1. Desa Lampegan, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Selasa,4 Agustus 2026. WARTA. IN

Cecep, Kiki, Haris, Khusnul, Siswa Kelas XII SMK Bina Insani Ibun ( SMK BII ), Jurusan TKJ,  PKL 2 Bulan di Desa Lampegan.

Hobi Servis Mesin, atas pertanyaan Pipin, Sekdes Lampegan, Ke- 4 Siswa Kelas XII SMK Bina Insani Ibun Jurusan TKJ, Cecep, Kiki, Haris dan Khusnul, juga  bisa Service  Motor Sampah Desa Lampegan ( TOR-PAH ) Desa Lampegan.

Hobi Cecep, Kiki, Haris dan Khusnul Servis Mesin, Papar Pipin, Sekdes Lampegan. Mereka juga bisa Servis Motor Sampah ( TOR-PAH ) Desa Lamlegan, Lanjut Pipin, Sekdes Lampegan, Alumni SMK Jurusan Mesin Industri.

Sebagai Lulusan SMK Jurusan Mesin Industri, saya di minta oleh 3 Periode Kepala Desa Lampegan, dari masa jabatan 5 Tahun, 6 Tahun, sampai 6 + 2 Tahun, Lanjut Pipin.

Sebagai Warga yang  bertanggungjawab, saya sebelumnya minta Ijin Kepada Mantan Kepala Desa dan Kepada Kepala Desa Terpilih, Lanjut Pipin. Kejadian tersebut, biasanya jarang terjadi di desa lain, biasanya ganti  Kades, maka ganti pula Sekdesnya.

Kepala Desa, Jabatan Representatif warga desa yang di pimpinnya,  maka siapapun Kepala Desanya, yang bersangkutan adalah Kepala Desa Kita, maka tidak ada salahnya,  bila kita di minta membantu Program Kerja Kepala Desa, maka tak kuasa kita menolaknya, Pungkas Pipin, Sekretaris Desa Lampegan, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. WARTA. IN Biro Bandung.

DPD RI Kawal Program Prioritas NTB, Serap Aspirasi untuk Diperjuangkan di Pusat

Warta.in
Mataram, NTB — Anggota Komite IV DPD RI, Evi Apita Maya menegaskan, komitmennya mengawal berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) agar mendapat dukungan kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

Komitmen tersebut disampaikannya saat penyerapan aspirasi daerah yang digelar di ruang rapat Rinjani, Kantor Bappeda NTB, Selasa (4/8/2026).

Dalam forum tersebut, Evi menerima berbagai masukan dari organisasi perangkat daerah terkait sejumlah persoalan strategis mulai dari pengembangan Desa Berdaya, penyelesaian persoalan Gili Trawangan, pengelolaan kawasan hutan, sinkronisasi data kemiskinan, hingga pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau.

Ia mengatakan seluruh aspirasi yang diterima akan menjadi bahan perjuangan dalam rapat-rapat DPD RI bersama kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja.

“Masukan-masukan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat inilah yang akan saya sampaikan dan saya perjuangkan di pusat nantinya,” kata Evi.

Menurutnya, berbagai persoalan yang berkaitan dengan kementerian mitra Komite IV maupun komite lainnya akan dikomunikasikan, baik melalui forum resmi maupun secara informal agar penyelesaiannya dapat dipercepat.

“Saya juga sering berkomunikasi secara informal dengan Kementerian. Kalau memang ada suratnya, berikan salinannya kepada saya, nanti kita sampaikan agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, memaparkan arah pembangunan NTB yang selaras dengan visi pembangunan nasional.

Ia menjelaskan, Pemprov NTB mengusung visi “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia” dengan menitikberatkan pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, status NTB sebagai provinsi kepulauan harus diikuti dengan dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat agar potensi daerah dapat berkembang secara optimal.

“Kami tidak bisa sendiri membangun NTB. Harus bersama-sama, baik pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi maupun masyarakat. Semangat bersama inilah yang menjadi kekuatan kami,” jelas Nelly.

