DIPLOMASI BERMARTABAT TUNTUT TINDAKAN NYATA: KUTUKAN SAJA TIDAK CUKUP, NEGARA WAJIB HADIR LINDUNGI WARGA NEGARA DI TENGAH KRISIS KEMANUSIAAN
NASIONAL, BANDAR LAMPUNG – Suara lantang, teguran keras, dan kecaman tegas yang dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, terhadap dugaan perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh militer Israel kepada para aktivis kemanusiaan dan insan pers internasional—termasuk di dalamnya sembilan warga negara Indonesia yang sedang menjalankan tugas suci—patut mendapatkan apresiasi tinggi, penghormatan luas, serta dukungan penuh dari segenap elemen bangsa. Pernyataan keras ini adalah cerminan sikap bangsa Indonesia yang senantiasa berdiri tegak di garis depan membela nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan hak asasi manusia yang berlaku universal. Namun, di balik suara lantang tersebut, terdapat sebuah realita pahit dalam dinamika hubungan antarnegara dan politik internasional yang tidak dapat kita abaikan begitu saja: bahwa sebuah kutukan, kecaman, atau pernyataan penolakan, apabila tidak diiringi, diperkuat, dan disertai dengan langkah nyata, aksi konkret, serta strategi diplomatik yang tajam dan terukur, sering kali hanya akan berakhir menjadi sekadar formalitas protokoler diplomatik belaka, yang perlahan melemah, hilang daya tekannya, dan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah keadaan di lapangan.
Kita harus menyadari sepenuhnya, dengan kesadaran kebangsaan yang utuh dan jernih, bahwa kehadiran sebuah negara yang berdaulat, besar, dan bermartabat tidaklah cukup, tidaklah lengkap, dan belumlah sah apabila hanya terlihat, terdengar, atau hadir semata-mata melalui pernyataan belasungkawa, ungkapan keprihatinan, atau kecaman moral yang disampaikan di berbagai forum internasional. Kehadiran negara yang sesungguhnya, yang dijamin konstitusi, dan yang menjadi hak mutlak setiap warga negaranya, wajib, harus, dan mutlak dibuktikan melalui tindakan nyata, langkah konkret, serta upaya maksimal guna menjamin, melindungi, dan mengamankan kehormatan, harga diri, keselamatan jiwa, serta hak-hak seluruh warga negaranya, di mana pun mereka berada, berada dalam situasi apa pun, dan menghadapi kekuatan apa pun.
Peristiwa penangkapan, penahanan, serta perlakuan yang diduga tidak layak terhadap para aktivis kemanusiaan dan wartawan Indonesia yang sedang menjalankan misi kemanusiaan yang mulia menuju wilayah Gaza, bukanlah, tidak boleh, dan tidak pantas dipandang sebagai persoalan individu semata, masalah perseorangan, atau urusan kelompok kecil saja. Persoalan besar yang sedang terjadi ini jauh melampaui itu semua. Ini adalah persoalan negara, persoalan bangsa, serta persoalan harga diri dan kehormatan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, berdaulat, dan dihormati di mata dunia. Persoalan ini menyangkut martabat tinggi negara kita yang menjunjung tinggi hukum, kemanusiaan, dan keadilan, serta menegaskan kembali kewajiban konstitusional negara yang mutlak dan tidak tergantikan untuk melindungi setiap warga negaranya, kapan pun, di mana pun, dan dalam keadaan apa pun mereka berada di permukaan bumi ini.
