Wartain Banten | Pemerintahan | 24 Oktober 2025  — Gubernur Banten Andra Soni menerima kunjungan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perguruan Pencak Silat Terumbu Banten di ruang rapat Gubernur Banten, Kota Serang, Jumat (24/10/2025). Pertemuan tersebut membahas upaya pelestarian seni bela diri pencak silat sebagai bagian dari warisan budaya daerah.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk terus menjaga dan melestarikan pencak silat yang telah menjadi identitas dan jati diri masyarakat Banten.

“Tadi kita menerima kunjungan dari Perguruan Terumbu Banten, banyak hal tadi yang dibahas. Utamanya terkait seni bela diri pencak silat,” ungkap Andra Soni

Ia menjelaskan, pencak silat bukan hanya sekadar seni bela diri, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur, etika, dan spiritualitas yang tumbuh dari kebudayaan masyarakat Banten. Karena itu, pelestarian pencak silat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman.

Ketua DPP Perguruan Pencak Silat Terumbu Banten, Suci Azhi, menyampaikan bahwa kunjungan ke Gubernur Banten dilakukan sebagai ajang silaturahmi sekaligus membahas upaya pelestarian seni budaya, khususnya pencak silat.

“Kami dari pengurus DPP Terumbu Banten bersilaturahmi dan tadi juga kita membahas terkait seni budaya, khususnya pencak silat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Terumbu Banten, Irfan Hermawan, menambahkan bahwa pertemuan tersebut juga membahas rencana integrasi wisata religi dengan seni budaya pencak silat. Pihaknya siap mendukung upaya pengembangan kawasan Banten Lama atau Kasemen sebagai wilayah budaya terintegrasi yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan pelaku budaya.

“Tadi juga kita membahas terkait integritas wisata religi, kami siap mendukung dan bersama-sama mewujudkan di Banten Lama atau Kasemen memberikan satu buah wilayah yang terintegritas. Sehingga kami pelaku budaya dapat memberikan manfaat,” ujarnya.

Dengan komitmen tersebut, pencak silat diharapkan tidak hanya berkembang sebagai olahraga dan bela diri, tetapi juga sebagai simbol kebanggaan dan identitas masyarakat Banten di masa kini dan mendatang.(WartainBanten)

Dari NTB untuk Indonesia, Menteri Agama Puji Komitmen Ekonomi Syariah di NTB

Warta.in
Mataram, NTB – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Indah Dhamayanti Putri, M.IP mendampingi Menteri Agama Republik Indonesia Prof. Dr. Nassaruddin Umar, dalam Opening Ceremony Indonesia Ekonomi Syariah (IES) Forum dan Expo 2025 yang digelar di Halaman Islamic Center NTB, Kamis (23/10/2025). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Peringatan Hari Santri Nasional 2025 dan berlangsung hingga 26 Oktober 2025 dengan tema “Santri Berdaya, Ekonomi Syariah Mendunia”.

Dalam sambutannya, Umi Dinda menyampaikan rasa bangga dan bahagia atas kepercayaan yang diberikan kepada NTB sebagai tuan rumah forum strategis berskala nasional.

“Kami merasa bangga dan berbahagia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia Ekonomi Syariah Forum dan Expo 2025. Sebuah forum strategis yang mempertemukan para pelaku ekonomi syariah, akademisi, praktisi serta pengambil kebijakan dari seluruh penjuru Indonesia”, ujarnya.

Umi Dinda menegaskan Provinsi NTB memiliki komitmen kuat menjadi pusat ekonomi syariah di kawasan Indonesia Timur, melalui berbagai langkah strategis, seperti pemberdayaan ekonomi pesantren dan santripreneur, pengembangan produk halal dan UMKM, inovasi keuangan syariah serta optimalisasi zakat, infaq dan wakaf produktif, untuk kesejahteraan masyarakat.

