Warta.in-Mukomuko,Bengkulu

Kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Mukomuko, di mana lonjakan kasus kekerasan seksual terhadap anak sepanjang tahun 2025 menjadi sorotan utama. Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Mukomuko tak tinggal diam, menyuarakan keprihatinannya atas peningkatan kasus yang memprihatinkan ini. Data terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku adalah orang-orang terdekat korban, termasuk ayah kandung, menambah pilu situasi ini (19/11).

Hingga November 2025, tercatat 13 kasus kekerasan seksual terhadap anak, melonjak tajam dari 10 kasus di sepanjang tahun 2024. Ketua PDPM Mukomuko, Saprin Efendi, memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum atas keseriusan mereka dalam menangani kasus-kasus ini. Diharapkan, vonis berat yang dijatuhkan oleh pengadilan dapat memberikan efek jera yang signifikan bagi para pelaku.

“Kami terus memantau dengan seksama proses hukum yang tengah berjalan di Pengadilan Negeri Mukomuko, termasuk kasus-kasus yang melibatkan orang tua kandung sebagai tersangka,” ungkap Saprin Efendi dengan nada prihatin.

Saprin juga menekankan pentingnya penanganan yang komprehensif, mulai dari upaya pencegahan hingga penegakan hukum yang tegas. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pendamping korban, serta lingkungan sekitar, untuk bekerja secara profesional dan tidak mengaburkan esensi permasalahan dalam setiap penanganan kasus.

“Putusan pengadilan selama ini dinilai telah memenuhi harapan masyarakat, dengan vonis berkisar antara 15 hingga 18 tahun penjara. Hukuman maksimal ini sangat krusial untuk memberikan efek jera yang mendalam bagi pelaku,” imbuhnya.

PDPM Mukomuko sangat berharap agar komitmen dari berbagai pihak dalam melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual terus diperkuat. Upaya pencegahan yang gencar dan penegakan hukum yang tanpa kompromi diharapkan dapat menekan angka kasus serupa di masa mendatang, menciptakan lingkungan yang benar-benar aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak di Kabupaten Mukomuko. (HD)

Sumber: (Rizon Saputra)

Warta.in-Mukomuko,Bengkulu

Saprin Efendi, S.Pd, mendesak Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakum Kehutanan) untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan perambahan hutan, khususnya di wilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kabupaten Mukomuko. Desakan ini disampaikan mengingat perambahan hutan adalah masalah serius yang menyebabkan kerusakan lingkungan, hilangnya biodiversitas, dan dampak negatif bagi masyarakat lokal.

“Gakum Kehutanan jangan sampai berhenti di 4000 Ha saja, namun kita minta mulai dari Sebelat sampai ujung Mukomuko terakhir yaitu sampai kewilayah kecamatan Lubuk Pinang,” ujar Saprin Efendi. Ia menambahkan bahwa Undang-Undang berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali. “Bila perlu terapkan UU perdata, nanti sanksinya akan bertanggung jawab sampai ke 7 turunan. Kita tidak mau negara kalah dengan para pelaku kejahatan,” tegasnya.

Di Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang dapat digunakan untuk menindak pelaku perambahan hutan, termasuk di HPT, antara lain:

– Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H)
– Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
– Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal-pasal yang relevan meliputi Pasal 82 UU P3H, Pasal 50 UU Kehutanan, dan Pasal 97 UU PPLH, yang mengatur tentang pidana penjara dan denda bagi pelaku perambahan hutan dan perusakan lingkungan hidup.

Pelaku perambahan hutan dapat dijerat dengan pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar (UU P3H), atau pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar (UU Kehutanan).

Temuan Excavator di Hutan Produksi Air Rami

Tim gabungan berhasil menemukan 1 unit excavator Hitachi yang disembunyikan di sela-sela kebun sawit di kawasan Hutan Produksi Air Rami, Kabupaten Mukomuko. Alat berat tersebut ditutup dengan pelepah sawit, diduga untuk mengelabui petugas.

Menurut Ditjen Gakum, excavator tersebut diduga digunakan untuk pembersihan lahan menuju kebun sawit ilegal di dalam kawasan hutan. Tim Gakkum Kehutanan telah mengamankan alat berat tersebut dan tengah mendalami kepemilikan lahan sawit serta melakukan tracing kepemilikan excavator untuk mengungkap aktor di balik kegiatan ilegal ini.

“Tidak ada kompromi untuk perusakan kawasan hutan,” tegas perwakilan Ditjen Gakum Kehutanan.

Semoga Ditjen Gakum Kehutanan dapat mengambil tindakan yang efektif dan tegas terhadap para pelaku perambahan hutan di wilayah Mukomuko dan seluruh Indonesia.(**)

Rehab SMPN 2 Patokbeusi Diduga Menyimpang, Pekerja Akui Tanpa Gambar Kerja

Warta In Jabar — Subang – Proyek Rehabilitasi Ruang Kelas Tingkat Kerusakan Minimal Sedang di SMPN 2 Patokbeusi kembali menuai sorotan setelah ditemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan. Plafon GRC lama yang seharusnya dibongkar justru dibiarkan menempel dan hanya ditopang dengan kaso agar tidak roboh. Tindakan ini tidak sesuai standar keselamatan konstruksi.

Di selasar, kaki penahan atap atau struktur penyangga rangka baja ringan memang telah terpasang. Namun dinding bata yang seharusnya menutup dan menjadi penahan bagian bawah selasar tidak dikerjakan. Tidak tampak adanya pemasangan bata baru sebagai elemen penguat beban atap.

