Beranda blog Halaman 99

Peringatan Maulid Nabi, Polres Meranti Berbagi Kebahagiaan dengan Anak Yatim

0

MERANTI – Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H/2026 M di Polres Kepulauan Meranti tidak hanya menjadi agenda keagamaan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat nilai keteladanan Rasulullah SAW dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Kegiatan yang berlangsung di Masjid Ar-Rahman Polres Kepulauan Meranti, Jalan Lintas Gogok, Desa Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Rabu (26/8/2026) sekitar pukul 08.30 WIB, diikuti sejumlah pejabat utama dan personel Polres Kepulauan Meranti.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., melalui Kabag SDM Polres Kepulauan Meranti Kompol Ali Azar, S.Sos., menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi hendaknya tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk terus memperbaiki sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, keteladanan Rasulullah SAW memiliki nilai penting yang dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika anggota Polri memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

“Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hendaknya menjadi momentum bagi kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Kompol Ali Azar.

Ia menekankan, nilai kejujuran, amanah, kedisiplinan dan kepedulian terhadap sesama merupakan bagian penting yang harus terus ditanamkan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri.

“Keteladanan Rasulullah SAW dapat kita terapkan secara langsung dalam menjalankan tugas, terutama dalam menjaga amanah, meningkatkan kedisiplinan, mempererat persaudaraan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” lanjutnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan pembacaan ayat suci Al-Qur’an yang dibawakan Bripda Endy Syahputra. Suasana kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kabag SDM Polres Kepulauan Meranti.

Salah satu bagian penting dalam kegiatan tersebut adalah pemberian santunan kepada anak yatim. Santunan diserahkan oleh Al-Ustadz bersama pejabat utama Polres Kepulauan Meranti serta pengurus Bhayangkari yang telah ditunjuk.

Pemberian santunan tersebut menjadi bagian dari pesan sosial dalam peringatan Maulid Nabi, sekaligus bentuk kepedulian terhadap anak-anak yang membutuhkan perhatian dan dukungan dari lingkungan sekitar.

Usai penyerahan santunan, kegiatan dilanjutkan dengan tausiyah agama yang disampaikan Ustadz Dr. Amrul Fahmi Hasibuan, S.Pd.I., M.M.

Dalam tausiyahnya, ia mengajak seluruh jamaah menjadikan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Nilai-nilai yang dicontohkan Rasulullah SAW juga dinilai relevan untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi maupun pelaksanaan tugas.

Ia mengingatkan pentingnya menjaga amanah, kedisiplinan, persaudaraan serta membangun sikap yang baik ketika berinteraksi dengan masyarakat.

Pesan tersebut dinilai sejalan dengan tugas kepolisian yang bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan masyarakat. Karena itu, akhlak dan keteladanan tidak hanya menjadi nilai keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Kegiatan kemudian ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin Ustadz Dr. Amrul Fahmi Hasibuan, S.Pd.I., M.M., dilanjutkan foto bersama.

Sejumlah pejabat Polres Kepulauan Meranti yang hadir di antaranya Kabag Ren AKP Edi Junaidi, S.H., Kasat Lantas AKP Sardianto, S.E., Kasat Intelkam AKP Roly Irvan, S.H., M.H., Kasat Reskrim AKP Jimmy Andre, S.H., M.H., Kasat Polairud IPTU Abdul Roni, S.H., KA SPKT IPTU Wahyu Dwi Heriyanyo, Kasi Humas IPTU Iskandar Nopianto, KBO Sat Intelkam IPTU Mada Surya, Kasubsiluhkum IPDA Hendiyanto, S.H., dan Pama Polres Kepulauan Meranti IPDA Eko Prima Saputra, serta para personil lainnya.

( Rilis Humas Polres Meranti).

DPD FERARI Sumsel dan UM AD Palembang Dorong Kolaborasi Pendidikan, Praktik Hukum dan Pengabdian Masyarakat

0

Warta.In | Palembang – Dewan Pimpinan Daerah Federasi Advokat Republik Indonesia (DPD FERARI) Sumatera Selatan menjalin kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan (UM AD) Palembang melalui penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) tentang penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) serta pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum.

Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara organisasi advokat dan perguruan tinggi, khususnya dalam menyiapkan calon advokat yang profesional, berintegritas, beretika, serta memiliki kompetensi praktik hukum.

Dalam MoA tersebut, kedua pihak sepakat menjadikan kerja sama sebagai dasar pelaksanaan berbagai program pendidikan profesi advokat dan pengembangan sumber daya manusia.

Ketua DPD FERARI Sumatera Selatan Suwito Winoto, SH., MH, hadir bersama jajaran pengurus, di antaranya Putri Ayu Amanda, SH., MH, Ade Lustari, SH, Ricko Tampati, SH, Rodianto, SH, dan Ridho, SH.

