30.8 C
Jakarta
Minggu, April 26, 2026
Beranda blog Halaman 393

Kapolres Lumajang Diduga Alergi dengan Kehadiran Jurnalis Surabaya

0

Polri,Lumajang||warta.in – Hubungan antara aparat kepolisian dan insan pers kembali disorot publik. Kali ini, sorotan tertuju pada Kapolres Lumajang yang diduga menunjukkan sikap alergi terhadap jurnalis asal Surabaya.

Sejumlah wartawan dari Surabaya yang hendak melakukan peliputan di wilayah hukum Polres Lumajang mengaku mendapat perlakuan kurang bersahabat dari jajaran kepolisian setempat. Beberapa di antaranya bahkan menyebut adanya upaya pembatasan akses informasi yang seharusnya terbuka untuk publik.(13/11/2025)

“Seolah kami dianggap orang asing, padahal kedatangan kami untuk kepentingan publik agar masyarakat tahu apa yang terjadi di daerah ini,” ungkap salah satu jurnalis yang enggan disebut namanya.

Sikap tertutup terhadap media justru menimbulkan tanda tanya besar. Padahal, dalam semangat keterbukaan informasi publik dan profesionalisme Polri, seharusnya hubungan dengan pers dibangun secara sehat dan terbuka.

Pihak jurnalis berharap Kapolres Lumajang dapat bersikap lebih bijak dan terbuka terhadap media, terutama dari luar daerah, agar tidak muncul kesan bahwa kepolisian hanya nyaman dengan pemberitaan yang berpihak.

Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Bila aparat mulai menutup diri dari wartawan, maka ruang demokrasi dan kontrol sosial publik akan semakin menyempit.
Kapolres dihub dan dichat gak Ada respon sama sekali seribu diam Ajah,bersambung (team)

Kasat dan Anggota Polres Lumajang Diduga Alergi terhadap Jurnalis Surabaya

0

Polri,Lumajang||Mediaistana.com – Suasana tidak bersahabat kembali terjadi di lingkungan Polres Lumajang. Sejumlah jurnalis dari Surabaya yang mencoba melakukan liputan dan silaturahmi dengan aparat setempat mengaku mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari pihak kepolisian.(13/11/2025)

Kasat beserta beberapa anggotanya terkesan menutup diri dan enggan memberikan keterangan, bahkan menolak kehadiran wartawan dengan alasan yang tidak jelas. Sikap ini menimbulkan kesan bahwa Polres Lumajang seakan “alergi” terhadap jurnalis dari luar daerah, khususnya dari Surabaya.

Padahal, hubungan kemitraan antara pers dan aparat penegak hukum seharusnya berjalan terbuka dan saling mendukung dalam menyampaikan informasi publik yang benar dan berimbang. Tindakan menutup diri seperti ini justru menimbulkan pertanyaan: ada apa di balik ketertutupan tersebut?

Para jurnalis berharap Kapolres Lumajang dapat menegur bawahannya dan membuka kembali ruang komunikasi dengan media. Sebab transparansi adalah bagian penting dari profesionalisme Polri yang dipercaya masyarakat.(team)

Laskar Pemuda Melayu (LPM) DPC Pontianak Utara Gelar Jum’at Berkah

0

Pontianak, Kalimantan Barat – Jum’at, 14 November 2025.
Laskar Pemuda Melayu (LPM) DPC Pontianak Utara kembali melaksanakan kegiatan Jum’at Berkah dengan berbagi makanan kepada fakir miskin dan masyarakat kurang mampu. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPC LPM Pontianak Utara, Bapak Muhammad Supandi, didampingi para Ketua PAC di wilayah Pontianak Utara.

M. Supandi mengatakan bahwa kegiatan berbagi makanan seperti ini sudah sering dilakukan dan menjadi rutinitas mereka.
“Ini kegiatan yang sangat mulia. Saya, atas nama pribadi serta seluruh pengurus dan anggota LPM Pontianak Utara, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Mulyadi (Pak Mok) selaku Dewan Pembina LPM Kalimantan Barat, yang telah mempercayakan LPM Pontianak Utara untuk melaksanakan kegiatan mulia ini,” ujarnya.

