Warta.in//PALI, 17 November 2026 – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) memberikan penjelasan resmi menyusul ramainya perbincangan di media sosial terkait keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan instansi tersebut. Klarifikasi ini disampaikan guna meluruskan informasi yang berkembang sekaligus memberikan kepastian hak kepada para pegawai.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan PALI, Haryono, S.H., M.M., menegaskan bahwa hak gaji para tenaga PPPK untuk periode bulan Oktober 2026 telah tuntas disalurkan seluruhnya. Sementara itu, untuk pembayaran gaji periode November 2026, proses pencairannya saat ini tengah berjalan sesuai dengan tahapan administrasi keuangan daerah yang berlaku.
Haryono menjelaskan, dinamika yang terjadi pada pembayaran gaji bulan November disebabkan oleh adanya prosedur verifikasi berlapis di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten PALI. Dokumen pengajuan sebenarnya telah dikirimkan tepat waktu, tetapi pihak BPKAD menemukan beberapa catatan teknis yang mewajibkan berkas tersebut dikembalikan ke Dinkes untuk disempurnakan.
“Berdasarkan laporan dari staf pengelola keuangan, untuk gaji bulan Oktober sudah selesai dibayarkan. Sedangkan untuk bulan November, berkas memang sempat dikembalikan oleh BPKAD karena ada poin verifikasi yang harus diperbaiki. Namun, perbaikan itu sudah kami selesaikan dan hari ini Surat Perintah Membayar (SPM) sudah diajukan kembali ke BPKAD,” terang Haryono dalam keterangannya yang disampaikan melalui Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PALI, Selasa (17/11/2026).
Dengan masuknya kembali dokumen SPM ke meja BPKAD, proses pencairan dana menuju rekening masing-masing tenaga PPPK kini memasuki tahap akhir sesuai mekanisme birokrasi yang ditetapkan.
Lebih lanjut, momentum ini juga menjadi evaluasi penting terkait efektivitas saluran komunikasi internal di lingkungan pemerintahan. Dinas Kesehatan PALI memandang bahwa hak kesejahteraan pegawai merupakan prioritas yang patut mendapat perhatian serius dan penjelasan yang transparan.
Oleh karena itu, seluruh jajaran pegawai diimbau untuk mengedepankan jalur komunikasi struktural melalui atasan langsung atau bagian kepegawaian dan keuangan apabila menemukan kendala administratif. Langkah koordinasi internal ini dinilai jauh lebih efektif untuk mendeteksi hambatan teknis dan mempercepat penyelesaian masalah sebelum berkembang menjadi spekulasi di ruang publik.
Meski demikian, pihak instansi tetap menghargai ruang demokrasi serta keterbukaan informasi, di mana aspirasi maupun kritik dari masyarakat dan pegawai merupakan bagian dari kontrol sosial yang konstruktif. Namun, penyampaian informasi yang berimbang dan berbasis data akurat sangat diperlukan agar persoalan dapat didudukkan secara proporsional.
Pemerintah Kabupaten PALI melalui jajaran terkait turut mengajak masyarakat dan warganet untuk lebih bijak dalam menyikapi berbagai unggahan di media sosial. Publik diharapkan tidak tergesa-gesa menarik kesimpulan sepihak, melainkan melakukan konfirmasi kepada sumber resmi yang berwenang demi menjaga kondusivitas serta objektivitas informasi di daerah.






























