Warta.In | Palembang, – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Selatan mengungkap dugaan pemerasan dalam pencairan Dana Program Revitalisasi Satuan Pendidikan APBN Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Banyuasin. Penyidik mengamankan dua tersangka berinisial RB (30) dan RD (30) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di sebuah hotel di Kota Palembang, Kamis (17/9/2026) siang.

Kedua tersangka merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin yang bertugas di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar. Keduanya diduga memanfaatkan posisinya untuk meminta fee sebesar 1 persen dari total pagu anggaran revitalisasi kepada sekolah dasar penerima program.

Penyidik menyebut dugaan pemerasan tersebut menyasar 21 sekolah dasar di Kabupaten Banyuasin. Modus yang didalami penyidik yakni menawarkan jasa pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan pengisian aplikasi belanja daring SIPLAH yang semestinya dilakukan oleh pihak sekolah.

Pengungkapan perkara berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya pertemuan antara sejumlah kepala sekolah penerima dana dan oknum staf Dinas Pendidikan di sebuah hotel. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti Tim Subdit III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sumsel melalui serangkaian penyelidikan.

Setelah melakukan verifikasi dan pemantauan terhadap pergerakan pihak-pihak yang berada di lokasi, penyidik pada Kamis (17/9/2026) sekitar pukul 12.20 WIB bergerak masuk ke salah satu kamar hotel yang telah dipantau.

Di lokasi tersebut, penyidik menemukan adanya penyerahan uang antara kepala sekolah dan kedua tersangka. Tim kemudian mengamankan RB dan RD beserta sejumlah pihak yang berada di lokasi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Operasi tersebut dipimpin Kepala Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel bersama personel Subdit III. Selain kedua tersangka, penyidik turut membawa sejumlah saksi yang terdiri atas kepala sekolah, bendahara, operator hingga pihak penyedia yang hadir di lokasi.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Doni Satrya Sembiring, S.H., S.I.K., M.Si., mengatakan penindakan tersebut merupakan hasil pendalaman atas informasi masyarakat yang dilakukan secara terukur.

“Begitu bukti penyerahan uang kami temukan langsung di lapangan, tim segera bertindak. Proses penyidikan akan terus kami kembangkan agar seluruh pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku,” kata Doni.

Dari tersangka RB, penyidik menyita uang tunai senilai Rp30.990.000 yang disimpan di dalam sebuah tas ransel. Penyidik juga mengamankan uang tunai milik sejumlah kepala sekolah yang belum sempat diserahkan kepada tersangka. Nilai keseluruhan uang tersebut masih dalam proses verifikasi penyidik.

Selain uang tunai, barang bukti yang diamankan meliputi dua unit laptop, sejumlah telepon seluler serta catatan rekapitulasi nama sekolah yang diduga telah menyerahkan uang kepada tersangka.

Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal yang diterapkan penyidik.

Pengungkapan perkara ini menjadi bagian dari komitmen Polda Sumsel dalam mengawal pengelolaan dan penyaluran anggaran pendidikan agar berjalan sesuai ketentuan. Kepolisian juga memastikan proses hukum dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh dalam penyidikan.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa jajaran Polda Sumsel tidak memberikan ruang terhadap penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat maupun mengganggu pengelolaan program pemerintah.

“Polda Sumsel terus mendorong penegakan hukum secara profesional dan akuntabel terhadap setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan. Setiap perkara akan kami proses berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan dalam penyidikan,” ujar Nandang.

Saat ini perkara telah memasuki tahap penyidikan. Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap aliran uang, asal-usul dan penggunaan dana, kemungkinan keterlibatan pihak lain, serta melengkapi alat bukti sebelum proses hukum dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Polda Sumsel menegaskan komitmennya untuk menjaga agar program pemerintah, termasuk dukungan anggaran di sektor pendidikan, dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan para penyelenggara pendidikan. (*)

 SUBANG, Warta In, Komitmen terhadap tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan kembali diuji. Organisasi Masyarakat (Ormas) Kujang Pajajaran Nusantara secara resmi melaporkan Kepala Desa Cisalak, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, ke Kejaksaan Negeri Subang terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Laporan tersebut dilayangkan sebagai wujud fungsi kontrol sosial masyarakat dalam mengawal akuntabilitas keuangan desa, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan anggaran BUMDes yang bersentuhan langsung dengan kepentingan ekonomi warga.

Ketua Umum Ormas Kujang Pajajaran Nusantara, Yogaswara Firdaus,S.Pd. membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menegaskan, langkah yang ditempuh organisasinya bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memastikan adanya kepastian hukum melalui mekanisme yang berlaku.