Sementara itu, Bapak Mulyadi (Pak Mok) juga menyampaikan bahwa kegiatan sosial ini memang rutin ia lakukan di berbagai wilayah Kota Pontianak.
“Saya selalu berusaha melakukan kegiatan berbagi makanan ini setiap Jum’at subuh. Semua saya lakukan dengan ikhlas tanpa pamrih. Makanan saya antar langsung ke setiap wilayah dan diserahkan kepada Ketua DPC untuk dibagikan kepada masyarakat kurang mampu,” ungkapnya.

Setelah menerima bantuan makanan tersebut, Ketua DPC LPM Pontianak Utara langsung menginstruksikan seluruh pengurus dan anggota untuk segera membagikannya kepada warga yang berhak menerima.

Salah satu Ketua PAC di wilayah Pontianak Utara turut menyampaikan rasa haru dan ucapan terima kasih kepada Bapak Mulyadi.
“Saya pernah bergabung di beberapa ormas besar di Pontianak, namun sangat jarang menemukan sosok dermawan seperti Pak Mulyadi. Beliau luar biasa, jarang bicara tapi jiwa sosialnya tinggi sekali. Kegiatan seperti ini sudah berulang kali beliau lakukan di wilayah Pontianak Utara,” ujarnya.

Para pengurus LPM berharap agar kebaikan Bapak Mulyadi dibalas dengan kemudahan dalam segala urusan, kesehatan, dan umur panjang.
“Kami hanya bisa mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan beliau. Amin.”

Kabiro Pontianak/ m,supandi/ pembuat lirissan berita..

Mimbar Sarasehan KTNA Jabar 2025: Petani Berdaya, Jawa Barat Sejahtera

0

Warta.in, Purwakarta – Semangat kebersamaan dan optimisme mewarnai penutupan Mimbar Sarasehan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Acara yang berlangsung di Kebon Istimewa, Kampung Margaluyu, Desa Parakan Garokgek, Kecamatan Kiarapedes, pada Kamis, 13 November 2025 ini, menjadi momentum penting dalam menyusun strategi untuk memajukan sektor pertanian di Jawa Barat.

Lusi Lesminingwati, Staf Ahli Gubernur Jawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, yang mewakili Gubernur, menyampaikan beberapa indikator penting terkait kondisi pertanian di Jawa Barat. Ia menyoroti nilai tukar petani (NTP) Jawa Barat yang masih berada di bawah rata-rata nasional.

“Per September 2025, NTP Jawa Barat berada di angka 116, sementara nasional 120. Kita harus terus berupaya meningkatkan NTP ini agar petani tidak hanya sekadar ‘surplus’ tetapi benar-benar sejahtera,” ujarnya.

Lusi juga menekankan pentingnya fokus dan target yang jelas dalam setiap kinerja di sektor pertanian. Ia menjelaskan bahwa perhitungan NTP didasarkan pada perbandingan antara hasil panen dengan Harga Pokok Produksi (HPP) serta tingkat konsumsi petani. Selain itu, Lusi mengapresiasi peningkatan 0,4% pada sektor pertanian dan hortikultura Jawa Barat.

“Distribusi pendapatan di Jawa Barat, khususnya di pedesaan, relatif merata dengan rasio gini 0,32. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian berperan sebagai bemper perekonomian pedesaan,” tambahnya. Lusi juga mengingatkan bahwa jumlah penduduk miskin masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus diatasi bersama.

Lebih lanjut, Lusi mengajak semua pihak untuk menghargai pertanian tidak hanya dari nilai ekonomi, tetapi juga dari nilai sosial, ekologis, dan kultural. Ia menekankan pentingnya menyelaraskan kegiatan pertanian dengan nilai-nilai budaya.

“Petani adalah penjaga bumi, dan kita harus memberikan apresiasi serta dukungan melalui program-program pemerintah,” tegasnya. Pemprov Jabar akan terus mendorong hilirisasi produk pertanian agar nilai tambah yang diperoleh petani semakin besar.

Lusi juga menyoroti beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan nilai tukar petani, terutama terkait modal. Ia berharap pemerintah dapat hadir sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator yang mampu menjembatani kolaborasi antara petani dengan pemangku kepentingan lainnya.

“Kolaborasi dengan Pupuk Indonesia juga diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk mengatasi kendala hama dan masalah lainnya,” ujarnya.

Apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Pj. Sekda Kabupaten Purwakarta, Nina Herlina, mewakili Bupati Purwakarta, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada KTNA Jabar dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Purwakarta sebagai tuan rumah Mimbar Sarasehan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang berjumlah sekitar 1005 orang dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat.

