Warta.in||MALANG — Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus berjalan berdasarkan prinsip transparansi, persaingan sehat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, prinsip tersebut kini menjadi perhatian menyusul munculnya informasi dugaan intervensi terhadap paket pekerjaan di lingkungan Pemkot Malang.
Penelusuran yang dilakukan sejak Agustus 2026 mengungkap informasi mengenai dugaan penggunaan nama Kejari Kota Malang untuk memengaruhi sejumlah pejabat daerah.
Terdapat tiga nama yang disebut dalam informasi tersebut, yakni Doni, Sandi, dan Guntar.
Doni diduga melakukan pendekatan kepada pejabat kelurahan dan kecamatan di wilayah Blimbing. Ia disebut mengaku sebagai utusan dari kantor UTARA, istilah yang menurut sumber internal merujuk kepada Kejari Kota Malang.
Doni juga disebut memiliki kedekatan dengan Sandi, yang berdasarkan penelusuran media merupakan pegawai aktif di Seksi Pidsus.
Sementara Guntar, yang juga disebut bekerja di bagian Pidsus, diduga melakukan pendekatan terhadap sejumlah paket pekerjaan di Kecamatan Lowokwaru.
Salah satu informasi yang mencuat berkaitan dengan dugaan pengondisian pengadaan meja dan kursi di Kelurahan Mojolangu.
Selain pengadaan tersebut, paket program RT Berkelas, Pokir DPRD, dan hasil Musrenbang juga disebut dalam penelusuran.
Jika informasi ini terbukti, praktik tersebut berpotensi mengganggu prinsip independensi pengadaan pemerintah. Terlebih, penggunaan nama lembaga penegak hukum untuk mendapatkan keuntungan proyek dapat menimbulkan persoalan serius.
Awak media telah berupaya melakukan konfirmasi langsung ke Kejari Kota Malang pada 11 November 2026.
Namun, Sandi tidak berhasil ditemui. Kasi Intelijen M. Khoirul Anam juga tidak berada di kantor.
Staf Intelijen, Ridho, menerima awak media dan menyatakan bahwa temuan tersebut akan disampaikan kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan.
Sampai berita ini disusun, belum ada tanggapan substantif dari pimpinan Kejari Kota Malang.
Pemkot Malang juga perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan dan pengendalian pengadaan agar setiap paket pekerjaan terlaksana sesuai aturan.
Redaksi menegaskan bahwa seluruh informasi dugaan tersebut masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut dan membuka ruang klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebutkan.(team)
