*KUR PLAFON HINGGA RP100 JUTA BEBAS JAMINAN TAMBAHAN: ATURAN TEGAS*, MASYARAKAT DIPERINTAHKAN LAPORKAN SEGALA PELANGGARAN*

Kementerian UMKM Tegaskan: Akses Pembiayaan Harus Terbuka Luas Bagi Pelaku Usaha Produktif Tanpa Syarat yang Membebani

JAKARTA, 5 AGUSTUS 2026 – Sebuah terobosan besar serta kebijakan yang sangat meringankan beban jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh tanah air kini telah ditegaskan secara resmi dan tegas oleh Pemerintah, khususnya melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bahwa setiap pengajuan permohonan fasilitas Kredit Usaha Rakyat yang memiliki batas maksimal pinjaman atau plafon hingga senilai Rp100 juta, tidak mewajibkan dan tidak boleh sama sekali membebankan kewajiban kepada pemohon untuk menyerahkan jaminan maupun agunan tambahan dalam bentuk apa pun.

Ketentuan yang sangat penting dan menggembirakan bagi dunia usaha ini disampaikan secara langsung oleh Deputi Bidang Kewirausahaan yang sekaligus menjabat sebagai Juru Bicara resmi Kementerian UMKM, Riza Damanik. Beliau dengan lugas, tegas, dan penuh tanggung jawab menghimbau serta memerintahkan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk segera melaporkan apabila masih ditemukan lembaga penyalur kredit—baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya—yang tetap dengan sengaja meminta, menagih, atau mensyaratkan adanya jaminan tambahan untuk pinjaman yang nilainya masih berada di bawah batas yang telah ditetapkan tersebut.

“Ketentuan ini bukan sekadar anjuran, melainkan aturan resmi yang harus dipatuhi dan dilaksanakan tanpa kecuali oleh seluruh pihak yang berkepentingan,” tegas Riza Damanik.

Lebih rinci dijelaskan, bahwa landasan hukum serta pedoman pelaksanaan kebijakan ini telah tertuang secara jelas dan sah dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, serta diperkuat melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026. Adapun tujuan mulia yang menjadi latar belakang lahirnya peraturan ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk memperluas, mempermudah, serta membuka akses seluas‑luasnya terhadap pembiayaan bagi para pelaku usaha yang memiliki usaha produktif, layak, dan memiliki prospek ke depan, namun selama ini belum memiliki akses yang memadai terhadap lembaga perbankan maupun kredit komersial yang berlaku umum.

“Jadi, untuk Kredit Usaha Rakyat dengan nilai di bawah Rp100 juta, bank atau lembaga penyalur lainnya tidak boleh dan tidak berhak meminta jaminan tambahan apa pun. Jika masih ada pihak yang meminta, memaksakan, atau mensyaratkannya, silakan Bapak dan Ibu sekalian segera melaporkan hal tersebut kepada kami,” ujar Riza Damanik dengan penegasan yang tidak dapat diganggu‑gugat.

Beliau juga melengkapi penjelasan tersebut dengan menyatakan bahwa ketentuan mengenai kewajiban menyerahkan agunan tambahan baru dapat diberlakukan dan dimintakan apabila nilai pinjaman yang diajukan berada di atas batas Rp100 juta. Meskipun demikian, tetap terdapat pengecualian khusus yang berlaku bagi petani tebu rakyat serta para penerima KUR khusus sektor pertanian yang pelaksanaannya bekerja sama dengan lembaga penjamin kredit yang telah ditunjuk dan berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

CARA MENYAMPAIKAN LAPORAN DAN KONTAK RESMI KEMENTERIAN UMKM

Guna memudahkan masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran di lapangan, Kementerian UMKM menyediakan saluran komunikasi resmi yang dapat dihubungi kapan saja:

1. Laman Resmi:
https://www.kemenkopukm.go.id

2. Email Layanan Pengaduan:
pengaduan@kemenkopukm.go.id

📞 Layanan Kontak:
Layanan Informasi dan Pengaduan Terpadu Kementerian UMKM

“Janganlah takut dan janganlah ragu untuk menyampaikan keluhan. Aturan ini dibuat untuk melindungi serta memberdayakan usaha rakyat, sehingga harus berjalan sebagaimana mestinya demi kemajuan ekonomi bangsa,” demikian pesan penutup yang disampaikan untuk menguatkan hati para pelaku usaha di seluruh pelosok negeri ini.

(Tim Peliput HD/ Redaksi)

“KASUS DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DESA BUNGA TANJUNG: LAPORAN MASUK BULAN FEBRUARI, HASIL AUDIT RAMPUNG, APAKAH BENAR BERKAS HANYA MENGEDAP DI ATAS MEJA?.