“Kehadiran peserta mimbar sarasehan di tengah masyarakat Purwakarta sangat berharga dan memperkuat semangat kebersamaan antara petani, penyuluh, dan masyarakat tani Jawa Barat,” ujarnya. Nina juga mengapresiasi partisipasi aktif dan kontribusi seluruh peserta dalam seluruh rangkaian kegiatan.

Nina menambahkan, berbagai gagasan, diskusi, dan rekomendasi yang lahir dari mimbar sarasehan ini akan menjadi bahan penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, KTNA, dan masyarakat tani dalam mewujudkan pertanian Jawa Barat yang maju, mandiri, tangguh, dan berkelanjutan.

“Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam mempersiapkan kegiatan ini. Semoga segala hal yang telah dicapai dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani serta kemajuan sektor pertanian di Kabupaten Purwakarta,” ujarnya.

Dengan semangat baru dan sinergi yang kuat, diharapkan sektor pertanian Jawa Barat dapat terus berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi para petaninya. (ds)

Gelar Bimtek Sekolah Inklusi, Kadisdik Tekankan Guru Berikan Pelayanan Pendidikan Adil dan Merata

0

Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Layanan Sekolah Inklusi 2025 selama 3hari di Hotel Asmi, mulai tanggal 10 – 13 November 2025.

Kepala Disdik Sumenep, Agus Dwi Saputra mengatakan bahwa pendidikan harus dilaksanakan dengan adil dan  menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif kepada peserta didik.

“Bimtek ini merupakan wujud nyata dari komitmen kita bersama untuk memberikan pelayanan pendidikan yang merata dan adil bagi semua anak bangsa, termasuk ABK,” ucapnya, Kamis (13/11/25).

Menurut Agus,Bimtek ini digelar untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan kompetensi guru.

“Dalam kegiatan  ini, guru-guru diberikan pemahaman dan pembinaan untuk membangun lingkungan pendidikan yang terbuka bagi siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda,” imbuhnya.

Mantan Kadisperindag itu juga menyebut, bahwa Sekolah Inklusi itu menekankan pentingnya penghormatan terhadap kodrat anak dan mendorong Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk berkembang.

“Sekolah inklusi bukan hanya sekadar tempat belajar, tetapi juga lingkungan yang ramah dan mendukung bagi siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa,” tutupnya.

Untuk diketahui,kegiatan Bimtek ini diikuti oleh 101 guru,dari tingkat TK hingga SMP itu dilaksanakan untuk memberikan pemahaman, pembinaan dan keterampilan kepada guru agar dapat mendidik semua pelajar dengan adil, termasuk siswa anak berkebutuhan khusus (ABK).

Dimana kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan paradigma pendidik serta tenaga kependidikan dalam memberikan layanan pembelajaran yang berpihak kepada semua murid dengan kebutuhan beragam, baik akademik, sosial, maupun emosional.

Gelar Bimtek Inklusi, Kadisdik Sumenep Tekankan Para Guru Berikan Pelayanan Pendidikan Adil dan Merata

Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Layanan Sekolah Inklusi 2025 selama 3hari di Hotel Asmi, mulai tanggal 10 – 13 November 2025.

Kepala Disdik Sumenep, Agus Dwi Saputra mengatakan bahwa pendidikan harus dilaksanakan dengan adil dan menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif kepada peserta didik.

“Bimtek ini merupakan wujud nyata dari komitmen kita bersama untuk memberikan pelayanan pendidikan yang merata dan adil bagi semua anak bangsa, termasuk ABK,” ucapnya, Kamis (13/11/25).

Menurut Agus,Bimtek ini digelar untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan kompetensi guru.

“Dalam kegiatan ini, guru-guru diberikan pemahaman dan pembinaan untuk membangun lingkungan pendidikan yang terbuka bagi siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda,” imbuhnya.

Mantan Kadisperindag itu juga menyebut, bahwa Sekolah Inklusi itu menekankan pentingnya penghormatan terhadap kodrat anak dan mendorong Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk berkembang.

“Sekolah inklusi bukan hanya sekadar tempat belajar, tetapi juga lingkungan yang ramah dan mendukung bagi siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa,” tutupnya.

Untuk diketahui,kegiatan Bimtek ini diikuti oleh 101 guru,dari tingkat TK hingga SMP itu dilaksanakan untuk memberikan pemahaman, pembinaan dan keterampilan kepada guru agar dapat mendidik semua pelajar dengan adil, termasuk siswa anak berkebutuhan khusus (ABK).

