK BERSALAH TETAP BERLAKU, TAPI KEPASTIAN HUKUM JUGA HAK ANAK!

Media ini menegaskan semua pihak berhak atas asas praduga tak bersalah. Namun jawaban Kasat Reskrim yang baru saja diberikan justru semakin memperkuat bahwa perkara ini membutuhkan percepatan, bukan penambahan waktu tanpa batas. Visum sudah membuktikan luka fisik pada anak, pelapor dan korban sudah diperiksa, terlapor pun sudah dimintai keterangan tinggal satu langkah lagi: naikkan ke tahap penyidikan atau tetapkan tersangka jika cukup bukti! Jangan biarkan proses hukum ini berjalan terlalu lambat karena yang menjadi korban adalah ANAK DI BAWAH UMUR, dan waktu yang berlalu adalah masa kecilnya yang tidak bisa dikembalikan!

“8 bulan sudah terlalu lama untuk sebuah kebenaran yang seharusnya terungkap lebih cepat. Satu saksi lagi itu janji terakhir yang harus ditepati. Setelah itu, keadilan HARUS ditegakkan tanpa menunda, tanpa alasan, tanpa menawar!” (Tim/Red)

Live jonimar klarifikasi SD gadis bukan Dana revit,satpam bilang pembangunan Di kelola ormas?

Penulis
ALFI YONIMAR B
-
0

Berikut ringkasan poin-poin klarifikasi dari pihak pelaksana/pemilik CV:

Sumber Dana: Proyek pembangunan/rehabilitasi SDN Gadis di Kecamatan Cisaat menggunakan dana dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Bukan Dana Revitalisasi: Pihak pemilik CV menegaskan bahwa pengerjaan fisik tersebut tidak ada kaitannya dengan program atau anggaran revitalisasi (seperti Dana Alokasi Khusus/DAK Revitalisasi dari pemerintah pusat).

Tujuan Clarification: Memberikan informasi yang akurat dan berimbang (cover both side) agar tidak terjadi kesalahpahaman publik terkait sumber anggaran yang digunakan dalam proyek sekolah tersebut.

Namun Ada hal Yang mengejutkan bahwa satpam mengucapkan saat live Di akun Facebook jonimar ,bahwa ini sudah Di kelola Oleh ormas .,ucap satpam SD gadis

Namun Dalam hal ini Yang meneruskan rumor Dan Investigasi bahwa Kajari dapat upeti dari Dana revitalisasi Yang berada Di kabupaten sukabumi ,Kami mengkalrifikasi bahwa ini adalah anggaran bersumber dari apbd atau disdik kabupaten sukabumi.

Dalam hal ini Kami memohon maaf perihal Live Dan hak koreksi melalui pemberitaan SD gadis ternyata bersumber dari Dana apbd bukan Dana revitalisasi Dalam hal ini Kami terus menginvestigasi perihal rumor sejauh mana keterlibatan Kajari Dan Dana revitalisasi.

Kami membuka klarifikasi seluas luasnya kepada setiap institusi terkait perihal SD gadis kecamatan cisaat (Tim)

 

 

Gala Premiere ‘Baby Udon’ di Jakarta Banjir Air Mata

Penulis
TUTI LASMINAH
-
0

Jakarta, warta.in – Suasana megah di CGV Grand Indonesia mendadak pecah oleh isak tangis histeris pada penyelenggaraan Gala Premiere film layar lebar paling dinantikan tahun ini, dari Sumargo Film dan LYTO Pictures, Baby Udon  ( 26/08/26 ) .

Ruang bioskop yang disulap berhiaskan instalasi pohon sakura mekar, sebagai tribut mengenang mendiang Hajime Kondoh, berubah menjadi lautan air mata sesaat setelah film selesai diputar.

Puncaknya  terjadi pada sesi press conference usai penayangan. Sambil mendekap erat sang buah hati, Kazuki atau yang akrab disapa KazKaz, content creator Fanny Kondoh melontarkan pengakuan mengharukan yang seketika membuat ratusan pasang mata yang hadir di studio meneteskan air mata.