“Masyarakat Desak Penegakan Hukum Tanpa Intervensi, Lobby, Maupun Upaya Mengendapkan Kasus Demi Kepentingan Pihak Tertentu.

MUKOMUKO, BENGKULU – 5 AGUSTUS 2026 – Sorotan tajam kembali mengarah pada pengelolaan pemerintahan desa di Kabupaten Mukomuko, menyusul adanya laporan resmi yang disampaikan oleh warga masyarakat bernama Hidayat Saleh terkait dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang diduga terjadi di lingkungan Pemerintah Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya. Laporan tersebut secara resmi dilayangkan dan diterima oleh Kejaksaan Negeri Mukomuko pada tanggal 25 Februari 2026, yang memuat sejumlah temuan serius yang sangat merugikan hak dan kepentingan bersama.

Adapun pokok-pokok permasalahan yang dilaporkan mencakup dugaan penukaran aset tanah milik desa seluas 3,4 hektare yang prosesnya dinilai tidak transparan, tidak mengikuti prosedur yang berlaku, serta tidak diketahui secara jelas ke mana perginya manfaat dan hasilnya; dugaan adanya praktik pungutan liar yang membebani masyarakat; hingga penyimpangan yang cukup signifikan dalam pengelolaan serta pelaporan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang seharusnya menjadi kekayaan dan sumber kemajuan desa tersebut.

TITIK TERANG DAN PERKEMBANGAN PENANGANAN KASUS

Laporan yang mengguncang kepercayaan publik ini tidak hanya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Mukomuko saja, melainkan juga ditembuskan kepada Kepolisian Resor Mukomuko serta disampaikan kepada Bupati Mukomuko selaku pimpinan tertinggi penyelenggara pemerintahan di daerah ini, agar semua pihak mengetahui dan dapat bertindak sesuai kewenangan masing-masing.

Selanjutnya, langkah pemeriksaan dan penelusuran fakta telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mukomuko yang telah merampungkan seluruh proses audit serta klarifikasi mendalam guna mengungkap kebenaran di balik polemik pengelolaan aset dan keuangan desa tersebut. Memasuki bulan Mei 2026, hasil audit dinyatakan telah selesai sepenuhnya, dan berkas berisi temuan-temuan tersebut kini siap diserahkan kepada Bupati Mukomuko untuk ditindaklanjuti baik dalam bentuk sanksi administratif maupun proses hukum yang lebih lanjut apabila memang terbukti adanya pelanggaran.

KEKHAWATIRAN MASYARAKAT: JANGAN HANYA SIMBOLIS, JANGAN SAMPAI BERKAS MENGEDAP TANPA KEJELASAN

Di tengah penantian masyarakat yang penuh harap agar kebenaran segera terungkap, justru muncul kekhawatiran yang meluas dan desakan yang sangat kuat dari elemen masyarakat luas. Warga mendesak agar proses pemeriksaan dan penegakan hukum dapat berjalan secara terbuka, transparan, dan jujur, tanpa ada hal yang ditutup-tutupi, disembunyikan, atau diatur sedemikian rupa demi kepentingan tertentu.

Masyarakat menegaskan: Janganlah proses ini hanya terlihat bagus di atas kertas, sekadar menjadi simbol semata, berjalan di tempat, dan akhirnya berkas-berkas itu hanya mengendap diam di dalam laci atau di atas meja pejabat tanpa ada kejelasan hasil.

Kecurigaan yang semakin kuat pun muncul: Apabila terbukti ada pihak yang berperan sebagai aktor intelektual yang dengan sengaja menghalangi proses hukum, bermain di balik layar, melakukan pendekatan maupun lobi-lobi agar kasus ini diredam, dikendapkan, dan diproses secara sengaja terhambat demi menguntungkan pihak yang bersalah, maka masyarakat meminta agar aparat penegak hukum segera bertindak tegas. Evaluasi menyeluruh, penyelidikan mendalam, dan penegakan hukum harus segera dijalankan tanpa pandang bulu—siapapun orangnya, jabatan apapun yang disandangnya, dan siapapun aktor intelektual yang terlibat di dalamnya, harus bertanggung jawab di hadapan hukum.

Isu mengenai adanya pendekatan dan upaya lobi-lobi agar kasus ini tidak berjalan sebagaimana mestinya pun mulai berhembus kencang dan beredar luas di kalangan masyarakat. Seorang narasumber yang enggan menyebutkan namanya dengan jelas menyampaikan rasa kecewanya kepada awak media:

“Sudah sangat sulit perkara ini, Bapak Wartawan, untuk bisa benar-benar diproses. Sejak dilaporkan ke Kejari Mukomuko tanggal 25 Februari 2026 lalu, di mana proses yang nyatanya? Mana kejelasannya? Saat laporan itu baru saja masuk saja, sudah ada yang berkata seolah-olah bisa mengatur: ‘Biarkan saya yang urus, biar saya yang tangani, laporan ini akan saya buang di bawah meja dan tidak akan diproses sama sekali.’ Begitulah yang kami dengar dan kami rasakan.”

