Warta.in, Purwakarta — Kesemrawutan tiang dan kabel jaringan WiFi yang terlihat di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Purwakarta kembali menjadi sorotan.
Kondisi kabel yang semrawut, menjuntai, bahkan berpotensi mengganggu keselamatan dan kenyamanan masyarakat dinilai tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab.
Ketua DPC PWRI (Persatuan Wartawan Republik Indonesia) Kabupaten Purwakarta, Didi Supriady, menilai persoalan tersebut bukan semata-mata masalah estetika kota.
Keberadaan tiang dan jaringan kabel yang tidak tertata menyangkut aspek keselamatan publik, ketertiban ruang kota, serta kepatuhan terhadap aturan pemasangan jaringan telekomunikasi.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi pihak yang menerima dampaknya, sementara tidak jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap pemasangan, pemeliharaan, maupun penataan kabel-kabel tersebut,” tegas Didi.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu melakukan pendataan dan pengecekan terhadap keberadaan tiang serta jaringan kabel yang terpasang di wilayah Purwakarta.
Setiap penyedia jaringan harus dapat dipastikan memenuhi ketentuan, memiliki perizinan yang sesuai, serta bertanggung jawab terhadap kondisi infrastruktur yang mereka pasang.
Yang menjadi pertanyaan publik, siapa yang memberikan izin, siapa yang melakukan pengawasan, dan siapa yang harus bertanggung jawab ketika pemasangan kabel dilakukan tanpa penataan yang semestinya?
Didi meminta persoalan ini tidak berhenti pada saling lempar tanggung jawab. Jika ditemukan jaringan atau tiang yang pemasangannya tidak sesuai ketentuan, pemerintah harus mengambil langkah tegas sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.
“Jangan menunggu sampai terjadi kecelakaan atau kabel putus dan mencelakai warga. Penataan harus dilakukan sebelum muncul persoalan yang lebih besar,” ujarnya.
Ia juga mendorong adanya langkah konkret berupa inventarisasi seluruh tiang dan jaringan kabel, pemeriksaan legalitas serta perizinannya, penataan kabel yang semrawut, dan penertiban terhadap instalasi yang tidak memenuhi ketentuan.
Menurut Didi, pembangunan infrastruktur telekomunikasi memang penting untuk mendukung kebutuhan masyarakat di era digital. Namun, kemajuan teknologi tetap harus berjalan beriringan dengan keselamatan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai demi mengejar kemudahan akses internet, keselamatan dan kenyamanan masyarakat justru diabaikan. Pemerintah harus hadir, melakukan pengawasan, dan memastikan setiap penyedia jaringan menjalankan tanggung jawabnya,” pungkas Didi.
Jika itu dapat diwujudkan, maka semboyan “Purwakarta Istimewa” tidak berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar tercermin dalam tata kelola pembangunan yang tertib, aman, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (ds)
