JIKA ADA YANG MEMINTA SUMBANGAN ATAS NAMA MEDIA INI,

SEGERA LAPORKAN KE PIHAK BERWAJIB,

KARENA ITU PENIPUAN

Wartawan Investigasi

Pencari Bukti Yang Tersembunyi

*HGU NOMOR 08 DAN SENGKETA AGRARIA DI SILAUT: KERESAHAN MASYARAKAT MENUNTUT TRANSPARANSI DAN KEPUTUSAN NYATA*

*HGU NOMOR 08 DAN SENGKETA AGRARIA DI SILAUT: KERESAHAN MASYARAKAT MENUNTUT TRANSPARANSI DAN KEPUTUSAN NYATA*

Pesisir Selatan, Sumatera Barat — Kekecewaan dan keresahan masyarakat di Kecamatan Silaut serta wilayah Lunang Tapan kembali mengemuka ke permukaan. Selama lebih dari satu tahun, warga telah menantikan sikap tegas dan tindak lanjut yang nyata dari pemerintah daerah maupun lembaga terkait atas persoalan yang menyangkut hak atas tanah dan ruang tempat mereka hidup dan bermata pencaharian. Namun harapan itu seolah terhenti dalam keheningan. Belum ada kejelasan yang memuaskan, belum ada keputusan yang mengakhiri kebimbangan, dan belum ada langkah konkret yang menenangkan hati masyarakat yang merasa cemas dan terabaikan.

INFORMASI DAN DOKUMEN YANG TELAH TERUNGKAP KE PUBLIK

Berdasarkan data yang telah dipublikasikan oleh berbagai media dan lembaga terkait, terdapat informasi mengenai keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 08 yang terbit pada tahun 2013 atas nama PT Sukses Jaya Wood (PT SJW), yang mencakup kawasan di Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan. Dokumen ini menjadi salah satu titik sentral dalam sengketa agraria yang berlangsung cukup panjang antara masyarakat adat dan perusahaan yang bersangkutan.

Sejumlah media independen telah memuat laporan terkait persoalan ini:

– Media Sinar Dunia, 23 September 2025 — Melaporkan dugaan ribuan hektare lahan perkebunan sawit masyarakat yang tercakup dalam wilayah HGU tersebut, yang dinilai masyarakat cacat hukum dan merampas hak penguasaan atas lahan yang telah lama dikelola.

– Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia, 23 September 2025 — Menyoroti penggunaan HGU Nomor 08 yang diduga tumpang tindih dengan lahan perkebunan masyarakat setempat.
Supersemarnews.com, 1 November 2026 — Mencatat desakan resmi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut kepada Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar membuka secara transparan riwayat dan dokumen penerbitan HGU Nomor 08 tersebut. Sengketa menyangkut sekitar 217 hektare lahan yang menjadi gugatan dari 73 kepala keluarga.

– Suara Merdeka Jakarta, 2 November 2026 — Memuat rincian kejanggalan yang disampaikan KAN Silaut terkait proses penerbitan HGU, mulai dari proses pengukuran, penetapan lokasi, hingga dasar pelepasan hak yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur maupun batas wilayah adat yang berlaku.

– Poskotaonline, 1 November 2026 — Menyoroti tuntutan transparansi yang terus dipertegas masyarakat di tengah konflik yang belum menemukan titik terang.

Salah satu aspek yang juga menjadi perhatian masyarakat adalah posisi batas wilayah, termasuk alur Sungai Batang Sindang atau Sungai Sindang Lama, yang diduga mengalami pergeseran atau perubahan fungsi yang berkaitan dengan aktivitas di kawasan HGU tersebut. Sungai yang selama turun-temurun menjadi penanda batas alam sekaligus sumber kehidupan masyarakat, kini keberadaannya ikut terjebak dalam ketidakpastian penguasaan lahan.

SUARA MASYARAKAT: ANTARA HARAPAN DAN KETIDAKPASTIAN

Seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan sementara waktu menyampaikan kegelisahannya kepada awak media dengan nada yang penuh kekecewaan namun tetap berharap:

“Sudah lebih dari satu tahun kami menunggu. Pemerintah seolah tak mendengar, wakil rakyat seolah tak melihat. Kami bertanya-tanya: pemerintah seperti apa sebenarnya yang kita miliki? Apakah berdiri di tengah rakyat, atau justru condong ke pihak yang punya modal? Mengapa persoalan ini seolah tidak ada apa-apanya, sementara kami merasa terabaikan, dirugikan, dan seolah dijajah di tanah kelahiran kami sendiri? Perusahaan dari luar datang, menguasai lahan kami, dan kami yang seharusnya menjadi pemilik di sini justru merasa tidak punya tempat. Namun kami percaya, kebenaran tidak akan hilang selamanya.”

Pernyataan ini mencerminkan keresahan yang meluas, namun tetap disampaikan dalam kerangka keinginan untuk mencari kebenaran dan keadilan melalui jalur yang sah. Masyarakat tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak hal yang perlu diklarifikasi dan dibuktikan secara hukum.

PRINSIP KETERBUKAAN DAN ASAS HUKUM YANG DIJUNJUNG TINGGI

Redaksi menegaskan dengan tegas dan bertanggung jawab:

Seluruh informasi yang dimuat dalam pemberitaan ini bersumber dari dokumen dan laporan yang telah dipublikasikan secara terbuka oleh berbagai pihak dan media independen. Informasi ini belum merupakan kesimpulan akhir maupun putusan hukum. Asas praduga tak bersalah berlaku sepenuhnya bagi setiap pihak yang namanya disebut dalam rangkaian peristiwa ini hingga dinyatakan lain melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pemberitaan ini disampaikan semata-mata untuk memenuhi hak publik atas informasi yang penting dan menyangkut hajat hidup banyak orang. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak PT Sukses Jaya Wood, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, ATR/BPN, maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk memberikan tanggapan, klarifikasi, maupun data pembanding yang akurat dan sah, sehingga kebenaran dapat terungkap secara utuh dan berimbang.

Tujuan utama dari pemberitaan ini bukan lain adalah mendesak agar proses penyelesaian sengketa berjalan secara transparan, adil, dan berdasarkan hukum yang berlaku. Masyarakat berhak tahu: bagaimana proses penerbitan HGU tersebut dilakukan, apakah sudah sesuai prosedur, dan bagaimana solusi yang ditawarkan negara untuk menyelesaikan konflik yang telah berlarut-larut ini.

Keadilan tidak boleh tertunda. Transparansi bukanlah kemewahan, melainkan hak setiap warga negara. Silaut berhak atas kejelasan, masyarakat berhak atas kepastian hukum.

(Tim Redaksi)

Berita Terkait