Warta In | Palembang – Ketua DPC Partai GARUDA Marsudi, resmi membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 pada 25 Juni hingga 15 Juli 2024.

Karena itu, dia berharap putra-putri terbaik Kota Palembang mau ikut membangun Kota Palembang dengan mendaftarkan diri menjadi kepala daerah lewat Partai Garuda sebagai partai pendukung

“Kami berharap putra dan putri terbaik Kota Palembang mau membangun daerah kota Palembang,” kata Marsudi dalam wawancara di sekretariat DPD Partai Garuda Sumatera Selatan, kamis 27 Juni 2024.

Marsudi yang di dampingi oleh ketua tim seleksi Erwin Ariadi, S.Sos, SH dan sekretaris tim seleksi M. Ibnu Fauzan, SE pun menegaskan, DPC Partai Garuda Kota Palembang membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa pun yang ingin mendaftarkan diri, termasuk dari partai lain, asal tetap menjaga nilai-nilai Partai Garuda.

“Pendaftaran ini saya buka untuk siapa pun, mau dari partai apa pun juga gak masalah, karena balik lagi, ketika mendaftar kepala daerah lewat Partai Garuda, nilai-nilai Partai Garuda harus ada dalam diri mereka. Jadi saya kira, kami akan mengeluarkan rekomendasi buat para calon kepala daerah,” imbuhnya.

Secara khusus, Partai Garuda berharap ada lebih banyak anak muda yang mendaftarkan diri sebagai walikota palembang. Palembang butuh sosok di jajaran birokrasi, inovatif-kreatif, dan tidak punya beban masa lalu.

DPC Partai Garuda juga meluncurkan Desk Pilkada yang bertugas menghimpun informasi dan menjadi penyambung komunikasi yang objektif dengan struktur PAC sebelum proses pemberian rekomendasi final oleh DPP Partai Garuda.

Warta In | Palembang, – Sungguh sangat luar biasa untuk kali ini, di mana Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang yang hari ini melaksanakan Wisuda ke untuk Program Studi Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum dan Program Studi Sarjana Strata Dua (S2) Pasca Sarjana Magister Hukum Tahun 2024 ini sendiri langsung dihadiri oleh Pemerintah Kota Palembang dalam hal ini Penjabat Walikota Palembang Dr Ucok Abdulrauf Damenta, S.Sos., Magister Rerum Publicarum dimana kegiatan ini sendiri di pusatkan di Grandballroom Hotel Arya Duta Palembang, Kamis (27/6.2024).

Dikatakan Penjabat Walikota Palembang Dr Ucok Abdulrauf Damenta, S.Sos., Magister Rerum Publicarum di dalam sambutannya mengatakan di mana ini membentuk karakter dan mencetak generasi yang siap bersaing di tingkat nasional, saya ingin mengucapkan terima seluruh pengelola, dosen, dan tenaga pendidik yang telah memberikan kontribusi besar dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas.

“Dalam era kemajuan teknologi dan tantangan global, para wisudawan dan wisudawati sebagai lulusan harus siap menghadapi berbagai dinamika yang ada, dan jadilah inovator, kreatif, dan berdaya saing yang tinggi,” ujarnya.

Kemudian, karena mereka yang mau terus belajar, merekalah yang akan menjadi orang yang sukses, apalagi diera yang serba cepat saat ini, semakin banyak tantangan yang akan dihadapi, dan pesan saya ikut perkembangan harus tetap wajib dalam koridor norma-norma yang berlaku, menjaga etika, adat budaya, ketimuran budaya Indonesia tercinta ini. Saya yakin dengan ilmu, dan kearifan yang dimiliki akan mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.

“Teruslah berkarya, teruslah belajar, dan tetaplah berkontribusi positif untuk kemajuan kota Palembang akan m dimasa depan. Dan teruslah berbuat kepada para alumni ilmuan-ilmuan ahli hukum, dan harapannya adalah penegakan hukum, penegakan peraturan daerah, kontribusi yang positif untuk kota Palembang, bangsa dan negara,” ungkapnya.

Menurut Ketua STIHPADA Palembang Assooc Prof Dr H Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum., CTL, dengan diraihnya Akreditasi UNGGUL tentunya sangat besar peluang para alumni khususnya yang ingin mencari pekerjaan sudah lulus seleksi administrasi. Karena untuk meraih Akreditasi UNGGUL ini sendiri pun sangat sulit, dibutuhkan memang kerja sama serta kesolidan. Dan tentunya sangat-sangat bermanfaat dengan Akreditasi UNGGUL ini untuk para alumni itu bisa melamar pekerjaan ataupun melanjut ke jenjang yang lebih tinggi.