“Teruntuk  suami tercintaku, aku berharap kamu bisa melihat sebanyak apa orang di sini yang merayakan kisah cinta dan perjuangan kita untuk KazKaz. Film ini ada untuk mengenangmu, dan agar KazKaz bisa tahu kalau ayahnya adalah sosok yang luar biasa,” ucap Fanny dengan suara bergetar dan berurai air mata, membuat seluruh awak media dan tamu undangan ikut menangis tersedu-sedu.

Momen  haru tersebut sekaligus menjadi saksi pertaruhan besar karier Denny Sumargo. Bersama sang istri, Olivia Sumargo, Denny resmi menandai debut perdana mereka sebagai produser di industri film Indonesia.

Bukan  hanya modal nama, Densu bahkan rela memangkas habis rambutnya hingga botak licin dan menonton rekaman sakratul maut asli mendiang Hajime demi menyajikan akting yang menghipnotis penonton.

“Sebagai  produser pertama kali, saya nggak nyangka efeknya bakal sehancur ini di hati penonton. Dari tur di berbagai kota kemarin, saya lihat sendiri orang-orang keluar studio sambil nangis sesenggukan. Alasan terbesar saya bikin film ini cuma satu: nggak mau mengecewakan amanah Fanny dan Hajime. Kisah ini bukan sekadar tontonan, tapi pelukan hangat buat siapa pun yang pernah kehilangan,” tegas Denny Sumargo, Produser dari Sumargo Film, di hadapan awak media.

“Kami amat bangga bisa membawa film Baby Udon ke penonton Indonesia. Semoga cerita yang mengharukan dan indah dari Bu Fanny Kondoh dan Almarhum Bapak Hajime Kondoh bisa memberikan kesan yang baik dan menginspirasi banyak orang,” kata Andi Suryanto, selaku Produser dari LYTO Pictures.

Gala  Premiere spektakuler ini turut dihadiri sederet bintang ternama tanah air, mulai dari jajaran produser Denny Sumargo, Olivia Sumargo, Andi Suryanto, dan Marcella Daryanani, hingga deretan pemeran utama seperti Caitlin Halderman, Ayya Renita, Putri Ayudya, Alfie Alfandy, Miyu Okazaki, Hiroaki Kato, Royhan Hidayat, Hafni Thalib, dan Alexandra Valerie.

Selain di Jakarta, film ‘Baby Udon’ telah menggelar Gala Premiere di 7 (Bandung, Semarang, Solo, Jogjakarta, Banjarmasin, Palembang, Medan) kota sampai saat ini. Tidak berhenti di sini, tur Gala Premiere dan Meet & Greet masih akan berlanjut ke Makassar (Nipah XXI) dan akan ditutup di Bali (Level 21 XXI).

Film  Baby Udon dipastikan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 3 September 2026. Penonton juga bisa menikmati promo terbatas Buy One Get One Free (BOGOF) khusus untuk hari pertama penayangan di aplikasi tiket MTIX.

Intip  cuplikan viral, trailer resmi, dan informasi tiket di akun Instagram @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @lytopictures.

( Red*/TI )

 

 

Ubah Spesifikasi Besi D16 ke D19 Tanpa Adendum, CV Abnesia Tegaskan Pembangunan Sudah Maksimal CEK FAKTANYA

Penulis
ALFI YONIMAR B
-
0

KOTA SUKABUMI— Dugaan ketidaksesuaian spesif ikasi material pada proyek pembangunan Gedung Kantor Kecamatan bernilai Rp5,4 Miliar di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Sukabumi mendadak hangat diperbincangkan publik. Isu ini mencuat setelah sebuah unggahan di media sosial menyoroti penggunaan besi ulir diameter 19 mm (D19) di lokasi pekerjaan, yang disinyalir berbeda dari rencana awal yaitu besi diameter 16 mm (D16).

