JIKA ADA YANG MEMINTA SUMBANGAN ATAS NAMA MEDIA INI,

SEGERA LAPORKAN KE PIHAK BERWAJIB,

KARENA ITU PENIPUAN

Wartawan Investigasi

Pencari Bukti Yang Tersembunyi

Sampah Berserakan di Gurung,PPWI Desak APH Audit PAD Retribusi Kebersihan dan Anggaran Dinas DLH 2025–2026

Warta.in-REJANG LEBONG, BENGKULU.

Kondisi sampah yang berserakan di pinggir jalan arah Kota Padang, tepatnya di Desa Guru Agung, Kabupaten Rejang Lebong, menjadi sorotan publik.Tumpukan sampah yang terlihat di kawasan tersebut menimbulkan pertanyaan masyarakat mengenai keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah.Persoalan ini bukan hanya menyangkut kebersi han lingkungan, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor retribusi pelayanan kebersihan yang setiap tahunnya dipungut dan dikelola melalui pihak ketiga untuk disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Publik mempertanyakan bagaimana mekanisme pengelola an retribusi tersebut, berapa nilai penerimaan yang berhasil dihimpun setiap tahun, berapa jumlah yang benar-benar masuk ke kas daerah, serta bagaimana pertang gungjawaban pihak ketiga dalam menjalankan kerja sama pengelolaan retribusi kebersihan tersebut.Menanggapi persoalan itu, anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilayah Bengkulu mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, agar melakukan pemeriksaan dan audit terhadap pengelolaan PAD retribusi kebersihan melalui pihak ketiga serta anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun Anggaran 2025–2026.

Pengelolaan Retribusi Melalui Pihak Ketiga dipertanyakan  Publik Serta Anggota PPWI Wilayah Bengkulu tersebut menilai perlu adanya keterbukaan informasi mengenai sistem pengelolaan retribusi kebersihan yang melibatkan pihak ketiga.Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu menjelaskan secara transparan dasar hukum kerja sama, mekanisme pemungutan, besaran retribusi yang ditarik dari masyarakat, kewajiban penyetoran ke kas daerah, serta laporan pertanggungjawaban pihak ketiga.

“Jangan sampai masyarakat diwajibkan membayar retri busi kebersihan setiap tahun, tetapi pelayanan kebersihan di lapangan masih menyisakan persoalan. Kami meminta APH turun tangan untuk memeriksa secara menyeluruh pengelolaan PAD retribusi kebersihan melalui pihak ketiga. Semua harus jelas, mulai dari jumlah penerimaan, mekanis me penyetoran, hingga pertanggungjawabannya,” tegas anggota PPWI Wilayah Bengkulu tersebut.

Desak Aph Audit anggaran Dinas Lingkungan Hidup Rejang Lebong Tahun 2025–2026 dan Selain pengelolaan PAD retribusi kebersihan, PPWI Wilayah Bengkulu juga mendesak APH agar melakukan audit dan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong selama Tahun Anggaran 2025 dan 2026.

Pemeriksaan tersebut diharapkan mencakup:

  1. Target dan realisasi PAD dari retribusi pelayanan kebersihan tahun 2025 dan 2026.

  2. Identitas dan legalitas pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan retribusi kebersihan.

  3. Kontrak atau perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan pihak ketiga.

  4. Total retribusi yang dipungut, jumlah yang disetorkan, serta bukti penyetoran ke kas daerah.

  5. Laporan pertanggungjawaban pihak ketiga atas pengelolaan retribusi kebersihan.

  6. Alokasi dan realisasi anggaran DLH untuk pengangkutan, pengelolaan, serta penanganan sampah.

  7. Penggunaan anggaran operasional kendaraan pengangkut sampah, bahan bakar, pemeliharaan, dan sarana pendukung kebersihan.

  8. Efektivitas program serta pengawasan pemerintah daerah terhadap pelayanan kebersihan di lapangan.

Menurut anggota PPWI tersebut, audit diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses penerimaan PAD dan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong di minta jangan tutup mata terhadap persoalan sampah, Karena Kondisi sampah yang berserakan di pinggir jalan Desa Guru Agung juga menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong.DLH diminta segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi, membersihkan tumpukan sampah, serta memastikan sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah berjalan sebagaimana mestinya.Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong juga diminta melakukan evaluasi terhadap kinerja pihak ketiga apabila benar terdapat kerja sama dalam pengelolaan retribusi kebersihan maupun pelayanan terkait persampahan.

“Persoalan ini harus dijawab dengan tindakan nyata, bukan sekadar penjelasan. Masyarakat membutuhkan lingkungan yang bersih dan pelayanan yang sesuai dengan kewajiban pemerintah. Jika ada anggaran dan penerimaan retribusi kebersihan, publik berhak mengetahui bagaimana penge lolaannya,” menjadi penegasan dalam tuntutan tersebut.

APH diminta turun tangan tangan, Transparansi PAD harus diutamakan.Selajutnya,PPWI Wilayah Bengkulu berharap Kejaksaan, Kepolisian, serta lembaga pemeriksa yang berwenang memberikan perhatian serius terhadap persoa lan ini.Pemeriksaan terhadap PAD retribusi kebersihan melalui pihak ketiga dan anggaran DLH tahun 2025–2026 diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai kesesuaian antara penerimaan daerah, kewajiban pihak ketiga, realisasi belanja, dan hasil pelayanan kebersihan yang dirasakan masyarakat.

Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran atau kerugian keuangan daerah, diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.Masyarakat tidak boleh dibiarkan bertanya-tanya mengenai ke mana aliran dana retribusi kebersihan dikelola dan sejauh mana anggaran kebersihan memberikan manfaat bagi kepentingan umum.

Kebersihan lingkungan adalah hak masyarakat. Transparansi PAD adalah kewajiban penyelenggara pemerintahan. Pengelolaan uang rakyat harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dok:Sampah di desa guru agung.

Saat media ini konfirmasi kadis DLH rejang lebong lewat pesan whataps mengatakan”Besok ke kntor ajo pk,Kini lgi di rmh istirahat dan Payah jugo sayo  jelaskn  lewat WA dan Enak kito ktmu lngsung Dan klau endak  nengok bukti SPJ PAD kmi pun bisa biar kmi tunjukan”.Katanya [17/11].

Selanjutnya,Kadis DLH Rejang Lebong Ida Laila menjelaskan,”Hari kmis kmi mau gusur guruh agung. Dan itu perlu persiapan matang kesiapan alat berat.Dan kmi pun minjam alat dri  PU untuk angkut alat berat ke situ.Dengan segala biaya akomodasi yg perlu di siapkn. Intinya klau ada yg mau di tanyakan ke kntor ajo pak,Jgn sampai salah persepsi..Beban kerja kmi DLH itu berat jgn di perberat lgi”Jelasnya.

masih menambahkan bahwa” Retribusi di setor  ke kas daerah,Untuk mobil sampah di daerah PUT sdh kmi siapkn 1 pak”tambahnya.

Saat media ini menanyakan terkait sudah berapa lama menyiapkan 1 unit mobil sampah di PUT tersebut?.hingga berita ini ditayangkan Kadis DLH tidak merespon lagi. hingga berita ini ditayangkan Tim Media ini masih memberikan hak jawab dengan instansi -instansi terkait lainya.(Tim)

Berita Terkait