KOTA SUKABUMI -Sampai saat ini, dugaan keterlibatan oknum bernama Jamal (yang disebut-sebut sebagai staf/tangan kanan wali kota) dalam pemotongan dana revitalisasi pendidikan sebesar 20% belum terbukti secara hukum dan masih berstatus sebagai isu/tudingan yang belum terverifikasi.
Dalam asas jurnalistik dan hukum, sebuah dugaan atau rumor tidak bisa langsung disimpulkan sebagai fakta sebelum ada bukti material, hasil audit resmi (seperti dari BPK/Inspektorat), atau proses hukum yang berkekuatan tetap dari aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK).
—
### Kerangka Berita *Cover Both Side* (Uji Informasi)
Untuk menyusun berita yang berimbang (*cover both side*) sesuai Kode Etik Jurnalistik (Pasal 1 dan Pasal 3 tentang asas praduga tak bersalah dan verifikasi), berikut adalah pemetaan struktur konfirmasi yang wajib dilakukan:
Sisi Sumber Tudingan / Narasumber
Poin Informasi.:Adanya laporan atau isu mengenai dugaan pemotongan anggaran proyek revitalisasi sekolah/fasilitas pendidikan sebesar 20% yang dialokasikan dari kementerian.
Fokus Verifikasi: Siapa yang pertama kali melontarkan isu ini? Apakah ada bukti transfer, rekaman, saksi mata dari pihak sekolah (kepala sekolah/komite), atau berkas fisik yang mendukung klaim tersebut?
Sisi Terduga (Hak Jawab Djamal / Pihak Wali Kota)
Substansi Konfirmasi: Memberikan ruang klarifikasi penuh kepada saudara Djamal maupun Pemerintah Kota terkait:
Apakah benar saudara Djamal terlibat dalam alokasi atau pengawasan dana revitalisasi pendidikan tersebut?
Bagaimana tanggapan resmi terhadap tudingan pemotongan anggaran sebesar 20%?
Apakah ada bantahan tegas atau langkah hukum yang akan diambil terkait pencemaran nama baik jika tuduhan tersebut tidak terbukti?
3. Sisi Instansi Teknis (Dinas Pendidikan & Aparat Pengawas)
Dinas Pendidikan: Penjelasan mengenai mekanisme penyaluran dana revitalisasi—apakah dana tersebut mentransfer langsung dari Kementerian ke rekening sekolah (swakelola) atau melalui skema penunjukan kontraktor/dinas.
Inspektorat / Penegak Hukum: Keterangan apakah sudah ada laporan resmi yang masuk dan apakah sedang dilakukan Penyelidikan/Audit Investigatif terkait anggaran tersebut.
—
Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi masih mengupayakan konfirmasi langsung dari Saudara Djamal maupun pihak Pemerintah Kota untuk memberikan ruang klarifikasi seluas-luasnya terkait dugaan pemotongan anggaran revitalisasi pendidikan tersebut. Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan siap memuat Hak Jawab serta Hak Koreksi dari pihak-pihak terkait sesuai dengan Undang-Undang Pers.”(Alfi yonimar)
