Warta.in-LEBONG, Bengkulu.
Seolah menjadi monumen kegagalan pemerintah yang abadi, jalan lintas Curup–Muara Aman, Kabupaten Lebong, kini berada dalam kondisi yang tidak hanya memprihatinkan, tetapi juga menghina martabat kemanusiaan. Jalur vital yang seharusnya menjadi urat nadi ekonomi masyarakat ini telah berubah menjadi “jalur maut” yang siap menelan korban kapan saja. Sementara rakyat berjuang mempertaruhkan nyawa di atas lumpur dan lubang menganga, para pemangku kebijakan tampak lebih asyik menikmati empuknya kursi jabatan.
Pemda Lebong: Lamban, Gagap, dan Kurang “Gercep”.
Sikap Pemerintah Daerah (Pemda) Lebong dalam menyikapi lumpuhnya akses utama ini patut dipertanyakan. Di tengah jeritan masyarakat yang kesulitan mendistribusikan hasil bumi dan mobilitas yang terhambat total, respons Pemda dinilai sangat jauh dari kata memuaskan. “Kurang gercep” menjadi predikat yang pantas disematkan.
Alih-alih melakukan lobi agresif atau tindakan darurat yang nyata, Pemda Lebong terkesan gagap dan hanya mampu melempar retorika klasik. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mendesak percepatan perbaikan jalur ini menunjukkan lemahnya taji kepemimpinan dalam memperjuangkan hak-hak dasar warganya.
Dinas PU Provinsi: Menikmati “Kursi Goyang” di Tengah Krisis
Kritik paling pedas tertuju pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bengkulu, khususnya bidang Bina Marga. Sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas jalan provinsi, kinerja mereka dianggap nol besar. Masyarakat melihat para pejabat di tingkat provinsi hanya mampu “duduk manis di kursi goyang” di dalam ruangan ber-AC, sementara di lapangan, aspal telah berganti menjadi kubangan kerbau.
Kondisi jalan yang hancur lebur ini seolah menjadi bukti nyata bahwa koordinasi antarinstansi hanyalah bualan di atas kertas. Bidang Bina Marga Provinsi seakan menutup mata dan telinga dari fakta bahwa akses menuju Lebong hampir terputus. Apakah harus menunggu ada nyawa yang melayang secara massal baru mereka beranjak dari kenyamanan kantornya?
Jeritan Rakyat: Pejabat Makan “Gaji Buta” dan Obsesi Anggaran
“Kami menjerit, mereka berpesta,” itulah kalimat yang tepat menggambarkan perasaan pengguna jalan saat ini. Masyarakat mulai menyuarakan mosi tidak percaya, menuding para pejabat hanya memakan “gaji buta”. Tuduhan ini bukan tanpa alasan; setiap tahun anggaran negara digelontorkan dalam jumlah fantastis, namun realita di lapangan tetap saja nihil prestasi infrastruktur.
Publik mencium aroma busuk bahwa para pejabat hanya berpikir keras tentang bagaimana “menghabiskan” anggaran negara demi mengejar target serapan, tanpa peduli pada kualitas dan asas manfaat bagi rakyat. Proyek-proyek tambal sulam yang hanya bertahan seumur jagung menjadi bukti betapa rendahnya integritas pengerjaan jalan di kawasan ini.
Jalanan yang Menghina Logika
Saat ini, melintasi jalur Curup–Muara Aman bukan lagi soal perjalanan, melainkan soal keberuntungan untuk tetap selamat. Lubang-lubang dalam, drainase yang mati, dan tanjakan licin yang berbahaya telah melumpuhkan aktivitas warga. Dampaknya berantai: harga kebutuhan pokok melambung, akses kesehatan terhambat, dan ekonomi daerah di ambang kebangkrutan.
Rakyat tidak butuh janji manis atau kunjungan lapangan formalitas yang hanya berakhir dengan sesi foto. Rakyat butuh alat berat yang bekerja, aspal yang kokoh, dan kepastian bahwa pemerintah mereka masih memiliki nurani. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka jangan salahkan jika masyarakat berkesimpulan bahwa pemerintah memang sengaja membiarkan Kabupaten Lebong terisolasi dalam ketertinggalan.
Pemerintah harus sadar: kursi jabatan yang kalian duduki dibayar oleh keringat rakyat yang saat ini sedang kepayahan melintasi jalan rusak tersebut. Jangan sampai kutukan rakyat menjadi warisan akhir masa jabatan kalian.(Tim PPWI)