Fakta sejarah dan hukum internasional mencatat jelas, bahwa delapan negara besar dari Benua Barat, yakni Italia, Prancis, Kanada, Belgia, Belanda, Inggris Raya, Portugal, dan Spanyol, telah menunjukkan sikap yang jauh lebih tegas, jauh lebih berani, serta jauh lebih memiliki wibawa diplomatik. Ketika muncul dugaan tindakan sewenang-wenang, intimidasi, dan perlakuan buruk terhadap para relawan kemanusiaan internasional, kedelapan negara tersebut tidak berdiam diri, tidak hanya bersuara, melainkan langsung mengambil langkah strategis dengan secara resmi memanggil, meminta penjelasan, serta mengundang perwakilan diplomatik dari Tel Aviv untuk mempertanggungjawabkan kejadian tersebut. Sikap tegas, cepat, dan lugas yang ditunjukkan oleh negara-negara tersebut memberikan satu pesan yang sangat jelas, sangat keras, dan tidak dapat ditawar oleh siapa pun: bahwa perlindungan terhadap warga negara mereka adalah harga mati, adalah garis batas yang suci, adalah keutamaan utama, dan merupakan hak mutlak yang tidak dapat diperdebatkan, dikompromikan, maupun dikurangi nilainya sedikit pun oleh kepentingan apa pun.
Menyaksikan ketegasan yang ditunjukkan oleh negara-negara sahabat tersebut, sudah sepatutnya, sudah selayaknya, dan sudah menjadi tuntutan harga diri bahwa Republik Indonesia pun memiliki, mampu, dan wajib memiliki keberanian diplomatik yang sama, ketegasan sikap yang setara, serta langkah-langkah strategis yang tidak kalah kuat dan berani. Terlebih lagi, di antara para warga negara kita yang menjadi korban dan mengalami penderitaan itu, terdapat seorang wartawan tangguh asal Provinsi Lampung, yang berangkat dengan penuh pengabdian, menjalankan misi kemanusiaan yang mulia, sekaligus melaksanakan fungsi jurnalistik yang luhur untuk membongkar kebenaran di tengah penderitaan kemanusiaan. Kehadiran putra daerah, putra bangsa ini di sana menambah bobot, makna, dan tanggung jawab moral yang lebih besar lagi bagi negara untuk bergerak lebih cepat dan lebih tegas.
Apabila kita meninjau, merujuk, dan berpegang teguh pada perspektif hukum internasional yang berlaku universal, norma-norma kemanusiaan, serta konvensi-konvensi internasional yang telah disepakati bersama, maka sangat jelas, sangat tegas, dan tidak terbantahkan lagi bahwa setiap jurnalis sipil, setiap insan pers, dan setiap pelaku pemberitaan yang sedang menjalankan tugas suci, tugas kemanusiaan, serta tugas mencari dan menyiarkan kebenaran, wajib, harus, dan mutlak mendapatkan perlindungan hukum yang penuh, perlindungan fisik yang nyata, serta jaminan keselamatan dari segala bentuk ancaman, segala bentuk intimidasi, segala bentuk kekerasan, maupun segala perlakuan yang merendahkan derajat, harga diri, dan martabat kemanusiaan mereka. Mereka bukanlah musuh, mereka bukan kombatan, mereka adalah pembawa pesan kebenaran dan kemanusiaan.
Hal ini menjadi semakin mendesak, semakin penting, dan semakin tak terelakkan, terlebih setelah beredar luas rekaman-rekaman visual maupun bukti-bukti nyata yang memperlihatkan dugaan perlakuan represif, tindakan sewenang-wenang, serta kekerasan terhadap para aktivis internasional yang sedang berjuang membawa bantuan kemanusiaan. Fakta-fakta yang menyayat hati tersebut telah memicu gelombang kecaman dunia yang sangat luas, sangat keras, dan sangat meluas ke seluruh penjuru bumi. Situasi krisis yang sedang berlangsung ini tidak boleh, tidak pantas, dan tidak dapat lagi dipandang, dianggap, atau ditangani sebagai isu biasa, urusan ringan, atau persoalan yang dapat diselesaikan dengan cara-cara biasa saja. Ini adalah krisis kemanusiaan yang menuntut kewaspadaan tinggi dan tindakan luar biasa.
