CV Wulansari Disorot, Pembongkaran Atap SDN Tritura Diduga Asal-Asalan

Subang | Warta In Jabar – Patokbeusi, Rabu (29/10/2025). – Pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SD Negeri Tritura di Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, disorot lantaran proses pembongkaran atap dilakukan secara asal-asalan. Akibatnya, material atap yang dibongkar jatuh ke dalam ruang kelas dan menimpa meja serta bangku siswa yang masih berada di dalam ruangan.

Proyek yang dikerjakan oleh CV Wulansari tersebut merupakan bagian dari kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri Tritura (Musrenbang 2024) dengan nilai kontrak Rp199.400.000, bersumber dari APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2025, dan memiliki masa pelaksanaan 90 hari kalender.

Pantauan di lapangan menunjukkan, pekerjaan pembongkaran dilakukan hanya tiga orang pekerja, tanpa pengamanan memadai. Selain itu, pemasangan atap baja ringan juga terlihat tanpa menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Baja ringan yang digunakan pun tampak tipis dan lentur dengan merek Milpoh Truss 0,75.35, yang dikhawatirkan memiliki kualitas rendah.

Kepala Sekolah SDN Tritura, Bunayah, S.Pd, mengaku kecewa dengan cara kerja pelaksana proyek.

 “Pemindahan kursi dan meja sebenarnya sudah kami lakukan, tetapi masih ada beberapa yang tertinggal di dalam kelas. Kami pikir pembongkarannya tidak akan dilakukan secara asal bongkar seperti ini. Seharusnya proses pembongkaran dilakukan dengan hati-hati dan dirapikan, supaya ruang kelas tidak rusak seperti sekarang,” ujar Bunayah.

Ia juga mengatakan karena proyek rehabilitasi tersebut hanya mengganti bagian atap dan kusen pintu, tanpa ada penggantian keramik lantai. Akibat pembongkaran yang tidak rapi, sejumlah lantai kelas kini mengalami kerusakan.

Sementara itu, di lokasi pekerjaan, hanya tampak tiga orang pekerja yang melakukan pemasangan atap. Mandor bernama Mumuh diketahui tidak berada di tempat.

Seorang pekerja bernama Asep mengaku tidak mengetahui detail pembongkaran sebelumnya.

“Kami baru tiga hari di sini, hanya bagian pemasangan atap saja, Pak. Untuk pekerjaan pembongkaran atau pemasangan besi ring balok, kami tidak tahu,” ujarnya singkat.

Warga sekitar berharap pihak dinas segera meninjau kondisi proyek tersebut, mengingat pekerjaan dilakukan di lingkungan sekolah yang masih aktif dan berpotensi membahayakan keselamatan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang maupun dari pelaksana proyek CV Wulansari terkait temuan dan kondisi di lapangan tersebut.

warta.in Bekasi ◊ Rabu, 29 Oktober 2025

Jakarta – Pengurus PWI Pusat menegaskan kembali perlunya penguatan implementasi perlindungan wartawan di lapangan.

Penekanan ini disampaikan dalam Keterangan Tambahan Resmi (KTR) PWI Pusat di sidang lanjutan uji materiil Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (29/10) siang.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo ini beragenda mendengarkan keterangan dari DPR RI dan Dewan Pers, serta Keterangan Tambahan Resmi dari PWI Pusat sebagai Pihak Terkait.

Perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025 diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM), yang mempersoalkan frasa ‘mendapat perlindungan hukum’ dalam Pasal 8 UU Pers karena dinilai multitafsir dan belum memberi jaminan hukum yang memadai.

PWI Pusat, yang diwakili oleh Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum Anrico Pasaribu, menyampaikan Keterangan Tambahan Resmi tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Umum Akhmad Munir. PWI Pusat sepakat bahwa Pasal 8 UU Pers tetap konstitusional, namun menyoroti lemahnya implementasi di lapangan.

“Perlindungan hukum harus dimaknai sebagai kewajiban aktif negara, bukan sekadar tanggung jawab moral. Negara harus hadir secara nyata melalui kebijakan dan koordinasi antar-lembaga ketika wartawan menghadapi ancaman atau kriminalisasi,” tegas Akhmad Munir dalam keterangan resminya.

