PONTIANAK WARTA IN – Polemik terkait pemberitaan dugaan penyanderaan terhadap sejumlah wartawan saat melakukan pengambilan foto dan video di kawasan SPBU Wahidin Pontianak terus menjadi perhatian publik. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah pihak di lapangan, tuduhan adanya penyanderaan maupun keterlibatan premanisme disebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi.(8/5).
Beberapa warga yang berada di sekitar lokasi membantah adanya tindakan penyekapan, penahanan paksa, ataupun intimidasi sebagaimana narasi yang berkembang dalam sejumlah pemberitaan sebelumnya. Situasi di lokasi disebut hanya sebatas komunikasi dan klarifikasi terkait aktivitas pengambilan gambar di area SPBU.
“Tidak ada penyanderaan seperti yang ramai diberitakan. Hanya ada pembicaraan dan klarifikasi biasa terkait pengambilan video,” ujar salah seorang warga yang ada di lokasi.
Warga lainnya juga menegaskan bahwa situasi di lokasi berlangsung kondusif dan tidak terlihat adanya tindakan kekerasan maupun aksi yang mengarah pada tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat pernyataan resmi dari aparat penegak hukum yang menyebut adanya tindak pidana penyanderaan dalam insiden tersebut. Tidak ditemukan pula adanya bukti terkait penguncian ruangan, penyekapan, ataupun ancaman fisik sebagaimana yang ramai disebut dalam sejumlah narasi pemberitaan.
Penggunaan istilah seperti “disandera”, “disekap”, maupun “preman” dalam sebuah pemberitaan dinilai sebagai tuduhan serius yang seharusnya disampaikan secara hati-hati dan berdasarkan fakta yang telah terverifikasi secara menyeluruh.
Dalam praktik jurnalistik, prinsip akurasi, keberimbangan, dan asas praduga tak bersalah merupakan hal penting yang harus dijunjung tinggi. Penyampaian informasi yang tidak utuh atau terlalu menggiring opini dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat serta merugikan pihak tertentu.
Pers memiliki fungsi kontrol sosial dan dijamin kebebasannya oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun demikian, kebebasan pers juga disertai tanggung jawab moral untuk menyajikan informasi yang objektif, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila memang terdapat dugaan tindak pidana dalam suatu peristiwa, maka mekanisme yang tepat adalah melaporkannya kepada aparat penegak hukum agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bukan dengan membentuk opini publik melalui narasi sepihak yang belum memiliki kepastian hukum.
Masyarakat pun diimbau agar tetap bijak dan kritis dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial maupun platform digital lainnya. Publik diharapkan tidak mudah terpancing oleh judul atau isi pemberitaan yang belum tentu sepenuhnya menggambarkan fakta di lapangan.
Di tengah derasnya arus informasi saat ini, profesionalisme dan etika jurnalistik menjadi hal penting dalam menjaga kepercayaan publik serta marwah pers yang independen, objektif, dan bertanggung jawab.
Tim/Liputan*
