*SILATURAHMI LSM SE-KABUPATEN MUKOMUKO:
SOLIDITAS DIWUJUDKAN, PENYALURAN DANA HIBAH PEMDA DISOROTI*
MUKOMUKO – Suasana kebersamaan dan kekeluargaan terjalin hangat dalam kegiatan silaturahmi antar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) se-Kabupaten Mukomuko. Acara yang berlangsung di Sekretariat PWRI ini digelar pada Selasa, 5 Mei 2026, dan menjadi momentum penting bagi para penggiat sosial untuk mempererat tali persaudaraan sekaligus merumuskan langkah ke depan. Selasa,(5/5/2026).
Berdasarkan data yang dihimpun, dari total 25 organisasi yang telah terverifikasi secara resmi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mukomuko, tercatat sebanyak 15 organisasi hadir memadati tempat kegiatan. Kehadiran ini menjadi bukti nyata semangat kebersamaan yang ingin dibangun di tengah dinamika kehidupan organisasi di daerah tersebut.
Dalam sambutannya, salah satu perwakilan ketua organisasi menyampaikan bahwa pertemuan ini bukan sekadar seremoni belaka, melainkan wadah strategis untuk saling menguatkan.
“Tujuan utama kita berkumpul di sini adalah untuk mempererat hubungan kekerabatan dan kekeluargaan antar sesama organisasi di Kabupaten Mukomuko. Kita ingin menjadi satu kesatuan yang kompak dan solid. Sebab, apabila ormas-ormas ini berdiri tegak dan bersatu, maka fungsi kontrol sosial kita terhadap pemerintah akan menjadi jauh lebih kuat dan berpengaruh,” ujarnya dengan penuh semangat.
MEMBAHAS PERAN STRATEGIS HINGGA SOROTAN PENYALURAN DANA
Dalam forum diskusi yang berlangsung khidmat tersebut, berbagai topik strategis dibahas secara mendalam. Mulai dari pasang surut peran ormas dalam mengawal pembangunan daerah, hingga perhatian pemerintah daerah terhadap eksistensi dan kinerja organisasi kemasyarakatan.
Namun, pembicaraan menjadi sangat tajam dan fokus ketika memasuki topik penyaluran dana hibah dan bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko. Para peserta menyoroti adanya dugaan ketidakadilan dan ketimpangan dalam distribusi anggaran tersebut.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari sumber terpercaya di lokasi, terungkap fakta bahwa terdapat salah satu ormas yang disebut-sebut menerima bantuan dana secara langsung, sementara banyak organisasi lain yang justru tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya besar dan rasa ketidakadilan di kalangan peserta.
“Apa yang membedakan sehingga ada ormas yang dibantu, sedangkan ormas lain yang sudah jelas-jelas terverifikasi secara legal dan resmi di Kesbangpol malah tidak mendapatkan dana pembinaan sama sekali? Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua,” ungkap salah satu narasumber yang enggan disebutkan identitasnya, dengan nada kecewa namun tegas.
Merespons hal tersebut, para perwakilan organisasi sepakat untuk mengambil langkah diplomatis namun tegas. Mereka berencana akan menyurati Bupati Mukomuko guna meminta waktu audiensi dan melakukan klarifikasi menyeluruh terkait mekanisme serta transparansi penyaluran dana hibah tersebut, agar ke depannya dapat berjalan lebih adil dan berkelayakan.
DAFTAR ORGANISASI YANG HADIR
Sebagai wujud komitmen terhadap legalitas dan tata kelola organisasi yang baik, panitia menegaskan bahwa rapat koordinasi ini hanya diikuti oleh LSM dan Ormas yang sudah terdaftar resmi dan memiliki legalitas yang jelas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mukomuko.
Adapun 15 organisasi yang hadir dan turut serta dalam memperkuat silaturahmi tersebut antara lain:
1. PWRI Kabupaten Mukomuko
2. LSM Amanah
3. LSM ABPEDNAS
4. Gerakan Pemuda Ansor
5. PKPS
6. Persatuan Pewarta warga Indonesia (PPWI)
7. Badan Investigasi Nasional
8. PPITNI
9. Sanggar Seni Sakora Awak Mukomuko
10. Garda P3ER & LBH
11. PD Persatuan Islam (PERSIS)
12. PKDP
13. PCNU
14. Komda LMR-RI Mukomuko
Keberadaan forum ini diharapkan dapat menjadi awal dari sinergi yang lebih kuat demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
(HD / TIM REDAKSI)