Demi menjamin perlindungan yang efektif, PWI Pusat mengusulkan pembentukan Protokol Nasional Perlindungan Wartawan. Protokol ini diharapkan dapat menjadi pedoman kerja bersama antara Dewan Pers, aparat penegak hukum, dan organisasi profesi wartawan dalam penanganan kasus yang melibatkan kerja jurnalistik.

Dalam sidang tersebut, DPR RI melalui Rudianto Lallo, Anggota Komisi III, menegaskan bahwa Pasal 8 UU Pers konstitusional dan sudah memberikan perlindungan hukum yang proporsional selama wartawan menjalankan tugas sesuai UU dan Kode Etik Jurnalistik.

Menurut anggota dewan dari Sulsel itu, frasa tersebut tidak memberikan kekebalan hukum, melainkan jaminan agar wartawan bekerja secara aman dan profesional.

Senada dengan DPR, Abdul Manan yang mewakili Dewan Pers menyampaikan bahwa Pasal 8 merupakan norma payung (umbrella norm) yang menjadi dasar Dewan Pers menjalankan fungsi perlindungan, termasuk melalui Nota Kesepahaman Dewan Pers–Polri. Namun, ia juga mengakui adanya tantangan besar dalam implementasi.

“Bukan norma yang bermasalah, tapi penerapannya. Masih ada aparat di daerah yang belum memahami mekanisme penyelesaian sengketa jurnalistik melalui Dewan Pers,” ujar Abdul Manan.

(Alpin A.S)

Warta.in Binjai – Satres narkoba polres Binjai berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis ekstasi serta melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) laki-laki inisial *AS (32) dan BS (45)*, di TKP jalan Palembang Kelurahan Rambung Timur Kecamatan Binjai Selatan, kota Binjai., Sabtu (25/10/25) pukul 18.00 wib.

Terjadinya penangkapan, kasat narkoba Akp Ismail Pane, S.H.,M.H., mendapatkan informasi tentang adanya bandar narkoba yang bersedia untuk antarkan pesanan narkoba terhadap pengordernya.

Mendapatkan Informasi tersebut, kasat narkoba Akp Ismail Pane, SH, MH., langsung memerintahkan Ipda Jun Fredy Sembiring, SH, selaku kbo bersama anggotanya untuk melakukan penyelidikan.

Kemudian petugas melakukan penyelidikan namun saat itu petugas belum menemukan terhadap adanya orang yang dicurigai. Tetapi tim tidak menyerah dan kembali menelusuri sesuai informasi dan tepatnya pada pukul 18.00 wib tim menemukan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk santai diatas sepeda motornya masing-masing dan saat dihampiri oleh petugas, kemudian salah satu terduga berucap “ADA ORDER BARANG BOS” saat itu juga dijawab langsung oleh petugas “ADA, MANA BARANGNYA”, saat terduga mengeluarkan dari saku celananya kemudian dengan gerak cepat tim melakukan penangkapan terhadap kedua laki-laki tersebut.

Masih di TKP petugas langsung melakukan introgasi terhadap AS (32) yang tinggal di Paya Geli Medan Krio Kecamatan Sunggal Kab.Deli Serdang sedangkan BS (45) tinggal di Klambir-V Gg. Ridho Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia dan keduanya mengakui bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut adalah miliknya, yang rencananya akan diedarkan di kota Binjai., ucap kedua terduga.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari keduanya sbb :

” 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau biru, ⁠1 (satu) unit hp merk oppo warna hijau, ⁠1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa No.Pol, 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja warna merah maroon No.Pol BK 4625 ABK serta ⁠1 (satu) buah plastik asoi warna kuning.

Terhadap AS dan BS dikenakan melanggar pasal 114 ayat (2) subs pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama seumur hidup/mati., tegas Kasat Narkoba.

Sesuai keterangan Kapolres Binjai Akbp Bambang C. Utomo, S.H., S.I.K., M.Si., melalui kasi humas Akp Junaidi, polres Binjai tetap berkomitmen untuk sikat para bandar yang akan merusak generasi muda kota Binjai, terang kasi humas. (RN)