Wartain Banten | Pemerintahan | 10 Oktober 2025 — Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) PKK Mengajar 2025 di Aula Kantor PKK, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, pada Kamis (9/10/2025).

Dalam sambutannya, Tinawati menyampaikan bahwa kegiatan PKK Mengajar merupakan momentum penting untuk memperkuat kapasitas kader, memperluas pengetahuan, serta mempererat semangat pengabdian di tengah masyarakat.

“Setiap ilmu yang kita bagikan, sekecil apa pun, bisa menjadi cahaya bagi orang lain,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai dasar yang selama ini menjadi fondasi gerakan PKK. Menurutnya, meskipun tantangan zaman terus berkembang, prinsip mendidik dengan hati, melayani dengan tulus, dan menjadi teladan harus tetap dipegang teguh.

“Semua itu harus kita aplikasikan baik dalam organisasi, lingkungan, maupun dalam keluarga,” tuturnya.

Selain itu, Tinawati berpendapat bahwa para ibu PKK di Provinsi Banten adalah figur luar biasa yang memiliki kemampuan untuk membawa perubahan, baik di tingkat rumah tangga maupun provinsi.

“Jadikan setiap pertemuan sebagai ruang tumbuh, tempat kita saling menguatkan dan belajar,” paparnya.

Husnul Amri dan Bayu Nugraha, keduanya Widyaiswara BPSDM Provinsi Banten, adalah narasumber yang dihadirkan PKK selama kegiatan tersebut.  Selain itu, Kustantina, Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Kerja Sama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten, hadir.

Widyaiswara Husnul Amri menyatakan bahwa kemampuan public speaking sangat penting bagi mereka yang sering berbicara di depan umum, termasuk pengajar.  Oleh karena itu, penguasaan materi sebelum mengajar sangat penting agar pelajaran dapat dipahami dengan baik.

“Di sinilah pentingnya public speaking itu. Jangan sampai kita terlihat gugup karena tidak menguasai materi,” katanya.

Program PKK Mengajar 2025 diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan peran aktif kader PKK di seluruh wilayah Provinsi Banten, khususnya dalam mendukung pembangunan keluarga sejahtera dan berdaya saing.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 10 Oktober 2025  —Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menegaskan bahwa praktik “titipan anggaran” tidak boleh lagi terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Penegasan ini disampaikan Dimyati saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (9/10).

“Seringkali saya menegaskan untuk memiliki mental spiritual integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan,” kata Dimyati.

Ia menyampaikan bahwa integritas aparatur pemerintah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, membangun pemerintahan yang bebas dari korupsi harus dimulai dari perencanaan yang bersih dan profesional.

“Dalam perencanaan jangan ada titipan-titipan,” tegasnya.

Tahap berikutnya adalah proses penganggaran dan itu harus memiliki output, outcome, dan benefit yang menguntungkan masyarakat. Di sini, dia juga percaya bahwa menanamkan prinsip integritas sangat penting.

“Penganggaran harus memiliki output, outcome dan benefit yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Dimyati menegaskan.

Selain itu, Dimyati menilai pengadaan barang dan jasa (PBJ), yang merupakan tahap paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pertemuan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan agar tidak ada praktik pesan-memesan dalam pengadaan barang dan jasa. KPK juga merekomendasikan agar tidak ada rotasi mutasi dalam penjualan jabatan dan ptoses perijinan dan pelayanan publik.

Ada kemungkinan KPK akan tiba di Banten jika masih ada pesanan dalam proses PBJ.  Oleh karena itu, Dimyati berharap ada sikap berani untuk menentang korupsi, suap, gratifikasi, dan praktik lainnya di Provinsi Banten.

Kemudian, Wagub mengatakan baik itu proyek pembangunan atau kegiatan pengadaan, itu sangat penting.  Kualitas kegiatan harus memenuhi spesifikasi yang sudah ditetapkan.  Setelah itu, menurut Dimyati baru proses pengawasan yang melibatkan KPK dan APIP.

“Harus ada pengawasan ketat dari APIP,” katanya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Rakornas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai agenda strategis untuk meningkatkan sistem pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, kegiatan ini diharapkan menggabungkan dan bekerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.(WartainBanten)

Warta.in Jabar ◊ Jum’at 10 Oktober 2025

KOTABEKASI – Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe melaunching Sekolah Lansia Berkelanjutan Damai Sejahtera. Kegiatan berlangsung di Mega Bekasi Hyper Mall, Bekasi Selatan, Kota Bekasi

Sekolah lansia ini diharapkan mampu menjadikan kalangan lanjut usia menjadi lebih mandiri, sejahtera dan bahagia.

