Warta.in//PALI – Kinerja pelayanan publik di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menuai kritik pedas dari masyarakat. Instansi yang mengurusi keuangan daerah ini dinilai lambat, berbelit-belit, dan menyulitkan warga yang sedang mengurus administrasi penting. Keluhan tersebut mencuat setelah salah satu warga, Dedi, membagikan pengalaman buruknya saat mengurus pemberkasan di Kantor BPKAD PALI pada Selasa (28/7/2026).
Ia mengaku sangat kecewa dengan pola kerja birokrasi internal yang terkesan tidak sinkron dan minim koordinasi.”Ketika Kepala Badan masuk kantor, Kepala Bidang (Kabid) yang kita butuhkan justru tidak ada. Sebaliknya, saat Kabid-nya masuk, giliran Kepala Badan yang tidak berada di tempat. Kondisi seperti ini membuat masyarakat harus bolak-balik dan sangat merepotkan,” ungkap Dedi dengan nada kecewa menyampaikan kepada awak media.
Menurutnya, ketidakhadiran para pejabat penentu kebijakan secara bersamaan ini sangat merugikan masyarakat. Waktu, biaya, dan energi warga habis hanya untuk menunggu kepastian yang tidak jelas akibat buruknya manajemen kehadiran di internal BPKAD.
Melihat kondisi pelayanan yang memprihatinkan ini, warga mendesak Pemerintah Kabupaten PALI untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
Secara khusus, warga meminta Bupati PALI, Asgianto, ST, untuk segera turun tangan melakukan pembenahan total terhadap kedisiplinan para pejabat. “Jangan sampai banyaknya persoalan hukum yang terjadi di Kabupaten PALI belakangan ini justru membuat para pejabat menjadi lesu, takut melangkah, dan lambat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pelayanan yang cepat, profesional, dan bertanggung jawab,” tegas Dedi.
Masyarakat di Bumi Serepat Serasan berharap bupati dapat merespons keluhan ini secepat mungkin agar roda pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan prima dan kembali produktif. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala BPKAD Kabupaten PALI, Anita, belum berhasil dikonfirmasi. Upaya hubung yang dilakukan berulang kali oleh awak media untuk mendapatkan tanggapan resmi terkait keluhan pelayanan di instansinya belum membuahkan jawaban.
(Muhamad Randi)
