Beranda blog Halaman 90

Jembatan Lama Tak Layak, TNI AD Bangun Penghubung Batu Nagodang Siatas – Sampetua Humbang

0

Warta.in Hasundutan – TNI AD melalui Koramil 09/Onan Ganjang memonitor pembangunan jembatan beton di Desa Batu Nagodang Siatas, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Sabtu (29/8/2026). Jembatan tersebut dibangun untuk menggantikan jembatan lama yang sudah tidak layak digunakan dan menjadi akses penghubung bagi warga menuju Desa Sampetua.

Jembatan baru itu dibangun di atas aliran Sungai Aek Sipoti dengan panjang 12 meter dan lebar 3 meter. Jembatan memiliki bentang di atas sungai selebar sekitar 9 meter, sedangkan jarak dari lantai jembatan hingga permukaan air mencapai sekitar 6 meter. Infrastruktur ini diproyeksikan memberikan manfaat bagi sekitar 500 jiwa.

Dalam monitoring tersebut, pekerjaan yang dilakukan meliputi pemasangan cetakan sayap jembatan dan pengecoran sayap jembatan. Pembangunan melibatkan satu Babinsa Koramil 09/Onan Ganjang bersama enam pekerja dari mitra Kodam. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai 70,05 persen.

Kapendam I/BB Kolonel Inf Sandy, S.I.P., M.Han., mengatakan pembangunan jembatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI AD dalam membantu masyarakat mendapatkan akses penghubung yang lebih aman dan layak. “Pembangunan ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya warga Desa Batu Nagodang Siatas dan Desa Sampetua, serta mendukung kelancaran mobilitas dan aktivitas sehari-hari,” ujarnya.

Pembangunan jembatan beton tersebut merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto melalui TNI AD untuk membantu meningkatkan akses masyarakat di wilayah yang membutuhkan sarana penghubung yang memadai. Dengan progres yang telah mencapai 70,05 persen, pengerjaan terus dilakukan agar jembatan dapat segera digunakan untuk mendukung mobilitas dan aktivitas warga antardesa. (RN)

Sumber: Pendam I/BB

Danantara Housing Expo 2026 Dibuka, Andra Soni Dukung Perumahan Layak dan Terjangkau bagi MBR

0

Wartain Banten | Pemerintahan | 29 Agustus 2026  — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terhadap upaya pemerintah dalam menyediakan akses perumahan yang sehat, layak, dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Hal tersebut disampaikan Andra Soni saat menghadiri pembukaan Danantara Housing Expo 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Kabupaten Tangerang, Kamis (27/8/2026).

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupaya menyediakan perumahan yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkap Andra Soni

Menurutnya, penyediaan hunian yang layak menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, penguatan ekosistem perumahan yang mampu menyediakan hunian berkualitas dengan harga terjangkau perlu terus didorong melalui kolaborasi antara pemerintah, pengembang, perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam kesempatan tersebut, Andra Soni meninjau langsung area Danantara Housing Expo 2026. Ia melihat beragam pilihan hunian yang ditawarkan pengembang dari sektor BUMN maupun swasta, termasuk rumah contoh dan fasilitas pembiayaan yang disiapkan bagi calon pembeli.

Danantara Housing Expo 2026 berlangsung selama empat hari, mulai 27 hingga 30 Agustus 2026. Pameran ini menghadirkan lebih dari 130 developer dengan pilihan hunian untuk berbagai segmen masyarakat, mulai dari MBR, keluarga, hingga segmen premium.

CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan penyelenggaraan expo tersebut merupakan bentuk dukungan Danantara bersama ekosistem BUMN terhadap Program 3 Juta Rumah, yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

“Expo ini merupakan wujud dukungan nyata terhadap Program 3 Juta Rumah,” ujar Rosan.

Ia menjelaskan, Danantara Housing Expo dirancang untuk mempertemukan pasokan hunian, pembiayaan, dan masyarakat dalam satu ekosistem. Dengan konsep tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh beragam pilihan rumah, tetapi juga mendapatkan akses terhadap skema pembiayaan yang lebih kompetitif.

“Kebutuhan rumah menjadi hal yang sangat prioritas,” ujarnya.

