Wartawan Investigasi

Pencari Bukti Yang Tersembunyi

*PUBLIK PERTANYAKAN TINDAKAN DAN TRANSPARANSI PENEGAK HUKUM*

*GELANGGANG SABUNG AYAM BULO WATTANG: BEROPERASI SETAHUN LEBIH TERANG-BENDERANG — PUBLIK PERTANYAKAN TINDAKAN DAN TRANSPARANSI PENEGAK HUKUM*

Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan — Keberadaan gelanggang sabung ayam yang diduga menjadi yang terbesar di kawasan Panca Rijang, Desa Bulo Wattang, kini menjadi sorotan publik yang mendalam. Kegiatan yang diduga merupakan perjudian ini dikabarkan telah berlangsung secara konsisten selama lebih dari satu tahun, terbuka dan dapat disaksikan siapa saja, namun hingga saat ini belum terlihat adanya penindakan hukum yang signifikan. Hal ini memicu pertanyaan-pertanyaan wajar dari masyarakat yang berhak mendapatkan kejelasan.

FAKTA YANG TERAMATI

Berdasarkan peninjauan langsung yang dilakukan awak media pada Sabtu, 14 November 2026, sekitar pukul 15.40 WITA, teramati hal-hal sebagai berikut:

– Gelanggang ini dikenal luas oleh warga di sekitar Desa Bulo Wattang sebagai tempat sabung ayam yang aktif setiap akhir pekan
– Ratusan kendaraan terlihat datang dan berjejer di area sekitar lokasi
– Kegiatan berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu, dari siang hingga malam
– Aktivitas teramati berjalan secara terbuka, tanpa upaya menyembunyikan keberadaannya
– Warga menyebutkan kegiatan ini telah berlangsung selama lebih dari satu tahun

Saat awak media berusaha menemui sosok yang disebut warga sebagai pengelola, orang tersebut tidak dapat ditemui.

KERESAHAN DAN PERTANYAAN WAJAR MASYARAKAT

Warga menyampaikan keresahannya dengan nada kecewa: “Semua orang tahu di mana lokasinya. Terlihat jelas dari jalan raya. Kalau memang ada kehendak untuk menindak, seharusnya bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Namun mengapa selama ini belum ada tindakan yang nyata?”

Masyarakat berhak bertanya secara terbuka dan bertanggung jawab:

– Apakah benar pihak kepolisian belum mengetahui keberadaan tempat ini selama lebih dari satu tahun?
– Jika sudah mengetahui, langkah konkret apa yang telah direncanakan atau dilakukan untuk menindak kegiatan yang diduga melanggar hukum ini?
– Mengapa hingga saat ini kegiatan tersebut masih berlangsung secara terbuka?

Perlu ditegaskan bahwa hal-hal di atas adalah dugaan dan pertanyaan wajar masyarakat. Segala hal yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan pihak tertentu atau perlindungan terhadap kegiatan ilegal tetap memerlukan pembuktian dan proses hukum yang sah, dan setiap pihak berhak atas pembuktian serta asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

KETERANGAN DARI PIHAK POLSEK DAN PERKEMBANGANNYA

Awak media mendatangi Kantor Polsek Panca Rijang untuk meminta tanggapan resmi. Saat itu, Kapolsek menyampaikan:

“Saya baru bertugas dua bulan di sini. Mohon jangan diberitakan dulu, karena kita berencana melakukan penindakan malam ini. Kalau Bapak mau ikut, silakan. Jangan diberitakan dulu agar rencana ini tidak bocor.”

Awak media memilih tidak ikut serta dan menunggu informasi resmi hasil penindakan. Hingga Minggu, 15 November 2026, pukul 14.36 WITA, awak media belum menerima laporan resmi mengenai hasil penggerebekan yang dimaksud. Sebaliknya, diterima pesan yang menyiratkan ketidakberesan hubungan antara media dengan instansi terkait. Hal ini tentu memunculkan pertanyaan baru yang patut mendapatkan penjelasan terbuka.

SERUAN PUBLIK: KEPADA KAPOLDA SULSEL DAN KAPOLRES SIDENRENG RAPPANG

Kepada Kapolda Sulawesi Selatan dan Kapolres Sidenreng Rappang, masyarakat dan awak media meminta penjelasan terbuka dan transparan terkait hal-hal berikut:

1. Sejak kapan instansi yang Bapak pimpin mengetahui keberadaan kegiatan di Bulo Wattang tersebut?
2. Langkah-langkah apa yang telah diambil untuk menindaklanjuti laporan atau pengetahuan tersebut?
3. Apakah rencana penindakan yang disampaikan Kapolsek benar-benar dilaksanakan pada malam 14 November 2026? Jika ya, di mana laporan dan bukti kegiatannya yang dapat diakses publik?
4. Jika belum ada penindakan yang signifikan, apa kendala atau alasan utamanya?

Kami menegaskan: awak media senantiasa siap bermitra dan mendukung upaya penegakan hukum yang sah. Namun, meminta pemberitaan dihentikan tanpa alasan yang sah bukanlah bentuk kemitraan yang sehat. Kebebasan informasi dan pemberitaan adalah hak publik yang dilindungi undang-undang, selama disampaikan secara berimbang dan berdasarkan fakta.

DASAR HUKUM

Perlu diingatkan bahwa:

– Pasal 303 KUHP — Perjudian merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara
– PP No. 72 Tahun 2012 — Mengatur larangan dan penyelenggaraan perjudian
– UU No. 28 Tahun 1999 — Penyelenggara negara dilarang merangkul kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan masyarakat
– UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 — Penerimaan imbalan yang berkaitan dengan jabatannya merupakan tindak pidana yang harus dibuktikan di pengadilan

Setiap orang berhak atas asas praduga tak bersalah. Segala tuduhan pelanggaran hukum harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah dan objektif. Hukum harus tegak secara merata di seluruh wilayah negara, tidak boleh ada pengecualian. Rakyat sedang menunggu tindakan nyata dan penjelasan yang transparan.

(Laporan: Tim Liputan)

Catatan Redaksi

Artikel ini disusun berdasarkan prinsip jurnalisme beretika: menyajikan fakta, pertanyaan wajar masyarakat, dan hak jawab pihak terkait tetap dibuka seluas-luasnya. Segala hal yang berupa dugaan tidak dinyatakan sebagai fakta yang sudah terbukti. Kami mengundang instansi terkait untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan resmi untuk kami muat secara berimbang demi kepentingan publik.

Berita Terkait