Wartain Banten | Pemerintahan | 03 November 2025  — Gubernur Banten, Andra Soni, meninjau langsung penerapan Keputusan Gubernur Nomor 567 Tahun 2025 yang mengatur pembatasan jam operasional kendaraan angkutan tambang di wilayah Banten. Ia menekankan agar kebijakan tersebut dijalankan secara efektif dan melibatkan kolaborasi antar pihak terkait untuk memastikan aturan berjalan dengan baik.

Peninjauan dilakukan di penampungan truk pengangkut tambang PT SMI, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, pada Senin (3/11/2025). Turut hadir dalam kegiatan ini Kapolda Banten Irjen Hengki, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, Wali Kota Cilegon Robinsar, Wali Kota Serang Budi Rustandi, perwakilan PT SMI, serta para kepala OPD dari masing-masing daerah.

Di lokasi, Andra Soni meminta seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan Kepgub 567/2025. Ia menekankan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto sudah jelas, yakni pemerintah harus merespon setiap keluhan masyarakat terkait operasional angkutan tambang.

“Namun dalam prakteknya, rupanya transporter dan pemilik tambang masih belum maksimal mematuhi pembatasan jam oprasional,” katanya.

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa meskipun Kepgub 567/2025 sudah memberi kelonggaran jam operasional angkutan tambang (pukul 22.00–05.00 WIB), masih ada pihak yang tidak mematuhi aturan dan sosialisasi kepada pengelola serta pemilik tambang.

“Saya minta kepada Bupati dan Wali Kota serta Kapolres dengan jajaran untuk betul-betul kita bersama-sama mengawasi, memberikan sosialisasi kepada pengelola angkutan tambang serta pemilik tambang,” katanya.

Evaluasi menyeluruh akan dilakukan dalam dua minggu ke depan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Kapolda Banten, Irjen Hengki, menekankan dukungan penuh pihak kepolisian, menegaskan tindakan tegas terhadap tambang ilegal, dan meminta semua pihak konsisten menjalankan aturan.

“Tolong Dirlantas, Kapolres Cilegon, Kasubditgakum bersama Dinas Perhubungan kita tegakkan aturan yang ada. Tidak ada ceritanya yang salah itu dilindungi. Mau itu pengusaha besar kalau dia salah pasti akan kita tindak tegas,” pungkasnya.

Andra Soni juga memantau puluhan truk yang menunggu jam operasional dan memeriksa kelengkapan surat serta keselamatan kendaraan.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 03 November 2025  — Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menegaskan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor kunci keberhasilan Koperasi Merah Putih di Banten. Oleh karena itu, ia meminta agar pelatihan peningkatan SDM pendamping koperasi tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar menghasilkan tenaga yang profesional, visioner, dan berintegritas.

Dimyati menyampaikan hal itu saat menghadiri kegiatan pelatihan pendamping Koperasi Merah Putih di Gedung PKPRI Provinsi Banten, Kota Serang, pada Senin (3/11/2025).

“Seorang entrepreneur harus punya perencanaan yang jelas, terukur, orientasinya keuntungan, dan administrasi yang baik. Kapital, aset, dan manajemen adalah tiga unsur penting dalam koperasi modern,” kata Dimyati

Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menekankan pentingnya SDM yang kompeten dalam pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih saat membuka Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Pendamping Koperasi yang digelar Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten pada 3–7 November 2025.

Dimyati menegaskan pendamping harus kreatif, intens melakukan pendampingan, memastikan koperasi likuid, transparan, dan memberi manfaat bagi anggota. Ia menekankan koperasi harus dimiliki masyarakat, bukan kelompok atau pribadi, sebagai bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi desa.

“Jika ada monopoli, laporkan. Koperasi Desa Merah Putih adalah milik masyarakat. Program ini dibangun dari bawah oleh Presiden Prabowo agar masyarakat desa memiliki kekuatan ekonomi sendiri,” tegasnya.

