Wartawan Investigasi

Pencari Bukti Yang Tersembunyi

Diduga Oknum Lurah Langgar Kode Etik ASN, Warga ngeluh Pelayanan dan Dugaan Anggaran Kelurahan Diselewengkan.

Warta.in-Lebong,Bengkulu.

Pelayanan publik di Kantor Kelurahan Taba Anyar diduga tidak berjalan sesuai ketentuan. Oknum Lurah beserta sejumlah staf dilaporkan absen sejak pagi, lalu langsung pulang, sehingga kantor kelurahan dalam keadaan kosong pada jam kerja.

Kondisi tersebut dikeluhkan salah seorang warga yang datang untuk mengurus administrasi kependudukan pada hari rabu 17 juni 2026.Akibatnya, seluruh pelayanan di kelurahan terhenti.

“Saya datang dari jam 8 pagi mau urus surat domisili. Dari luar sudah terkunci. Kata warga sekitar, lurah dan staf absen lalu pulang. Kami jadi terlantar. Kalau begini terus bagaimana pelayanan bisa jalan,” ujar inisial WE ,warga Kelurahan Taba Anyar.

Selain masalah absensi, warga juga mempertanyakan penggunaan anggaran operasional dan pelayanan kelurahan. Menurut warga, dana tersebut seharusnya menjamin ketersediaan petugas dan keterbukaan pelayanan setiap hari kerja.

“Anggaran pelayanan kelurahan itu kan ada setiap tahun. Tapi kalau kantornya kosong dan tidak ada yang melayani, uang itu dipakai untuk apa? Kami minta diawasi,” tambahnya.

Tindakan meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa alasan yang jelas diduga melanggar ketentuan dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik ASN dan Dugaan adanya tindak pidana korupsi anggaran operasional kelurahan TA. 2025- Juni 2026.

Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi kepada Lurah Taba Anyar, Marison, Sampai Saat ini belum mendapat tanggapan. Pihak Kecamatan Lebong Selatan dan Inspektorat Kabupaten Lebong juga belum memberikan keterangan resmi terkait pengawasan dan tindak lanjut atas laporan ini.

Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan sidak dan evaluasi. Mereka menuntut kepastian jam pelayanan, kehadiran ASN, serta transparansi penggunaan anggaran kelurahan (Operasional Kelurahan) agar pelayanan kepada masyarakat tidak kembali terhenti.

“Kami hanya minta hak kami sebagai warga dipenuhi. Kantor buka, ada petugas, dan anggaran benar-benar untuk pelayanan,” tutup warga.

(Tim Redaksi)

Berita Terkait