Sementara dari pihak UM AD Palembang hadir Wakil Rektor I Mar’atun Ulaa, S.Kep., Ns., M.Kep, Dekan Fakultas Humaniora dan Informasi Sukron, S.Kep., Ns., MNS, serta Kepala Sub Bagian Kerja Sama Sukarni, S.Pd., M.Pd.

Kerja sama ini tidak hanya berfokus pada pelaksanaan PKPA, tetapi juga mencakup berbagai program pengembangan kompetensi mahasiswa dan sumber daya manusia di bidang hukum.

Ruang lingkup kerja sama antara lain meliputi program magang mahasiswa pada kantor-kantor advokat yang tergabung dalam FERARI, pembentukan dan pengembangan Legal Clinic, pelaksanaan Moot Court (peradilan semu), seminar, kuliah umum, workshop, guest lecture, webinar, konferensi ilmiah, hingga diskusi akademik dan Focus Group Discussion (FGD).

Selain itu, kedua pihak juga membuka ruang kolaborasi dalam pelatihan Legal Drafting dan Contract Drafting, termasuk penyusunan surat kuasa, somasi, legal opinion, legal memorandum, kontrak/perjanjian, gugatan, jawaban, replik, duplik, eksepsi, pledoi, memori banding, kasasi, peninjauan kembali serta berbagai dokumen hukum lainnya.

Kerja sama juga diarahkan pada kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum kepada masyarakat, penelitian dan pengkajian hukum, penyusunan naskah akademik, harmonisasi regulasi, rekomendasi kebijakan serta publikasi ilmiah.
Tak kalah penting, MoA tersebut turut membuka peluang pengembangan karier mahasiswa melalui Career Talk, Legal Career Development, Job Fair, mentoring profesi, serta berbagai kegiatan yang memberikan pemahaman mengenai profesi advokat dan peluang karier di bidang hukum.

Dalam bidang akademik, DPD FERARI Sumsel juga dapat merekomendasikan dan melibatkan praktisi hukum sebagai dosen praktisi, dosen tamu, narasumber, instruktur, pembimbing praktik hukum, pembimbing magang maupun penguji, sesuai ketentuan yang berlaku.

Kerja sama tersebut juga mencakup pengembangan kompetensi melalui studi lanjut Program Pascasarjana Magister Hukum (S2), pelatihan, sertifikasi, pendampingan, serta kegiatan peningkatan kapasitas bagi dosen, mahasiswa, advokat maupun tenaga kependidikan.

Ketua DPD FERARI Sumsel Suwito Winoto mengatakan, kolaborasi dengan perguruan tinggi merupakan bagian penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia di bidang hukum.

Melalui kerja sama tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memperoleh pemahaman teori di ruang perkuliahan, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung dari para praktisi hukum.

“Sinergi antara perguruan tinggi dan organisasi advokat sangat penting untuk mempersiapkan generasi hukum yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memahami praktik, etika profesi dan tanggung jawab hukum kepada masyarakat,”ujarnya.

Kerja sama DPD FERARI Sumsel dengan UM AD Palembang diharapkan menjadi wadah kolaborasi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan hukum sekaligus memperkuat kontribusi perguruan tinggi dan profesi advokat dalam memberikan edukasi serta pelayanan hukum kepada masyarakat.

Sementara itu, Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan (UM AD) Palembang yang di wakili oleh Wakil Rektor I Mar’atun Ulaa, S.Kep., Ns., M.Kep mengatakan dengan adanya penandatanganan MoU dan MoA antara Universitas Muhamadiyah Ahmad Dahlan (UM AD) Palembang dengan DPD FERARI Sumsel diharapkan dapat memperkuat kerja sama yang baik dalam pengembangan program studi, khususnya di bidang pengajaran dan kegiatan akademik lainnya.

Melalui kerja sama ini, DPD FERARI Sumsel juga diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyusunan kurikulum, visi dan misi, serta berbagai kegiatan UM AD Palembang, selain itu, kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

“Harapannya, dengan adanya kerja sama ini, dapat mendukung pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kompetensi mahasiswa,”pungkasnya.

Hari Juang Polri, Kapolda Sumsel Ajak Masyarakat Jadikan Keamanan sebagai Tanggung Jawab Bersama

0

WARTA.IN | BANYUASIN — Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., membuka Banyuasin Police Expo 2026 sebagai bagian dari momentum memperingati Hari Juang Polri sekaligus memperkuat kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. Rony Samtana, Wakil Bupati Banyuasin Ir. Netta Indian, S.P., Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin Abdul Rais, S.M., unsur Forkopimda, serta masyarakat. Gelaran Police Expo 2026 menjadi ruang interaksi publik sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Dalam sambutannya, Kapolda Sumsel mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memaknai semangat Proklamasi Kemerdekaan dan Hari Juang Polri sebagai energi dalam memperkuat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Kapolda mengingatkan bahwa perjalanan kepolisian tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa sejak masa awal kemerdekaan. Semangat tersebut, menurutnya, harus terus diterjemahkan dalam bentuk pengabdian dan kolaborasi menghadapi berbagai tantangan keamanan di masa kini.

