Warta.In | Palembang – Sejarah banjir di Kota Palembang sudah tercatat sejak puluhan tahun lalu. Kota yang berdiri di dataran rendah dengan luas wilayah 400,61 km² ini dialiri 108 anak sungai. Dulu rawa dan lebak jadi penampung air alami. Kini, dengan jumlah penduduk menembus 1,7 juta jiwa, daya tampung itu hilang berganti beton dan permukiman padat.
Anggota DPRD Kota Palembang Komisi III, Ruspanda Karibullah, ST, menegaskan banjir bukan sekadar takdir geografis.
“Kalau hujan 2 jam air belum surut, itu bukan salah hujan. Ada yang salah di infrastruktur dan izin bangunan kita,” kata Ruspanda, Jumat 24/4/2026.
Berlatar belakang aktivis lingkungan WALHI Sumatera Selatan, Ruspanda menyebut waktu penanganan banjir di Palembang makin lama karena alih fungsi lahan. Daerah resapan hilang, drainase menyempit, sementara pembangunan jalan terus. Akibatnya, genangan yang dulu surut 30 menit kini bisa 6 jam lebih.
Sebagai anggota Komisi III yang membidangi infrastruktur, ia menyoroti lemahnya pengawasan izin bangunan. Banyak ruko, perumahan, hingga bangunan liar berdiri di atas saluran dan sempadan sungai.
“Developer bangun klaster, tapi saluran pembuangnya ke got kecil depan komplek. Begitu hujan, air balik ke rumah warga,” tegasnya.
4 Solusi Banjir ala Ruspanda Karibullah:
1. Tertibkan Izin Bangunan: Audit total IMB di sempadan sungai. Bongkar bangunan di atas drainase primer dan sekunder. Tidak ada toleransi untuk pelanggaran tata ruang.
2. Wajibkan Developer Bertanggung Jawab: Setiap izin perumahan baru wajib sertakan kolam retensi, sumur resapan, dan jaringan drainase terintegrasi ke saluran kota.
3. Percepat Revitalisasi Infrastruktur: Normalisasi 22 saluran primer dan 64 saluran sekunder. Target waktu penanganan banjir maksimal 2 jam air sudah surut dari jalan utama.
4. Kolaborasi Lingkungan: Gandeng WALHI dan komunitas untuk edukasi warga. Hentikan kebiasaan buang sampah ke got dan jaga sisa ruang terbuka hijau.
“Luas wilayah Palembang tidak bertambah, tapi penduduk terus naik. Kalau infrastruktur tidak dikebut dan izin bangunan tidak dijaga, kita wariskan banjir ke anak cucu,” ujar Ruspanda Karibullah.
Dalam kesempatan ini Ruspanda Karibullah memberikan apresiasi niat Gubernur Sumatera Selatan yang menyatakan siap membantu penanganan banjir Palembang.
” Tentu saja kami menyambut baik Pemprov Sumsel untuk ikut turut serta dalam membantu permasalahan banjir kota Palembang, namun perlu diingat bantuan tersebut haruslah tepat sasaran dan selain bangunan fisik , tetapi juga harus membantu dalam penegakan aturan, percuma kalau kolam retensi tetapi dikemudian hari ditimbun oleh bangunan ruko”, ucap Ruspanda Komisi lll DPRD kota Palembang
DPRD Komisi III, kata dia, siap mengawal anggaran drainase di APBD 2027 dan memastikan waktu penanganan banjir jadi indikator kinerja Dinas PUPR.
Data: BPBD Palembang 2025 mencatat 42 titik rawan banjir di 18 kecamatan dengan kerugian ekonomi puluhan miliar per tahun.