Dimana kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan paradigma pendidik serta tenaga kependidikan dalam memberikan layanan pembelajaran yang berpihak kepada semua murid dengan kebutuhan beragam, baik akademik, sosial, maupun emosional.(hrs)

Sabet Penghargaan Ajang FTBI, Bukti Nyata Disdik Sumenep,Sukses Revitalisasi Bahasa Madura

0

Disdik Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep kembali menerima penghargaan dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur (BBP Jatim) atas peran aktifnya dalam revitalisasi bahasa daerah, khususnya Bahasa Madura di ajang Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) yang dilaksanakan mulai tanggal 06-08 November 2025.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Dr. Dora Amalia, Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, dan Puji Retno Hardiningtyas, Kepala BBP Jatim di Hotel Santika Premiere, Gubeng, Surabaya.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra, S.Sos.,M.Si melalui Kepala Bidang Pembinaan SD Disdik Sumenep, Ardiansyah Ali Shohibi, menyebut penghargaan ini sebagai hasil kerja kolektif seluruh pihak yang peduli pada bahasa daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh guru, kepala sekolah, komunitas pelestari Bahasa Madura, dan para orang tua atas dukungannya,” ujar Ardiansyah,Senin lalu.

Ardi menegaskan, penghargaan ini bukan sekadar simbol, tapi menjadi tanda semangat dalam menjaga Bahasa Madura benar-benar hidup di kalangan pelajar dan pendidik.

“Capaian ini bukti nyata bahwa semangat pelestarian Bahasa Madura terus tumbuh, terutama di sekolah-sekolah. Anak-anak kita sekarang bangga berbahasa Madura,” katanya.

Upaya pelestarian Bahasa Madura di Sumenep kini semakin kuat setelah terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Sumenep Nomor 55 Tahun 2025 tentang mata pelajaran Bahasa Madura sebagai muatan lokal wajib di sekolah.

“Kami sangat mengapresiasi kebijakan Bupati yang mewajibkan Bahasa Madura jadi pelajaran di sekolah. Ini langkah besar agar bahasa daerah tidak punah,” tegasnya.

Pihaknya kini terus memperluas program pembelajaran dan lomba berbasis Bahasa Madura, baik di jenjang SD maupun SMP.

“Kami juga bangga dengan para delegasi SD dan SMP dari Sumenep yang berjuang di FTBI Jawa Timur tahun ini. Mereka sudah membawa semangat luar biasa untuk daerahnya,” ungkapnya.

Menurutnya, Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) sendiri merupakan program tahunan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Program ini bertujuan menumbuhkan kebanggaan generasi muda terhadap bahasa daerah sebagai bagian dari jati diri bangsa.

Ardiansyah berharap, penghargaan yang diterima Sumenep dapat menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara sekolah, komunitas, dan masyarakat.

“Tantangan kita ke depan adalah menjaga agar Bahasa Madura tidak hanya diajarkan, tapi juga digunakan sehari-hari. Bahasa daerah adalah identitas, bukan sekadar pelajaran,” pungkasnya.

Dengan penghargaan yang diterima, Sumenep kini disebut sebagai salah satu daerah paling aktif dalam menghidupkan kembali bahasa daerah di Jawa Timur. Sehingga, Disdik Sumenep berkomitmen mendorong gerakan literasi bahasa daerah, termasuk penyusunan modul digital dan lomba kreatif bertema Bahasa Madura di sekolah-sekolah.(hrs)

Pemprov Banten Komitmen Sukseskan Tiga Juta Rumah, Andra Soni Hadiri Akad Massal di Serang

0

Wartain Banten | Pemerintahan | 13 November 2025  — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menegaskan komitmennya mendukung program Tiga Juta Rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Banten, Andra Soni, saat menghadiri acara akad massal Perumahan Bumi Nagara Lestari di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Kamis (13/11/2025).

“Ini adalah dukungan kami dalam menyukseskan program Tiga Juta Rumah Bapak Prabowo,” kata Andra Soni.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Andra Soni secara simbolis menyerahkan 50 kunci rumah kepada para penerima manfaat, sebagai bentuk nyata upaya Pemprov Banten memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kehadiran kami di sini merupakan salah satu bentuk dukungan konkret terhadap kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Semoga seluruh masyarakat Banten memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki rumah,” ujarnya.

