Warta.in||Sidoarjo – Penguatan sistem pengawasan internal di tubuh pemasyarakatan kembali ditegaskan melalui langkah strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Pada 8 April 2026, Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satopspatnal) Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya resmi dikukuhkan sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas institusi.
Pengukuhan yang digelar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur ini menjadi penanda keseriusan dalam membangun sistem kontrol yang lebih ketat dan terstruktur.
Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, hadir langsung menyaksikan momen penting tersebut sebagai bentuk dukungan penuh terhadap penguatan fungsi pengawasan internal.
Prosesi pengukuhan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur kepada seluruh personel Satopspatnal yang kini mengemban tanggung jawab besar.
Mereka dituntut tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam mendeteksi, mencegah, hingga menindak setiap potensi pelanggaran di dalam rutan.
Satopspatnal hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pengawasan yang lebih tajam dan responsif, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan seperti penyalahgunaan wewenang, peredaran narkoba, hingga praktik-praktik ilegal yang berpotensi merusak citra pemasyarakatan.
Dalam keterangannya, Tristiantoro Adi Wibowo menegaskan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah konkret untuk memperkuat benteng internal institusi.
Ia menekankan pentingnya integritas dan keberanian dalam menjalankan tugas pengawasan.
“Satopspatnal harus hadir sebagai pengawas yang tegas, objektif, dan tidak bisa diintervensi.
Ini adalah komitmen kita bersama untuk menjaga rutan tetap bersih dan berintegritas,” ujarnya.
Dengan dikukuhkannya Satopspatnal, Rutan Kelas I Surabaya kini memiliki kekuatan tambahan dalam memastikan setiap lini berjalan sesuai aturan.
Pengawasan yang diperketat ini diharapkan mampu menutup rapat celah pelanggaran serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan..(kus)
