Aliansi Alam Bersatu Jaya Laporkan Akun FB “Yak Widhi Peduli UMKM” Ke Polisi Atas Dugaan Ujaran Kebencian dan pencemaran nama baik

LAMONGAN//Warta.in –Pengurus Aliansi Alam bersatu jaya Indonesia yang di wakili 5 Orang pengurus secara resmi melaporkan Akun Facebook ” Yak Widhi Peduli UMKM” ke Polres Lamongan di duga atas menyebarkan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, pada Hari Kamis (09/10/2025)

Di era digital saat ini, penyalahgunaan media sosial kerap menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait komentar bernada penghinaan atau ujaran kebencian. Hal ini pula yang mendasari Pengurus Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia Lamongan melaporkan akun Facebook bernama “Yak Widhi Peduli UMKM” ke Polres Lamongan

Laporan pengaduan yang bernomor: LPM SATRESKRIM/439/X/2025/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim yang di tanda tangani oleh Sukadi, S.H, Ketua LSM HJM di dampingi oleh Rohmat, S.P dari Pengurus LPKN dan beberapa pengurus Aliansi Alam bersatu jaya

Laporan pengaduan dilayangkan setelah akun tersebut diduga menuliskan komentar bernada menghina dan menuduh tanpa dasar terhadap Aliansi Alam Bersatu Jaya Yang di dalamnya menayangkan nama dan foto – foto secara perseorangan tanpa konfirmasi terlebih dulu yang di unggah di beberapa platform media sosial, termasuk Facebook, IG dan TikTok. Komentar yang dianggap mengandung unsur fitnah itu dinilai mencoreng nama baik perseorangan dan lembaga kontrol sosial yang selama ini aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan

“Kami tidak ingin media sosial digunakan sebagai alat untuk menghina atau menebar kebencian. Kami membawa persoalan ini ke ranah hukum agar menjadi pembelajaran bersama bahwa kebebasan berpendapat tetap harus disertai tanggung jawab,” tegas H. Suliono, S.H., Wakil Presiden Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia

Aliansi Alam Bersatu Jaya menilai tudingan dari akun tersebut telah melewati batas kewajaran. Dalam unggahan dan komentar yang beredar, akun Yak Widhi Peduli UMKM disebut-sebut menyebut Aliansi sebagai kelompok “bodrek” dan menuding tidak memahami persoalan yang diulas.

Sekjen Aliansi Alam Bersatu Jaya Selaligus Ketua LSM HJL Sukadi, S.H, “Kami datang langsung ke Polres Lamongan untuk melaporkan kasus ini secara resmi. Kami berharap pihak berwenang bisa memproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar Sukadi, S.H., Sekretaris Jenderal Aliansi Alam Bersatu Jaya, yang mewakili dalam Laporan Pengaduan ke Polres Lamongan

Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia merupakan gabungan dari berbagai unsur ormas, LSM, dan pimpinan media yang punya Legalitas jelas yang selama ini berperan aktif mendukung program-program pemerintah di Kabupaten Lamongan. Pihak aliansi menegaskan bahwa langkah hukum ini bukan bentuk permusuhan, melainkan upaya menjaga martabat organisasi dan mendorong literasi digital yang sehat di masyarakat.

“Kami tetap terbuka untuk klarifikasi atau mediasi, tetapi penghinaan publik tanpa dasar harus ditindak agar tidak menjadi contoh buruk di ruang digital. Lebih dari itu semua, kami sangat menjaga agar peristiwa seperti ini tidak terjadi dikemudian hari,” kata pria yang juga Ketua Umum LSM HJM itu.