Ali Suharli, Direktur PT Indo Graha Lestari selaku pengembang Perumahan Bumi Nagara Lestari, menyatakan bahwa lahan perumahan yang mereka kembangkan memiliki luas 65 hektare.

“Total telah terbangun 3.500 unit rumah. Hampir keseluruhan unit telah terisi oleh penghuni,” ungkap Ali.

Perumahan Bumi Nagara Lestari terletak di lokasi strategis dekat kawasan industri di bagian timur Kabupaten Serang, sehingga menjadi pilihan favorit bagi para pekerja.(WartainBanten)

Gubernur Banten Resmikan Jalan Sukanagara–Sukajaya, Anak Sekolah Kini Bisa Lewat Tak Lepas Sepatu

0

Wartain Banten | Pemerintahan | 13 November 2025  — Gubernur Banten, Andra Soni, meninjau dan meresmikan rampungnya rehabilitasi ruas Jalan Sukanagara–Sukajaya di Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, pada Kamis (13/11/2025). Jalan sepanjang 1,3 kilometer ini melintasi Kampung Kademangan Besar dan Kademangan Kecil, dan menjadi bagian dari Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Dalam tinjauannya, Gubernur Andra Soni menyampaikan rasa syukurnya atas selesainya pembangunan jalan yang telah lama dinantikan masyarakat. Ia mengenang kunjungan pertamanya ke lokasi ini tak lama setelah dilantik.

“Tahun 2025, sekitar dua puluh hari setelah saya dilantik, saya datang ke sini. Saya masih ingat, waktu itu karena jalannya rusak saya naik ke pagar supaya bisa bicara sama masyarakat. Saya berjanji akan membangun jalan ini melalui program Bang Andra,” ujar Gubernur.

Sebelum direhabilitasi, kondisi jalan rusak parah, membuat warga, termasuk anak-anak sekolah, terpaksa melepas alas kaki saat melintas. Kini, jalan telah mulus dan dapat dilalui dengan nyaman, sehingga aktivitas sehari-hari masyarakat menjadi lebih mudah.

“Anak-anak sekarang bisa berangkat sekolah tanpa harus menenteng sepatu. Semoga jalan ini membawa manfaat besar bagi masyarakat,” tambahnya.

Efisiensi Anggaran untuk Infrastruktur

Pembangunan jalan desa di Banten, termasuk Jalan Sukanagara–Sukajaya, didanai melalui efisiensi anggaran Pemprov Banten sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

“Anggaran yang dihemat dialihkan untuk pembangunan jalan desa di seluruh wilayah Banten,” tegas Andra Soni.

Gubernur Andra Soni berharap setelah jalan selesai, pemerintah daerah dan DPRD kabupaten dapat melanjutkan sinergi melalui program pemberdayaan ekonomi di sekitar wilayah tersebut.

Dukungan untuk Sektor Pertanian

Kepala Dinas PUPR Banten, Arlan Marzan, menjelaskan bahwa Jalan Sukanagara–Sukajaya tidak hanya membuka akses transportasi, tetapi juga berfungsi sebagai jalan usaha tani, mempermudah petani mengangkut hasil panen dari area persawahan seluas lebih dari 500 hektare. Proyek ini terbagi menjadi dua segmen sepanjang 900 meter dan 400 meter, dan telah rampung 100 persen.

Secara keseluruhan, Program Bang Andra 2025 membangun 63 kilometer jalan dengan anggaran sekitar Rp184 miliar, dengan progres 70–80 persen dan target selesai sepenuhnya pada Desember 2025.

Apresiasi dari DPRD

Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim, mengapresiasi Program Bang Andra karena pembangunan jalan desa meningkatkan mobilitas, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat, serta mempermudah akses panen, sekolah, dan layanan kesehatan.

“Sekarang masyarakat bisa panen lebih mudah, anak-anak ke sekolah lancar, dan akses ke layanan kesehatan semakin terbuka. Program Bang Andra ini nyata manfaatnya,” kata Fahmi

Ketua DPRD Banten juga mengimbau warga untuk ikut menjaga dan merawat jalan yang telah dibangun..(WartainBanten)

Pemdes Tik kuto bagikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada 29 KPM.

0

Warta.in-Lebong,Bengkulu.

