Nama Endang Entot Disebut dalam Isu Dana Koordinasi Proyek Talunjaya

KARAWANG | Warta In Jabar – Sabtu, 25 Oktober 2025. Sejumlah awak media mendatangi lokasi proyek pembangunan Gedung Serbaguna Dusun Talunasman RT 01 RW 02, Desa Talunjaya, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Dalam kunjungan tersebut, salah seorang pekerja menyebut bahwa dana koordinasi (dakor) untuk wartawan telah diserahkan kepada seseorang bernama Endang Entot.

“Kalau ada wartawan yang datang, suruh saja ke Endang Entot. Dana koordinasi sudah diserahkan ke dia,” ujar salah satu pekerja di lokasi proyek.

Keterangan tersebut menimbulkan tanda tanya mengenai siapa sosok yang dimaksud dan apa perannya dalam proyek pembangunan gedung serbaguna tersebut. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak yang disebut maupun dari pelaksana proyek.

Berdasarkan papan proyek yang terpasang di lokasi, pembangunan Gedung Serbaguna Talunasman dibiayai dari APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025, dengan nilai kontrak sebesar Rp196.520.000, pelaksana CV. Sinar Dua Putra Mandiri, dan waktu pengerjaan 90 hari kalender.

Media masih berupaya mengonfirmasi pihak terkait guna mendapatkan informasi yang berimbang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Rehabilitasi SDN Sukatani 1 Diduga Ilegal, Tanpa Plang, Asal Kerja dan Gelap Anggaran

Karawang | Warta In — Proyek rehabilitasi gedung SDN Sukatani 1 yang beralamat di Jl. Kp. Gebang Malang No.31, RT.03/RW.01, Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kini disorot tajam.

Pasalnya, tak ada satu pun papan informasi (plang proyek) yang terpajang di lokasi pekerjaan. Tidak tercantum nama pelaksana (CV), besar anggaran, maupun tahun kegiatan. Padahal, plang tersebut adalah bukti legalitas dan transparansi penggunaan uang negara.

Meski demikian, pekerjaan tetap berjalan seolah-olah tanpa pengawasan. Saat Reporter Warta In bersama Harian Kriminal meninjau lokasi pada Sabtu, 25 Oktober 2025, suasana tampak sepi. Tak satu pun pekerja terlihat di area proyek, kecuali beberapa kusen jendela dan pintu aluminium yang baru dipasang.

Ironisnya, pekerjaan itu hanya dilakukan satu hari, dan langsung hampir rampung. Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar: Apakah proyek ini benar dijalankan sesuai aturan, atau sekadar formalitas untuk menghabiskan anggaran?

Lebih jauh, pantauan di lapangan menunjukkan indikasi kuat pengerjaan asal jadi. Lantai ruangan sudah dipasangi keramik ukuran 40×40 cm, tetapi nat antar keramik tidak seragam—ada yang hanya 5 mm, sebagian bahkan lebih dari 10–12 mm. Kondisi ini mencerminkan ketidakrapian dan dugaan penggunaan bahan murah.

Yang lebih mencolok lagi, rangka atap aluminium, atap, dan plafon belum dipasang sama sekali, namun keramik sudah dipasang terlebih dahulu. Secara teknis, hal ini dianggap keliru dan berisiko merusak lantai saat pekerjaan atap dikerjakan nanti.

Saat dikonfirmasi melalui panggilan WhatsApp, Kepala Sekolah SDN Sukatani 1, Ibu Hani, membenarkan bahwa pekerjaan sudah berjalan lebih dari satu bulan. Ia juga mengakui bahwa mandor dan tenaga kerja proyek berganti-ganti.

“Waktu pembongkaran atap yang kerja orang lain, sekarang mandornya juga sudah beda,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pekerja hanya aktif beberapa hari dalam seminggu.

“Kadang cuma Sabtu dan Minggu. Kalau saya datang ke sekolah, kadang ada pekerjaan, tapi orangnya sudah tidak ada,” tambahnya.

Temuan di lapangan ini memperlihatkan minimnya pengawasan dan lemahnya transparansi proyek pendidikan di wilayah Karawang. Tidak adanya plang proyek dan tidak jelasnya sumber dana membuka peluang kuat terjadinya penyimpangan dan pelanggaran aturan pengadaan.

Padahal, sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setiap proyek yang dibiayai APBN atau APBD wajib memasang papan proyek berisi nama kegiatan, anggaran, pelaksana, serta waktu pekerjaan.

Lebih jauh lagi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 9 ayat (1) secara tegas menyatakan:

“Badan publik wajib mengumumkan secara berkala informasi tentang kegiatan dan kinerjanya, termasuk rencana dan laporan penggunaan anggaran.”

Dengan tidak adanya plang proyek di lokasi SDN Sukatani 1, indikasi pelanggaran terhadap UU KIP dan Perpres 54 Tahun 2010 semakin kuat.

Publik pun berhak bertanya: Siapa pelaksananya? Dari mana dananya? Dan mengapa proyek bisa berjalan tanpa keterbukaan?

Hingga berita ini diterbitkan, Tim Warta In masih berupaya meminta klarifikasi resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang dan pihak pelaksana proyek. Namun hingga kini, belum ada tanggapan maupun penjelasan terkait sumber dana serta teknis pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi SDN Sukatani 1.

✍️ Catatan Redaksi

Transparansi adalah kewajiban, bukan pilihan. Ketika proyek pendidikan yang menyangkut kepentingan anak bangsa dikerjakan tanpa kejelasan dan tanpa informasi publik, maka patut diduga ada sesuatu yang sengaja ditutupi.