“Keberhasilan ekonomi bukan semata diukur dari angka pertumbuhan, tetapi dari keberkahan dan manfaat sosial yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Kami berharap forum ini memperkuat kolaborasi demi kemajuan umat dan kesejahteraan bangsa”, tegasnya.

Sementara itu, Menteri Agama RI Prof. Dr. Nassaruddin Umar dalam arahannya mengapresiasi langkah Provinsi NTB yang dinilai sebagai salah satu daerah paling progresif dalam mendorong perkembangan ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia.

“Provinsi NTB adalah salah satu yang paling berani dan cepat mengedepankan ekonomi syariah. Transformasi BPD NTB menjadi Bank NTB Syariah adalah contoh nyata komitmen tersebut”, ungkapnya.

Menteri Agama menekankan pengembangan ekonomi syariah bukan berarti upaya “syariatisasi” perda, melainkan pendekatan ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan dan keberkahan universal. Disebutkannya sejumlah negara seperti Inggris, Belanda, Jepang hingga Amerika Serikat kini justru menjadi pelopor ekonomi dan industri halal dunia.

“Kita harus berbangga, Indonesia adalah negara muslim terbesar yang mampu menjaga moderasi, toleransi dan stabilitas politik serta ekonomi yang luar biasa. Inilah kekuatan kita”, ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Istiqlal Global Fund, Ahsanul Haq, menjelaskan forum ini lahir dari kegelisahan atas belum meratanya implementasi ekonomi dan keuangan syariah pada lapisan masyarakat. Menurut National International Economic Index, Indonesia kini menempati peringkat ke-3 dunia dalam potensi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah.

“Kami memulai gerakan ini dari masjid sebagai pusat spiritual, sekaligus pusat ekonomi umat. Kami ingin membangkitkan kembali fungsi masjid sebagai penggerak kesejahteraan”, tuturnya.

Forum ini akan berlangsung hingga 26 Oktober 2025 dan menampilkan pameran produk halal, talkshow, diskusi serta pelatihan ekonomi umat dengan melibatkan pelaku UMKM, akademisi, investor dan tokoh masyarakat dari dalam dan luar negeri.

“Kami ingin menjadikan Lombok dan NTB sebagai contoh nyata bagaimana masjid bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi umat”, tandasnya.

Penyelenggaraan IES Forum dan Expo 2025 di NTB menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi syariah global, sekaligus bukti nyata komitmen daerah dalam mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, sosial dan ekonomi, untuk kesejahteraan bersama.

Dengan harapan agar dapat menjalar ke masjid-masjid di seluruh penjuru negeri. Seperti pesan dari para pembimbing dan tokoh masyarakat Istiqlal, pembangunan masjid bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal untuk menggerakkan sekitar 800 ribu masjid lain di Indonesia sebagai pusat kemajuan umat.

IES Forum dan Expo 2025 di Lombok dipilih sebagai titik awal lompatan, menjadi contoh bagaimana masjid bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi umat. Bersama para santri dan seluruh komponen masyarakat, menegaskan kebangkitan ekonomi umat dapat dimulai dari masjid. (sr/dkintb)

Warta.in-Rejang Lebong,Bengkulu.

Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu menerima bantuan dana hibah sebesar Rp.4.370.000.000,- Miliar dari Kementerian Pertanian RI.Kegunaannya untuk program Optimalisasi Lahan (Oplah) Non Rawa Tahun Anggaran 2025.

Pengelola Oplah Untuk di wilayah Kabupaten Rejang Lebong diberi wewenang untuk mengerjakan adalah Kelompok, Kelompok yang mendapatkan sebanyak 42 kelompok .Kelompok penerimanya terdiri dari kelompok tani, Gapoktan, dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).harus diketahui bahwa Oplah merupakan Program berbasis Padat Karya.