 

Kritik publik menekankan bahwa perubahan diameter material struktur beton bertulang tanpa dokumen adendum (*Change Count Order*/CCO) resmi atau perhitungan ulang (*re-design*) dari *structure engineer* berpotensi memicu kondisi *over-reinforced* (struktur getas/mudah patah) serta mempersempit jarak antar-besi saat pengecoran. Publik mempertanyakan peran Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUTR dalam menjalankan fungsi pengawasan teknis di lapangan.

 

Menanggapi sorotan tersebut, pihak pelaksana konstruksi memberikan klarifikasi untuk menjaga keterbukaan informasi dan perimbangan berita (*cover both side*).

 

**Penjelasan Pihak Pelaksana dan Pekerja Lapangan**

 

Dari hasil penelusuran tim investigasi di lokasi proyek, pihak pekerja dan pelaksana menegaskan bahwa seluruh tahapan pengerjaan dijalankan di bawah pengawasan ketat dan penuh keterbukaan.

 

* **Pengawasan Berlapis:** Pelaksana menegaskan bahwa pengerjaan di lapangan diwasi secara berjenjang oleh berbagai unsur teknis maupun instansi terkait, mulai dari Konsultan Pengawas, tim teknis Dinas PUTR, hingga pemantauan unsur pimpinan daerah dan lembaga pengawas publik.

* **Komitmen Kualitas:** CV Abnesia menyatakan telah berupaya maksimal mengerahkan segenap daya dan keahlian teknis agar hasil pembangunan gedung kecamatan tersebut memiliki mutu bangunan yang kokoh, aman, dan sesuai harapan standar konstruksi.

 

Respon Terbuka:Pihak mandor dan pelaksana di lapangan menyikapi beragam masukan, saran, maupun kritik dari warga masyarakat secara terbuka sebagai bentuk partisipasi publik dalam mengawal pembangunan daerah.

 

Mengenai aspek administratif teknis dan legalitas perubahan material (apabila terjadi adendum spesifikasi di lapangan), pelaksana menyerahkan sepenuhnya penilaian akhir kepada mekanisme audit serta evaluasi resmi dari tim ahli Dinas PUTR Kota Sukabumi dan Konsultan Pengawas yang berwenang.

 

Mandor dari CV abnesia tak sengaja ataupun Salah ucap perihal besi Yang Di tanyakan terkait sfek besi namun Dalam hal ini kinerja dari Tim pembangunan kecamatan gunung puyuh bekerja secara maksimal.,ungkapnya

Masyarakat kini menantikan rilis resmi tertulis dari Dinas PUTR Kota Sukabumi guna memastikan bahwa secara struktur bangunan tersebut tetap aman dan secara administrasi telah memenuhi kaidah aturan yang berlaku.(Alfi yonimar)

na Pembangunan Jembatan Leuwidinding, Warga Berharap Realisasi Tepat Waktu

Penulis
ALFI YONIMAR B
-
0

 

 

  • KAB.SUKABUMI— Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama Komando Armada (Koarmada) RI terus mematangkan persiapan pembangunan Jembatan Leuwidinding di Kecamatan Jampang Tengah. Proyek infrastruktur yang dirangkaikan dengan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini ditargetkan mulai memasuki tahap fisik pada awal September 2026.

 

Persiapan tersebut dibahas melalui rapat koordinasi virtual yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, bersama Kepala Dinas Teritorial (Kadister) Koarmada RI, Kolonel Laut (P) Jan Lucky Boy Siburian, dari Command Center Setda Sukabumi, Rabu (26/8/2026).

 

**Dukungan Pemda dan Aksi Sosial**

 

Sekda H. Ade Suryaman menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penuh seluruh tahapan, mulai dari pembersihan lahan hingga pelaksanaan bakti sosial.

 

* **Pembersihan Lahan:** Dijadwalkan berlangsung pada 4 September 2026 dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

Awal Pembangunan: Groundbreaking atau pengerjaan fisik dijadwalkan dimulai pada 6 September 2026.

 

Layanan Masyarakat:.Kegiatan akan dirangkaikan dengan aksi bakti sosial berupa pengobatan gratis, pembagian makan gratis, dan penyaluran paket sembako.

