*JALAN PONDOK LAMA ENAM TAHUN DIABAIKAN: JERITAN WARGA LUBUK SANAI BERTAHAN DI TENGAH KETIDAKADILAN PEMBANGUNAN*
Mukomuko, 9 November 2026 — Enam tahun bukanlah waktu yang singkat. Selama enam tahun berturut-turut, warga Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, harus berjuang melewati Jalan Pondok Lama yang kian hari kian memburuk — tanpa perbaikan, tanpa kejelasan, dan tanpa tanda-tanda perhatian dari pihak berwenang. Padahal, jalan ini adalah urat nadi kehidupan ribuan warga yang dilalui setiap hari, termasuk para jamaah yang berjalan kaki menuju masjid untuk menunaikan ibadah.
Kekecewaan yang mendalam kini telah berubah menjadi tuntutan yang tegas. Masyarakat mulai mempertanyakan: ke mana sebenarnya alokasi pembangunan daerah mengalir? Pajak dibayarkan tepat waktu setiap tahun, namun kontribusi tersebut seakan tidak berbanding lurus dengan perhatian yang diterima infrastruktur di wilayah mereka.
“Kami membayar pajak dengan tertib setiap tahun, tetapi di mana hasilnya untuk jalan kami? Enam kali kami ajukan ke Musrenbang, enam kali usulan itu hilang tanpa jejak. Apakah kami bukan bagian dari masyarakat Mukomuko? Atau memang sengaja dikorbankan demi kepentingan lain yang lebih didengar suaranya?” tegas salah satu tokoh masyarakat, suaranya mencerminkan keprihatinan yang tak lagi tertahan.
ENAM KALI DIAJUKAN, ENAM KALI MENGHILANG TANPA JEJAK
Fakta yang paling memprihatinkan sekaligus mengagetkan terungkap jelas dari penelusuran awak media: usulan perbaikan Jalan Pondok Lama telah disampaikan secara resmi melalui forum Musrenbang enam tahun berturut-turut, namun hingga hari ini belum ada satu pun realisasi yang terlihat di lapangan. Usulan tersebut seakan lenyap begitu saja setelah disampaikan di forum perencanaan pembangunan — tanpa tanggapan, tanpa penjelasan, tanpa tindak lanjut.
Masyarakat merasa menjadi korban politik praktis. Kepemimpinan di tingkat daerah dan lembaga legislatif telah berganti beberapa kali, namun nasib jalan mereka tidak pernah masuk dalam skala prioritas. Janji-janji yang disampaikan saat masa kampanye seakan menguap begitu masa jabatan dimulai. Pergantian pimpinan terjadi, namun Jalan Pondok Lama tetap terabaikan.
BAHAYA SEMAKIN NYATA: NYAWA WARGA JADI TARUHAN
Ini bukan sekadar soal permukaan jalan yang tidak rata. Ini soal keselamatan nyawa manusia. Kondisi jalan kini telah mencapai titik mengkhawatirkan: bahu jalan amblas tajam tanpa pengaman, saluran air rusak parah, dan penerangan jalan sangat minim. Saat gelap malam — terutama saat jamaah berjalan kaki menuju masjid untuk salat Subuh — risiko terperosok dan jatuh sangat nyata. Beberapa warga sudah pernah mengalami hal tersebut dan terluka.
Masyarakat bertanya dengan cemas namun tegas: harus berapa banyak korban yang jatuh, harus ada nyawa yang melayang, baru pemerintah daerah membuka mata dan turun ke lapangan? Apakah pencegahan yang murah dan mendesak kalah penting dibanding belas sungkawa yang datang terlambat dan tak bermakna setelah tragedi terjadi?
Tokoh masyarakat secara tegas mendesak Kepala Desa Lubuk Sanai dan Camat XIV Koto untuk tidak sekadar mendengarkan dan mencatat keluhan ini. Mereka diminta berani membawa langsung jajaran Pemerintah Kabupaten, Bupati/Wakil Bupati, beserta seluruh anggota DPRD turun ke lapangan. Biarkan mereka melihat dengan mata kepala sendiri realitas yang dialami warga setiap hari, sebelum tragedi yang tidak diinginkan terjadi.
KEWENANGAN JELAS, TINDAKAN TAK ADA — DI MANA TANGGUNG JAWABNYA?
Secara regulasi dan birokrasi, penanganan Jalan Pondok Lama seharusnya tidak menjadi persoalan yang rumit sama sekali:
– Jika berstatus Jalan Kabupaten: Maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko memiliki kewajiban mutlak untuk memasukkannya ke dalam APBD dan menindaklanjuti perbaikannya. Tidak ada alasan apa pun yang dapat diterima untuk menunda hal ini selama enam tahun.
– Jika berstatus Jalan Desa: Maka perbaikan dapat dilakukan secara bertahap menggunakan Dana Desa, sekaligus diusulkan peningkatan statusnya agar masuk dalam tanggung jawab Pemerintah Kabupaten mengingat fungsi vital jalan ini.
– Program Inpres Jalan Daerah: Pemerintah Kabupaten memiliki jalur resmi untuk mengajukan perbaikan jalan yang terhubung langsung dengan Jalan Nasional Lintas Bengkulu–Padang ke pemerintah pusat. Mengapa jalur ini tidak ditempuh untuk Jalan Pondok Lama?
– Peran DPRD: Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko dari daerah pemilihan XIV Koto memegang mandat rakyat untuk memperjuangkan aspirasi ini masuk ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dan diawasi pelaksanaannya. Jeritan warga ini adalah amanah yang tidak boleh dibiarkan terabaikan.
SERUAN TEGAS: ENAM TAHUN CUKUP, SEKARANG HARUS ADA TINDAKAN NYATA
Kepada Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Dinas PUPR, serta lembaga perwakilan rakyat — dengarkanlah jeritan warga Lubuk Sanai ini. Pembangunan bukan hanya tentang proyek besar yang terlihat di berita utama. Pembangunan juga berarti jalan yang aman bagi warga untuk beribadah, jalan yang layak bagi anak-anak untuk berangkat sekolah, dan jalan yang tidak memakan korban nyawa setiap harinya.
Enam tahun penantian yang sia-sia sudah cukup. Warga Lubuk Sanai tidak meminta kemewahan. Mereka hanya meminta hak dasar mereka: akses jalan yang aman dan layak. Jika ada alasan teknis, sampaikanlah secara terbuka. Jika ada kendala anggaran, carilah solusi yang transparan. Tapi jangan biarkan usulan rakyat hilang begitu saja tanpa kejelasan apa pun selama enam tahun berturut-turut.
Keadilan pembangunan tidak boleh hanya menjadi jargon kampanye. Ia harus terasa di setiap jengkal jalan yang dilewati rakyat — termasuk di Jalan Pondok Lama, Desa Lubuk Sanai.
Warga menunggu. Dan mereka tidak akan diam saja jika jawaban yang diterima masih berupa keheningan. Ke mana perginya usulan mereka selama enam tahun, dan kapan jalan itu akan benar-benar diperbaiki? Itu adalah pertanyaan sederhana yang menuntut jawaban segera.
(Redaksi / HD)