“Kami membenarkan bahwa persoalan ini sudah kami sampaikan kepada pihak Kejaksaan. Kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Apa yang kami sampaikan adalah dugaan yang perlu diverifikasi dan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan sesuai kewenangan aparat penegak hukum,” ujar Yogaswara, Jumat (18/09/2026).

Menurutnya, sorotan Kujang Pajajaran terhadap BUMDes Desa Cisalak dilatarbelakangi pentingnya pengelolaan BUMDes yang profesional, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, setiap penggunaan anggaran dan pengelolaan aset harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

“Kami tidak ingin menghakimi siapa pun. Kami ingin memastikan apakah seluruh pengelolaan anggaran BUMDes telah sesuai ketentuan, apakah administrasinya dapat dipertanggungjawabkan, dan apakah terdapat potensi kerugian keuangan desa. Jika semuanya sesuai, tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif”, tegasnya.

Lebih lanjut, Kujang Pajajaran menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan data, dokumen, serta informasi tambahan yang dimiliki kepada pihak berwenang guna membantu proses klarifikasi dan pendalaman perkara.

“Kami akan terus melakukan tabayun, sinkronisasi data, dan pendalaman fakta di lapangan, agar persoalan ini tidak berhenti pada informasi sepihak. Harapan kami, Kejaksaan dapat melakukan pemeriksaan secara profesional dan objektif,” imbuh Yogaswara.

Ia menambahkan, apabila dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran, maka hal tersebut harus disampaikan secara terang kepada publik. Namun sebaliknya, jika ditemukan adanya penyimpangan atau kerugian keuangan desa, pihaknya berharap proses hukum dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

Ormas Kujang Pajajaran menegaskan, laporan ini merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam menjalankan peran kontrol sosial, sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

• Hingga berita ini diterbitkan pada Jumat (18/09/2026), Warta In belum berhasil melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Cisalak terkait laporan tersebut.

(Boby Chengos)

Kujang Pajajaran Laporkan Kades Cisalak ke Kejaksaan, Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Pengelolaan Anggaran BUMDes.

Subang,Warta In, Ormas Kujang Pajajaran Nusantara melaporkan Kepala Desa Cisalak, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, kepada pihak Kejaksaan terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang serta dugaan permasalahan dalam pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Laporan tersebut disampaikan sebagai bentuk fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan serta aset desa.

Ketua Umum Ormas Kujang Pajajaran Nusantara, Yogaswara Firdaus, S.Pd., membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendalami berbagai informasi dan dokumen yang menjadi dasar laporan sebelum menarik kesimpulan lebih jauh.

«“Kami membenarkan bahwa persoalan ini sudah kami sampaikan kepada pihak Kejaksaan. Namun kami tetap menggunakan prinsip praduga tak bersalah. Apa yang kami sampaikan adalah dugaan yang perlu diverifikasi dan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan sesuai kewenangan aparat penegak hukum,” ujar Yogaswara Firdaus S.pd

Menurutnya, perhatian Kujang Pajajaran tertuju pada tata kelola BUMDes karena pengelolaannya berkaitan dengan kepentingan dan potensi ekonomi desa. Oleh sebab itu, setiap penggunaan anggaran maupun pengelolaan aset BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun secara hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran.

“Kami tidak ingin menghakimi siapa pun. Kami ingin memastikan apakah seluruh pengelolaan anggaran BUMDes telah sesuai dengan ketentuan, apakah ada administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta apakah terdapat kerugian keuangan desa. Kalau memang semuanya sesuai, tentu itu harus dibuktikan melalui pemeriksaan,” tegasnya.

Kujang Pajajaran juga menyatakan siap menyerahkan data, dokumen, maupun informasi tambahan yang dimiliki kepada pihak berwenang untuk membantu proses klarifikasi dan pendalaman.

Warta.In | Palembang, 17 September 2026 – Dalam rangka menyikapi kondisi musim kemarau dan kekeringan yang berkepanjangan, Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang melaksanakan Sholat Istisqa sebagai bentuk ikhtiar dan doa bersama untuk memohon pertolongan Allah SWT agar segera diturunkan hujan yang membawa manfaat serta memberikan keselamatan dan keberkahan bagi masyarakat dan lingkungan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis, 17 September 2026, di lingkungan Rutan Kelas I Palembang tersebut diikuti oleh jajaran pegawai. Seluruh peserta mengikuti rangkaian ibadah dengan penuh kekhusyukan dan tertib sebagai bentuk penghambaan sekaligus upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam menghadapi kondisi kemarau yang terjadi.

