Bekasi, 20 Juni 2026 – Ketua LBH Harimau Raya DPC Bekasi Raya (Maret Sianturi .,SH. Pdt) menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk praktik pungutan liar (pungli) dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2026. Penolakan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung terciptanya sistem pendidikan yang bersih, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Dalam keterangannya, Ketua LBH Harimau Raya DPC Bekasi Raya menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang tidak boleh dicederai oleh praktik-praktik melawan hukum, termasuk pungli, jual beli kursi, maupun penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu.
“Kami menolak keras segala bentuk pungutan liar dalam PPDB 2026. Setiap anak berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tanpa harus dibebani biaya yang tidak memiliki dasar hukum,” tegasnya.
LBH Harimau Raya juga mengajak para orang tua siswa untuk tidak tergiur dengan tawaran dari pihak-pihak yang mengaku dapat meloloskan calon peserta didik melalui jalur tidak resmi dengan imbalan sejumlah uang. Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan apabila menemukan dugaan pungli atau praktik yang merugikan calon peserta didik.
Sikap ini sejalan dengan berbagai upaya pengawasan yang dilakukan sejumlah lembaga dan pemerintah untuk mencegah praktik pungli serta menjaga integritas pelaksanaan PPDB/SPMB tahun ajaran 2026/2027.
Selain memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang menjadi korban, LBH Harimau Raya DPC Bekasi Raya menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan instansi terkait apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang berpotensi merugikan peserta didik maupun orang tua.
Dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan berbagai elemen sipil, diharapkan pelaksanaan PPDB 2026 dapat berjalan secara jujur, adil, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar, sehingga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan semakin meningkat.
DPC LBH HARIMAU RAYA Kabupaten Bekasi
