Warta.in, NIAS BARAT – Empat hari menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kehormatan bangsa justru tercoreng di Kabupaten Nias Barat.

Pemandangan memilukan terlihat di halaman Kantor Bupati Nias Barat, Kamis 13 Agustus 2026. Sang Saka Merah Putih, simbol kedaulatan dan jati diri bangsa, terlihat berkibar dalam kondisi robek dan kusam.

Bendera Merah Putih bukan sehelai kain biasa. Di dalamnya terkandung darah, air mata, dan pengorbanan para pahlawan. Ia adalah nyawa bangsa. Ia adalah harga diri Indonesia. Membiarkannya robek di pusat pemerintahan adalah bentuk penghinaan terhadap sejarah dan perjuangan bangsa.

“Bagaimana mungkin kita berteriak merdeka, jika di kantor bupati sendiri simbol kemerdekaan dinodai? Ini melukai hati rakyat Nias Barat dan seluruh Indonesia,” ujar seorang tokoh masyarakat Nias Barat yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Diduga Melanggar UU No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera Negara*

Tindakan pembiaran ini diduga melanggar UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan,

Dalam Pasal 7 ayat 2 ditegaskan bahwa Bendera Negara wajib dikibarkan setiap hari di kantor pemerintah daerah.

Lebih berat lagi, *Pasal 24 huruf c* menyatakan setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara.

Undang-undangnya jelas. Aturannya jelas. Yang tidak jelas hanya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kehormatan simbol negara,” tegasnya.

Seruan Kepada Bupati dan Pemerintah Pusat*

Atas kejadian ini, masyarakat mendesak *Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu* untuk segera:

1. Mencopot dan mengganti bendera yang robek dengan yang baru dan layak.
2. Meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia atas kelalaian ini.
3. Mengevaluasi Bagian Umum Setda* yang dinilai lalai menjalankan tugas.

Masyarakat juga meminta *Kementerian Dalam Negeri RI* dan *Kementerian Sekretariat Negara* untuk memberikan teguran keras dan melakukan pengawasan agar peristiwa memalukan ini tidak terulang di daerah lain.

“Anggaran daerah pasti ada untuk pengadaan bendera. Jadi persoalannya bukan sulit mencari bendera baru, tetapi kemauan untuk peduli dan memastikan simbol negara diperlakukan dengan layak,” ujarnya.

“Jangan sampai 17 Agustus nanti, kita upacara dengan khidmat, tapi lupa bahwa 4 hari sebelumnya bendera kita robek di kantor kepala daerah. Itu munafik,” tutupnya.

Kini publik menanti. Apakah Pemkab Nias Barat akan bergerak cepat memperbaiki kesalahan, atau akan terus membiarkan harga diri bangsa dinodai oleh kelalaian sendiri.

Hingga berita ini diterbitkan, Bagian Umum Setda Kabupaten Nias Barat belum memberikan keterangan resmi.

Warta.in membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya bagi pihak terkait.

Reporter: Tim Warta.in

HargaDiriBangsa BenderaMerahPutih UU242009 HUT81RI NiasBarat Kemendagri WartaIn EliyunusWaruwu

Warta.In | PALEMBANG – Polda Sumatera Selatan memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 17 laporan polisi dengan 22 tersangka selama Agustus 2026. Pemusnahan ini menjadi bagian dari langkah tegas kepolisian dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan pemusnahan dihadiri Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Sumsel AKBP H.M. Syeh Kopek, S.T., S.H., M.H., yang mewakili Wadirresnarkoba Polda Sumsel; perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan; Paur Penum Bidhumas Polda Sumsel yang mewakili Kabid Humas Polda Sumsel; perwakilan Bidpropam Polda Sumsel; perwakilan Dit Tahti Polda Sumsel; perwakilan Bidlabfor Polda Sumsel; Ketua GANN Sumsel; Advokat Moulavi, S.H.; serta para tamu undangan.