Rosan menambahkan, Danantara bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berkomitmen mendorong percepatan pembangunan rumah yang memenuhi standar kelayakan sekaligus dapat dijangkau oleh masyarakat.

Pilihan hunian yang tersedia dalam expo memiliki rentang harga cukup luas, mulai sekitar Rp120 juta hingga Rp2–3 miliar. Para pengembang dibagi ke dalam tiga zona, yakni First Home, Family Home, dan Premium Living, sehingga pengunjung dapat memilih hunian sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial.

Dari ekosistem BUMN, sebanyak 12 developer membawa sekitar 16.559 unit rumah dari 98 proyek yang tersebar di 23 provinsi. Total nilai inventori mencapai sekitar Rp9,79 triliun, yang terdiri atas 6.611 unit untuk MBR dan 9.948 unit non-MBR.

Selain ketersediaan hunian, aspek pembiayaan menjadi perhatian dalam pameran tersebut. Bank-bank Himbara dan lembaga keuangan dalam ekosistem BUMN menawarkan sejumlah skema yang ditujukan untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah.

Sejumlah fasilitas yang ditawarkan antara lain uang muka mulai 1 persen, suku bunga mulai 2,75 persen per tahun dengan skema sesuai ketentuan bank, serta tenor pembiayaan hingga 30 tahun.

Rosan berharap berbagai kemudahan tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah, terutama bagi masyarakat yang selama ini menghadapi kendala dari sisi kemampuan pembiayaan.

“Yang paling penting adalah akses yang lebih mudah bagi masyarakat,” ujarnya.

Tidak hanya menghadirkan pameran properti dan fasilitas pembiayaan, Danantara Housing Expo 2026 juga menawarkan berbagai program serta hadiah bagi pengunjung. Hadiah yang disiapkan antara lain apartemen, rumah, mobil dan motor listrik, kepingan emas, hingga tiket perjalanan.

Penyelenggara menargetkan lebih dari 50 ribu pengunjung selama empat hari pelaksanaan expo. Pemerintah berharap tercipta konektivitas yang semakin kuat antara masyarakat, pengembang, perbankan, BUMN, dan pelaku industri perumahan. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem perumahan nasional sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang sehat, layak, dan terjangkau.(WartainBanten)

Secara Rutin Polsek Ngimbang Laksanakan Pengecekan Barang Inventaris dan Kebersihan Mapolsek Ngimbang

0

Secara Rutin Polsek Ngimbang Laksanakan Pengecekan Barang Inventaris dan Kebersihan Mapolsek Ngimbang

LAMONGAN// Warta. In Dalam rangka kelancaran tugas dan menjaga kebersihan, Anggota Polsek Ngimbang melaksanakan pengecekan Inventaris dan pembersihan Mapolsek Ngimbang, Pada Hari Sabtu (29/08/2026)pukul 07.30 wib

Kegiagan ini di laksanakan oleh personil Polsek Ngimbang
Aiptu Suhadi Aipda Novan, Aipda Afis dan Briptu Andika

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr, K.S.I.K, melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, “Bahwa kegiatan ini dalam rangka untuk mengecek perlengkapan
Mapolsek Ngimbang antara lain ruang penjagaan, ruang pelayanan, kendaraan dinas dan cek senpi Polsek Ngimbang, ”

Sasaran untuk kesiap – siagaan tugas penjagaan, bersih – bersih mako, kendaran dan cek senpi ungkapnya.

Kami berharap dengan kesiap siagaan tugas penjagaan Polsek Ngimbang dapat dapat memperlancar pelayanan kepada Masyaralat dan wilayah Ngimbang tetap Aman dan Kondusif ( roy)

Pesilat Banten Berprestasi di Kancah Dunia, Wagub Dimyati Dorong Pencak Silat Wajib di Sekolah

0

Wartain Banten | Olahraga | 29 Agustus 2026  — Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengapresiasi sederet prestasi yang ditorehkan atlet pencak silat asal Provinsi Banten di tingkat nasional hingga internasional. Melihat besarnya manfaat olahraga bela diri tersebut, Dimyati mendorong agar pencak silat menjadi ekstrakurikuler wajib di seluruh jenjang pendidikan sekolah.