“Keberadaan polisi dari sejarah telah terbukti bahwa sejak empat hari setelah Indonesia merdeka, Polisi Istimewa sudah ada dan mendukung pemerintahan hingga saat ini. Semangat Proklamasi 17 Agustus yang masih menyala, ditambah bensin lagi dengan Hari Juang Polri tanggal 21 Agustus ini,” ujar Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

Kapolda menegaskan bahwa kompleksitas tantangan keamanan saat ini membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Polri tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga keamanan tanpa dukungan pemerintah daerah, TNI, unsur Forkopimda, organisasi masyarakat, dunia pendidikan, dan masyarakat.

“Kepolisian tidak mampu bekerja sendiri. Tanpa dukungan pemerintah daerah, tanpa dukungan dari Pak Ketua Dewan, dari teman-teman TNI, semua Forkopimda, dan masyarakat sekalian, kepolisian tidak akan bisa bekerja dengan baik,” tegas Kapolda Sumsel.

Karena itu, Kapolda mengajak masyarakat menjadikan keamanan sebagai tanggung jawab bersama yang dimulai dari lingkungan masing-masing.

“Mari kita jaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kita secara bersama-sama, karena kita menyadari dan kita yakin bahwa keamanan adalah milik kita bersama,” ajaknya.

Banyuasin Police Expo 2026 tidak hanya menghadirkan informasi mengenai kepolisian dan rekrutmen Polri, tetapi juga menjadi ruang edukasi bagi generasi muda. Sejumlah isu yang diangkat antara lain bahaya narkoba, pencegahan bullying, serta kewaspadaan terhadap penyalahgunaan perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) secara tidak bertanggung jawab.

Kehadiran ruang edukasi tersebut menjadi bagian dari pendekatan preventif Polri dalam membangun kesadaran generasi muda agar mampu menghadapi perkembangan lingkungan sosial dan teknologi secara positif.

Kapolda Sumsel juga mengingatkan para pelajar dan generasi muda untuk memanfaatkan berbagai kesempatan dengan kegiatan yang positif sebagai bekal dalam mempersiapkan diri menjadi generasi penerus bangsa.

“Anak muda, organisasi masyarakat maupun para pelajar sekalian tentunya menjadi harapan orang tua untuk bisa menjadi permata-permata pemimpin yang akan datang. Maka dari itu, pada saat sekarang perlu diisi dengan hal-hal yang positif yang bisa menjadikan modal untuk ke depan,” pesan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., mengatakan Banyuasin Police Expo 2026 merupakan salah satu bentuk kehadiran Polri yang membuka ruang interaksi positif dengan masyarakat sekaligus memperkuat semangat kolaborasi dalam menjaga kamtibmas.

“Semangat juang pahlawan kepolisian di masa lampau kini bertransformasi menjadi semangat kolaborasi. Lewat sinergi yang kokoh antara aparat dan seluruh lapisan warga, kita pastikan keamanan bukan sekadar tugas polisi, melainkan milik bersama. Sesuai dengan tekad yang terus kita gaungkan: Nyago Bumi Sriwijaya, Aman Bae!” tegas Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Melalui Banyuasin Police Expo 2026, Polda Sumsel terus mendorong terciptanya ruang komunikasi, edukasi, dan partisipasi publik yang konstruktif. Semangat Hari Juang Polri diharapkan tidak berhenti pada pengenangan sejarah, tetapi diwujudkan melalui kerja bersama dalam menjaga keamanan, membangun kepedulian, dan mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.

Kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen warga menjadi fondasi penting dalam menciptakan Sumatera Selatan yang aman, tertib, dan kondusif.

Hingga 25 Agustus, Tim Kesehatan NTB Layani 3.307 Warga Terdampak Gempa NTT

0

Hingga 25 Agustus, Tim Kesehatan NTB Layani 3.307 Warga Terdampak Gempa NTT

Warta.in
Mataram,NTB – Dalam enam hari misi Solidaritas Kemanusiaan KR-BNN NTB, Tim Kesehatan Nusa Tenggara Barat telah memberikan 3.307 layanan kepada warga terdampak gempa Magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Hingga 25 Agustus 2026, pelayanan tersebut menjadi bagian dari respons kesehatan di tujuh kabupaten yang terdampak bencana.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB sekaligus Ketua Tim Koordinator Solidaritas KR-BNN NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, di Mataram, Rabu (26/8), mengatakan tingginya angka pelayanan menunjukkan besarnya kebutuhan kesehatan masyarakat pascagempa. Kondisi itu, kata dia, menjadi dasar bagi penguatan respons kesehatan sejak awal, mulai dari penempatan tenaga medis hingga pelayanan yang menjangkau masyarakat di wilayah sekitar lokasi terdampak.

