*PENGUATAN ADVOKASI HUKUM BERKEADILAN JADI FOKUS MUSDA I ARUN SUMBAR*
Padang, 24 Oktober 2026 – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Provinsi Sumatera Barat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) I dan Seminar Nasional pada Sabtu, 24 Oktober 2026, bertempat di Ruang Angso Duo, Pangeran Beach Hotel, Kota Padang, Sumatera Barat.
Mengusung tema “Penguatan Peran Organisasi dan Advokasi Hukum untuk Pembangunan Berkeadilan”, Musda I ini menjadi momentum penting bagi ARUN Sumbar untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kapasitas advokasi hukum, serta membangun sinergi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum.
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ARUN, Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H., serta perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP ARUN, Dr. Bob Hasan, menegaskan bahwa ARUN hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Menurutnya, organisasi advokasi tidak cukup hanya memiliki kepengurusan atau pandai menyampaikan kritik. Ukuran keberhasilan organisasi terletak pada kemampuan membantu masyarakat memahami haknya, mendapatkan akses keadilan, serta mendorong penyelesaian persoalan secara benar dan bertanggung jawab.
Bob Hasan membawakan topik “Strategi Penguatan Peran Organisasi dalam Mendorong Advokasi Hukum yang Progresif dan Berkeadilan bagi Rakyat.”
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk berkolaborasi dengan ARUN.
“Jika niat dari pengurus ARUN benar-benar demi kerakyatan yang berkeadilan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap berjuang bersama ARUN,” ujar Vasko.
Vasko juga mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah forum berakhir, yakni bagaimana hasil musyawarah diterjemahkan menjadi program nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, manifesto ARUN sejalan dengan pemikiran Presiden Prabowo Subianto yang berakar pada Pasal 33 UUD 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Kehadiran unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum ini menjadi momentum penguatan komunikasi antara organisasi masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum.
Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol. Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr.A.P., menjelaskan bahwa kolaborasi yang baik antara kepolisian dan organisasi advokasi merupakan hal yang krusial.
“Kolaborasi dan komunikasi yang baik antara kepolisian dan organisasi advokasi sangat penting untuk mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan pelayanan hukum kepada masyarakat dapat berjalan semakin baik,” ujar Susmelawati.
Canda Ketua Umum: Nelson Mandela di Dunia, Edo Mandela di Sumbar
Suasana Musda I ARUN Sumbar semakin hangat saat jeda istirahat, salat, dan makan (ISHOMA). Di sela-sela kegiatan tersebut, Ketua Umum DPP ARUN, Dr. Bob Hasan, berbincang santai dengan salah seorang kader ARUN Sumatera Barat, Edo Mandela.
Dalam suasana penuh keakraban, Bob Hasan melontarkan candaan yang mengundang senyum dengan mengaitkan nama Edo Mandela dengan tokoh perjuangan dunia, Nelson Mandela.
“ARUN Sumbar juga punya pejuang keadilan. Tidak hanya di luar negeri. Kalau di luar negeri ada Nelson Mandela, di Sumatera Barat ada Edo Mandela,” ujar Bob Hasan dalam candaan tersebut.
Mendapatkan candaan langsung dari Ketua Umum, Edo Mandela pun menjawab dengan penuh semangat.
“Siap, Ketum! Insyaallah, di bawah kepemimpinan Ketua DPD ARUN Sumbar, di bawah komando Mevrizal, kami siap bergerak dan berjuang bersama untuk rakyat, memperkuat advokasi, serta memperjuangkan keadilan bagi masyarakat,” jawab Edo Mandela.
Momen ringan tersebut menjadi gambaran keakraban antara pimpinan pusat dan kader daerah. Di balik candaan itu, terselip pesan tentang pentingnya semangat perjuangan, soliditas organisasi, serta komitmen kader untuk menerjemahkan nilai-nilai advokasi menjadi kerja nyata bagi masyarakat.
Nama boleh mengingatkan pada tokoh perjuangan dunia, tetapi bagi ARUN, yang terpenting bukanlah nama besar, melainkan keberanian membela kepentingan rakyat, konsistensi memperjuangkan keadilan, dan kesediaan hadir ketika masyarakat membutuhkan pendampingan hukum.
Melalui Musda I dan Seminar Nasional ini, ARUN Sumbar diharapkan mampu mempertegas posisi organisasi sebagai wadah perjuangan advokasi masyarakat, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Musda I juga menjadi ruang strategis untuk membahas tantangan penegakan hukum, perlindungan hak-hak masyarakat, serta pentingnya kepastian hukum dalam mendukung pembangunan daerah yang berintegritas. (Tim/Red)
Narahubung:
DPD ARUN Sumatera Barat
Padang, 24 Oktober 2026
