Warta In | Palembang – Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Dua Lembaga Aliansi Gerakan Pemantau Pembangunan dan Penyelamat Aset Negara ( GPP – PAN ) dan Aliansi Pemuda Independent (API- Indonesia) sambangi Mapolda Sumsel untuk melakukan aksi unjuk rasa di Mapolda Sumsel untuk meminta Kapolda Sumatera Selatan untuk mengusut tuntas Dugaan KKN di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
Hal terebut di sampaikan oleh Dody Ismanto, SH Koordinator Aksi damai dari GPP-PAN di dampingi oleh Jp.Evanton Koordinator Aksi damai dari API-Indonesia menuturkan,”ya hari ini kami melakukan aksi damai di Mapolda Sumsel untuk memintak Kapolda Sumsel segera Usut Tuntas Dugaan KKN di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
Adapun dugaan temuan dari kami sbb :
1.Belanja Modal dan Belanja Barang Jasa yang dilaksanakan oleh DINAS SOSIAL Prov SUMSEL secara uji petik TIDAK TEPAT menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar RP. 216.885.693,00 (Gedung dan Bangunan) Tahun 2023
2.Data masyarakat miskin yang tidak valid pada Dinas Sosial Prov SumSel sebagai acuan untuk menyusun strategi dan program dalam penanggulangan kemiskinan, dan terdapat penekanan atas data yang tidak sikronisasi dan sinergi program kegiatan penanggulangan kemiskinan dari hasil kuesioner yang kami daptkan dari Kabupaten dan Kota di Prov SumSel RPKD dan RAT dokumen tidak ada
3.Hasil pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan tahun 2023 pada Dinas Sosial Prov SumSel masih dalam proses penyusunan dan sampai dengan saat ini, laporan tersebut belum diterima
4.Perancanaan Kebijakan Sepenuhnya Memanfaatkan Data Kependudukan dan DTKS yang Relevan dan Akurat dalam pelaksanaannya belum optimal. Hal ini karena DTKS belum sepenuhnya update dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan sehingga dalam implementasi program kegiatan yang telah direncanakan perlu penyesuaian berdasarkan Kondisi di lapang
5.Penanggulangan Kemiskinan belum Sepenuhnya Mempertimbangkan Upaya untuk Meningkatkan Ketangguban Masyarakat yang Rentan Miskin Berdasarkan hasil konfirmasi secara uji petik pada penerima manfaat atas progarn/kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin pada Dinas Sosial Prov Sumsel diketahui sebanyak 42,17% bukan merupakan masyarakat yang terdaftar di DTKS. 6.Program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (PK), Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut tidak terkoordinasi dengan benar
7.Penerima Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Sasaran Penerima yang Ditetapkan dan/atan Bukan Kelompok Masyarakat Miskin Berdasarkan konfirmasi secara uji petik kepada 200 penerima bantuan program kegiatan PK pada Dinas Sosial Prov SumSel, di Kabupaten dan Kota di Prov SumSel sebesar 74,38% dan yang tidak sesuai sebesar 35,62%
8.Tahapan terakhir dari pelaksaoaan program/kegiatan PK adalah monitoring dan evaluasi (monev). pelaksanaan tugas TKPK berupa laporan money sampai dengan pemeriksaan berakhir Bulan November 2023 belum diterima
10.Realisasi sub kegiatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pada Dinsos Pemerintah Provinsi Tahun 2023 di Kabupaten dan Kota di Prov SumSel menunjukkan hal-hal sebagai Bersifat Bantuan Putus dan Tidak Ada Pemantauan Lebih Lanjut dari Penanggung Jawab.
11 Untuk Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Bahan Makanan dan Minuman:
a.Belanja Bahan Makanan dan Minuman Klien Dalam Panti Pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus Indralaya, Panti Anak Amal Bhakti Sekayu, Panti Anak Budi Mulia Lubuklinggau, dan Panti Anak Tunas Harapan OKI Bulan Januari s/d Desember 2023 b.Pengadaan Bahan Makanan dan Minuman Pada UPTD PSLU HK Indralaya, PSLU HK Palembang, PSLU HK Lubuk Linggau, PSLU HK Musi Rawas Bulan Januari s/d Desember 2023.
