Warta.in, Jember – Persoalan pembayaran transaksi jual beli tembakau senilai Rp358.500.000 antara Sutrisno dan Tonaji alias Complong bin Panut, warga Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, belum menemukan penyelesaian. Setelah sejumlah upaya penyelesaian dilakukan, kuasa hukum Sutrisno akhirnya melayangkan Somasi Pertama kepada Tonaji pada Selasa (10/11/2026).
Somasi tersebut dilayangkan melalui kuasa hukum Sutrisno, Alfin Rahardian Sofyan, S.H., M.H., sebagai langkah hukum untuk meminta pihak yang bersangkutan memenuhi kewajiban pembayaran atas transaksi tembakau yang telah berlangsung sejak 16 Agustus hingga 30 September 2024 di Dusun Tegal Banteng, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak Sutrisno, nilai transaksi pembelian tembakau tersebut mencapai Rp358,5 juta. Namun, hingga somasi diterbitkan, pembayaran disebut belum diterima oleh Sutrisno.
Persoalan ini sebelumnya telah dilaporkan Sutrisno ke Polsek Wuluhan pada 24 April 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan.
Dalam perkembangannya, pada 18 Juni 2026, kedua pihak membuat surat pernyataan tertulis di wilayah Wuluhan. Dalam dokumen tersebut, Tonaji disebut mengakui telah membeli tembakau milik Sutrisno dan belum melakukan pembayaran dengan alasan barang tersebut belum terjual.
Melalui surat pernyataan itu, Tonaji menyanggupi pelunasan pembayaran secara sekaligus paling lambat Selasa, 15 September 2026. Kesepakatan tersebut dibuat sebagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan.
Namun, hingga batas waktu yang disepakati, pembayaran belum juga terealisasi. Pada 18 September 2026, Tonaji mendatangi Mapolsek Wuluhan, tetapi belum melakukan pembayaran. Saat itu, ia disebut meminta tambahan waktu selama satu bulan. Permintaan tersebut kemudian diberikan oleh Sutrisno.
Persoalan kembali dibicarakan pada 28 Oktober 2026 ketika Tonaji kembali datang ke Mapolsek Wuluhan. Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan pihak Sutrisno, Tonaji kembali meminta tambahan waktu atau mengusulkan pengembalian tembakau dengan konsekuensi penyusutan maupun kerugian ditanggung bersama.
Usulan tersebut tidak diterima Sutrisno. Ia beralasan transaksi yang dilakukan merupakan jual beli, sehingga kewajiban pembayaran seharusnya dipenuhi sesuai kesepakatan awal, bukan diselesaikan dengan pengembalian barang yang berpotensi menimbulkan perhitungan kerugian baru.
Setelah melalui rangkaian pembicaraan tersebut, penanganan perkara juga dibahas dalam gelar perkara di Polres Jember pada Senin, 2 November 2026. Berdasarkan informasi yang diterima pihak Sutrisno, hasil gelar perkara menyatakan penanganan perkara akan dilanjutkan ke proses hukum berikutnya.
Sejalan dengan perkembangan itu, kuasa hukum Sutrisno kemudian mengirimkan Somasi Pertama pada 10 November 2026. Dalam surat tersebut, kuasa hukum merujuk pada surat pernyataan tertanggal 18 Juni 2026, termasuk pengakuan pembelian tembakau, nilai transaksi, serta kesanggupan pembayaran yang telah melewati batas waktu.
Somasi tersebut meminta Tonaji segera memenuhi kewajiban pembayaran dan menghubungi pihak kuasa hukum untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi dalam jangka waktu 7 x 24 jam. Penghitungan tenggat waktu tersebut mengikuti waktu diterimanya surat somasi oleh pihak yang dituju.
Dalam somasi itu, kuasa hukum juga menguraikan bahwa tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sebagaimana kesepakatan dapat mengarah pada dugaan wanprestasi. Selain itu, surat tersebut turut menyinggung kemungkinan penerapan ketentuan pidana, yakni Pasal 492 tentang penipuan dan/atau Pasal 486 tentang penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penerapan ketentuan tersebut tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian.
Selain ditujukan kepada Tonaji, surat Somasi Pertama tersebut juga ditembuskan kepada Mapolsek Wuluhan dan Mapolres Jember sebagai pemberitahuan kepada pihak kepolisian terkait langkah hukum yang ditempuh kuasa hukum Sutrisno.
Atas belum diterimanya pembayaran tersebut, Sutrisno mengaku mengalami kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian materiil, menurutnya, berkaitan dengan nilai transaksi sebesar Rp358,5 juta yang belum dibayarkan. Sementara kerugian immateriil disebut berupa beban pikiran, ketidaknyamanan, serta ketidakpastian akibat persoalan yang belum terselesaikan dalam waktu cukup panjang.
Di sisi lain, berdasarkan informasi yang diperoleh dari sejumlah warga, terdapat pula penjual tembakau lain yang diduga pernah mengalami persoalan pembayaran dalam transaksi serupa. Sebagian disebut telah menerima pembayaran secara bertahap, sementara lainnya dikabarkan masih memiliki sisa pembayaran yang belum tuntas. Meski demikian, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait.
Pihak Sutrisno menyebut dirinya berada dalam kondisi berbeda karena hingga saat ini mengaku belum menerima pembayaran sama sekali atas transaksi tersebut.
Dengan dilayangkannya Somasi Pertama, pihak kuasa hukum berharap Tonaji segera memberikan tanggapan dan menyelesaikan kewajiban pembayaran sebagaimana kesepakatan tertulis. Apabila tidak ada penyelesaian dalam tenggat waktu yang diberikan, pihak Sutrisno menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