Hal itu disampaikan Wagub Dimyati saat membuka secara resmi ajang Indonesia Pencak Silat Banten Championship 2026 di Gelanggang Remaja, Ciceri, Kota Serang, Jumat (28/8/2026).

“Saya meminta agar pencak silat ini menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah-sekolah untuk seluruh jenjang pendidikan,” katanya.

Menurutnya, pencak silat bukan hanya mengajarkan kemampuan bela diri, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik. Olahraga tersebut dapat menumbuhkan keberanian, kedisiplinan, kekuatan mental, sekaligus menanamkan nilai-nilai keagamaan.

Dimyati menilai pencak silat dapat menjadi modal dasar yang penting bagi para pelajar. Dalam setiap pertandingan, atlet juga dibiasakan untuk mengawali kegiatan dengan doa.

“Karena saat memulai pertandingan, kita selalu diingatkan untuk berdoa,” ujarnya.

Selain mendorong pencak silat masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah, Dimyati menekankan pentingnya penguatan pembinaan atlet oleh induk organisasi cabang olahraga. Pembinaan secara intensif dan berkelanjutan diperlukan untuk mengasah kemampuan para pesilat agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Dorongan tersebut sejalan dengan rekam jejak atlet pencak silat Banten yang telah mengukir sejumlah prestasi membanggakan. Pada akhir 2024, atlet silat ganda putra asal Banten berhasil meraih juara pertama dalam 20th World Pencak Silat Championship dan 5th Junior World Pencak Silat Championship di Abu Dhabi.

Prestasi juga ditorehkan pesilat Banten pada ajang O2SN tahun ini. Kontingen Banten berhasil meraih peringkat ketiga nasional tingkat SD serta juara kedua tingkat SMP untuk kategori putra dan putri.

Capaian tersebut menjadi modal penting bagi pengembangan pencak silat di Banten. Prestasi para atlet diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda sekaligus mendorong semakin banyak pelajar menekuni olahraga tradisional Indonesia tersebut.

Perjalanan pesilat Banten di kancah internasional juga masih berlanjut. Pada September 2026, atlet pencak silat asal Banten dijadwalkan memperkuat Indonesia dalam 5th Southeast Asia Pencak Silat Championship di Vietnam.

Pada bulan yang sama, lima pesilat terbaik Banten juga akan mengikuti Seleksi Nasional (Seleknas) sebagai persiapan menuju 21st World Pencak Silat Championship (WPSC) dan 6th Junior World Pencak Silat Championship (JWPSC) 2026.

Kejuaraan dunia tersebut dijadwalkan berlangsung pada 20–30 November 2026 di Tashkent, Uzbekistan.

Sementara itu, Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Provinsi Banten Ajat Sudrajat mengatakan, pembinaan atlet di Banten dilakukan secara berkelanjutan. Salah satunya melalui pertandingan rutin untuk menguji kemampuan dan ketangkasan para pesilat.

Menurut Ajat, IPSI secara rutin menggelar pertandingan skala kecil sebanyak dua kali dalam sebulan. Rangkaian pembinaan tersebut menjadi bagian dari proses pencarian dan pengembangan bibit atlet potensial.

“Termasuk puncaknya adalah melalui ajang ini,” kata Ajat.

Ajat juga berharap dukungan Pemerintah Provinsi Banten terhadap pembinaan atlet semakin diperkuat, terutama bagi pesilat yang akan berlaga dalam berbagai kompetisi nasional dan internasional.

Ia menilai dukungan pemerintah dan berbagai pihak sangat dibutuhkan karena pembinaan atlet tidak dapat sepenuhnya mengandalkan anggaran mandiri IPSI.

“Bibit-bibit atlet berprestasi kita itu cukup banyak, dan ini perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemprov Banten,” ujarnya.

Ajang Indonesia Pencak Silat Banten Championship 2026 sendiri diikuti kontingen dari 15 provinsi di Indonesia. Total peserta dan ofisial mencapai 1.154 orang.

Para atlet bertanding dalam berbagai kelas berdasarkan rentang usia, mulai dari 5 hingga 35 tahun. Kejuaraan tersebut berlangsung selama tiga hari, 28–30 Agustus 2026.

