Wartain Banten | Pemerintahan | 14 April 2026 — Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi, menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang selaras dengan arah pembangunan nasional berbasis Asta Cita. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Triwulan I Tahun Anggaran 2026 di Aula BPKAD Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (14/4/2026).
Menurut Deden, pembelanjaan anggaran pemerintah daerah harus mampu mendukung pencapaian target pembangunan nasional, termasuk mengawal belanja daerah agar sejalan dengan Asta Cita, 17 program prioritas, serta target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
“Pengelolaan keuangan daerah harus mampu mendukung pencapaian target pembangunan nasional, termasuk pengawalan belanja daerah agar selaras dengan Asta Cita, 17 program prioritas, serta target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” ungkap Deden.
Ia menegaskan, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilakukan secara tertib, taat regulasi, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, diperlukan penyelarasan kebijakan daerah dengan agenda strategis nasional seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan layanan kesehatan, akses pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Deden juga menyoroti tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, khususnya terkait pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Ia mengakui hampir seluruh daerah menghadapi kesulitan dalam memenuhi ketentuan tersebut.
“Kami di daerah menghadapi tantangan besar dalam memenuhi ketentuan ini. Hampir seluruh daerah mengalami kesulitan yang sama. Oleh karena itu, kami berharap adanya solusi dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Deden memaparkan langkah efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait transformasi budaya kerja ASN. Langkah tersebut meliputi pengurangan perjalanan dinas, optimalisasi kerja secara hybrid, serta efisiensi penggunaan fasilitas pemerintah.
“Hasil efisiensi anggaran tersebut diproyeksikan mencapai sekitar Rp200 miliar dan akan dialokasikan untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti program pembangunan infrastruktur jalan,” jelasnya.
Ia menambahkan, efisiensi anggaran juga akan mendukung program prioritas lainnya, termasuk perluasan akses pendidikan gratis yang pada tahun ajaran baru mendatang akan mencakup madrasah swasta di Provinsi Banten.
Deden berharap rapat koordinasi menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta mencari solusi bersama atas berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.(WartainBanten)