Kepala Dinas Pertanian, Suradi melalui Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian, Aryanto, SP., MP. menjelaskan, ” Program Oplah Setiap Kelompok Berbeda -beda besaran anggarannya,tergantung luas lahan yang ada dilokasi kelompok masing-masing yang akan dibangun,Untuk wilayah Kabupaten Rejang Lebong dengan luas lahan global sekitar 950 ha.Jadi,untuk tahun ini anggarannya 1 ha lahan itu dengan anggaran Rp. 4.600.000 ,- Per hektar,” Jelas Yanto sa’at dikonfirmasi Lewat Aplikasi Whataps, Rabu,(22/10/25).

Yanto mengatakan,” Program Oplah bertujuan untuk mendukung Swasembada Pangan Nasional . ia (Yanto ,red) meminta Program Oplah pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan, kontrak, gambar, volume, dan spesifikasi,” katanya.

Lanjut Yanto,” kita menilai bahwa manfaat pembangunan irigasi ini sangat besar, kenapa demikian ,karena bisa membuka jalur air untuk lahan pertanian serta mengkokohkan swasembada ketahanan pangan nasional,” tuturnya.

Program tersebut juga sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang disalurkan melalui Kementerian Pertanian. Dukungan pusat diharapkan Yanto bisa berlanjut untuk membangun irigasi maupun jalan usaha tani(JUT) tahun depan.

“Dengan infrastruktur memadai, petani lebih mudah memproduksi hasil Pertanian yang optimal.Semoga Kabupaten Rejang Lebong tetap menjadi lumbung padi seprovinsi Bengkulu,” Tambahnya.

Masih Yanto menegaskan kepada kelompok- Kelompok penerima program ini harus benar benar melaksanakan dengan baik. Serta harus mengejar mutu dan kualitas dari pada kepentingan pribadi.

Ia menekankan pembangunan irigasi dijalankan dengan baik, agar memberi manfaat langsung bagi petani.

“Hati-Hati …..!!! Jangan sampai melenceng dari teknis perencanaan dan kontrak.Kami mengawasi pekerjaan yg di lakukan kelompok yg harus sesuai RAB serta gambar dan kontrak. Harapan kami meminta agar kelompok-kelompok harus saling berkoordinasi apabila ada kendala saat pengerjaan dilapangan, Jangan sampai tidak sesuai teknis saat pengerjaannya.karena pembangunan Oplah ini untuk menunjang peningkatan hasil panen dan kesejahteraan petani,” tutupnya. (A)

Warta.in Jabar ◊ Jum’at, 24 Oktober 2025.

KOTA BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) terus melakukan sosialisasi layanan kegawatdaruratan Call Center Patriot Siaga 112 kepada masyarakat. Kali ini kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Jatiasih, Jumat (24/10/2025), dengan melibatkan unsur aparatur kecamatan, kelurahan, serta masyarakat setempat.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya layanan 112 sebagai saluran cepat tanggap terhadap berbagai kondisi darurat, seperti kebakaran, kecelakaan, bencana alam, dan kejadian lain yang memerlukan penanganan segera. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam tanpa pulsa.

Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi yang diwakili oleh Kepala bidang IKP menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Kegawatdaruratan. Melalui aturan ini, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat sistem respons cepat di seluruh wilayah Kota Bekasi.

“Layanan 112 hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan pertolongan pertama secara cepat dan terkoordinasi. Kami terus mengedukasi warga agar tahu cara menggunakan layanan ini dengan benar,” ujar Fitrianti Kabid IKP Diskominfostandi.

Sosialisasi berlangsung interaktif dengan pemaparan materi dan tanya jawab, serta edukasi kepada warga. Peserta tampak antusias mengikuti kegiatan yang diakhiri dengan ajakan untuk bersama-sama mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang siaga terhadap keadaan darurat.