“Akreditasi UNGGUL ini sangat diperlukan dan bermanfaat bagi para alumni, karena dari segi seleksi administrasi untuk melamar Aparatur Sipil Negara itu sudah minimal Akreditasinya B, kalau Akreditasi UNGGUL ini otomatis sudah di atas rata-rata, artinya secara administrasi akademik sudah melewati,” katanya.

Dilanjutkannya, kalau untuk sumber daya manusia (SDM) alhamdulillah STIHPADA saat ini telah memiliki Doktor sebanyak 18 dan 2 sedang sekolah, dan mungkin Insya Allah tahun ini akan tamat. Jadi kita terus akan mengembangkan tenaga SDM kita, jadi semua pengajar SDM kita punya visi itu semuanya nanti Doktor Hukum dan Profesor. Hari ini kita merayakan keberhasilan, kerja keras, dan tekad untuk mencapai tujuan yang telah lama kita impikan.

“Hari ini di mana para wisudawan yang telah berjuang keras pada akhirnya memetik hasil dari pelajaran pendidikan akademik. Alhamdulillah STIHPADA telah meraih Akreditasi UNGGUL untuk program studi S2 Ilmu Hukum, dan Akreditasi BAIK SEKALI untuk program studi S2 Magister Hukum dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT),” ucapnya.

Warta.in, Jakarta | – Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) merupakan Asosiasi Perusahaan Jasa Konsultan di Indonesia yang didirikan pada tanggal 20 Juni 1979 di Jakarta. Saat ini INKINDO memiliki 6,252 (enam ribu dua ratus lima puluh dua) anggota perusahaan Jasa Konsultan Nasional dan 120 (seratus dua puluh) perusahaan Afiliasi/Asing yang tersebar di 34 Provinsi.

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) menyelenggarakan rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45. Rangkaian kegiatan ini akan diisi dengan tema-tema besar dalam Kabinet Pemerintahan mendatang yang tertuan dalam Visi Indonesia Emas 2045.

Dalam Visi Indonesia Emas 2045 antara lain mengandung beberapa sub tema penting antara lain terkait dengan hilirisasi, konservasi energi, pembangunan SDM, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur.

Rangkaian acara HUT ke-45 INKINDO dengan mengusung tema Ketahanan Pangan dan Infrastruktur Mendukung Indonesia Emas 2045, dengan Tagline INKINDO Mandiri Menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan menghadirkan para Narasumber dari Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN), Legislatif, Kementerian PUPR, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Investasi/BKPM, Badan Pangan Nasional (BPN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kadin Indonesia, Akademisi, Pelaku Usaha, Anggota INKINDO.

Kegiatan ini merupakan momentum yang sangat berharga untuk meningkatkan peluang dunia usaha Jasa Konsultansi yang diselenggarakan di Sultan Hotel – Jakarta, pada tanggal 19 s/d 20 Juni 2024.

Dalam Kesempatannya, Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. selaku wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan Usaha Daerah, Bidang Investasi, KADIN INDONESIA WKU Bidang Investasi, Kamar Enterpreneur Indonesia (KEIND) CEO PT. Badan Penyiapan Infrastruktur Indonesia (Inframassive) WKU Pemberdayaan Perempuan dan ICMI pun turut menghadiri pada acara Ulang Tahun INKINDO. Pada acara tersebut Hardini hadir mewakili GAPENSI dengan memaparkan hal terkait KPBU, KPPIP dan peran strategis INKINDO dengan KPBU.

Hardini menegaskan bahwa peran dan sinergitas konsultan sangat diperlukan dan sangat penting bagi KPBU, ketika covid melanda Indonesia masih berada di urutan keempat negara yang baik untuk investasi. Selain itu Indonesia juga menjadi 6 negara besar yang gdp perkapitanya 1 triliun dolar pertahun.

Saat ini Indonesia mempunyai target Indonesia emas di tahun 2045 maka kita perlu mempersiapkan SDM kita agar kita tidak hanya menjadi bangsa “penonton”.

Saya menawarkan dan membuat suatu gerakan untuk gen Z dan generasi milenial bahwa ini peluang Indonesia dan jangan sampai direbut oleh bangsa lain,”tegasnya.

Hardini pun menjelaskan bahwa ia telah mempelajari KPBU ini selama lebih dari20 tahun. Mengenai sejarah KPBU Hardini menjelaskan bahwa KPBU pada awalnya di lahirkan oleh world bank. Jadi world bank membuat kajian bahwa negara berkembang sebaiknya tidak terus menerus berhutang/meminjam dana kepada lembaga donor.

“Dalam suatu negara perlu dibangun kekuatan di sektor pemerintahannya, rakyatnya dan privat sektornya. Jadi, dalam membangun kita harus memiliki kreativitas jadi jangan hanya mengandalkan APBD dan APBN saja. APBN dan APBD dinilai sudah tidak mencukupi untuk pembangunan infrastruktur. Perlu adanya kerjasama pemerintah dan badan usaha,”jelasnya.