Dalam sambutannya, Wawali Abdul Harris Bobihoe mengatakan sekolah lansia ini memang bertujuan agar lansia mendapatkan ilmu dan pengarahan yang tepat. Sehingga mereka bisa lebih mandiri. Terutama lansia yang berada di garis kemiskinan dengan dukungan dan perhatian keluarga yang sangat minim.

Tentu saja, kondisi memprihatinkan ini harus segera mendapatkan penanganan tepat , salah satunya dengan pendirian sekolah lansia.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menaruh perhatian serius terhadap kesejahteraan lanjut usia (lansia) di tengah tantangan pesatnya pembangunan perkotaan.

Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menyatakan, kesejahteraan lansia menjadi indikator penting kemajuan sosial sebuah kota, bersama tiga kelompok rentan lainnya: anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas.

“Kalau keempat kelompok ini terlindungi, insyaallah semua warga akan merasakan kesejahteraan yang adil dan merata serta bahagia hidupnya. Dan itu merupakan wujud dari kota nyaman dan sejahtera,”jelas Wawali Abdul Harris Bobihoe

Pria yang kerap disapa Bang Harris itu, menilai langkah-langkah ini harus diperkuat dengan fasilitas publik yang lebih ramah lansia, termasuk penerangan, trotoar, dan akses kesehatan.

Dengan segala inisiatif dan inovasi yang dilakukan, Kota Bekasi terus berupaya mewujudkan lingkungan yang inklusif dan adil bagi para lansia agar mereka tidak hanya dihormati, tapi juga diberdayakan dan bahagia di masa senja.

Ia juga mengatakan, masa lansia bukan hanya sekedar periode menua, tetapi juga merupakan fase perkembangan yang penting dalam konteks sosial dan psikologis. Dengan mendapatkan dukungan dari keluarga, komunitas, dan kebijakan yang tepat, lansia dapat menjalani kehidupan yang bermakna. (Jefry Smk)

Wartain Banten | Pemerintahan | 09 Oktober 2025  — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan bentuk hukum PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah (Perseroda). Rapat tersebut digelar di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, pada Kamis (9/10/2025).

Dalam rapat tersebut, Sekda Deden menyampaikan bahwa perubahan bentuk hukum PT Jamkrida Banten menjadi Perseroda merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi hukum, tata kelola perusahaan, serta meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan ekonomi daerah.

“Perubahan ini berkaitan dengan rencana Pemerintah Provinsi Banten untuk menambah permodalan bagi PT Jamkrida Banten dalam rangka pengembangan, penguatan, dan perbaikan perusahaan. Sesuai ketentuan, penyertaan modal hanya dapat diberikan kepada BUMD berbentuk Perseroda  sesuai Peraturan Pemerintah Pasal 4  angka 3 butir b, bahwa BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah” kata Sekda Deden Apriandhi.

Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyertaan modal oleh pemerintah daerah hanya dapat dilakukan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Perseroda.

“Perubahan bentuk hukum ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola, meningkatkan kinerja perusahaan, serta mendukung pelayanan dan pengembangan usaha penjaminan kredit daerah demi kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banten,” lanjutnya.

Menurut Deden, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kehadiran PT Jamkrida Banten adalah bukti komitmen pemerintah untuk mendukung UMKM.

“Jamkrida Banten menjadi instrumen penting dalam memperluas akses pembiayaan dan mendukung tumbuhnya pelaku usaha baru di daerah,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Banten berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh semua pihak, khususnya pimpinan dan anggota DPRD, selama proses pembahasan Raperda tersebut.

“Kami yakin dengan dukungan ini, PT Jamkrida Banten akan semakin siap berkontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Dalam rapat paripurna, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Bahrum, juga dibahas perubahan bentuk hukum PT Jamkrida Banten, serta sejumlah masalah teknis lainnya.  Ini mencakup nama, lokasi, dan tujuan bisnis, kegiatan, jangka waktu pendirian, dan modal dasar perusahaan.

Perubahan PT Jamkrida Banten menjadi Perseroda adalah bagian dari upaya Pemprov Banten untuk mewujudkan tata kelola ekonomi yang sehat, profesional, dan berkelanjutan di daerah ini. Diharapkan dengan perubahan ini, PT Jamkrida Banten akan memiliki fondasi hukum yang lebih kuat dan kapasitas yang lebih besar untuk mendukung pemberdayaan UMKM.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 09 Oktober 2025  — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menangani persoalan sampah. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara Festival Generasi Bersih 2025: Ayo Tangerang Langit Biru, yang digelar di Desa Sindang Jaya, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Kamis (9/10).