Melalui kompetisi dan pembinaan yang berkesinambungan, pencak silat di Banten diharapkan tidak hanya melahirkan atlet berprestasi, tetapi juga membentuk generasi muda yang disiplin, berani, berkarakter, dan memiliki kecintaan terhadap budaya bangsa.(WartainBanten)

Gencar Patroli Blue Light Polsek Ngimbang Antisipasi Guantibmas Dan Cegah 4C Di Daerah Rawan

0

Gencar Patroli Blue Light Polsek Ngimbang Antisipasi Guantibmas Dan Cegah 4C Di Daerah Rawan

LAMONGAN//Warta.in –Anggota jaga Polsek Ngimbang ini telah melaksanakan kegiatan Patroli Blue Light Harkamtibmas di malam hari guna cegah kriminalitas dan tangkal 4 C di wilayah Hukum Polsek Ngimbang, Jum’at (28
/08/2026) pukul 21.00 Wib sampai selesai

Dalam Patroli Blue Light ini di laksanakanAnggota jaga Poksek Ngimbang Aiptu Muji. R, Aipda Zaeni dan Brigadir Deni dengan sasaran Patroli jalan poros Ngimbang – Jombang dan SPBU Ngimbang, R3 Lamongrejo, ATM Bank BRI,ATM BNI Ngimbang dan Warkop yang ada di Ngimbang serta Masyarakat Ngimbang yang ada di Kecamatan Ngimbang.

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S.Tr. K. S. I.K, Melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, saat di hubungi Awak media menjelaskan bahwa, “Patroli Blue Light ini di laksanakan guna cegah dan antisipasi 4C, kejahatan dan premanisme serta untuk menjaga harkamtibmas guna cegah kriminalitas dan tangkal 4C di wilayah Kecamatan Ngimbang.”

Personil Patroli selalu menyampaikan pesan – pesan Keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya kepada pengamanan Swakarsa atau security di Wilayah Ngimbang selalu waspada dengan situasi yg berkembang di sekitarnya,ungkapnya Kapolsek Ngimbang

Kami berkometmen dengan Secara rutin patroli di Obyek Vital untuk antisipasi terjadinya tindakan kriminal di Wilayah Ngimbang dengan cara memverikan himbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan sehingga wilayah Ngimbang tetap aman dan kondusif,pungkasnya(roy)

Sisir Obyek Vital Polsek Ngimbang Intensifkan Patroli Harkamtipmas Di Wilayah Ngimbang

0

Sisir Obyek Vital Polsek Ngimbang Intensifkan Patroli Harkamtipmas Di Wilayah Ngimbang

LAMONGAN//Wartain – Guna mempersempit ruang gerak pelaku tindak kejahatan, Polsek Ngimbang Polres Lamongan mengintensifkan pengamanan wilayah melalui patroli Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) pada Jum’at (28/8/2026). Pukul 09.00,wib

Langkah preventif ini menyasar sejumlah objek vital dan pusat aktivitas publik di wilayah hukum Kecamatan Ngimbang

Dalam penyisiran tersebut, personel Polsek Ngimbang, Aipda Zaeni, Bripka Sujitodan Brigadir Deni menyisir, menyambangi titik-titik rawan seperti, Jalan raya poros Ngimbang – Jombang, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Galeri ATM BNI, Aksi ini difokuskan untuk mengantisipasi potensi tindak kriminalitas 3C (pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor).

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr. K. S.I.K, melalui Wakapolsek Ngimbang Iptu Istiono, S.H., menegaskan bahwa kehadiran petugas di lapangan bertujuan menutup niat maupun kesempatan bagi para pelaku kejahatan.

“Patroli ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberikan rasa aman secara nyata kepada masyarakat. Kami juga mengimbau petugas keamanan objek vital dan warga untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta segera melapor bila menemukan potensi gangguan kamtibmas,” ujarnya Iptu Istiono, S. H.

Kehadiran Anggota personel Polsek Ngimbang mendapat apresiasi dari warga sekitar. Sugeng (42), salah seorang warga yang tengah beraktivitas di sekitar lokasi patroli, mengaku lebih tenang dengan kehadiran polisi di pusat keramaian.