“Angka 3.307 layanan itu menunjukkan bahwa kebutuhan kesehatan masyarakat di lapangan memang cukup besar. Karena itu, sejak awal respons yang kita bangun bukan hanya menempatkan tenaga kesehatan di satu titik, tetapi memperkuat pos pelayanan dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” kata Aka.

Gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026 berdampak pada tujuh kabupaten, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Sikka, Ende, Manggarai Barat, Nagekeo, dan Ngada. Dari seluruh wilayah tersebut, jumlah penduduk terdampak mencapai 1.915.194 orang, dengan 83 orang meninggal dunia, 331 orang mengalami luka berat, dan 639 orang luka ringan.

Bencana itu juga menyebabkan 43.686 warga mengungsi yang tersebar di 400 titik pengungsian. Besarnya jumlah pengungsi dan korban luka menjadikan pelayanan kesehatan, ketersediaan obat-obatan, kesehatan lingkungan, serta pengawasan penyakit berpotensi KLB sebagai bagian penting dalam respons pascabencana.

Untuk memperkuat pelayanan, NTB mengerahkan 89 relawan kesehatan dalam dua tahap pemberangkatan. Sebanyak 53 relawan atau 60 persen diberangkatkan pada tahap pertama, kemudian disusul 36 relawan atau 40 persen pada tahap kedua.

Kekuatan tim tersebut didominasi 32 perawat dan 28 dokter. Mereka diperkuat enam apoteker, tiga tenaga administrasi kesehatan, tiga psikolog, dua epidemiolog, dua tenaga kesehatan lingkungan, seorang bidan, seorang analis, serta tenaga pendukung lainnya.

Salah satu lokasi pelayanan Tim Kesehatan NTB berada di Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Dari wilayah ini, sebagian tim juga bergerak secara mobile sekaligus memperkuat sejumlah pos kesehatan yang masih membutuhkan tenaga medis.

Perkembangan jumlah layanan memperlihatkan kebutuhan kesehatan masyarakat yang sempat meningkat tajam pada fase awal respons. Pada 20 Agustus, Tim Kesehatan NTB memberikan 134 layanan. Sehari kemudian jumlahnya meningkat menjadi 367 layanan.

Puncak pelayanan terjadi pada 22 Agustus dengan 1.340 layanan. Setelah itu, jumlah layanan menurun menjadi 879 layanan pada 23 Agustus, 381 layanan pada 24 Agustus, dan 201 layanan pada 25 Agustus. Secara kumulatif, hingga 25 Agustus, total pelayanan yang diberikan mencapai 3.307 layanan.

Menurut Aka, tren tersebut menjadi gambaran penting bagi tim dalam membaca perkembangan kebutuhan kesehatan masyarakat di lapangan.

“Puncaknya terjadi pada 22 Agustus. Setelah itu jumlah pelayanan mulai menurun, tetapi kami tidak boleh serta-merta menganggap situasi selesai. Pelayanan harus tetap berjalan, terutama untuk memastikan masyarakat yang masih membutuhkan bisa dijangkau dan perkembangan penyakit tetap terpantau,” ujarnya.

Dari total layanan tersebut, keluhan yang paling banyak ditangani adalah myalgia sebanyak 751 kasus, disusul dispepsia 634 kasus, ISPA 364 kasus, nyeri 268 kasus, dan hipertensi 259 kasus.

Selain itu, tim juga menangani kasus pusing, diare, luka atau vulnus, bronkitis, dan sejumlah keluhan lainnya. Sepuluh jenis keluhan dan diagnosis terbanyak menyumbang sekitar 88 persen dari seluruh layanan, menunjukkan bahwa beban pelayanan kesehatan masih terkonsentrasi pada sejumlah masalah utama.

Di tengah pelayanan langsung tersebut, pengawasan terhadap penyakit potensial kejadian luar biasa atau KLB juga terus diperkuat.

ISPA menjadi penyakit potensial KLB yang paling dominan. Jumlah kasus meningkat menjadi 148 pada 227 Agustus dan mencapai puncak 156 kasus pada 23 Agustus. Setelah turun menjadi 23 kasus pada 24 Agustus, pada 25 Agustus masih tercatat 37 kasus.

Perkembangan diare juga menunjukkan fluktuasi. Kasus diare tercatat 42 kasus pada 22 Agustus, 34 kasus pada 23 Agustus, dan kembali meningkat menjadi 41 kasus pada 24 Agustus, sebelum turun menjadi dua kasus pada 25 Agustus.