Dengan laporan resmi ini, Alam Bersatu Jaya berharap penegak hukum dapat segera menindaklanjuti dugaan ujaran kebencian tersebut dan menegakkan keadilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bendahara Umum Aliansi Alam Bersatu Jaya juga Ketua JARKOWAL Rohmat, S.P, yang sering di sapa (Roy) yang ikut mendampingi dalam pelaporan, Bahwa Cuitan Akun Facebook, “Yak Widhi Peduli UMKM dan IG Widh_militan itu sangat keterlaluan menganggab kami “LSM Bodrek” perlu di ketahui bahwa kami bergabung di Aliansi Alam Bersatu Jaya ini berbekal legalitas yang resmi, misi kami merubah Lamongan untuk Indonesia yang Lebih baik, ujarnya

Silahkan menilai Aliansi Alam bersatu jaya sesuai versi masing – masing tapi jangan menyangkut person, Ingat segala perbuatan akan di pertanggungjawabkan di hadapan Hukum, pungkasnya (roy)

warta.in Bekasi ◊ Jumat,10 Oktober 2025

Jakarta — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat kembali mempererat tali silaturahmi melalui pertemuan yang digelar di kantor GAPKI, Jakarta, Jumat (10/10).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, Sekretaris Jenderal M. Hadi Sugeng, serta Pembina GAPKI Joko Supriyono. Dari PWI Pusat, hadir Ketua Umum Akhmad Munir, Sekretaris Jenderal Zulmansyah Sekedang, Ketua Bidang Kerja Sama Ariawan, dan sejumlah pengurus lainnya.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menegaskan bahwa GAPKI selalu terbuka untuk memperkuat kemitraan dengan dunia pers. Menurutnya, PWI merupakan mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada publik, khususnya mengenai sektor kelapa sawit yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.

“PWI adalah mitra strategis kami. Melalui kerja sama ini, kami berharap hubungan GAPKI dan PWI tetap harmonis dan terus memberikan kontribusi bagi kemajuan industri sawit nasional serta kemerdekaan pers,” ujar Eddy Martono.

Eddy melanjutkan kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus menegaskan komitmen berkelanjutan kedua pihak dalam membangun sinergi antara dunia industri dan pers nasional.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyampaikan apresiasi atas dukungan GAPKI dalam mendukung peningkatan kompetensi wartawan di berbagai daerah selama ini.

Ketum PWI Pusat menilai, berbagai pelatihan bersama antara GAPKI dan PWI telah memberi dampak positif terhadap peningkatan profesionalisme jurnalis muda.

“Diklat-diklat dan workshop antara GAPKI dan PWI di beberapa provinsi telah berjalan dengan baik. Ke depan, kami akan terus melanjutkan berbagai program kerja sama yang sudah disepakati untuk memperluas manfaatnya bagi insan pers anggota PWI,” tutur Akhmad Munir didampingi Sekjen PWI Zulmansyah Sekedang.

Sebelumnya, pada Peringatan Hari Pers Nasional 2024 di Ecovention Ancol, GAPKI dan PWI menandatangani Nota Kesepahaman untuk menjalin kerjasama dalam pelatihan jurnalistik. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi wartawan, termasuk dalam memahami industri kelapa sawit Indonesia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo dan jajaran menteri, serta akan diikuti dengan Workshop Jurnalistik di lima kota di Indonesia, yaitu Jambi, Kendari, Tarakan, Sorong, dan Aceh. Ini merupakan langkah konkret dalam meningkatkan pemahaman publik tentang industri kelapa sawit serta meningkatkan kompetensi jurnalis muda di Indonesia.

(Alpin A.S)

Warta in  – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) jajakan Soe mendesak Polres Timor Tengah Selatan (TTS) untuk menindak tegas pelaku dugaan pengeroyokan yang terjadi di Pasar Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, pada Kamis (9/10/2025) pagi.

Desakan itu disampaikan Koordinator PMKRI Jajakan Kota Soe, Yulius Tamonob pada Jumat, (10/10/2025).

“Kami sudah menerima laporan resmi soal kasus tindak pidana pengeroyokan yang menimpa dua warga, dan kami minta agar Kapolres TTS menindaklanjuti kasus ini dengan serius,” tegas Yulius

Menurut laporan yang diterima PMKRI, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.00 Wita di Pasar Pemerintah Desa Oinlasi. Saat itu, dua korban, Patres Yorpi Selan dan Yakomina Nabut, tengah melintas menggunakan mobil Toyota Sigra bernomor polisi DH 1361 HZ.

Tiba-tiba sekelompok orang yang mengendarai sepeda motor menghadang kendaraan korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap Patres menggunakan tangan secara berulang kali.