“Kalau sering ada patroli polisi yang lewat dan menyapa warga seperti ini, kami merasa jauh lebih tenang dan nyaman saat beraktivitas malam atau pas lagi ambil uang di ATM,” tutur Sugeng.

Seluruh rangkaian patroli Harkamtibmas berjalan lancar. Hingga kegiatan berakhir, situasi keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Ngimbang terpantau aman, tertib, dan kondusif. [roy]

Sekolah Rakyat 1 Pandeglang Resmi Dibuka, Layani 474 Siswa, Wagub Tekankan Kualitas Pendidikan

0

Wartain Banten | Pemerintahan | 29 Agustus 2026  — Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Pandeglang resmi beroperasi dan kini melayani sebanyak 474 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Kehadiran sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera ini diharapkan menjadi sarana untuk membuka akses pendidikan berkualitas sekaligus mencetak generasi unggul di masa depan.

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, keberadaan Sekolah Rakyat harus diiringi dengan komitmen menjaga serta meningkatkan kualitas pendidikan. Menurutnya, keberhasilan sekolah tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fasilitas, tetapi juga kualitas guru dan proses pembelajaran.

Hal tersebut disampaikan Dimyati saat membuka kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SRT 1 Kabupaten Pandeglang, Jumat (28/8/2026).

“Sekolah ini harus dirawat dan dijaga. Saya meminta kepada kepala sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk para gurunya”, ujar Wagub Dimyati

Ia juga meminta jajaran instansi Pemerintah Provinsi Banten turut berkontribusi dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Rakyat. Kolaborasi lintas instansi dinilai penting agar para siswa memperoleh pembinaan yang optimal.

Saya juga meminta jajaran instansi Pemprov Banten agar turut berkontribusi, sehingga anak-anak kita dapat menjadi generasi hebat dan pemimpin bangsa pada masa depan,” katanya

Dalam kesempatan tersebut, Dimyati menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan di SRT tidak cukup hanya mengandalkan sarana dan prasarana. Kualitas tenaga pendidik serta proses pembelajaran menjadi elemen penting dalam membentuk karakter dan mengembangkan potensi setiap siswa.

Usai membuka MPLS, Dimyati meninjau sejumlah fasilitas di kompleks SRT 1 Kabupaten Pandeglang. Ia melihat langsung ruang kelas serta berbagai fasilitas pendukung pendidikan, termasuk asrama guru.

SRT 1 Kabupaten Pandeglang dibangun di atas lahan seluas 11,3 hektare yang merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Pembangunan kompleks sekolah tersebut didukung anggaran pemerintah pusat.

Kompleks SRT 1 dilengkapi 36 ruang kelas serta fasilitas asrama terpadu. Fasilitas tersebut dirancang untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang komprehensif, aman, dan nyaman bagi para siswa.

Selain memberikan akses pendidikan, keberadaan Sekolah Rakyat juga memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga prasejahtera. Pendidikan yang diberikan secara gratis dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sekaligus memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengejar cita-cita.

Hal itu dirasakan Ahmad Saruri (32), warga Kampung Pasir Kuntul, Kabupaten Pandeglang. Pria yang bekerja sebagai kuli bangunan tersebut menyekolahkan putrinya, Nur Hikmah, di jenjang SMP SRT 1 Kabupaten Pandeglang.

“Saya merasa senang. Di sini semua gratis, jadi saya tidak terlalu memikirkan biaya sehari-hari anak di sekolah,” ujar Saruri.

Ia berharap anak keduanya yang saat ini duduk di kelas 3 SD juga dapat memperoleh kesempatan bersekolah di SRT 1 Pandeglang.

Harapan serupa disampaikan seorang ibu asal Desa Kananga, Kecamatan Menes, Pandeglang, yang menyekolahkan putrinya, Kirania Iktiba, di jenjang SMP SRT 1.

Ia berharap anaknya dapat mengikuti pendidikan dengan baik dan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri.

“Terima kasih, saya bersyukur. Mudah-mudahan anak saya betah, bisa dibimbing dan dibina menjadi anak yang mandiri dan berguna bagi lingkungan sekitarnya,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala SRT 1 Kabupaten Pandeglang Siwi Astuti mengatakan, sebanyak 474 siswa yang saat ini belajar di sekolah tersebut berasal dari Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Tangerang Selatan.