Pendamping juga diminta menginventarisasi masalah di daerah, mengelola keuangan secara akuntabel, dan menghasilkan output serta outcome nyata.

“Pendamping digaji untuk memastikan koperasi sehat, memiliki usaha, dan memberi dampak. Harus ada output dan outcome. Tidak boleh ada gaji tanpa hasil,” kata Dimyati.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Literasi dan Penyuluhan Kementerian Koperasi, Milda Sari, mengapresiasi inisiatif Pemprov Banten menggelar pelatihan bagi pendamping Koperasi Merah Putih, yang sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan.

Ia menekankan pendamping adalah ujung tombak keberhasilan koperasi, yang harus memastikan koperasi tidak hanya berdiri, tetapi beroperasi, menghasilkan usaha, dan berkembang menjadi pusat ekonomi desa.

Selama pelatihan lima hari, peserta dikenalkan dengan SIMKOPDES, aplikasi digital resmi untuk pendataan koperasi desa, guna menjamin tata kelola modern, transparan, dan berdaya saing, serta diberikan materi tentang Talenta Perkoperasian Indonesia berbasis laman talentakoperasi.id.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 03 November 2025  — Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, menegaskan bahwa Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bentuk sinergi antara Posyandu dan pemerintah. Program ini hadir untuk mempercepat layanan masyarakat sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Banten.

Pernyataan tersebut disampaikan Tinawati saat melakukan kunjungan lapangan sekaligus memberikan penghargaan Posyandu 6 SPM di Kantor Desa Sumur Bandung, Jalan Raya Sampay–Cileles Km 4, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, pada Senin (3/11/2025).

Kunjungan ini juga menjadi ajang sinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengampu program 6 SPM, mencakup sektor kesehatan, pendidikan, perumahan dan permukiman rakyat, sosial, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

“Ini merupakan upaya kami bersama, tidak hanya di provinsi namun juga di tingkat kabupaten dan kota dalam rangka percepatan pembangunan serta pemerataan akses. Kami bersinergi dalam rangka pemerataan layanan di kabupaten dan kota,” ujarnya.

Kunjungan tim ke Posyandu Koncang 1 di Desa Sumur Bandung juga diharapkan dapat memantik semangat para pengurus Posyandu. Tinawati menekankan pentingnya keberlanjutan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kegiatan ini dalam rangka memantik semangat agar 6 SPM terus berlanjut,” katanya.

Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Lebak, Belia Hasbi Asyidiki Jayabaya, menyatakan bahwa Posyandu Koncang 1 termasuk salah satu posyandu potensial untuk mendukung program 6 Standar Pelayanan Minimal (6 SPM).

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara kader posyandu dan pemerintah desa agar pelayanan bagi warga, terutama yang kesulitan mengakses kantor desa, berjalan lancar.

“Agar 6 SPM berjalan baik harus ada kolaborasi antara kader posyandu dengan pemerintah desa. Warga yang kesulitan akses ke kantor desa bisa dibantu oleh kader posyandu,” ujarnya.

Dalam kunjungan Tinawati Andra Soni ke Kabupaten Lebak, dilakukan peninjauan rumah tidak layak huni di Kampung Kapunduan yang sedang dibangun agar layak huni, serta kunjungan ke PAUD Pertiwi dan Kantor Desa Sumur Bandung untuk menilai dan memverifikasi pelayanan 6 SPM Posyandu Koncang 1.

Desa Sumur Bandung telah menerima bantuan rumah layak huni dari Pemprov Banten, BAZNAS, dan bantuan aspirasi lainnya, serta tengah mengikuti program Desa Antikorupsi yang digagas Pemprov Banten bersama KPK RI.(WartainBanten)

Lindungi Pekerja Informal, Gubernur Banten Gandeng BPJS Ketenagakerjaan Perluas Cakupan UCJ

Wartain Banten | Pemerintahan | 03 November 2025  — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mempercepat capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ SOSEK) di Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkomitmen memperluas perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal, melalui sinergi dengan berbagai pihak.