Oleh karenanya, Pemerintah Republik Indonesia, melalui seluruh jajaran kementerian terkait, khususnya Kementerian Luar Negeri, wajib, harus, dan segera meningkatkan kadar, kualitas, serta bobot tekanan diplomatik yang telah dilakukan selama ini. Langkah-langkah strategis harus segera disusun dan diluncurkan, mulai dari pendekatan melalui jalur resmi internasional yang paling tinggi, memperkuat komunikasi dan negosiasi bilateral secara intensif dan tajam, hingga melakukan koordinasi yang erat, padu, dan terencana dengan berbagai organisasi kemanusiaan global, lembaga internasional, serta negara-negara sahabat yang memiliki visi dan misi sama. Segala upaya besar ini harus dipusatkan, ditujukan, dan diarahkan hanya pada satu tujuan utama yang mutlak: untuk memastikan, menjamin, dan mewujudkan pemulangan seluruh warga negara Indonesia yang ada di sana secepat mungkin, dalam keadaan selamat, aman, sehat, utuh, dan bermartabat.
Bangsa Indonesia yang besar, bangsa yang menjunjung tinggi nilai kebenaran, selama ini dikenal, diakui, dan disegani oleh dunia internasional sebagai negara yang sangat konsisten, sangat teguh, dan sangat kokoh dalam mendukung penuh kemerdekaan Palestina, membela hak-hak rakyat Palestina, serta menolak dengan keras segala bentuk penjajahan, pendudukan, maupun ketidakadilan yang terjadi di muka bumi. Konsistensi ini adalah kebanggaan kita semua, adalah ciri khas diplomasi Indonesia, serta merupakan warisan luhur para pendiri bangsa yang senantiasa kita rawat dan pertahankan.
Namun, kita harus sadar sepenuh hati dan berpikir secara jernih: bahwa segala bentuk dukungan moral, dukungan lisan, serta dukungan politik yang selama ini kita sampaikan demi nama kemanusiaan dan keadilan, akan kehilangan maknanya, akan kehilangan jiwanya, dan akan menjadi kosong belaka apabila di saat yang bersamaan, negara terlihat lemah, terlihat ragu, atau terlihat tidak berdaya ketika rakyatnya sendiri, warga negaranya sendiri, putra-putri terbaik bangsanya sendiri, menghadapi kesulitan, menghadapi ancaman, dan menghadapi ketidakadilan di panggung internasional. Ada ketidaksatuan prinsip yang akan terlihat jelas di mata dunia apabila kita berteriak lantang membela orang lain namun ragu bergerak membela anak bangsa sendiri.
Diplomasi yang bermartabat, diplomasi yang berdaulat, serta diplomasi yang sejati, bukanlah diplomasi yang hanya pandai bersuara keras dalam pidato megah, bukan diplomasi yang hanya pandai merangkai kata-kata indah di atas kertas, bukan diplomasi yang hanya gagah di depan kamera, melainkan diplomasi yang memiliki keberanian besar untuk bertindak, melangkah, berjuang, dan mengambil risiko demi menjaga kehormatan bangsa, demi nama baik negara, dan demi perlindungan keselamatan rakyatnya di mana pun berada.
Sebab, sejarah akan mencatat dengan tinta emas, dan dunia akan menilai dengan sangat jelas: bahwa sebuah bangsa yang besar, bangsa yang berdaulat, serta bangsa yang dihormati, bukanlah bangsa yang paling gemar berbicara panjang lebar tentang kemanusiaan, bukan bangsa yang paling pandai mengumandangkan keadilan, melainkan bangsa yang selalu hadir di barisan paling depan, bangsa yang paling cepat bergerak, dan bangsa yang paling gigih berjuang ketika rakyatnya diperlakukan tidak adil, diperlakukan buruk, atau tertimpa musibah di tengah panggung internasional. Itulah harga diri bangsa, itulah makna negara, dan itulah hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya.
Bandar Lampung, 23 Mei 2026
Junaidi Ismail
(Tim Redaksi)