Setiap Jumat, Siswa SDN Sukajaya III Antusias Ikuti Tadarus, Ceramah, dan Kegiatan Apresiasi Kreatif

Karawang | Warta In Jabar — Jumat, 24 Oktober 2025, – Suasana ceria dan penuh semangat tampak di halaman SDN Sukajaya III ketika para siswa mengikuti kegiatan keagamaan dan apresiasi kreativitas yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembentukan karakter religius dan pengembangan potensi siswa di lingkungan sekolah.

Acara diawali dengan tadarus Al-Qur’an yang dipimpin oleh para guru, kemudian dilanjutkan dengan ceramah keagamaan yang berisi pesan moral tentang kejujuran, kedisiplinan, dan rasa hormat terhadap sesama. Kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai keagamaan sekaligus memperkuat karakter positif peserta didik sejak dini.

Setelah kegiatan rohani, suasana semakin meriah dengan gerakan senam dan bernyanyi bersama yang diikuti seluruh siswa. Mereka tampil penuh keceriaan sambil mengenakan seragam Pramuka, menunjukkan kekompakan dan semangat kebersamaan di antara teman-teman sekelas.

Kegiatan Jumat ini dibimbing langsung oleh para ibu guru SDN Sukajaya III, yang dengan sabar mendampingi anak-anak selama kegiatan berlangsung. Kepala Sekolah Yayah Sahliyah turut hadir menyaksikan dan memberikan apresiasi kepada para siswa dan guru atas partisipasi mereka.

“Kegiatan ini kami laksanakan setiap hari Jumat agar anak-anak terbiasa dengan kegiatan positif yang menumbuhkan semangat religius dan kebersamaan. Selain belajar, mereka juga bisa menyalurkan kreativitas dan rasa percaya diri,” ujar Kepala Sekolah Yayah Sahliyah.

Beliau menambahkan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi ajang untuk mempererat hubungan antara guru dan siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan berkarakter.

Dengan pelaksanaan kegiatan rutin setiap Jumat, SDN Sukajaya III berharap dapat terus membentuk generasi muda yang beriman, berakhlak mulia, kreatif, dan penuh semangat dalam belajar.

Warta.in-Rejang Lebong, Bengkulu.

Dana korpri yang dipotong dari gaji ASN Rejang Lebong setiap bulan,mirisnya dana tersebut mencapai ratusan juta diselewengkan pengurus korpri. Soalnya, sampai saat ini banyak ASN yang mempertanyakan kemana dan untuk apa saja dana itu direalisasikan pada waktu itu. Dana korpri yang bersumber dari potong gaji setiap bulannya itu diwajibkan semua ASN Pemkab Rejang Lebong berjumlah 5000 orang,iuran dipungut besarannya berkisar Rp 10.000 hingga Rp 25.000 per orang dan untuk eselon II ada tambahan sebesar Rp 50.000 per orang setiap bulan.

Salah satu pengurus korpri yaitu Yusran Fauzi Selaku Mantan Sekda Rejang Lebong menjabat pada saat itu sebagai Ketua KORPRI RL mengatakan, untuk iuran KORPRI memang ada bagi semua ASN wilayah Rejang Lebong. Akan tetapi, tidak semua ASN bayar iuran. ” setiap bulan sekitar Rp 25 juta yang terkumpul,” katanya.

Masih Yusran pada saat ia menjabat menjelaskan, kegunaan dana yang terkumpul itu untuk membantu jika ada ASN yang mengalami musibah. ” Kita bantu berupa santunan,” jelas Yusran saat menjabat.

Tambahnya,Selain untuk yang mengalami musibah ada juga kegiatan HUT Korpri yakni gerak jalan sehat itu juga dari dana tersebut.

“ada ASN yang sakit kita bantu,”tambah Yusran Fauzi.

lain hal nya ASN Pemkab Rejang Lebong mempertanyakan kemana dan untuk apa dana Korpri yang dipotong tiap bulan dari gaji ASN tersebut. ” Kami tidak tahu untuk apa dana Korpri itu,” ujar ASN identitasnya diminta dirahasiakan.

Lanjutnya, dihimpun dari data setiap bulan iuran Korpri itu langsung dipotong melalui gaji. Misalnya golongan III Rp 15.000. Golongan IV Rp 25.000. ” nah kalau ada 5000 ASN Rejang Lebong semua bisa terkumpul mencapai Rp 50 juta perbulan. Nah kemano la duit itu dak. Kita minta Tolong APH selidiki dana iuran tersebut pada saat pak yusran menjabat,karena dana tersebut tidak jelas,dugaan besar kemungkinan diselewengkan,” ujarnya.

Saat konfirmasi mantan sekretaris korpri yang lama (Jum’at 17 Oktober 2025) mengatakan,kalian temui saja kabag ortala yang sekarang ,langsung saja tanyakan kesana.

” ke ortala yang sekarang aja pak,pasti kabag ortala jabatannya sekretaris korpri sekarang,”ungkapnya.

Sangat disayangkan sikap seorang mantan pejabat ASN nomor 1 diRejang Lebong tidak berani menemui awak media. Cara dan sikpanya itu mencontohkan bahwa kuat dugaan dana korpri pada saat dia (yusran,red) menjabat ada kesalahan fatal terkait iuran ASN tersebut. Yusran juga mengarahkan ke sekretaris korpri yang lama,patut kita pertanyakan dana tersebut kemana saja di peruntukan. Kita minta APH usut Tuntas penggunaan anggaran iuran Dana Korpri dari Tahun 2021- Oktober 2025.(A)