Kehadiran unsur penegak hukum, pengawasan internal, laboratorium forensik, organisasi masyarakat antinarkoba, dan penasihat hukum tersebut menjadi bagian dari rangkaian pemusnahan barang bukti secara transparan dan akuntabel. Proses diawali dengan pemeriksaan barang bukti oleh petugas Bidlabfor, dilanjutkan dengan pemusnahan serta penandatanganan berita acara pemusnahan oleh pihak terkait.

Barang bukti yang berhasil diamankan dalam pengungkapan perkara tersebut terdiri atas 2.670,69 gram sabu dan 200 butir ekstasi. Berdasarkan perhitungan dalam data pemusnahan, jumlah narkotika tersebut diperkirakan dapat mencegah penyalahgunaan terhadap 27.106 jiwa.

Setelah disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dan pemeriksaan laboratorium, barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas 2.665,57 gram sabu dan 196 butir ekstasi.

Secara keseluruhan, barang bukti narkotika tersebut memiliki nilai taksiran mencapai Rp1.652.414.000. Nilai tersebut terdiri atas sabu senilai Rp1.602.414.000 dan ekstasi senilai Rp50.000.000.

Pengungkapan perkara tersebut tersebar di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, yakni Palembang sebanyak 4 laporan polisi, Banyuasin 1 laporan, Musi Banyuasin 2 laporan, Ogan Komering Ilir 2 laporan, Musi Rawas Utara 1 laporan, Muara Enim 6 laporan, dan Prabumulih 1 laporan.

Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Sumsel AKBP H.M. Syeh Kopek, S.T., S.H., M.H., yang mewakili Wadirresnarkoba Polda Sumsel, dalam penutupan sambutannya pada konferensi pers menegaskan sikap kepolisian terhadap tindak pidana narkotika.

“TIDAK ADA TOLERANSI,” tegas AKBP H.M. Syeh Kopek.

Penegasan tersebut menjadi pesan kuat bahwa Polda Sumsel tidak memberikan ruang bagi siapa pun yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Setiap pelaku akan diproses secara tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., dalam kesempatan lain mengimbau masyarakat agar tidak bersikap pasif terhadap ancaman peredaran narkoba. Masyarakat diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama untuk mencegah penyalahgunaan dan memutus mata rantai peredaran narkotika.

“Masyarakat jangan pernah mencoba, menggunakan, menyimpan, maupun terlibat dalam peredaran narkotika. Apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba, segera laporkan kepada kepolisian,” imbau Kabid Humas Polda Sumsel.

Menurutnya, pemberantasan narkotika bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, keluarga, lingkungan pendidikan, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas menjadi kekuatan penting dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.

Pemusnahan barang bukti juga merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Barang bukti yang telah disisihkan untuk kepentingan pembuktian dan pemeriksaan laboratorium dimusnahkan sesuai prosedur hukum, sehingga tidak kembali masuk ke dalam peredaran gelap narkotika.

Para tersangka dalam perkara tersebut diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana narkotika. Dalam data perkara, antara lain diterapkan Pasal 114 ayat (2) dan/atau Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Polda Sumsel terus memperkuat komitmen pemberantasan narkotika melalui pengungkapan jaringan, penindakan terhadap para pelaku, pengamanan barang bukti, hingga pemusnahan sesuai prosedur hukum.

Pemusnahan ribuan gram sabu dan ratusan butir ekstasi ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi jaringan narkotika bahwa Sumatera Selatan bukan wilayah aman untuk menjalankan bisnis barang haram.

Di sisi lain, masyarakat diharapkan tidak takut untuk melapor dan turut menjaga lingkungan masing-masing dari pengaruh narkotika. Pencegahan dan pemberantasan narkoba membutuhkan keberanian untuk menolak, kepedulian untuk mencegah, serta kerja sama untuk memutus mata rantai peredarannya.

TIDAK ADA TOLERANSI TERHADAP NARKOBA.