Program Pemerintah Pusat membantu beban masyarakat kurang mampu dengan menggunakan anggran Pemerintah pusat di realisasikan ke Desa yaitu bantuan langsung tunai diterima langsung masyarakat desa.
Salah satu program pusat yang di jalan kan Pemerintah Desa hari ini yakni, Pemerintah Desa Tik Kuto pada hari ini Gelar Penyaluran BLT-DD tahap pertama, dengan penerima manfaat sebanyak 29 KPM , pelaksanaan nya di kantor desa Tik Kuto kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong, senin 16 juni 2025.

Pjs Kepala Desa, Bustami, dalam sambutan nya bahwa penyaluran BLT-DD hari ini meminta kepada penerima manfaat,untuk menggunakan sebaik mungkin bantuan ini, supaya bisa mengurangi beban ekonomi keluarga bagi penerima.

” Kami pemdes meminta kepada penerima manfaat agar memanfatkan bantuan BLT ini sebaik mungkin dan bisa mengurangi beban ekonomi bapak ibuk semua, bantuan ini merupakan program pusat yang merupakan agar bisa merentas kemiskinan melalui Pemerintah Desa supaya tepat sasaran, ” Sampainya.

Masih lanjut pjs kades, mengatakan,” BLT Dana Desa ini merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah pusat dalam merentas kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mulai dari desa,terkhususnya bagi keluarga yang terdampak kondisi ekonomi sulit. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga penerima, membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, serta memberikan stimulus untuk menunjang ekonomi keluarga, ” Lanjut nya.

Tambahnya menegaskan bahwa ,” Harapannya agar bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kebutuhan. Prioritaskan untuk kebutuhan pokok seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan, ” Tegas Bustami.

Dalam sambutan ini semoga acara pembagian BLT Dana Desa ini berjalan dengan lancar, aman dan bahagia.

Hadir dalam acara hari ini Pj Kepala Desa Tik Kuto serta perangkat desa, Camat RP, BPD, PD, PLD, Babinsa,Babikamtibmas, serta Masyarakat Penerima manfaat. (A)

Gubernur Tegaskan KUA-PPAS APBD 2026 Banten Berdasarkan RKPD dan Sinkronisasi Pusat

0

Wartain Banten | Pemerintahan | 13 November 2025  — Gubernur Provinsi Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Penyusunan ini juga dilakukan dengan sinkronisasi rencana kerja pemerintah pusat serta mensinergikan kebijakan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Banten.

Andra Soni menyampaikan hal tersebut usai menghadiri paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Provinsi Banten, Selasa (11/11/2025).

“Penyusunan kebijakan umum APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2026 bertujuan untuk menyesuaikan kerangka ekonomi makro daerah tahun 2026 sesuai dengan kondisi terkini sehingga lebih akuntabel,” ungkap Andra Soni

Gubernur menambahkan bahwa penyesuaian ini meliputi berbagai indikator makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan asumsi dasar lainnya yang menjadi landasan penyusunan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026.

“Sehingga menjadi rasional dan realistis sebagaimana telah dibahas bersama dan tercantum dalam dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026,” katanya.

Tahun anggaran 2026 menjadi awal pelaksanaan RPJMD 2025–2029, dengan fokus pada keselarasan prioritas daerah dan nasional, pemenuhan belanja wajib, serta delapan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 9,94 triliun lebih, belanja Rp 10 triliun lebih, sehingga terdapat defisit Rp 57,04 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah.

“Sehingga terdapat defisit sejumlah Rp 57,04 miliar lebih, yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar Rp 57,04 miliar lebih,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Andra Soni menjelaskan bahwa kondisi fiskal Provinsi Banten tahun 2026 diperkirakan akan menyesuaikan Transfer ke Daerah (TKD) dan mengimbau semua pihak untuk tetap bersikap optimis.

“Dengan penyesuaian ini diharapkan menjadi pemicu efisiensi dan kreativitas daerah, mendorong pemerintah daerah agar lebih efektif dalam mengelola anggaran dan mencari sumber pendapatan asli daerah yang kreatif dan inovatif,” jelasnya. “Serta dapat melakukan optimalisasi belanja agar lebih tepat sasaran dan fokus pada program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” sambungnya.

Gubernur berharap kesepakatan KUA-PPAS 2026 dapat dilanjutkan ke pembahasan Raperda APBD bersama DPRD Banten, dengan tujuan meningkatkan pelayanan masyarakat, sekaligus mengajak semua pihak mengawal pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten.(WartainBanten)