Hardini menambahkan bahwa mengenai sejarah dari KPBU yakni Pada tahun 1998 presiden Soeharto mengeluarkan Kepres 7 tahun 1998 yang terkait kerjasama badan usaha. Pada masa pemerintahan tersebut Indonesia mendapatkan pinjaman dana 100 juta dolar untuk soft loan membentuk komite tertinggi yaitu komite percepatan penyedia infrastruktur yang dibawahi dipimpin oleh Presiden, diketuai oleh menko, sekretaris Bappenas dan anggotanya adalah menteri menteri infrastruktur.

Pada saat itu Hardini di rekrut dan dipercaya oleh Bambang Susantono mantan kepala IKN untuk masuk dalam komite tersebut dan ia ditunjuk sebagai communication koordinator. Sampai saat ini komite tersebut masih ada yaitu bernama Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

KPPIP pada saat itu dibentuk dengan tujuan utama sebagai unit koordinasi dalam pengambilan keputusan untuk mendorong penyelesaian masalah yang muncul akibat kurang efektifnya koordinasi beragam pemangku kepentingan tersebut. Jadi, semua proyek- proyek yang Solicited yang dicanangkan oleh pemerintah harus melalui KPPIP.  Jadi yang saya akan kembangkan adalah proyek yang Unsolicited yaitu proyek yang tidak disentuh oleh pemerintah tapi ada kerja sama dengan pemerintah.

“Jika diperhatikan proyek solicited sesuai yang ada di Perpres tidak lebih dari 250 proyek dengan kebutuhan nilai investasi 5800-6800 triliun. Menurut kajian yang dilakukan PUPR merumuskan bahwa terimplementasi per 1 triliun bisa menyerap 30.000 SDM. Jadi intinya dengan proyek strategis nasional pemerintah bisa mensejahterakan rakyat Indonesia,”ucapnya.

Lanjut Hardini, Saat ini Perpres Unsolicited projects sudah diperbarui melalui Perpres 38 tahun 2015 dan ada 19 sektor yang bisa dikerjakasamakan dengan pemerintah dan swasta. Saat ini dirinya fokus pada infrastruktur telekomunikasi informatika.

Pada tahun 2009 Hardini mendapatkan Asian Development Bank senilai 300 ribu dollar dan pada saat itu ia membawa 15 orang eselon 2 dari Bappenas, menkeu dan menko untuk belajar mengenai publik privat partnership di London Inggris, karena Inggris merupakan salah satu negara yang sukses di bangun oleh swastanya. Proyek Unsolicited adalah merupakan proyek yang inisiatifnya datangnya dari swasta.

“Disini saya ingin menginspirasi para kepala daerah untuk mengembangkan kreativitas membangun daerah melalui 19 sektor Unsolicited yang ada. Ini merupakan kesempatan sekaligus peluang karena saat ini Indonesia memiliki 38 provinsi yang terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota.

INKINDO memiliki peranan besar dalam mewujudkan proyek yang ada, ketika ada sebuah projek maka kita memerlukan konsultan untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan seperti dokumen teknis, dokumen legal dan dokumen finansial.

Transaksi di infrastruktur KPBU tidak akan jadi apa-apa kalau tanpa jasanya konsultan. Sehingga konsultan yang ada di Indonesia ini perlu diberikan pemahaman bahwa bagaimana melihat pentingnya peluang ekonomi yang luar biasa untuk memajukan Indonesia,”ujarnya.

Hardini memiliki impian seperti di negara  India yakni lebih dari 1000 projek KPBU itu transaksi karena disana langsung berada di bawah presiden. Jadi prakarsa dari swasta, dananya dari swasta dan ijin konsensinya dari pemerintah hal tersebut yang diperlukan oleh Indonesia untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045.

Dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045, sektor pembangunan memegang peranan strategis saat ini  untuk mencapai target tersebut terdapat tantangan funding gap yang besar yang harus dipenuhi hingga tahun 2024 yakni sebesar Rp1.435 Triliun atau 70% dari total kebutuhan investasi, sehingga diperlukan skema pembiayaan alternatif salah satunya melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

“Menururt Hardini melalui skema KPBU kita  bisa meningkatkan kapasitas pendanaan dari sektor swasta, sehingga dapat meningkatkan nilai dan kualitas layanan infrastruktur untuk Masyarakat” .