“Intinya pemda siap. Mereka (TNI/Koarmada RI) yang membangun, tapi persiapannya juga tetap kita lakukan, termasuk bantuan sosial dan kesehatan,” ujar Ade Suryaman usai rakor.

Harapan Warga dan Tantangan di Lapangan

Di sisi lain, rencana pembangunan jembatan ini menyedot perhatian warga Kecamatan Jampang Tengah. Jembatan Leuwidinding selama ini menjadi akses vital mobilitas warga, terutama untuk mengangkut hasil pertanian dan akses pendidikan anak sekolah.

Sejumlah warga menyambut baik kolaborasi antara Pemkab Sukabumi dan TNI. Namun, masyarakat juga menyoroti pentingnya pengawasan agar pengerjaan berjalan sesuai target dan memiliki kualitas konstruksi yang tahan lama, mengingat wilayah Jampang Tengah kerap diterjang cuaca ekstrem yang berpotensi memicu luapan air sungai.

Warga berharap koordinasi lintas instansi ini tidak berhenti pada acara seremonial semata, melainkan benar-benar menghasilkan jembatan yang kokoh, aman, dan dapat segera dimanfaatkan untuk menopang perekonomian lokal secara berkelanjutan, Sumber FB pemkab

(Alfi yonimar)

Lomba Tradisional Setda Kab. Sukabumi: Antara Semangat Kebersamaan dan Ujian Efektivitas Pelayanan

Penulis
Drs Riki Damayanto
-
0

  1. Lomba Tradisional Setda Kab. Sukabumi: Antara Semangat Kebersamaan dan Ujian Efektivitas Pelayanan

KAB.SUKABUMI– Suasana penuh gelak tawa dan semangat gotong royong mewarnai Halaman Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sukabumi pada Rabu (26/8/2026). Ratusan ASN dan pegawai di lingkungan Setda berkumpul mengikuti perlombaan tradisional dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Di satu sisi, kegiatan yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, ini dinilai efektif menjadi sarana pencair ketegangan rutinitas kerja sekaligus mempererat silaturahmi antarpegawai. Beragam perlombaan khas seperti bakiak/tarumpah, voli bola air, estafet air, hingga tarik tambang menuntut kerja sama tim yang solid.

Sekda H. Ade Suryaman menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar hiburan, melainkan momentum penting untuk mengenang jasa para pahlawan dan menanamkan nilai sportivitas.

“Yang paling penting, kita tetap menjaga kebersamaan dan sportivitas. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan sukses dan lancar,” tutur Ade di sela-sela pembukaan acara.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Sukabumi, Gin Gin Ginanjar, menegaskan bahwa esensi utama acara ini adalah menguatkan pondasi internal birokrasi melalui pendekatan yang lebih informal.

“Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin memperkuat persatuan, membangun komunikasi antarpengawai, dan menumbuhkan semangat gotong royong,” ungkap Gin Gin. Ia juga menambahkan bahwa pihak panitia telah menyiapkan apresiasi bagi para pemenang lomba sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi mereka.

Tantangan Menjaga Keseimbangan Pelayanan Publik

Di sisi lain, penyelenggaraan kegiatan massal di hari kerja (Rabu) kerap menyoroti kesiapan instansi dalam menjaga ritme pelayanan publik agar tidak terganggu.

Beberapa pegawai menyambut positif agenda ini karena dianggap mampu meningkatkan *morale* dan mengurangi tingkat stres kerja. Namun, penyesuaian jadwal dan pembagian tugas kerja (*shift*) di tiap bagian menjadi aspek krusial agar tugas-tugas administratif Pemkab tetap berjalan optimal tanpa merugikan masyarakat yang membutuhkan layanan pada hari tersebut.

Dengan tetap berjalannya fungsi pelayanan esensial di tengah riuhnya perlombaan, Perayaan HUT RI ke-81 di lingkungan Setda Kabupaten Sukabumi menjadi potret bagaimana pemandangan seremonial dan pemenuhan kewajiban ASN berupaya diselaraskan secara seimbang.(ALFI YONIMAR)

1...949596...1,634Halaman 95 dari 1,634