Sekolah tersebut direncanakan memiliki enam rombongan belajar pada masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA dengan kapasitas keseluruhan mencapai 540 siswa.

Menurut Siwi, khusus jenjang SD masih tersedia kuota bagi calon siswa baru. Salah satu kendalanya adalah sebagian orang tua masih merasa berat melepas anak mereka untuk tinggal di asrama.

“Untuk SD masih ada kekurangan karena kadang anaknya belum mau atau orang tuanya belum tega melepas anak mereka (ke asrama),” jelas Siwi.

Siwi berharap operasional SRT 1 Pandeglang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik. Pembinaan karakter dan kemandirian siswa juga menjadi bagian penting dalam proses pendidikan di sekolah tersebut.

Setelah mengikuti MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus hingga 11 September 2026, para siswa akan mengikuti program matrikulasi selama tiga bulan. Program tersebut menjadi tahap persiapan mental dan akademik sebelum siswa menjalani proses pembelajaran secara penuh.

Dengan konsep pendidikan yang terintegrasi, SRT 1 Kabupaten Pandeglang diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar bagi anak-anak keluarga prasejahtera, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter, kemandirian, dan potensi generasi muda Banten agar mampu meraih masa depan yang lebih baik.(WartainBanten)

Benarkah,sekda,kadisdik,anggap Dana revitalisasi 154 miliar hadiah dari Nene moyang

0

 

SEKDA KABUPATEN SUKABUMI ENGGAN BERIKAN KONTAK KADISDIK, PEJABAT DISDIK DIDUGA “SEMBUNYI” SOAL DANA REVITALISASI PENDIDIKAN

SUKABUMI – Transparansi pengelolaan anggaran publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali dipertanyakan. Upaya wartawan untuk melakukan konfirmasi terkait alokasi dan realisasi Dana Revitalisasi Pendidikan menemui jalan buntu setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi enggan memberikan nomor kontak Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Sukabumi.

Sikap tertutup tersebut menimbulkan spekulasi di tengah publik, apakah ada arahan khusus atau keraguan dari pihak eksekutif untuk memberikan klarifikasi resmi mengenai penggunaan anggaran revitalisasi sekolah yang bernilai fantastis tersebut.

Tak hanya Sekda, sikap yang terkesan menghindari media juga ditunjukkan oleh jajaran struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdis), Herdi, serta Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD), Deni, sulit dihubungi dan tidak memberikan tanggapan (statement) saat hendak dikonfirmasi wartawan pasca-pencairan dan realisasi program revitalisasi pendidikan.

Kondisi ini memicu kekecewaan dari berbagai pihak yang mendorong keterbukaan informasi publik, terutama terkait dana pembangunan fasilitas pendidikan yang bersumber dari uang rakyat.

“Kami meminta Bupati Sukabumi tidak tinggal diam melihat fenomena ini. Anggaran revitalisasi pendidikan itu bukan hadiah dari nenek moyang, melainkan uang negara yang wajib dipertanggungjawabkan secara transparan. Kenapa semua pejabat yang berwenang justru bungkam saat ditanya masalah ini?” tegas salah satu insan pers/pengamat publik setempat.

Sesuai dengan prinsip cover both side dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), redaksi telah melakukan berbagai upaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait:

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi: Redaksi telah berupaya meminta nomor kontak dan konfirmasi langsung terkait alasan pembatasan akses komunikasi Kadisdik, namun hingga berita ini diturunkan belum memberikan jawaban atau memfasilitasi wawancara.

Sekdis Pendidikan (Herdi) & Kabid SD (Deni): Redaksi telah mencoba menghubungi via pesan singkat dan mendatangi kantor Disdik Sukabumi untuk meminta klarifikasi teknis mengenai realisasi Dana Revitalisasi Pendidikan, namun yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

Publik kini menanti ketegasan Bupati Sukabumi untuk mengevaluasi jajarannya agar membuka ruang komunikasi yang transparan, guna memastikan Dana Revitalisasi Pendidikan di Kabupaten Sukabumi terealisasi sesuai aturan dan bebas dari indikasi penyimpangan.

