Warta.in Jabar ◊ Rabu, 29 Oktober 2025.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto kembali menegaskan pentingnya membangun birokrasi yang cepat tanggap dan berorientasi pelayanan publik. Hal ini disampaikannya saat melantik 250 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, yang digelar dengan khidmat dan penuh semangat pembaruan.

Dalam arahannya, Tri mengingatkan para pejabat yang baru dimutasi agar tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga peka terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat di wilayah tugas masing-masing.

“Pejabat itu harus punya kepekaan. Jangan menunggu laporan naik ke meja, tapi jemput langsung persoalan di lapangan. Dengar suara warga, tanggapi dengan cepat, dan selesaikan dengan tuntas,” tegas Tri di hadapan seluruh pejabat yang dilantik.

Tri menjelaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi, sekaligus bentuk kepercayaan bagi aparatur yang dinilai memiliki kinerja baik dan mampu beradaptasi di berbagai bidang.

“Proses mutasi ini melalui tahapan yang transparan dan objektif. Tidak ada ruang untuk jual beli jabatan. Ini semua hasil dari proses ujian dan evaluasi yang matang,” ungkapnya.

Ia menekankan bahwa pejabat yang terpilih adalah orang-orang hebat, tangguh, dan dapat diandalkan, yang diharapkan mampu bekerja cepat dan memberikan hasil nyata di tempat tugas baru.

“Saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang yang siap bergerak cepat dan menuntaskan pekerjaan. Tunjukkan bahwa ASN Bekasi bisa hadir untuk rakyat dengan pelayanan terbaik,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bekasi juga mengingatkan bahwa kecepatan merespons keluhan publik harus dibarengi dengan integritas dan disiplin kerja tinggi. Ia menegaskan, tidak boleh ada pejabat yang menutup mata terhadap persoalan masyarakat.

“Kalau ada yang masih bermain-main dengan jabatan, atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik, saya minta disampaikan langsung. Kita ingin pemerintahan yang bersih, cepat tanggap, dan dekat dengan warga,” kata Tri.

(Jefry. Smk)

Wartain Banten | Pemerintahan | 29 Oktober 2025  — Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan komitmennya untuk memastikan masyarakat tidak mampu di Provinsi Banten mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan administrasi. Kebijakan ini mencakup warga yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 7, yang dapat memanfaatkan layanan di seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Provinsi Banten.

Pendanaan layanan kesehatan ini bisa melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung oleh APBD Provinsi Banten.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Gubernur menerima aspirasi masyarakat Malingping terkait kendala penggunaan layanan kesehatan akibat klasifikasi data DTSEN, yang menempatkan sebagian warga pada Desil 6–10. Aspirasi ini diterima saat kunjungan kerja Gubernur ke RSUD Malingping, Kabupaten Lebak, Rabu (29/10/2025).

Menanggapi hal ini, Andra Soni langsung memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten agar memastikan warga yang berhak menerima layanan kesehatan dapat dilayani tanpa hambatan administrasi.

“Tugas kita adalah melayani. Rumah sakit ini dibangun untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau ada yang sakit dan belum punya BPJS, tetap kita layani terlebih dahulu tanpa menunggu kelengkapan administrasi,” ujar Andra Soni.

Gubernur Banten, Andra Soni, mengevaluasi langsung kualitas pelayanan RSUD Malingping dan mendapat respons positif dari pasien mengenai keramahan tenaga kesehatan. Namun, warga mengusulkan penambahan fasilitas tempat tidur karena sering penuh saat jumlah pasien meningkat.

“Secara umum rumah sakit ini sangat ramai. Ini satu-satunya rumah sakit yang dekat dengan beberapa wilayah, bahkan ada yang datang dari Pandeglang. Artinya fasilitas harus ditingkatkan, jumlah dokter ditambah, ruang perawatan dibuat lebih layak dan manusiawi. Kita fasilitasi agar kenyamanan pelayanan semakin baik,” tegasnya.

Dengan kebijakan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat Desil 1–7, Pemprov Banten berkomitmen menjamin layanan kesehatan mudah dijangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, khususnya yang tidak mampu, tanpa hambatan administrasi.

“Kita pastikan masyarakat tidak mampu tetap mendapatkan layanan kesehatan tanpa terkendala administrasi. Karena kesehatan adalah hak setiap warga,” tutup Andra Soni.

Kepala Dinas Kesehatan Banten, Ati Pramudji Hastuti, menjelaskan bahwa klasifikasi baru DTSEN dari Kementerian Sosial membuat banyak masyarakat keluar dari daftar penerima BPJS-PBI APBN, sehingga sulit mengakses layanan kesehatan.

“Solusinya dari pak gubernur tadi, bagi masyarakat Desil 1 sampai Desil 7 yang memerlukan layanan kesehatan di empat rumah sakit milik Pemprov Banten, akan kita akomodasi pembiayaan BPJS-PBI melalui APBD Provinsi Banten,” jelasnya.

Pemerintah daerah juga merencanakan penambahan 50 ribu kuota BPJS-PBI pada 2025 sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri. Saat ini, RSUD Malingping memiliki 124 tempat tidur dan tiga ruang operasi, sehingga Dinas Kesehatan menyiapkan pengembangan fasilitas untuk menambah kapasitas rawat inap dan ruang operasi di wilayah selatan Banten.(WartainBanten)

Warta.in Jabar ◊ Rabu, 29 Oktober 2025.