Sementara itu, pneumonia mencapai 30 kasus pada 24 Agustus dan masih tercatat 12 kasus pada 25 Agustus. Disentri juga menunjukkan kecenderungan peningkatan pada akhir periode pengamatan. Kondisi tersebut menjadi perhatian tim untuk memperkuat surveilans harian, deteksi dini, pemantauan kelompok rentan, serta pengawasan terhadap sanitasi, air bersih, dan kondisi lingkungan.

“Bagi kami, angka penyakit itu bukan sekadar catatan harian. Ketika ada peningkatan, tim harus melihat apa penyebab dan faktor risikonya di lapangan. Karena itu, pelayanan medis harus berjalan bersama dengan surveilans, pemantauan air bersih, sanitasi, dan kondisi masyarakat di pengungsian,” kata Aka.

Pelayanan kesehatan juga dilakukan secara mobile untuk menjangkau masyarakat di luar pos pelayanan. Berdasarkan pemetaan di wilayah pelayanan mobile sekitar Desa Satar Padut, kelompok yang menjadi perhatian pelayanan terdiri atas 37 balita usia 0–5 tahun, tujuh anak dan remaja usia 6–17 tahun, serta 152 penduduk usia 18–59 tahun.

Sejak hari pertama respons hingga 25 Agustus, Tim Kesehatan NTB terus memperluas dan memperkuat langkah penanganan. Upaya tersebut dimulai dari persiapan dan penempatan tenaga kesehatan di pos-pos yang tersedia, koordinasi dengan HEOC Provinsi serta Kabupaten/Kota, hingga penguatan alur rujukan pasien.

Tim juga melakukanrujukan pasien dengan kasus obstetri ke Rumah Sakit Ruteng untuk memperoleh penanganan lanjutan. Di saat bersamaan, pelayanan kesehatan di sejumlah wilayah diperkuat melalui koordinasi dan integrasi dengan Tim Layanan Kesehatan Universitas Airlangga atau UNAIR.

Sebagai pusat zkoordinasi dan ]00⁰pelayanan, Tim Kesehatan NTB juga membentuk dan mengoperasikan Pos Induk Kesehatan di Puskesmas Dampek, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Penguatan respons dilanjutkan dengan pelayanan mobile di sejumlah lokasi serta distribusi logistik kesehatan dan obat-obatan ke fasilitas dan pos pelayanan di wilayah terdampak.

Aka mengatakan, penguatan respons kesehatan akan terus disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Solidaritas kemanusiaan tidak cukup hanya hadir pada hari-hari pertama bencana. Yang lebih penting adalah memastikan respons terus mengikuti kebutuhan masyarakat. Karena itu, kita akan terus melihat perkembangan di lapangan, memperkuat koordinasi, dan memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tetap dapat dijangkau,” pungkasnya.(sr/dkisntb)

Polres Lamongan Cek Kesiapan Personel Dan Perlengkapan PHH Siap Hadapi Situasi Kontingensi

0

Polres Lamongan Cek Kesiapan Personel Dan Perlengkapan PHH Siap Hadapi Situasi Kontingensi

Lamongan//Warta.In, 26/8/2026 – Polres Lamongan menggelar apel pengecekan perlengkapan dan kendaraan dinas Pengendalian Huru-Hara (PHH) pada Rabu (26/8/2026) pagi. Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00 WIB

Kegiatan Apel digelar di Lapangan Polres Lamongan dipimpin langsung oleh Kapolres Lamongan AKBP Adhytiawarman Gautama Putra, Ph.D., dan dihadiri Wakapolres Lamongan Kompol Jodi Indrawan, S.I.K., para Pejabat Utama (PJU) Polres Lamongan, serta Kapolsek jajaran Polres Lamongan.

Peserta apel terdiri dari gabungan seluruh satuan fungsi di jajaran Polres Lamongan.

Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, perlengkapan, serta kendaraan dinas PHH yang dimiliki Polres Lamongan. Kesiapan ini menjadi bagian dari kewaspadaan dini dalam mengantisipasi situasi Kontingensi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di wilayah kabupaten Lamongan

Pentingnya kesiapan personel dan sarana pendukung agar kepolisian dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta mampu merespons setiap perkembangan situasi dengan cepat dan tepat.

Kasihumas Polres Lamongan IPDA M. Hamzaid, S.Pd menyampaikan bahwa kegiatan apel perlengkapan dan kendaraan dinas PHH merupakan langkah untuk memastikan seluruh peralatan dan personel dalam kondisi siap digunakan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

“Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan peralatan dan personel Polres Lamongan dalam mengantisipasi situasi Kontingensi sehingga kami dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat dan menjamin situasi kamtibmas di Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik.” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif. Seluruh personel diharapkan senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan serta menjaga profesionalisme dalam melaksanakan tugas.

