Warta.in Purwakarta — Program bantuan pemerintah melalui revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026 mulai direalisasikan di SDN 2 Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta.
Berdasarkan pantauan awak media, Senin (30/8), proses pembangunan dan rehabilitasi sejumlah fasilitas sekolah tengah berlangsung.
Program tersebut bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.398.072.000.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah pekerjaan, meliputi rehabilitasi enam ruang kelas, satu ruang kantor guru, satu ruang kantor kepala sekolah, serta pembangunan satu ruang kelas baru.
Plt. Kepala SDN 2 Tanjungsari, Heri Setiawan, S.Pd., menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan sepenuhnya dikerjakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
“Pelaksanaan pembangunan dikerjakan oleh P2SP. Untuk tenaga kerja, kami melibatkan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan sekolah,” jelas Heri.
Selama proses pembangunan berlangsung, kegiatan belajar mengajar para siswa untuk sementara dialihkan ke bangunan madrasah yang lokasinya tidak jauh dari SDN 2 Tanjungsari.
Langkah tersebut dilakukan agar aktivitas pembelajaran tetap dapat berjalan selama proses rehabilitasi dan pembangunan berlangsung.
Program revitalisasi ini diharapkan tidak sekadar memperbaiki kondisi fisik bangunan sekolah, tetapi juga mampu menghadirkan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih layak, aman, nyaman, serta mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran.
Pelaksanaan melalui sistem swakelola dengan melibatkan masyarakat melalui P2SP juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Dengan keterlibatan masyarakat secara langsung, setiap tahapan pekerjaan diharapkan dapat dilaksanakan secara transparan, efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga manfaat program revitalisasi benar-benar dirasakan oleh warga sekolah dan masyarakat sekitar.
Program revitalisasi satuan pendidikan tersebut sekaligus menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, khususnya dalam menciptakan lingkungan belajar yang representatif bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta.
(ds)