Jakarta – Upaya mengurai kemacetan dan memperkuat konektivitas di kawasan Jabodetabek memasuki babak baru. Para kepala daerah dari wilayah aglomerasi Jakarta meliputi Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, Wali Kota Bogor, Bupati Bogor, dan Wali Kota Tangerang Selatan bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menghadiri Rapat Koordinasi Kebijakan Transportasi Jakarta dan Wilayah Sekitarnya yang digelar di Jakarta.

Rapat ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas daerah dan koordinasi antara pemerintah pusat serta daerah dalam mewujudkan sistem transportasi yang efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan.

“Masalah transportasi di Jabodetabek tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Diperlukan kesamaan pemahaman, mindset, dan semangat kolaborasi lintas batas administratif,” ujar Pramono Anung sat rakor.

Rakor membahas dua fokus utama:

Penguatan kolaborasi antarwilayah dalam perencanaan dan pelaksanaan transportasi publik.

Strategi pembiayaan berkelanjutan untuk memperluas layanan transportasi umum di wilayah aglomerasi.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta memaparkan perkembangan sistem transportasi massal, termasuk Transjakarta, MRT, dan LRT Jabodebek yang kini menjadi tulang punggung mobilitas harian jutaan warga. Data terkini menunjukkan, lebih dari 3,5 juta pergerakan terjadi setiap pagi dan sore hari di kawasan Jabodetabek, dengan tingkat konektivitas mencapai 92 persen, namun penggunaan kendaraan umum masih di bawah 24 persen.

Dalam forum tersebut juga disorot arah pengembangan transportasi ke depan, meliputi:

Perluasan jaringan LRT dan MRT hingga ke Bekasi dan Tangerang Selatan, termasuk rencana jalur MRT koridor timur–barat.

Ekspansi rute Transjakarta untuk menjangkau wilayah sekitar Jakarta.

Penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) di kawasan strategis seperti Blok M, Bundaran HI, dan Dukuh Atas.

Fasilitasi park and ride di wilayah penyangga untuk memudahkan masyarakat berpindah moda ke transportasi umum.

“Jakarta sudah tidak lagi menjadi kota termacet di dunia. Upaya bersama ini menunjukkan hasil positif—kita berada di peringkat kelima, jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Namun tantangan belum selesai, dan kita harus bergerak bersama,” ujar Gubernur DKI Jakarta.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memperluas kebijakan pembebasan tarif bagi 15 kategori masyarakat pengguna MRT, LRT, dan Transjakarta, sebagai langkah nyata mendorong peningkatan jumlah pengguna transportasi publik.

Para kepala daerah menyepakati pentingnya langkah berkelanjutan untuk menjadikan Jabodetabek sebagai kawasan metropolitan dengan sistem mobilitas yang terintegrasi, inklusif, dan ramah lingkungan.

“Konektivitas terbaik sudah mulai terbentuk. Kini saatnya memastikan keberlanjutan dan pemerataan manfaatnya bagi seluruh warga, dari Bogor hingga Bekasi, dari Tangerang Selatan hingga Jakarta,” ujar Gubernur Jakarta

Rapat koordinasi ini menjadi wujud nyata bahwa transportasi bukan sekadar urusan teknis, melainkan simbol kolaborasi antarwilayah demi masa depan metropolitan yang lebih baik.

(Jefry. Smk)

Warta.in-Mukomuko,Bengkulu. –

Desa Suka Pindah, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, baru-baru ini menggelar sosialisasi stunting dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa. Acara ini diadakan di aula kantor desa dan dihadiri langsung oleh Kepala Desa Dedi Sumarlin beserta perangkat desa, Ketua BPD dan anggota, pendamping kecamatan, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.

Tamu undangan yang hadir, Camat Lubuk Pinang Evi Busmanja beserta stafnya, Kasi Ekobang Kecamatan Lubuk Pinang, ibu-ibu kader Posyandu, dan ibu-ibu kader PPK desa, menunjukkan komitmen dan dukungan terhadap program pencegahan dan penurunan stunting di Desa Suka Pindah. Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa pemerintah dan masyarakat setempat serius dalam menangani masalah stunting.(29/10/2025)

Dalam giat sosialisasi stunting ini, narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko, ahli gizi, didampingi oleh Kepala Puskesmas Lubuk Pinang, memaparkan ilmu pengetahuan tentang pencegahan dan penurunan stunting. Acara berjalan dengan hikmat dan sukses, penuh dengan inovasi dan mudah dipahami oleh ibu-ibu kader Posyandu dan PPK desa.

Kepala Desa Dedi memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam mendukung program kegiatan pencegahan dan penurunan stunting di Desa Suka Pindah. “Dalam pemaparan dan penjelasan yang diberikan oleh narasumber, betul-betul ilmu pengetahuan yang tidak terhingga manfaatnya untuk pencegahan dan penurunan stunting di desa kami,” ungkap Kepala Desa Dedi.

Dengan adanya sosialisasi ini, Desa Suka Pindah semakin komitmen untuk menurunkan stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Semoga dengan kerjasama dan dukungan dari semua pihak, Desa Suka Pindah dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam pencegahan dan penurunan stunting. Dengan demikian, kita dapat menciptakan generasi yang sehat dan kuat, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (HD)