Ucapan itu diucapkan dengan nada yang penuh kekesalan, kekecewaan yang mendalam, serta rasa putus asa yang nyata atas ketidakpastian yang terjadi hingga saat ini.

KECAMAN TEGAS KETUA UMUM PPWI: JANGAN ADA YANG MERASA BISA DI ATAS HUKUM

Merespons situasi yang menimbulkan keresahan dan meragukan penegakan hukum ini, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A.—selaku Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), juga merupakan Aktivis Senior serta Alumni Lemhanas Angkatan ke-48 Tahun 2012, sekaligus Petisioner Hak Asasi Manusia di PBB Tahun 2025—memberikan pernyataan yang sangat tegas dan menegur segala bentuk penyimpangan:

“Saya mengecam dengan sangat tegas segala bentuk penyalahgunaan wewenang, pengelolaan keuangan yang tidak transparan, serta terlebih lagi segala upaya berupa intervensi, lobi, maupun tekanan yang bertujuan untuk menghentikan, menghambat, atau mengendapkan suatu perkara yang sudah masuk ranah hukum!” tegas Wilson Lalengke dengan sikap yang berwibawa dan tidak kompromi.

Lebih lanjut beliau menegaskan: “Setiap warga negara, termasuk pejabat pemerintahan, wajib taat hukum dan bertanggung jawab atas amanah yang dipikulkannya. Dana desa dan aset desa adalah milik seluruh warga masyarakat, bukan milik pribadi atau kelompok tertentu yang dapat dipermainkan sesuka hati. Jika ada yang bersalah, hukum harus bekerja; jika tidak bersalah, harus dibuktikan secara terang-terangan. Mengupayakan perkara ini dibungkam atau disembunyikan adalah bentuk penghinaan terhadap akal sehat rakyat dan martabat hukum negara ini. Sebagai alumni Lemhanas dan pembela hak asasi manusia, saya menegaskan: Kedaulatan hukum harus dijunjung tinggi di atas kepentingan siapapun juga!”

TINJAUAN DAN PENEGASAN AHLI HUKUM: PROSES HARUS DILINDUNGI DARI INTERVENSI PIHAK MANAPUN

Sejalan dengan itu, seorang Ahli Hukum yang memantau dan mengikuti perkembangan kasus ini secara utuh sejak laporan pertama kali dimasukkan ke Kejaksaan Negeri Mukomuko juga memberikan pandangan yuridisnya:

“Secara hukum, setiap laporan yang disampaikan dengan dasar yang cukup wajib diproses secara profesional, objektif, dan tidak boleh dihalangi-halangi oleh pihak manapun,” ungkap Ahli Hukum tersebut dengan lugas.

Ia menjelaskan: “Ketika Inspektorat telah menyelesaikan audit dan menyerahkan hasilnya, itu adalah langkah awal yang sah. Namun, temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti. Jika ada dugaan tindak pidana, maka kewenangan penegak hukum adalah mutlak untuk menyelidiki dan menyidik. Segala bentuk upaya lobi, pendekatan kekeluargaan yang berlebihan, atau tekanan agar kasus tidak diproses, dapat dikategorikan sebagai tindakan menghalangi penegakan hukum yang juga merupakan perbuatan terlarang dan dapat dikenakan sanksi pidana tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsipnya: Hukum tidak mengenal orang, hukum hanya mengenal perbuatan yang benar dan yang salah. Aset tanah seluas 3,4 hektare bukanlah benda yang nilainya kecil, sehingga pengelolaannya harus dipertanggungjawabkan secara sangat ketat dan transparan.”

RUANG KLARIFIKASI DAN PRINSIP BERIMBANG

Redaksi senantiasa membuka ruang yang seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang terkait dalam pemberitaan ini untuk dapat menyampaikan tanggapan, penjelasan, maupun klarifikasi resmi, guna menjamin informasi yang disampaikan kepada publik menjadi tepat, benar, berimbang, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Redaksi berpegang teguh pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme jurnalistik yang taat pada Undang-Undang Pers dan terhindar dari pelanggaran UU ITE maupun ketentuan pidana lainnya.

Kebenaran akan tetap menjadi kebenaran, dan fakta harus terungkap tanpa ditutup-tutupi.

(Tim Peliput / Redaksi)