Warta.in, Purwakarta — Kabar mengenai tidak dilanjutkannya kontrak kerja terhadap puluhan pegawai RS Abdul Radjak Purwakarta, Jawa Barat, mulai menjadi perhatian serius di kalangan ketenagakerjaan.
Informasi tersebut bahkan memicu keresahan di tengah pekerja dan menjadi perhatian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Purwakarta.
Menyikapi informasi tersebut, Disnakertrans Purwakarta mengaku telah mengambil langkah-langkah proaktif sesuai dengan tugas dan fungsinya, terutama untuk memastikan proses hubungan industrial berjalan sesuai ketentuan serta hak-hak normatif pekerja tetap terlindungi.
Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Purwakarta, Tuti Gantini, S.Pd., didampingi Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Ardi Wahab, S.T., M.T., saat ditemui media warta.in di ruang kerjanya, Senin (28/9/2026), menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima informasi dari manajemen RS Abdul Radjak pada Jumat (25/9/2026).
Menurut Tuti, berdasarkan informasi yang diterima Disnakertrans, terdapat 385 pekerja yang mengikuti proses assessment. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen dinyatakan terserap, sedangkan sekitar 97 orang disebut tidak melanjutkan hubungan kerja.
“Bagi pekerja yang tidak melanjutkan, akan diberikan kompensasi sesuai ketentuan PKWT dan kontrak terakhir, yakni periode kontrak Juli sampai September,” ujar Tuti.
Disnakertrans juga menyampaikan bahwa pembayaran upah yang masih menjadi tanggungan akan diupayakan oleh pihak manajemen agar dapat diselesaikan secepatnya dan tidak harus menunggu hingga Desember.
Disnakertrans Dorong Dialog, Cegah Perselisihan
Persoalan tidak dilanjutkannya kontrak kerja tersebut tidak hanya menyangkut berakhirnya hubungan kerja, tetapi juga berpotensi menimbulkan perselisihan apabila komunikasi antara manajemen dan pekerja tidak berjalan dengan baik.
Karena itu, Disnakertrans telah menyarankan kepada pihak manajemen agar membuka ruang dialog dengan para pekerja yang kontraknya tidak dilanjutkan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada pekerja sekaligus meminimalisir potensi perselisihan hubungan industrial di kemudian hari.
“Sudah kami sarankan kepada manajemen untuk membuka dialog dengan pekerja yang tidak lanjut kontrak, sehingga dapat meminimalisir potensi perselisihan,” jelas Tuti.
Disnakertrans juga menyebut pihak manajemen akan menyiapkan laporan terkait pekerja yang hubungan kerjanya berakhir karena kontraknya tidak diperpanjang.
Berapa Warga Purwakarta? Belum Terungkap
Di tengah mencuatnya informasi tersebut, satu persoalan yang hingga kini belum diketahui adalah berapa banyak dari sekitar 97 pekerja yang tidak melanjutkan kontrak tersebut merupakan warga Kabupaten Purwakarta.
Data tersebut menjadi penting, mengingat persoalan ketenagakerjaan di perusahaan yang beroperasi di wilayah Purwakarta juga berkaitan dengan dampaknya terhadap masyarakat dan tenaga kerja lokal.
Disnakertrans Purwakarta menyatakan akan terus melakukan langkah-langkah proaktif untuk memastikan apabila proses tersebut benar-benar berujung pada berakhirnya hubungan kerja, seluruh hak normatif pekerja tetap dipenuhi dan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Isu Perubahan Manajemen Belum Terkonfirmasi
Sementara itu, informasi yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa tidak dilanjutkannya kontrak sejumlah pekerja tersebut berkaitan dengan adanya perubahan pengelolaan/manajemen rumah sakit dari RS Abdul Radjak.
Namun demikian, informasi tersebut belum terkonfirmasi secara resmi kepada pihak-pihak terkait. Karena itu, informasi mengenai perubahan manajemen tersebut belum dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyimpulkan penyebab tidak dilanjutkannya kontrak para pekerja.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak manajemen RS Abdul Radjak Purwakarta belum memberikan keterangan resmi kepada media warta.in mengenai persoalan tersebut, termasuk jumlah pasti pekerja yang terdampak, alasan tidak dilanjutkannya kontrak, mekanisme assessment, serta langkah manajemen terkait pemenuhan hak-hak pekerja.
Redaksi warta.in tetap membuka ruang bagi pihak manajemen RS Abdul Radjak maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi dan keterangan resmi sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. (ds)