Melihat kejadian itu, Yakomina yang duduk di sebelah kiri berusaha melerai, namun justru ikut menjadi korban pemukulan. Akibatnya, Yakomina mengalami memar dan bengkak pada mata kanan serta luka di tangan kiri dan kanan.

Sedangkan Patres mengalami luka lecet di telinga kiri, pelipis kanan, bahu kanan, dan memar di bagian dahi serta leher.

Saat kejadian, Kanit Reskrim Polsek Amanatun Selatan yang kebetulan melintas langsung mengamankan situasi dan mengarahkan korban untuk membuat laporan polisi di Polsek Amanatun Selatan.

Namun, tak lama kemudian sekitar pukul 11.50 Wita, sekelompok warga yang diduga keluarga korban datang menggunakan mobil dump truck dan APV dengan jumlah sekitar 30 orang.

Mereka mendatangi rumah para terlapor yang berjarak sekitar 50 meter dari Mapolsek dan sempat melakukan aksi balas dendam dengan teriakan serta lemparan benda.

Beruntung aparat Polsek Amanatun Selatan cepat meredam situasi dan mengarahkan keluarga korban ke kantor polisi. Keluarga korban yang merasa kecewa meminta agar kasus tersebut ditangani langsung di tingkat Polres TTS.

Kasat Reskrim Polres TTS yang saat itu sedang menuju Kecamatan Boking kemudian turun langsung melakukan koordinasi di lokasi dan mengarahkan agar para korban dibawa ke Puskesmas Oinlasi untuk visum sebelum membuat laporan resmi di Polres TTS.

Sekitar pukul 14.20 Wita, korban dan para terlapor dibawa ke Polres TTS untuk proses hukum lebih lanjut dengan pengawalan ketat dari aparat Polsek Amanatun Selatan. Situasi pun berhasil dikendalikan.

Koordinator PMKRI Soe, Yulius Tamonob, menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak boleh dibiarkan karena bertentangan dengan hukum.

“Kalau ada masalah pribadi, seharusnya diselesaikan secara baik-baik, bukan dengan kekerasan atau pengeroyokan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa sesuai Pasal 262 KUHP Baru Tahun 2023, setiap orang yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal kategori V.

“Polres TTS harus tangani kasus ini dengan adil dan transparan supaya tidak ada lagi tindakan main hakim sendiri di tengah masyarakat,” tutup Yulius.***

Warta.in_Jumat 10 Oktober 2025 .Yulius Tamonob,”Kordinator PMKRI Jajakan Kota soe, telah menerima laporan kasus tindak pidana yang terjadi, Pada hari Kamis 09 Oktober 2025 sekitar pukul 10.00 bertempat di pasar pemerintah Desa Oinlasi Kec. Amanatun Selatan Kab. TTS diduga telah terjadi Tindak pidana pengeroyokan yang mana kedua korban saat melintas di TKP menggunaan mobil Toyota Sigra No pol DH 1361 HZ, tiba-tiba datang terlapor Cs menggunakan sepeda motor menghadang mobil korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban Patres Yorpi Selan menggunakan tangan secara berulang kali sedangkan korban Yakomina Nabut yang duduk di sebelah kiri ingin melerai namun korban juga terkena pukulan oleh para terlapor.
Akibat dari kejadian tersebut korban Yakomina Nabut mengalami memar dan bengkak pada mata bagian kanan, memar dan bengkak pada tangan kiri dan kanan. Sedangkan korban Patres Yorpi Selan mengalami luka lecet pada telinga kiri, luka lecet pada pelipis mata kanan, luka gores pada bahu kanan, sakit pada rusuk kanan, bengkak pada dahi kanan dan bekas memar pada leher bagian kiri.

Di karenakan sudah terjadi keributan dan saat itu juga melintas Kanit Reskrim Polsek Amanatun Selatan sehingga langsung mengarahkan korban untuk membuat laporan Polisi di Polsek Amanatun Selatan guna proses selanjutnya.