Pelaksanaan Sholat Istisqa menjadi momentum bagi seluruh jajaran Rutan Kelas I Palembang untuk bersama-sama memanjatkan doa agar kondisi kekeringan segera berakhir dan hujan yang turun nantinya dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, masyarakat, serta kelestarian lingkungan.

Selain sebagai bentuk ibadah, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan jajaran. Kondisi kemarau yang berkepanjangan menjadi pengingat pentingnya meningkatkan rasa syukur sekaligus kepedulian terhadap lingkungan, khususnya dalam menjaga dan menggunakan sumber daya air secara bijaksana.

Kepala Rutan Kelas I Palembang, Aris Supriyadi, melalui kegiatan tersebut mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan Sholat Istisqa sebagai momentum meningkatkan kepedulian, kebersamaan, serta kesadaran dalam menghadapi berbagai dampak musim kemarau.

“Melalui Sholat Istisqa ini, kita bersama-sama memohon kepada Allah SWT agar diberikan hujan yang bermanfaat, keselamatan, dan keberkahan. Di sisi lain, kita juga harus terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta menggunakan sumber daya air secara bijaksana,” ujar Aris.

Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan antarjajaran Rutan Kelas I Palembang. Dengan dilandasi semangat kebersamaan dan kepedulian, seluruh jajaran diharapkan mampu menghadapi kondisi musim kemarau dengan tetap menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Doa bersama dipanjatkan agar kemarau berkepanjangan segera berakhir dan Allah SWT menurunkan hujan yang membawa manfaat bagi masyarakat, lingkungan, serta seluruh makhluk hidup.

Pelaksanaan Sholat Istisqa di Rutan Kelas I Palembang berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wujud nyata ikhtiar spiritual sekaligus memperkuat kepedulian jajaran terhadap lingkungan dan sesama.

Warta.In | Palembang, 17 September 2026 — Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang kembali meneguhkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, berintegritas, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan apel pagi yang dirangkaikan dengan Deklarasi Perang terhadap Narkoba dan Komitmen Tidak Ada Peredaran Narkoba dan Handphone (HP) Ilegal, serta Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kamis (17/9).

Kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Rutan Kelas I Palembang tersebut diikuti oleh jajaran petugas sebagai bentuk kesungguhan bersama dalam memperkuat keamanan dan ketertiban sekaligus membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan berintegritas.

Dalam agenda deklarasi perang terhadap narkoba, jajaran Rutan Kelas I Palembang menyatakan komitmen untuk tidak memberikan ruang dan toleransi terhadap segala bentuk peredaran maupun penyalahgunaan narkoba serta penggunaan dan peredaran HP ilegal di lingkungan Rutan.

Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat pengawasan dan pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Seluruh petugas didorong untuk meningkatkan kewaspadaan, melaksanakan deteksi dini, serta memastikan pemeriksaan terhadap petugas, warga binaan, barang, maupun lingkungan Rutan dilakukan secara optimal sesuai dengan ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Kepala Rutan Kelas I Palembang, Aris Supriyadi, menegaskan bahwa pemberantasan narkoba dan pencegahan peredaran HP ilegal membutuhkan komitmen seluruh jajaran. Integritas petugas menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga Rutan tetap aman, tertib, dan kondusif.

Selain memperkuat aspek keamanan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen jajaran Rutan Kelas I Palembang dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Melalui komitmen bersama tersebut, seluruh jajaran didorong untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, dan pungutan liar. Pembangunan Zona Integritas juga diarahkan agar tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi diwujudkan melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Peningkatan kualitas pelayanan publik turut menjadi bagian dari komitmen tersebut. Jajaran Rutan Kelas I Palembang diharapkan mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, profesional, dan sesuai dengan ketentuan kepada masyarakat maupun warga binaan.

“Komitmen ini harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Setiap petugas harus menjaga integritas, disiplin, profesionalisme, serta tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang dapat mengganggu keamanan maupun mencederai kepercayaan masyarakat,” demikian semangat yang diteguhkan dalam kegiatan tersebut.

Melalui pelaksanaan dua agenda strategis ini, Rutan Kelas I Palembang terus memperkuat sinergi seluruh jajaran dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari narkoba dan HP ilegal, sekaligus membangun tata kelola organisasi yang berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.

Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Komitmen bersama diharapkan dapat menjadi landasan bagi seluruh jajaran Rutan Kelas I Palembang untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan secara profesional dan bertanggung jawab.