*PIMPINAN MEDIA RAKYATMUKOMUKO IMBALI PENGUSAHA KARAOKE: PERKETAT PENGAWASAN LC, PASTIKAN ASAL USUL JELAS DAN KESEHATAN TERJAMIN*
Mukomuko, 11 November 2026 — Maraknya perpindahan tenaga penunjang hiburan malam atau Lady Companion (LC) dari luar daerah yang masuk dan berpindah-pindah tempat kerja di Kabupaten Mukomuko menjadi perhatian serius yang kini diangkat ke permukaan. Pimpinan Media Rakyatmukomuko, Edi S., menyampaikan imbauan tegas kepada seluruh pengusaha tempat hiburan karaoke di daerah ini untuk memperketat pengawasan terhadap setiap orang yang bekerja di lingkungan usahanya.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Banyaknya tenaga pendatang yang belum teridentifikasi dengan jelas latar belakang dan asal-usulnya dinilai berpotensi membawa risiko bagi ketertiban umum maupun kesehatan masyarakat.
“Kami melihat semakin banyak LC yang datang dari luar daerah dan berpindah-pindah tempat kerja. Kami meminta kepada setiap pemilik usaha karaoke untuk benar-benar mengetahui dengan pasti asal-usul setiap orang yang bekerja di tempatnya. Jangan sampai ada yang tidak diketahui latar belakangnya,” ujar Edi S. dengan tegas.
PENGUSAHA WAJIB JAGA KESEHATAN DAN KETERTIBAN
Selain asal-usul, Edi S. juga menekankan pentingnya pemantauan kesehatan secara berkala. Pengawasan ini, katanya, bukan hanya untuk melindungi pengunjung, melainkan juga demi perlindungan diri para pekerja itu sendiri.
“Kesehatan setiap orang yang bekerja di tempat hiburan harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai karena pengawasan yang lemah, justru memunculkan masalah penularan penyakit yang dapat menyebar ke tengah masyarakat. Pencegahan jauh lebih baik daripada penanganan yang datang terlambat,” tegasnya.
PENGUSAHA JUGA BERHARAP: PENEGAKAN PERDA HARUS BERBASIS PEMBINAAN, BUKAN ANCAMAN PENUTUPAN
Awak media juga menerima tanggapan dari seorang pengusaha tempat hiburan yang memilih sementara waktu tetap anonim demi kelancaran usahanya. Ia menyampaikan harapan agar pemerintah daerah melalui dinas terkait dalam menegakkan Peraturan Daerah tidak terkesan terlalu cepat mengambil langkah tegas seperti penutupan usaha maupun pencabutan izin operasional.
“Kami tentu taat aturan dan siap membina diri. Namun kami berharap, penegakan perda jangan terkesan dengan mudahnya menutup usaha atau mencabut izin. Intinya adalah ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan. Kami juga berusaha untuk menafkahi keluarga dan membuka lapangan pekerjaan. Selama kita berusaha memenuhi ketentuan, pembinaan jauh lebih berarti daripada ancaman penutup,” ujar sumber tersebut kepada awak media.
PEMERINTAH WAJIB HADIR: PENGAWASAN, PEMBINAAN, DAN PERLINDUNGAN RAKYAT
Edi S. kemudian meminta Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Kesehatan untuk tidak sekadar mencatat masalah ini, melainkan hadir secara aktif melakukan pembinaan dan pengawasan yang terjadwal.
“Kepada Satpol PP dan Dinas Kesehatan, kami mohon buatkan jadwal rutin. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, misalnya setiap minggu, di setiap tempat hiburan malam yang beroperasi. Pengawasan yang teratur akan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari.”
Peran kepolisian juga dinilai sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan tempat hiburan.
“Kepada jajaran kepolisian, mohon ikut serta dalam pengawasan, termasuk melakukan tes urine secara berkala. Kekhawatiran terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan hiburan malam bukanlah isapan jempol. Semakin dini dicegah, semakin aman masyarakat kita,” tambahnya.
IMBAUAN INI BUKAN UNTUK MEMATIKAN USAHA, TAPI MENATA DENGAN BAIK
Edi S. menegaskan bahwa seruan ini sama sekali bukan bermaksud menghambat atau mematikan iklim usaha. Justru sebaliknya — usaha yang tertib, sehat, dan taat aturan akan semakin dipercaya dan berkembang.
“Kalau setiap orang yang bekerja di tempat usaha memiliki asal-usul yang jelas, kesehatannya terjamin, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, maka pengusaha pun berjalan dengan tenang, pengunjung merasa aman, dan masyarakat tidak merasa terganggu. Ini untuk kebaikan semua pihak.”
PENUTUP: SEMUA ORANG BERHAK HIDUP LAYAK, DAN NEGARA WAJIB MELINDUNGI
Pada akhirnya, Edi S. menyampaikan pesan yang lebih luas dan mendalam:
“Jangan pernah lupa — setiap orang yang bekerja, di mana pun tempatnya, adalah manusia yang juga butuh kehidupan dan penghidupan. Semua orang berhak menafkahi diri dengan cara yang halal dan terhormat. Oleh karena itu, tugas penertiban, pengawasan, dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah bukan semata-mata untuk mengawasi, melainkan kewajiban mulia untuk melindungi rakyatnya, agar setiap orang dapat bekerja dalam kondisi yang layak, aman, sehat, dan bermartabat. Membantu rakyat hidup dengan baik adalah inti dari kehadiran pemerintah itu sendiri.” (Tim/Red)
(Sumber: Rakyatmukomuko)