C.Belanja Bahan Makanan dan Minuman di Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang.Disabilitas Sensorik Bulan Januari s/d Desember 2023
d.Belanja Bahan Makanan dan Minuman Klien UPTD PSRWTS Bulan Januari s/d Desember Tahun 2023
e.Belanja Kebutuhan Dasar dalam Rangka RANHAM Penyandang Disabilitas/HDI
F.Belanja Bahan Perlengkapan/Peralatan Peserta Keterampilan Klien Dalam Panti Pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus Indralaya Tahun 2023.
“Kegiatan tersebut, DIDUGA PELAKSANA KEGIATAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), melakukan MARK-UP pada Dana Kegiatan tersebut, dan sudah melakukan MANIPULASI LAPORAN KEGIATAN,”ujar Doddy
Hal yang sama di katakan oleh JP.Evanton mengatakan kami meminta Kapolda Sumael untuk mengusut tuntas indikasi KKN DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL Prov SUMSEL Dan akan mengepung seluruh APH melalui aksi unjuk rasa yang dimulai dari KAJATI, LANJUT POLDA PROVINSI SUMATERA SELATAN hingga ke KAJAGUNG DAN KPK RI DIJAKARTA.
Adapun Dengan Tuntutan
1.Mendesak KAPOLDA PROVINSI SUMATERA SELATAN CQ.DIRKRIMSUS POLDA SUMATERA SELATAN untuk Segera Memanggil dan memeriksa yaitu.
a. KEPALA DINAS SOSIAL Prov SUMSEL selaku Pengguna Anggaran PPK dan PPTK untuk proses pemeriksaan DAN Konsisten dalam melawan Korupsi agar bisa focus menjalani proses dan Pemeriksaan untuk pertanggung jawaban Dugaan Adanya kerugian Negara, atas LAPORAN REALISASI ANGGARAN, LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH, NERACA, LAPORAN OPERASIONAL LAPORAN ARUS KAS, LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN tahun 2023
b. Menonaktikan untuk sementara waktu KEPALA DINAS SOSIAL Prov SUMSEL selaku Pengguna ANGARAN untuk proses pemeriksaan Memanggil dan memeriksa siapapun yang diduga terlibat dalam kegiatan Pengelolaan dan Penggunaan Dana APBD dan APBD-P Tahun 2023 Tidak Memadai hasil analisa diduga telah terjadi konspirasi, terindikasi syrata dengan KKN
c. SEKRETARIS, SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI DAN PELAPORAN,SUB BAGIAN KEUANGAN Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Kabid Pemberdayaan Sosial, Kabid Kemiskinan, Kepala PSRWTS INDRALAYA, KEPALA PSRPDS PALEMBANG, KEPALA PSABDH INDRALAYA KEPALA PSLUHK INDRALAYA DAN KEPALA PSAMPK INDRALAYA
2.Mendesak KAPOLDA PROVINSI SUMATERA SELATAN CQ.DIRKRIMSUS POLDA SUMATERA SELATAN untuk membentuk Tim Khusus Pencari Fakta guna melakukan penyelidikan dan investigasi terkait realisasi kegiatan PADA Satuan Kerja DINAS SOSIAL Prov SUMSEL YANG MENGGUNAKAN ANGGARAN APBD DAN APBD-P TAHUN 2023
3.Meminta kepada MABES POLRI RI untuk mengawasi kinerja KAPOLDA PROVINSI SUMATERA SELATAN CQ.DIRKRIMSUS POLDA SUMATERA SELATAN beserta jajarannya dalam menindak lanjuti perkara DUGAAN KKN pada SKPD DINAS SOSIAL Prov SUMSEL agar kasus KKN pekerjaan ini benar-benar diperiksa sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku
4.Dengan tetap mengacu pada “azas praduga tak bersalah” saya berharap agar pihak-pihak yang berkopetwn dalam hal ini segera menindaklanjuti.
Perwakilan aksi massa GPP-PAN dan API-Indonesia di terima oleh Kapolda Sumsel dalam hal ini di Wakili oleh Iptu Dedik Irawan Panit Unit II Subdit III Polda Sumsel sekaligus melakukan Audiensi, aksi massa bejalan aman dan lancar.