“Bersama-sama kita berdoa agar situasi kamtibmas tetap kondusif dan tertib. Semoga dengan kesiapan ini, Kabupaten Lamongan senantiasa dalam keadaan aman dan kondusif.” tambahnya.

Kegiatan apel pengecekan berjalan dengan tertib dan lancar. Polres Lamongan memastikan kesiapan personel maupun sarana pendukung sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keamanan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(roy)

Polres Jember Tingkatkan Kesadaran Kesehatan Personel, Gelar Penyuluhan Penyakit Jantung dan MCU

0

Warta.in, Jember — Menjaga kesehatan personel menjadi bagian penting dalam memastikan tugas kepolisian berjalan optimal. Karena itu, Polres Jember menggelar penyuluhan tentang penyakit jantung sekaligus pemeriksaan kesehatan melalui Medical Check Up (MCU) bagi anggota Polri dan ASN, Rabu (26/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Bhayangkara, Jalan PB Sudirman, Jember, tersebut dibuka oleh Wakapolres Jember Kompol A. Effan Sulaiman, S.I.K., M.A. Puluhan personel Polri dan ASN mengikuti kegiatan tersebut sebagai langkah preventif sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan deteksi dini.

Dalam penyuluhan, personel mendapatkan pemahaman mengenai penyakit jantung dan pembuluh darah, mulai dari faktor risiko, pola hidup sehat, hingga pentingnya mengenali gejala penyakit sejak dini.

Materi disampaikan oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari RS Jember Klinik, dr. Efan Moeljono, Sp.JP. Edukasi tersebut diharapkan dapat membuka kesadaran personel bahwa menjaga kesehatan tidak cukup hanya dilakukan ketika tubuh mulai merasakan keluhan.

Wakapolres Jember Kompol A. Effan Sulaiman menegaskan bahwa kondisi kesehatan personel memiliki kaitan erat dengan kualitas pelaksanaan tugas di lapangan.

“Kesehatan ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua. Jangan menunggu sakit baru memeriksakan diri. Melalui kegiatan ini, kita ingin mendorong seluruh anggota untuk lebih peduli dan melakukan deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit, khususnya penyakit jantung,” ujarnya.

Menurutnya, pemeriksaan kesehatan secara berkala merupakan langkah preventif untuk mengetahui kondisi tubuh sejak dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan masing-masing, personel dapat melakukan evaluasi dan memperbaiki pola hidup agar tetap sehat dan bugar.

Selain memperoleh penyuluhan, para peserta juga menjalani pemeriksaan kesehatan melalui MCU. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Jember dalam menjaga kebugaran personel Polri maupun ASN, sehingga mereka tetap siap menjalankan tugas sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Polres Jember berharap kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi agenda pemeriksaan kesehatan rutin. Lebih dari itu, kegiatan ini diharapkan mampu membangun kesadaran bersama bahwa kesehatan merupakan investasi jangka panjang yang harus dijaga oleh setiap personel.

Dengan tubuh yang sehat dan kondisi fisik yang prima, personel diharapkan mampu menjalankan tugas dengan lebih maksimal, profesional, serta hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jember.

Gara gara Alamat Martua Sitanggang Tidak Jelas, Gugatan Dicabut. Teguran Keras Buat Sudung

0

Balige, warta.in – “Masa iya gugatan senilai Rp1,439 Miliar dicabut cuma gara-gara alamat?”
Pertanyaan itu kembali muncul setelah Ketua Majelis Hakim PN Balige menegur Adv. Deliana Simanjuntak dan memerintahkan pencabutan gugatan sengketa Lumban Silo yang diajukan Sudung Sitanggang Silo & Jonny Sitanggang Silo terhadap Martua Sitanggang Silo cs

Fakta di persidangan menambah keprihatinan. Dari sumber yqng terpercaya, diketahui ternyata Sudung Sitanggang Silo baru mengenal Adv. Deliana Simanjuntak pada 28 Mei 2026. Deliana sendiri bukan orang Samosir. Ia hanya mendengar cerita dari versi Sudung, lalu merasa mampu membuat gugatan.

Hasilnya? Gugatan cacat dan harus dicabut.

Syarat Formil yang Diabaikan

Dalam hukum acara perdata, isi surat gugatan sudah diatur jelas di *Pasal 118 HIR* dan Pasal 142 RBg. Gugatan wajib memuat nama dan tempat tinggal Penggugat, nama dan tempat tinggal Tergugat, uraian peristiwa, dasar gugatan, serta tuntutan.

Alamat Tergugat bukan hal sepele. Ini unsur wajib. Jika kosong atau tidak jelas, gugatan langsung “cacat formil” dan tidak bisa diperiksa hakim.

Logikanya sederhana. Pengadilan harus memanggil Tergugat. Kalau alamat Martua Sitanggang Silo saja tidak dicantumkan, surat panggilan mau dikirim kemana? Bagaimana persidangan bisa jalan jika salah satu pihak tidak bisa dihadirkan?