Sebagai upaya mendorong pembangunan infrastruktur yang efisien dan berkelanjutan, selain peran konsultan dalam membantu penyiapan proyek, telah diatur terkait Badan Penyiapan yang memiliki peran strategis untuk mempercepat proses penyiapan proyek KPBU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 7 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Badan Penyiapan memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa proyek-proyek KPBU dapat disiapkan dengan kualitas yang baik dan menarik untuk ditawarkan kepada investor. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk memotivasi Badan Penyiapan dalam penyiapan proyek KPBU adalah melalui mekanisme pembayaran dengan imbalan keberhasilan atau success fee.

Mekanisme ini mendorong percepatan tahap financial close dan pencapaian hasil yang optimal dan sebagai insentif bagi Badan Penyiapan dalam menyiapkan proyek.

Paparan yang disampaikan oleh Hardini pada acara Seminar Nasional sebagai bagian dari rangkaian Acara Puncak HUT ke-45 INKINDO, membuat terpukau para peserta dan mendapat apresiasi dari petinggi INKINDO,”tutupnya.

Warta In | Palembang – Pemerhati Situasi Terkini (PST) sambangi Kejati Sumsel untuk membuat Laporan Pengaduan Dugaan Penyimpangan Pembangunan Shooting Range Area Menembak dan Panahan di Dispora Kabupaten Muaraenim

Hal tersebut di sampaikan oleh Ketua PEMERHATI SITUASI TERKINI (PST) DIAN HS di dampingi oleh Seketaris PST ARNOTO SAFUTRA usai melaporkan dugaan Penyimpangan Pembangunan Shooting Range Area Menembak dan Panahan di Kabupaten Muaraenim ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) Kejati Sumsel, Kamis (27/06/24).

Ketua PEMERHATI SITUASI TERKINI (PST) DIAN HS mengatakan dalam hal ini Kami yang tergabung dalam PEMERHATI SITUASI TERKINI (PST) membuat laporan pengaduan ke Kejati Sumsel dugaan penyimpangan Pembangunan Shooting Range Area Menembak dan Panahan sebesar Rp768.063.000,00,00;- Tahun Anggaran 2023

Kami sebagai sosial kontrol yang telah diatur dalam Undang-undang peran serta masyarakat dalam memberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Negara Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.
Merujuk pada:
Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Junto. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelengara Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2018, Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Maka melalui surat ini PEMERHATI SITUASI TERKINI (PST) menyampaikan laporan pengaduan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, sehubungan dengan dugaan penyimpangan yang mengarah pada dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan konstruksi di satuan kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2023 pada pekerjaan Pembangunan Shooting Range Area Menembak dan Panahan

Berdasarkan informasi serta hasil penelitian team Badan Kajian dan Penelitian PEMERHATI SITUASI TERKINI (PST) dilapangan, pada pekerjaan yang menggunakan keuangan negara tersebut diduga tidak maksimal, hal ini disebabkan pada beberapa poin penting dalam pekerjaan diduga tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya diantaranya:

1.Tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2.Tidak berpedoman dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
3.Tidak mengacu pada Spesifikasi Teknis Pekerjaan yang telah ditetapkan; dan
4.Bahkan kualitas barang yang digunakan dibawah kualitas yang ditentukan.

Atas dugaan permasalahan tersebut, kami sebagai lembaga kontrol sosial memandang perlu untuk kembali melakukan laporan pengaduan melalui Aksi Demonstrasi ke Aparat Penegak Hukum yang dalam hal ini Pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan dengan tuntutan:

1.Mendukung Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dalam hal melakukan pencegahan dan pemberantasan segala macam tindak Pidana korupsi, khususnya diwilayah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan pada kegiatan tersebut diatas yang diduga rentan diselewengankan.

2.Meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk segera memanggil Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, SYARIFUDIN, AP, M. Si selaku PA/KPA atas dugaan tidak maksimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik di satuan kerjanya;

3.Meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk memanggil dan memeriksa MHD.NOPRIANSYAH, A. MD Selaku PPK dan PPTK yang diduga tidak cermat dalam memeriksa volume dan spesifikasi pekerjaan sesuai kontrak, sehingga pada pekerjaan tersebut diduga terdapat penyimpangan yang mengarah pada dugaan KKN.

4.Meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk memanggil pihak pemenang tender PT. MIJAN TUNGGAL SAKTI untuk diperiksa dimintai keterangannya serta untuk dimintai data-data realisasi yang telah dilaksanakan untuk segera diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk mempermudah Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam melakukan penindakan, kami juga memberikan Laporan pengaduan, beserta data Pendukung sebagaimana yang diamanatkan dalam PP 43 Tahun 2018.
Sebagai kontrol sosial kami akan mengawal permasalahan ini sampai tuntas.

“Apabila laporan kami tidak segera di tindaklanjuti, maka dalam waktu dekat, kami akan melakukan aksi unjuk rasa di Kejati Sumsel,”pungkasnya.