Warta.in, Jember – Gelombang aspirasi masyarakat yang mengemuka dalam Konsolidasi Akbar Aliansi Jember Selatan Bersatu (JSB) berujung pada perumusan sejumlah tuntutan strategis kepada PT Imasco dan pemerintah. Forum tersebut menjadi wadah penyatuan suara warga terdampak yang menginginkan adanya perubahan nyata atas dampak aktivitas industri di wilayah mereka.
Dalam hasil konsolidasi, masyarakat menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Warga meminta agar pengelolaan CSR melibatkan masyarakat secara langsung sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata, khususnya oleh warga di wilayah terdampak.
Di sisi ketenagakerjaan, JSB mendesak PT Imasco untuk membuka data valid terkait penyerapan tenaga kerja lokal. Langkah ini dianggap krusial guna memastikan komitmen perusahaan dalam memberdayakan putra daerah tidak hanya sebatas klaim, melainkan terbukti secara faktual.
Persoalan keselamatan dan kenyamanan publik juga menjadi sorotan utama. Masyarakat menuntut pembatasan jam operasional kendaraan perusahaan maksimal 14 jam yang dituangkan dalam regulasi daerah. Selain itu, keberadaan truk trailer ditolak keras karena dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan.
Tak hanya menyasar perusahaan, kritik juga diarahkan kepada pemerintah daerah yang dianggap belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan industri. Warga menilai keberadaan PT Imasco belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
Penolakan terhadap rencana perluasan lahan tambang juga menjadi bagian dari tuntutan.
Bahkan, warga mengusulkan agar PT Imasco membangun jalur operasional khusus jika aktivitasnya dinilai tidak memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas sejak operasional perusahaan berjalan, dengan kompensasi yang dianggap tidak sepadan dengan risiko yang ditimbulkan.
Sebagai bentuk tekanan, JSB menyatakan tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi blokade jalan secara besar-besaran apabila tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti. Langkah ini dipandang sebagai upaya terakhir untuk menghentikan operasional perusahaan demi mendorong kepatuhan terhadap regulasi dan kepentingan masyarakat.
Dalam waktu dekat, poin-poin tuntutan tersebut akan dibahas lebih lanjut untuk diupayakan masuk ke dalam peraturan daerah. Sambil menunggu proses tersebut, masyarakat telah mengambil langkah awal dengan melarang kendaraan operasional PT Imasco, khususnya truk, untuk parkir di sepanjang jalan umum. Warga menegaskan akan bertindak tegas apabila larangan tersebut dilanggar.
Aspirasi masyarakat Jember Selatan ini akan terus mendapat pengawalan dari MAKI Jatim yang berkomitmen membawa isu tersebut hingga ke tingkat nasional, termasuk ke DPR RI Komisi XII serta kepada perwakilan pemerintah pusat, Sufmi Dasco Ahmad, guna memastikan adanya respons konkret dari pihak terkait.
