Warta.in//PALI, – Langkah progresif untuk membenahi tata kelola pendidikan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, resmi digulirkan. Pemegang mandat pembentukan Forum Komite Sekolah (FKS) Kabupaten PALI, Efran, melakukan audiensi strategis dengan Ketua DPRD PALI, H. Ubaidillah, di ruang kerjanya pada Senin (15/6/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan persepsi demi mendobrak polemik transparansi di sekolah.Berdiri Independen, Siap Luruskan Polemik SumbanganDalam pertemuan tersebut, Efran menegaskan bahwa FKS PALI hadir sebagai organisasi independen. Fokus utamanya adalah menjadi penyambung lidah yang efektif antara pihak sekolah, wali murid, dan pemerintah.Salah satu isu utama yang disoroti adalah polemik sumbangan sekolah yang sering dikeluhkan masyarakat.
Efran menyatakan bahwa esensi sumbangan harus dikembalikan pada aturan yang berlaku, yaitu bersifat sukarela dan tanpa paksaan.”Namanya sumbangan itu sukarela dan besarnya bervariasi. Fenomena saat ini, kata sumbangan justru sering kali ditetapkan nilainya secara sepihak meski berkedok kesepakatan bersama. Praktik keliru inilah yang ingin kita luruskan bersama FKS,” tegas Efran.Ketua DPRD PALI Beri Dukungan Penuh
Ketua DPRD Kabupaten PALI, H. Ubaidillah, menyambut baik dan mendukung penuh kehadiran FKS PALI. Kehadiran tokoh media di dalam kepengurusan dinilai akan memperkuat fungsi pengawasan dan komunikasi publik.Ubaidillah menilai FKS dapat menjadi solusi bagi kebuntuan komunikasi yang sering dihadapi wali murid, terutama terkait kebijakan SMA Negeri yang kewenangannya berada di tingkat provinsi.”FKS PALI bisa menjadi wadah yang sangat bagus untuk menyuarakan suara masyarakat dan wali murid di PALI yang ingin menyekolahkan anaknya di tingkat SMA,” ujar H. Ubaidillah.
Sinergi Kuat Lintas SektorMisi transparansi FKS PALI ini juga diperkuat oleh dukungan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan lainnya:Ir. Suparman Romans, M.Si (Ketua FKS Sumsel): Menegaskan FKS bukan alat atau stempel untuk melegalkan pungutan liar (pungli), melainkan mitra strategis transparansi.Harun (Kepala Dinas Pendidikan PALI): Menyatakan siap bersinergi dan mengawal komitmen bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan daerah.
Haris Munandar (Ketua Dewan Pendidikan PALI): Mendukung FKS PALI untuk menembus “tirai” masalah pendidikan dan memberikan kontribusi nyata.Audiensi ini menjadi pijakan awal bagi FKS PALI untuk membangun kemitraan yang akuntabel demi kemajuan pendidikan di Bumi Serepat Serasan.
(Muhamad Randi)