Dengan terus digencarkannya kegiatan ini, diharapkan seluruh warga Kota Bekasi dapat mengetahui dan memanfaatkan layanan Patriot Siaga 112 sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

(Jefry. Smk)

Wartain Banten | Pemerintahan | 24 Oktober 2025  — Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah meninjau dua lokasi tambang pasir di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Kamis (23/10/2025). Peninjauan dilakukan setelah menerima  laporan masyarakat terkait aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

Dalam peninjauan yang didampingi kepala dinas terkait, Dimyati menekankan pentingnya penerapan prinsip good mining practice.

“Tadi kita bersama kepala dinas dan yang lainnya mengecek lokasi tambang. Kita berharap pengelolaan yang good mining practice,” ungkap Dimyati.

Menurut Dimyati, pengelolaan tambang yang baik tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

“Maksudnya supaya masyarakat sekitar juga tidak terkena  dampak negatif. Maka siapa saja yang diberikan izin pengelolaan tambang harus mengikuti aturan yang ada,” katanya.

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menekankan pentingnya pengelolaan pertambangan yang memperhatikan lingkungan dan masyarakat.

“Untuk lingkungan ini terkait persoalan air, jangan sampai memberikan dampak kepada masyarakat,” imbuhnya.

Ia menyoroti perlunya pengaturan air, truk tambang yang tertutup untuk mencegah pencemaran, serta kantung parkir untuk menghindari kemacetan.

“Di sekitar pertambangan juga harus ada semacam kantung parkir agar tidak terjadi kemacetan,” papar Dimyati.

Pemprov Banten bersama pemerintah kabupaten/kota sedang mengatur waktu dan lintasan angkutan agar tidak mengganggu sekolah, jam kerja, dan kawasan industri.

“Nanti kita atur jangan sampai itu mengganggu anak-anak sekolah dan jam kerja. Apalagi ini daerah yang dekat dengan kawasan industri, maka harus disesuaikan waktunya,” jelasnya

Dimyati juga menyatakan akan mengundang pengelola tambang untuk memastikan reklamasi dilakukan dan pembangunan trap aman setelah penggalian.Turut hadir dalam peninjauan tersebut Plt Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Babar Suharso, Plt Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ari James Faraddy,

“Kita ingin memastikan nanti setelah dilakukan penggalian pasir atau batu dan lain sebagainya, itu harus dilakukan reklamasi. Harus ditutup ulang dan dibangun trap-trap yang aman. Maka kita akan undang pengelola tambang-tambang ini,” pungkasnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (DPMPTSP) Provinsi Banten Virgojanti, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten Wawan Gunawan; Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten Tri Nurtopo, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinana Kecamatan (Forkopimcam)  Jawilan dan jajaran terkait lainnya.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 24 Oktober 2025  — Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menegaskan bahwa santri memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan hingga kini tetap berkontribusi dalam menjaga tanah air serta mengisi pembangunan bangsa.

Pernyataan itu disampaikan Dimyati saat menghadiri Istigasah dan Zikir Akbar dalam rangka Hari Santri Nasional 2025, sekaligus memperingati 40 hari wafatnya Ibunda Hj Syuaebah binti KH Moch Syukra, yang digelar di Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Pondok Pesantren Terpadu Al-Wahdah, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Kamis (23/10/2025).

“Kalau kita ingat santri, itu ada resolusi jihad oleh KH Hasyim Asy’ari saat itu, artinya yang memerdekakan Indonesia ini saham terbesarnya adalah para santri. Santri itu ikut memerdekakan Indonesia, dan saat ini ikut menjaga tanah air serta ikut dalam mengisi pembangunan,” ungkap Dimyati.

Wagub Banten berharap peringatan Hari Santri menjadi momentum untuk refleksi diri sekaligus penguatan identitas dan jati diri santri. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat ukhuwah islamiyah di kalangan umat Muslim.

“Santri itu orangnya sabar, saleh, berakhlakul karimah, beriman, bertakwa serta taat dan patuh. Saya mengajak semua santri untuk bersama-sama mendoakan agar Banten aman, damai, dan tenteram,” katanya.