Komitmen tersebut disampaikan Andra Soni saat menerima kunjungan kerja Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan, Hendra Nopriansyah, beserta jajaran Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, pada Senin (3/11/2025).

Dalam pertemuan itu, Andra menekankan pentingnya inovasi untuk memperluas perlindungan bagi pekerja informal dan kelompok rentan, seperti nelayan, petani, serta pedagang kecil.

“Kami berdiskusi tentang inovasi-inovasi yang bisa dilakukan untuk mendukung pekerja-pekerja informal di Banten. Insya Allah akan kami tindak lanjuti karena potensinya besar sekali, terutama dengan semangat gotong royong,” ujar Andra.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, capaian UCJ di Provinsi Banten saat ini baru mencapai 42,9 persen atau sekitar 2,7 juta pekerja yang telah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan, baik di sektor formal maupun informal.

Andra menegaskan, angka tersebut harus terus ditingkatkan melalui kolaborasi dan optimalisasi potensi daerah.

“Kita akan upayakan secara maksimal agar capaian UCJ di Banten terus meningkat. Potensi kita besar dan bisa dioptimalkan bersama,” jelasnya.

Melalui sinergi antarinstansi dan semangat kebersamaan, Andra Soni optimistis percepatan capaian UCJ dapat terwujud, sekaligus memastikan perlindungan sosial yang merata bagi seluruh pekerja di Banten.

“Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah wujud negara hadir untuk melindungi rakyatnya. Pemerintah Provinsi Banten akan terus berupaya agar seluruh pekerja, baik formal maupun informal, terlindungi secara adil dan berkelanjutan,” tegasnya.

Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan, Hendra Nopriansyah, menyebut capaian UCJ sosial ekonomi di Banten telah mencapai 42,9 persen dan masuk 10 besar nasional.

“Pelaksanaan program UCJ merupakan agenda prioritas nasional dalam RPJPN 2025–2045. Dukungan semua pihak menjadi kunci untuk mencapai target 99,5 persen sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025,” tutur Hendra.

Untuk mencapainya, BPJS Ketenagakerjaan akan memperkuat kolaborasi dengan BAZNAS, serta meningkatkan literasi dan sosialisasi, termasuk memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah untuk membantu pembayaran iuran pekerja rentan sesuai fatwa MUI.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten, Eko Yuyulianda, menegaskan bahwa kolaborasi antar pihak menjadi kunci sukses perluasan Universal Coverage Jaminan Sosial (UCJ). Ia menilai tanggung jawab memperluas jaminan sosial tidak hanya pada pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan BAZNAS, dunia usaha, dan masyarakat.

“Jangan sampai mindsetnya semua harus dari APBD, karena anggaran pemerintah terbatas. Banyak cara lain yang bisa ditempuh, seperti dari CSR, dana desa, atau BAZNAS. Kalau semua pihak bisa berkolaborasi, maka tugas pemerintah akan lebih ringan dan masyarakat bisa lebih terlindungi,” ujarnya.

Sebagai bentuk partisipasi publik, BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong gerakan SERTAKAN (Sejahterakan Pekerja di Sekitar Anda), yang mengajak masyarakat ikut melindungi pekerja rentan melalui iuran BPJS Ketenagakerjaan.

“Gerakan ini mengajak siapa pun untuk bisa melindungi saudaranya. Dengan membayar sekitar Rp6.800 per hari, seseorang sudah bisa ikut menjaga keberlangsungan hidup keluarga pekerja rentan jika terjadi risiko kerja,” jelasnya..

Dengan iuran sekitar Rp6.800 per hari, masyarakat dapat membantu menjamin keamanan ekonomi keluarga pekerja jika terjadi risiko kerja.(WartainBanten)