Pada pukul 11.50 Wita tiba di depan Mapolsek Amanatun Selatan bersama sekelompok masyarakat menggunakan mobil dump truk dan mobil suzuki APV yang berjumlah kurang lebih 30 orang yang diduga keluarga dari korban dan melakukan aksi balas dendam terhadap terlapor dimana rumah terlapor berdekatan dengan Polsek Amanatun Selatan jarak kurang lebih 50 meter dengan cara teriak, melempar sambil mengacungkan kayu dan mengajak berkelahi namun kejadian tersebut dapat di redam oleh personil Polsek Amanatun Selatan dan mengarahkan korban dan keluarga ke Mako untuk membuat Laporan.

Keluarga korban yang merasa sangat kecewa dan sakit hati meminta agar proses penanganan kasus tersebut dilakukan di tingkat Polres sehingga menolak untuk dibuatkan Laporan Polisi. Berhubung saat itu juga tiba Kasat Reskrim Polres TTS yang hendak menuju Kec. Boking dan dilakukan koordinasi serta mengarahkan agar para korban menuju ke Polres TTS untuk membuat Laporan Polisi namun sebelumnya para korban dilakukan Visum Et Repertum di Puskesmas Oinlasi guna penanganan awal.

Pada pukul 12.50 Wita para korban di bawah ke Puskesmas untuk dilakukan visum oleh dokter. setelah dilakukan visum, sekitar pukul 14.20 Wita korban langsung menuju Polres TTS guna membuat laporan dan para Terlapor juga dibawah ke Polres TTS untuk diamankan yang di kawal oleh Polsek Amanatun Selatan. Setuasi aman terkendali.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh media pada Kamis 09/Oktober 2025.Maka kordinator PMKRI Jajakan Cabang ,Yulius Tamonob meminta Kapolres Timor Tengah selatan ,Menaggani kasus ini dengan sebaik mungkin .berdasarkan ketentuan undang-undang pasal 262 Tahun 2023 tentang (KUHP Baru) mengatur tentang kekerasan secara bersama-sama atau pengeroyokan, yaitu: “Setiap Orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.
Jikalau ada dendam pribadi atau apapun itu,seharusnya diselesaikan dengan baik buka main pengancaman dan pengeroyokan pada saat yang tidak tepat.

warta.in Bekasi ◊ Jumat,10 Oktober 2025

Oleh: *Ade Muksin,* Ketua PWI Bekasi Raya

Karena kami bukan media propaganda, dan bukan wartawan penjilat, maka inilah kami: menyuarakan yang benar, mengingatkan yang lalai, dan menjaga marwah profesi agar tetap berpihak pada kepentingan publik.

Forum Dialog Publik tentang Transparansi Pengelolaan CSR di Kota Bekasi yang kami selenggarakan bukan untuk mencari sensasi.

Ini adalah bagian dari tanggung jawab moral dan profesional wartawan dalam memastikan bahwa setiap rupiah dana sosial perusahaan benar-benar kembali kepada masyarakat, bukan sekadar menjadi jargon atau seremoni.

Kami menghormati semua pejabat publik, termasuk Wali Kota Bekasi, yang memiliki kesibukan dan tanggung jawab besar. Namun kami juga percaya bahwa kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, melainkan tentang kesediaan hadir di ruang-ruang dialog publik, di mana rakyat menunggu penjelasan langsung, bukan perwakilan administratif.

Transparansi tidak boleh berhenti di meja rapat atau laporan tahunan. Ia harus hidup dalam praktik komunikasi publik yang terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks ini, kehadiran simbolik seorang pemimpin adalah bagian dari komitmen moral terhadap akuntabilitas.

Sebagai insan pers, kami tidak sedang mencari panggung, tapi menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan suara rakyat.

Kami tidak bisa diam ketika ada jarak komunikasi antara pemerintah dan publik, terutama menyangkut pengelolaan dana CSR yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.

Kami percaya: kritik yang lahir dari hati nurani adalah bentuk cinta paling tulus kepada negeri dan daerah ini. Dan kami akan terus menjaga ruang publik ini, agar tetap kritis, terbuka, dan bermartabat.

Karena kami bukan media propaganda. Karena kami bukan wartawan penjilat.

Karena kami wartawan yang berpihak pada kebenaran dan kepentingan publik.