Kejanggalan semakin terasa ketika pekerja mengakui tidak memegang gambar kerja sebagai acuan pelaksanaan.

Pak Otong, pekerja borongan pemasangan atap, menyatakan:

“Saya tidak pegang gambar kerja. Saya cuma diperintahkan untuk pekerjaan atap.”

Pekerja lain turut menegaskan bahwa mereka hanya diperintahkan untuk menyelesaikan bagian selasar dan tidak mendapat perintah untuk pekerjaan di ruang kelas.

“Pekerjaan plafon GRC dan keramik selasar aja yang kami kerjakan, untuk ruangan saya tidak diperintahkan,” ujarnya.

Sementara itu, dalam papan informasi proyek tertulis bahwa pekerjaan ini adalah Rehabilitasi Ruang Kelas Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMPN 2 Patokbeusi, dengan sumber dana APBD Kabupaten Subang. Pelaksana pekerjaan adalah CV. Bintang Izora dengan nilai kontrak Rp 348.000.000. Nomor SPK proyek tercatat 000.3.2/SPK.64/SMP.0014/PPK/Disdikbud/2025 dan waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender.

Informasi tersebut justru menimbulkan pertanyaan besar, sebab judul proyek secara jelas menyebut rehabilitasi ruang kelas, namun pekerja mengaku tidak mengerjakan ruang kelas dan hanya mengerjakan selasar.

Selain itu, pekerja tampak tidak menggunakan alat keselamatan kerja (K3S), sebuah indikasi lemahnya pengawasan di lapangan. Publik pun mempertanyakan apakah anggaran asuransi tenaga kerja benar-benar dipenuhi oleh pelaksana proyek.

Minimnya transparansi, dugaan ketidaksesuaian spesifikasi, dan tidak adanya gambar kerja di tangan pelaksa lapangan membuat proyek ini patut mendapat perhatian serius. Media Warta In Jabar berharap instansi terkait segera melakukan pemeriksaan dan memberikan tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran.

Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Kamis, 20 November 2025,  saat makan siang MBG, murid SMPN 1 Solokanjeruk Kabupaten Bandung, ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo, atas Program MBG, menu yang disediakan, sesuai dengan selera siswa, sehingga tak ada sisa, di tambah lagi susu kotak dan roti, sebagai menu penutup dan 5 sempurna.

Diakui siswa, semenjak MBG masuk sekolah mereka, motifasi belajar meningkat, mereka optimis menatap masa depan, ujar salah seorang siswa SMPN 1 Solokanjeruk, disela canda tawa mereka setelah menyantap MBG. Menu yang di erikan, setiap hari berubah, sehingga siswa tidak ada kata bosan dan sisa, semua kamu santap habis, jelas seorang siswa. Ibnu S Warta.In Biro Bandung.

Siswa SDN Mekarasih II Belajar Lesehan, Pemkab Karawang Didesak Bertindak

KARAWANG — Warta In Jabar – Kondisi memprihatinkan kembali mewarnai dunia pendidikan di Kabupaten Karawang. Puluhan siswa kelas 2 SDN Mekarasih II, Kecamatan Banyusari, sudah hampir satu semester terpaksa belajar di Balai Pertemuan Desa karena sekolah kekurangan ruang kelas. Lebih miris lagi, anak-anak itu mengikuti pelajaran tanpa meja, tanpa kursi—hanya beralaskan lantai.

Pantauan Warta In Jabar di lokasi menunjukkan proses belajar berlangsung serba terbatas. Anak-anak duduk lesehan, sebagian menulis di pangkuan, sementara guru berusaha mengajar di tengah minimnya sarana. Kondisi ini membuat para orang tua semakin resah.

“Sudah hampir setengah semester anak kami belajar di balai pertemuan. Tanpa meja, tanpa kursi. Kasihan anak-anak, bagaimana mereka bisa belajar dengan nyaman,” ujar seorang orang tua siswa dengan nada kecewa, Kamis 20 November 2025.

Para orang tua mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya Dinas Pendidikan, segera mengambil langkah nyata. Menurut mereka, masa depan anak-anak tak boleh terganggu oleh lambannya penyediaan ruang kelas.

“Kami minta pemerintah segera turun tangan. Ini menyangkut pendidikan dan masa depan anak-anak,” tegas orang tua lainnya.

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Banyusari, Empu, mengakui kondisi tersebut cukup berat bagi siswa maupun pihak sekolah. Ia memastikan upaya percepatan pembangunan ruang kelas baru telah dilakukan.

“Kami sudah berkoordinasi dan mendorong agar ruang kelas baru untuk SDN Mekarasih II bisa segera terealisasi,” kata Empu.

Meski laporan telah disampaikan sekolah ke pemerintah kabupaten dan Dinas Pendidikan, hingga kini belum ada kepastian waktu pembangunan ruang kelas baru tersebut.

Situasi ini menjadi potret bahwa pemenuhan fasilitas dasar pendidikan di Karawang masih belum merata. Padahal, ruang kelas yang layak sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran dan kesehatan siswa.

Warga berharap Pemkab Karawang bergerak cepat. Semakin lama kondisi ini dibiarkan, semakin besar risiko terganggunya proses belajar mengajar.

Hingga berita ini diturunkan, orang tua dan pihak sekolah masih menunggu tindakan konkret agar anak-anak dapat kembali belajar di ruang kelas yang aman, layak, dan manusiawi.