Ironisnya, alamat Martua Sitqnggang Silo sebenarnya gampang sekali diketahui. Leluhurnya asli dari Samosir dan identitasnya bisa dilacak lewat desa, KTP, atau KK.

Melindungi Hak untuk Didengar

Hukum acara perdata berpegang pada asas Audi Et Alteram Partem. Artinya setiap orang berhak didengar dan membela diri.


Tanpa alamat yang jelas, asas ini tidak bisa dijalankan. Jika dipaksakan, maka Martua tidak akan pernah tahu ada gugatan terhadap dirinya. Putusan yang keluar pun berisiko batal demi hukum di tingkat banding atau kasasi.

Itulah mengapa Ketua Majelis Hakim menegur keras dan meminta gugatan dicabut. Ini bukan mempersulit, tapi menjaga agar proses hukum tidak cacat sejak awal.

Risiko Buru-buru Bikin Gugatan

Kasus ini jadi cermin. Buru-buru menunjuk pengacara tanpa kenal dulu, buru-buru bikin gugatan tanpa siapkan data, hasilnya fatal.

Apa yang dialami Sudung Sitanggang Silo:
1. Rugi waktu – Proses harus diulang dari awal
2. Rugi biaya – Tetap harus bayar jasa pengacara untuk gugatan yang dicabut
3. Rugi nama – Malu di hadapan majelis hakim dan masyarakat karena masalah administrasi dasar

Mestinya sebelum menunjuk kuasa hukum, Sudung mengenali dulu rekam jejak dan domisili pengacaranya. Advokat yang menangani perkara Samosir idealnya paham medan, paham adat, dan paham administrasi pengadilan setempat.

Mestinya juga materi gugatan dipersiapkan dengan cermat. Bukti dikumpulkan, saksi dicari, alamat para pihak dipastikan. Baru kemudian gugatan didaftarkan.l

Jalan Keluar: Perbaiki dan Ajukan Lagi

Pencabutan bukan berarti kalah. Berdasarkan Pasal 271 RBg, gugatan masih bisa diajukan kembali.

Langkah yang harus dilakukan sekarang:
Pertama, cari alamat lengkap Martua Sitanggang Silo. Minta bantuan perangkat desa Parsaoran 1.
Kedua, pilih kuasa hukum yang benar-benar memahami perkara dan wilayah Samosir.
Ketiga, lengkapi semua bukti kepemilikan, silsilah, dan saksi.

Baru setelah itu gugatan baru bisa masuk ke pokok perkara: siapa ahli waris sah atas tanah Lumban Silo.

Pelajaran Penting: Jangan Asal Tunjuk Pengacara

Kasus ini memberikan 2 pelajaran besar untuk masyarakat:

Pertama, kenali dulu pengacaramu dengan teliti. Jangan hanya karena “katanya bisa”. Pengacara yang baik akan bertanya detail, minta dokumen, dan tidak buru-buru mendaftarkan gugatan jika data belum lengkap.

Kedua, persiapkan materi gugatan dengan matang. Gugatan bukan surat biasa. Ada bukti, ada saksi, ada dalil hukum. Kalau semua dipersiapkan asal-asalan, hasilnya seperti ini: rugi waktu, rugi uang, dan yang paling utama rugi wibawa.

Seperti pesan tersirat dari PN Balige: “Lebih baik lambat tapi sah, daripada cepat tapi batal.”

Sengketa Lumban Silo belum selesai. Tapi setidaknya, semua pihak sekarang tahu di mana letak kesalahannya.

Sebut Pegawai DPMD Nisel Terima Aliran Dana, Herman Jaya Halawa, S.Th Mantan Sekdes Lolohowa Asal Bicara.

0

Herman Jaya Halawa yang kini aktif sebagai guru PPPK paruh waktu di SMP Negeri 3 Lolowau belakangan menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa dirinya telah mengambil uang dari Tim Pelaksana kegiatan anggaran Desa Lolohowa untuk selanjutnya diberikan kepada oknum pegawai DPMD Nias Selatan bernama Daskar.

“Menurut informasi dan data yang telah beredar, anggaran yang senilai 14 juta tersebut diberikan oleh Sekretaris Desa kepada pegawai DPMD Kabupaten Nias Selatan yang bernama Daskar tanpa dijelaskan alasan kegunaannya,” ungkap warga Desa Lolohowa yang namanya tidak ingin disebut.

Menurut warga, Mantan Sekdes Lolohowa asal bicara seakan-akan mencemarkan nama baik instansi DPMD Kabupaten Nias Selatan.

“Hingga saat ini Herman Jaya Halawa belum memperlihatkan bukti transaksi dari uang tersebut seakan-akan sengaja merusak atau mencemarkan nama baik instansi dinas PMD,” katanya.