(Alpin A.S)

SPPG Blanakan Jayamukti Paling Kompak di Pelatihan Keamanan Pangan

Warta In Jabar, Blanakan Subang — Dalam kegiatan pelatihan keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, SPPG Blanakan Jayamukti tampil sebagai kelompok paling kompak dan disiplin. 10 Oktober 2025.

Acara yang dijadwalkan pukul 13.00 siang itu baru dihadiri oleh SPPG Blanakan Jayamukti, menunjukkan semangat tinggi dan keseriusan mereka dalam meningkatkan mutu pelayanan gizi.

Pemilik dapur Blanakan Jayamukti, Romie beserta Istri Dheyani, menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk terus mendukung program pemerintah di bidang gizi masyarakat.

“Kami selalu siap untuk pemenuhan pelayanan gizi dan siap mengikuti setiap pelatihan dari Dinas Kesehatan Subang demi gizi anak-anak di wilayah Subang,” ujar Romie.

“Insyaallah kami akan amanah mengemban tugas dari pemerintah, baik dari menu yang kami sajikan maupun kualitasnya,” tambahnya dengan penuh keyakinan.

Kekompakan dan tanggung jawab yang ditunjukkan SPPG Blanakan Jayamukti menjadi contoh nyata kolaborasi positif antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan gizi yang aman, sehat, dan berkualitas di Kabupaten Subang.

warta.in Bekasi ◊ Jumat,10 Oktober 2025

KOTA BEKASI – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya menggelar Dialog Publik dan Diskusi Media bertema “Transparansi Pengelolaan CSR di Kota Bekasi: Sinergi Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat”, Kamis (9/10/2025), di Aula PWI Bekasi Raya.

Namun, kegiatan tersebut berlangsung tanpa kehadiran langsung Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto Tjahyono, yang sebelumnya dijadwalkan menjadi salah satu narasumber utama.

Menurut panitia, Wali Kota mendadak berhalangan hadir karena panggilan dari Gubernur Jawa Barat yang tidak dapat diwakilkan. Sebagai pengganti, Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi, Dr. Dicky Irawan, S.T., M.T., hadir mewakili Wali Kota.

Sementara Saut Hutajulu, Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, mewakili Sekda Drs. Junaedi. Hadir pula Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, S.Pd., M.M., yang menyampaikan pandangan penting terkait perlunya regulasi dan pengawasan bersama atas pengelolaan CSR di tingkat daerah.

*Ketua PWI: Etika Komunikasi Publik Perlu Ditegakkan*

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menyayangkan ketidakhadiran langsung Wali Kota, terutama dalam forum yang membahas isu strategis terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana CSR.

“Kami memahami agenda Gubernur, tetapi secara etika komunikasi publik, semestinya Wali Kota bisa meluangkan waktu untuk menyapa atau menyampaikan pandangan langsung, bahkan secara daring. Publik menunggu penjelasan dari pemimpin daerah, bukan sekadar perwakilan birokrat,” ujar Ade, Jumat (10/9/2025).

Ade menegaskan bahwa forum yang diinisiasi PWI bukan ruang kritik, tetapi sarana dialog konstruktif untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

“Ini soal kepercayaan publik terhadap tata kelola CSR. Transparansi dan partisipasi publik adalah kunci. Wali Kota seharusnya melihat ini sebagai momentum membangun komitmen bersama,” tambahnya.

*PWI Dorong Keterbukaan dan Tata Kelola CSR yang Akuntabel*

Sebagai organisasi profesi wartawan, PWI Bekasi Raya berkomitmen menjaga independensi, fungsi kontrol sosial, dan ruang dialog publik yang sehat.

PWI akan menyusun catatan resmi dan rekomendasi kebijakan hasil dialog publik untuk disampaikan kepada Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi.

“Kami akan terus mendorong agar mekanisme pelaporan dan pemanfaatan dana CSR bisa diakses publik. Ini bukan sekadar urusan teknis, tapi soal integritas pemerintahan,” tegas Ade Muksin.

Dialog publik ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar dana CSR benar-benar dikelola secara transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi pembangunan sosial di Kota Bekasi.

PWI Bekasi Raya berkomitmen menjaga ruang komunikasi publik yang terbuka, kritis, dan konstruktif bagi kemajuan tata kelola pemerintahan daerah.

(Alpin A.S)