Dalam sambutannya, Gubernur Andra Soni mengajak seluruh lapisan masyarakat mulai dari pemerintah, pelaku usaha, komunitas, hingga warga untuk bersama-sama membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi timbulan sampah.

“Kolaborasi ini sangat penting. Kegiatan ini menyadarkan kita kalau masalah sampah itu tidak ada kesadaran kolektif, maka kita akan menghadapi bencana,” ungkap Andra Soni.,” ujar Andra Soni di hadapan peserta festival.

Ia menekankan bahwa penanganan sampah tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Edukasi tentang lingkungan harus dimulai dari rumah dan sekolah, sehingga anak-anak sejak dini sudah memahami pentingnya membuang sampah pada tempatnya, tidak membakar sampah, dan menjaga kelestarian alam.

Festival ini juga diisi dengan berbagai kegiatan edukatif dan kreatif seperti lomba daur ulang, penampilan seni anak-anak, serta pameran inovasi pengelolaan sampah yang melibatkan pelajar, guru, dan komunitas peduli lingkungan.

“Gerakan ini dilakukan untuk mengedukasi anak-anak sekolah. Kemudian kita yang diundang juga  teredukasi serta merasa bahwa permasalahan sampah kita memang harus ditangani secara bersama-sama,” katanya.

Gubernur Andra Soni juga mengatakan bahwa dia hadir dalam kegiatan tersebut untuk mendukung kelompok yang berusaha memberi tahu masyarakat tentang bahaya membakar sampah.

“Kegiatan ini sangat positif dan harus menjadi gerakan kolektif yang berkesinambungan. Jangan berhenti sampai di sini saja,” tegasnya.

Dia juga mengapresiasi penyelenggaraan acara yang melibatkan pihak swasta, masyarakat, pemerintah, dan siswa untuk memberikan pendidikan publik tentang pengelolaan sampah.

“Saya apresiasi kegiatan ini dan mudah-mudahan nanti kita bisa tindak lanjuti, bukan hanya sebatas hari ini saja,” jelasnya.

Bupati Tangerang, Mochamad Maesyal Rasyid, menyatakan bahwa dalam upaya untuk mengurangi timbunan sampah di Kabupaten Tangerang, pihaknya terus berupaya menambah lokasi pengelolaan sampah atau TPS3R di berbagai kecamatan.

“Sudah ada beberapa kecamatan yang mengelola sampah untuk mengurangi jumlah tonase dan meminimalisir tumpukan sampah yang ada di Kabupaten Tangerang” ujarnya.

Maesyal menegaskan bahwa penanganan sampah adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat, bukan hanya pemerintah.

“Jadi kami mohon kepada masyarakat supaya tidak lagi buang sampah sembarangan atau di pinggir jalan,” tuturnya.

Menurut Bennedict Wermter, Direktur Veritas Edukasi Lingkungan (VEL), praktik pembakaran sampah sangat membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

“Karena lingkungan sehat itu menjadi fondasi kehidupan yang baik, sehingga kami terus memberikan edukasi dan mendorong aksi dalam penurunan sampah di Indonesia,” katanya.

Ia juga menyatakan bahwa tiga pilar utama dalam penanganan sampah adalah pemerintah, masyarakat, dan sektor industri.

“Harapan saya kampanye ini tidak berhenti tapi berkelanjutan untuk jangka panjang. Saya percaya dengan gotong royong sebagai kekuatan bangsa Indonesia dan jika ini dapat berjalan bersama. Maka saya yakin sampah dapat ditangai,” paparnya.

Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya Nur Adi Wardoyo, Kajati Banten Siswanto, Danrem 052/Wijayakrama Brigjen TNI Zulhadrie S. Mara, Forkopimda Kabupaten Tangerang, President Commissioner Alam Sutera Haryanti Tirtohadiguno, Mayjen TNI (Purn) Tri Tamtomo Danoeri, dan tamu undangan lainnya hadir dalam acara tersebut.

Menurut informasi, Ayo Tangerang Langit Biru, Festival Generasi Bersih 2025, diselenggarakan melalui kerja sama antara pemerintah kabupaten Tangerang, perusahaan swasta, dan berbagai mitra lainnya.  Ratusan siswa mengikuti kegiatan ini dengan fun walk dan aktivitas plogging, yaitu berolahraga sambil mengumpulkan sampah.(WartainBanten)