Catatan: Redaksi tetap memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi Sekda Kabupaten Sukabumi, Kadisdik, Sekdisdik, maupun Kabid SD Disdik Kabupaten Sukabumi terkait permasalahan ini.(Alfi yonimar)

Polairud Polres Lamongan Gelar “Berkah Jumat”, Bagikan Makanan ke Warga Pesisir Brondong

0

Polairud Polres Lamongan Gelar “Berkah Jumat”, Bagikan Makanan ke Warga Pesisir Brondong

LAMONGAN//Warta.In, 28 /08/ 2026 – Satuan Polisi Perairan dan Udara Polres Lamongan kembali menunjukkan kepedulian kepada masyarakat dengan menggelar kegiatan sosial “Berkah Jumat”.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kasat Polairud Polres Lamongan AKP Guntur* ini dilaksanakan pada Jumat 28 Agustus 2026 pukul 09.13 WIB di Mako Polairud, Jl. Raya Daendles No. 60, Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.Jum’at (28/08/2026)

Dari pantauan di lokasi, sejumlah personel Polairud dengan seragam dinas warna biru tampak membagikan makanan dalam kotak kepada warga yang hadir. Warga yang didominasi masyarakat pesisir dan nelayan tampak antusias menerima bantuan tersebut.

Kegiatan “Berkah Jumat” ini merupakan agenda rutin Polri sebagai bentuk empati dan kedekatan dengan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir utara Lamongan.

Ini adalah wujud kepedulian kami kepada masyarakat. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat dan mempererat silaturahmi antara Polri dengan warga,” ujar AKP Guntur di sela-sela kegiatan.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan hubungan harmonis antara Polairud Polres Lamongan dan masyarakat pesisir Brondong dapat terus terjaga. Selain itu, kegiatan sosial ini juga menjadi sarana Polri untuk mendengar langsung aspirasi dan keluhan dari warga.(**)

Patut Dipertanyakan Ada Apa Perusahaan Mempergunakan TNI Aktif Sebagai Security 

0

Bekasi, 28 Agustus 2026 — Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif secara hukum tetap dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis. Aturan ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan bahwa prajurit TNI wajib bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan bisnis atau usaha yang dapat mengganggu profesionalisme serta tugas utama sebagai alat pertahanan negara.

Prajurit TNI yang ingin beralih ke sektor swasta dapat melakukannya setelah pensiun atau melalui proses pengunduran diri yang sah sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini demi menjaga kehormatan dan profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga kedaulatan negara. Diketahui, hingga naskah ini dilansir terdapat perusahaan di Kabupaten Bekasi menggunakan ‘Jasa TNI aktif’ yang nyambi sebagai Karyawan Perusahaan Swasta. Salah satunya perusahaan berinisial PT. NS* di Kawasan MM2100 dan Deltasilicon berinisial PT. TM*.

Ketua Umum Jurnalis Merah Putih Nusantara (JMPN), Raja Simatupang menegaskan Pemerintah dan institusi terkait sebaiknya terus melakukan pengawasan serta penegakan hukum guna memastikan bahwa ketentuan ini dijalankan dengan baik. Sebagai masyarakat, Raja juga mengajak masyarakat lainnya untuk melaporkan jika menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap aturan ini.

“Banyak sekali yang seperti itu (TNI Aktif Menjadi Security) di Kabupaten Bekasi. Ini harus ada tindakan, karena tergolong pelanggaran. Gak nanggung-nanggung, aturan yang dilanggar adalah Undang-Undang,” ujar Raja.

Larangan ini bertujuan untuk menjaga netralitas, disiplin, serta dedikasi penuh prajurit dalam menjalankan tugas pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, kebijakan ini memastikan bahwa tidak terjadi konflik kepentingan yang dapat mengganggu integritas institusi TNI.

“Sudah sangat wajar jika kejadian ini di laporkan oleh masayarakat. Terutama jiika hal ini digubris, tidak ada lagi double job ke mereka, justru untuk pekerja yang dari lapisan masyarakat,” pungkas Raja.

Sumber : DPP Jurnalis Merah Putih Nusantara (JMPN)