Warta.in-RejangLebong.
Upaya konfirmasi terkait isu strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong justru menemui kendala. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rejang Lebong dinilai sulit ditemui. Tim pemantau terpaksa menunggu hampir satu jam di ruang tunggu kantor sebelum akhirnya tidak dapat menemui pejabat terkait. Keterlambatan dan ketidakhadiran ini semakin memicu pertanyaan mendesak dari masyarakat terkait dua isu besar yang mengemuka: dugaan praktik jual beli jabatan serta dugaan penyelewengan anggaran pembangunan Taman Khalifah Rejang Lebong,Rabu (23/9/26).
Hampir Satu Jam Menunggu, Konfirmasi Tidak Terlaksana,Berdasarkan pengamatan langsung, tim yang datang untuk meminta keterangan resmi terkait isu-isu tersebut tiba di kantor BKPSDM Rejang Lebong pada jam kerja. Meski kehadiran telah disampaikan, Kepala BKPSDM tidak dapat ditemui dengan alasan yang tidak jelas. Tim terpaksa menunggu di ruang tunggu selama mendekati satu jam, hingga akhirnya tidak diterima oleh pejabat bersangkutan.
Perlakuan ini dinilai wajar jika sedang ada kesibukan mendesak, namun menjadi pertanyaan ketika berulang kali terjadi saat isu-isu krusial sedang mencuat. Masyarakat mempertanyakan: apakah ada hal yang ditutupi?
Ada isu yang menggeboskan Dugaan Jual Beli Jabatan,Kepala BKPSDM sebagai pejabat yang memegang peran sentral dalam pengelolaan kepegawaian dan penempatan pejabat di lingkungan Pemkab Rejang Lebong kini menjadi sorotan. Masyarakat mendengar informasi yang menguat terkait dugaan praktik jual beli jabatan atau pemberian posisi strategis kepada pihak yang diduga memiliki kedekatan maupun keterlibatan transaksional.
Pertanyaan yang mengemuka:
-
Apakah pengangkatan dan penempatan pejabat dilakukan berdasarkan prestasi serta prosedur transparan, atau ada pertimbangan lain?
-
Mengapa nama-nama yang diusulkan sering kali tidak dikenal memiliki kinerja menonjol, namun justru ditempatkan di posisi penting?
-
Apakah ada biaya atau “sumbangan” yang diminta/diharapkan dari calon pejabat sebelum menjabat?
Kesulitan mendapatkan konfirmasi resmi dari Kepala BKPSDM justru memperkuat dugaan di kalangan warga.
“Kalau tidak ada yang ditutupi, mengapa susah sekali ditemui? Kami tidak menuduh, kami hanya butuh penjelasan yang terbuka. Kalau jawabannya jelas, mengapa takut bicara?” ujar salah satu warga yang memantau perkembangan isu ini.
Masyarakat menegaskan bahwa kehadiran pejabat adalah untuk melayani dan menjelaskan, bukan untuk menghindar. Menghindar justru memunculkan kesan seolah-olah ada hal yang disembunyikan.
Masyarakat Rejang Lebong mendesak Kepala BKPSDM Rejang Lebong segera memberikan keterangan terbuka terkait dugaan jual beli jabatan (mengapa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara transparan),Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong membuka akses informasi publik terkait isu tersebut tanpa menunda, ika terbukti ada pelanggaran, proses hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu, tidak peduli siapa pelakunya.(Tim Redaksi)