Wagub menambahkan bahwa banyak sikap para santri bisa dijadikan contoh, salah satunya adalah rasa hormat dan ketaatan mereka kepada guru, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan di pesantren.

“Pada Hari Santri Nasional ini juga sebagai refleksi kita untuk dapat meneladani orang tua dan guru kita,” pungkasnya.

Hadir pula pada kesempatan itu Pimpinan Pondok Pesantren Terpadu Al-Wahdah Dr KH Bazari Syam, Asisten Daerah Provinsi Banten Komarudin, beserta sejumlah ulama dan tamu undangan lainnya.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 24 Oktober 2025  — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa pondok pesantren memiliki peranan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan masyarakat, baik secara material maupun spiritual.

Pernyataan itu disampaikan Andra Soni saat menghadiri silaturahmi antara umara dan ulama dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2025 dengan tema “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia” di Pondok Pesantren Qothrotul Falah, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Rabu (22/10/2025).

“Pondok pesantren merupakan agen pembangunan yang tidak kenal henti berkiprah dalam pembangunan masyarakat,” ungkap Andra Soni.

Gubernur Banten menambahkan, peringatan Hari Santri Nasional menjadi momentum penting untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat, meneladani akhlak mulia, membangun pribadi santun dan toleran, serta menumbuhkan kesalehan sosial sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad SAW.

“Mari kita berikan sumbangan terbaik kepada daerah, bangsa, dan negara kita, baik untuk saat ini maupun untuk generasi berikutnya,” katanya.

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa Pemprov Banten akan terus mendukung pondok pesantren dengan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan inspiratif bagi santri agar tumbuh menjadi generasi berakhlak mulia dan berdaya saing. Ia menyoroti peran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, yang ditetapkan saat ia menjabat Ketua DPRD.

“Alhamdulillah, Provinsi Banten di masa saya menjadi Ketua DPRD telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren,” imbuhnya.

Andra juga menyampaikan ucapan selamat Hari Santri Nasional kepada seluruh santri, khususnya di Banten, dengan harapan mereka dapat menjadi santri berdaya, mendukung pembangunan daerah, dan memiliki masa depan cerah.

“Saya ucapkan selamat Hari Santri Nasional, semoga santri-santri Provinsi Banten menjadi santri yang berdaya, santri yang terus bisa mendukung pembangunan di Provinsi Banten, dan kemudian santri yang punya masa depan yang cerah,” jelasnya.

KH Achmad Syatibi Hambali, Pengasuh Pondok Pesantren Qothrotul Falah sekaligus Rois Syuriah PWNU Banten, mengapresiasi kehadiran Gubernur Banten dalam silaturahmi umara dan ulama, berharap pertemuan tersebut menjadi berkah.

“Semoga silaturahmi kita ini dapat menjadi wasilah keberkahan bagi kita semua,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pesantren yang awalnya murni salafi kini telah menambahkan program pendidikan formal dan membuka tahfiz Al-Quran untuk putra dan putri, dengan wisuda tahunan bagi para penghafal Quran.

“Kami juga membuka tahfiz Quran baik putra maupun putri, alhamdulillah setahun sekali kami mewisuda anak-anak yang tahfiz Al-Quran,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Ketua PWNU Banten KH Hafiz Gunawan, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah, sejumlah ulama dari berbagai daerah, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra Setda Provinsi Banten Komarudin, Kepala Biro Pemotda Provinsi Banten Gunawan Rusminto, perwakilan instansi vertikal, para santri, serta tamu undangan lainnya.

Selain itu, Gubernur juga menyerahkan beberapa bantuan dari Baznas Provinsi Banten, antara lain bantuan untuk pondok pesantren sebesar Rp10 juta, bantuan kesehatan Rp2,5 juta, 100 paket sembako, serta bantuan masing-masing Rp500 ribu untuk 30 guru ngaji.(WartainBanten)