Setelah kejadian ini, masyarakat Desa Lolohowa berharap agar mantan Sekdes Lolohowa mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak berefek negatif terhadap instansi pemerintah seperti Dinas PMD, Pemdes Lolohowa dan teristimewa instansi Dinas Pendidikan tempat dia menjalankan tugas saat ini.

Selain itu, warga berharap agar Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Pendidikan, Camat Lolowau serta kepala desa Lolohowa memanggil yang bersangkutan untuk selanjutnya meminta pertanggungjawaban atas tindakannya.

“Sebagai warga menyesali kejadian tersebut, Seorang tokoh yang menyandang gelar Sarjana Theologia mestinya tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan agama,” ungkap warga.

Malang Tak pernah Terhidari Di Tinggal Merantau Surat Penting 2 Sertifikat Hilang tak ada Jejak

0

Malang Tak pernah Terhidari Di Tinggal Merantau Surat Penting 2 Sertifikat Hilang tak ada Jejak

LAMONGAN//Warta.in, –  Di tinggal merantau lama gak pulang, Surat – surat berharga termasuk 2 Sertifikat Atas nama, Warsinem, Sertifikat Tanah dan Sertifikat Rumah dengan Alamat Dusun Slegreng Rt 023/Rw 09 Desa Pataan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, Hilang tak meninggalkan jejak, Rabu (26/08/2026)

Hilangnya  Surat – surat berharga  Surat Tanah termasuk 2 sertifikat Tanah, baru di ketahui setelah selama 5 tahun tidak pulang merantau di Sumatra buka usaha warung.

Rumah tersebut sebenarnya jarang di tempati dan surat – surat berharga di letakan dan di simpan di Almari dalam keadaan terkunci, baru di ketahui setelah kepulangan pada tanggal Sabtu (01/08/2026) membuka almari kunci dalam keadaan rusak dan surat- surat berharga termasuk 2 sertifikat hilang.

Dari keterangan Warsinem pemilik Rumah saat di mintai keterangan oleh Awak media bahwa Sudah lama meninggalkan Rumah selama 5 tahun dan merantau buka usaha warung di Sumatra, Surat – surat berharga baru di ketahui hilang saat membuka Almari kunci keadaan rusak dan di ketahui 2 Sertifikat Atas Nama Warsinem Dusun Slegreng Desa Pataan  berupa Sertipikat Rumah dan Sertifikat Tanah telah hilang, Ujarnya

Dan untuk rencana selanjutnya tidak akan mempermasalahkan kehilangan Surat – surat, tapi akan mengurus Duplikat surat Sertipikat Ke BPN
Saat berita ini di Naikan awak media akan mengkonfirmasi ke pihak – pihak terkait termasuk proses pembuatan Duplikat Sertipikat dari BPN, pungkasnya ( roy)

Malang Tak pernah Terhidari Di Tinggal Merantau Surat Penting Sertifikat Hilang tak ada Jejak

0

Malang Tak pernah Terhidari, Warsinem Asal Dusun Slegreng Di Tinggal Merantau  buka usaha Warung di Sumatra, Surat Penting Sertifikat Hilang tak ada Jejak

LAMONGAN//Warta.in, – Di tinggal merantau lama gak pulang, Surat – surat berharga termasuk 2 Sertifikat Atas nama, Warsinem, Sertifikat Tanah dan Sertifikat Rumah dengan Alamat Dusun Slegreng Desa Pataan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, Hilang tak meninggalkan jejak, Rabu (26/08/2026)

Rusaknya Surat – surat berharga yang berupa Ijasah, Kartu KK dan Surat Tanah termasuk 2 sertifikat Tanah, baru di ketahui setelah selama 5 tahun tidak pulang merantau di Sumatra buka warung.

Rumah tersebut sebenarnya jarang di tempati dan surat – surat berharga di letakan di Almari dalam keadaan terkunci, baru di ketahui setelah kepulangan pada tanggal sabtu (01/08/2026) membuka almari dalam keadaan rusak dan surat- surat berharga termasuk 2 sertifikat hilang.

Dari keterangan Warsinem pemilik Rumah saat di mintai keterangan oleh Awak media bahwa Sudah lama meninggalkan Rumah selama 5 tahun dan merantau buka usaha warung di Sumatra, Surat – surat berharga baru di ketahui hilang saat membuka Almari kunci keadaan rusak dan di ketahui 2 Sertifikat Atas Nama Warsinem hilang, Ujarnya

Dan untuk rencana selanjutnya akan mengurus Duplikat surat Sertipikat Ke BPN
Saat berita ini di Naikan awak media akan mengkonfirmasi ke pihak – pihak terkait termasuk proses pembuatan Duplikat Sertipikat dari BPN, pungkasnya ( roy)