Ia juga memaparkan, sepuluh program unggulan Pemprov NTB di antaranya Desa Berdaya, NTB Sehat dan Cerdas, NTB Agro Maritim, Pariwisata Berkualitas, NTB Terampil dan Tuntas, NTB Lestari Berkelanjutan, hingga NTB Connection yang membutuhkan dukungan lintas Kementerian.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, menyoroti pentingnya pembaruan regulasi statistik nasional agar implementasi Satu Data Indonesia berjalan lebih efektif.

Menurut Jubir Pemprov NTB itu, masih kerap terjadi perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah yang berdampak terhadap ketepatan sasaran berbagai program pembangunan.

“Persoalan kita adalah data daerah sering tidak sama dengan data pusat. Akibatnya pembangunan menjadi tidak optimal karena program pusat tidak selalu sesuai dengan kondisi rill di daerah,” ujar Ahsanul.

Sebelumnya beberapa aspirasi disuarakan oleh perwakilan kabupaten kota di NTB, sebagian besar menyuarakan terkait efek efisiensi serta dana transfer ke daerah yang dipotong sehingga mengalami hambatan pada belanja pegawai. Selain itu, beberapa aspirasi juga ikut disuarakan seperti isu lingkungan kehutanan, permodalan UMKM (KUR) hingga pengembangan potensi lokal berbasis hilirasasi industri.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap sinergi bersama DPD RI semakin memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat sehingga berbagai program prioritas daerah dapat memperoleh dukungan kebijakan maupun anggaran untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB. (sr/dkisntb)

Dashboard Eksekutif NTB Permudah Pimpinan Pantau Kinerja Pembangunan Strategis Secara Real-Time

Warta.in
Mataram,NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan Dashboard Eksekutif sebagai pusat kendali (cockpit digital) yang memungkinkan pimpinan daerah memantau berbagai indikator strategis pembangunan secara real-time. Sistem berbasis data ini dirancang untuk mempercepat pengambilan keputusan yang lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran.

Komitmen tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Rancangan Awal Dashboard Eksekutif Provinsi NTB yang digelar di Hotel Santika, Mataram, Selasa (4/8/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi berkelanjutan antara Pemprov NTB dan Program Skala dalam memperkuat transformasi digital serta tata kelola pemerintahan berbasis data.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. Ahsanul Halik, S.Sos., MH., mengatakan data merupakan aset strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Karena itu, pemerintah membutuhkan sistem data yang terintegrasi agar proses perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara presisi.

“Dashboard Eksekutif ini bukan sekadar aplikasi baru atau tempat menyimpan data. Dashboard ini berada di atas platform NTB Satu Data. Jika NTB Satu Data adalah mesin pengelola datanya, maka Dashboard Eksekutif ini adalah cockpit digital-nya bagi pimpinan,” ujarnya.

Melalui Dashboard Eksekutif tersebut, Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah hingga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memantau perkembangan berbagai indikator strategis pembangunan secara real-time. Seluruh data dari aplikasi perangkat daerah akan diintegrasikan dan disajikan dalam bentuk grafik, peta interaktif, serta scorecard kinerja sehingga memudahkan proses monitoring, evaluasi, hingga pengambilan keputusan.
Dashboard ini akan menampilkan berbagai indikator prioritas pembangunan, mulai dari penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, hingga pembangunan infrastruktur.

Ditambahkan, Pemprov NTB juga telah memasuki tahap akhir interoperabilitas data antara Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri dengan platform NTB Satu Data. Integrasi tersebut memungkinkan pertukaran data secara otomatis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga sinkronisasi data menjadi lebih cepat dan efisien.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kualitas data yang digunakan dalam melahirkan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat secara langsung.

“Filosofinya sangat sederhana, data diolah menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, pengetahuan menghasilkan keputusan, dan keputusan melahirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Pemerintahan yang hebat bukan yang sekadar banyak program, melainkan yang menggunakan data akurat untuk membuat kebijakan yang berdampak,” katanya.

Untuk memperkuat keberlanjutan sistem, Pemprov NTB juga tengah menyempurnakan regulasi tata kelola dan keamanan data melalui perubahan Peraturan Gubernur tentang NTB Satu Data. Bahkan pada 2027 mendatang, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) direncanakan menjadikan NTB sebagai daerah percontohan nasional dalam penerapan sistem keamanan data terpadu.

Selain membangun sistem digital pemerintahan, Dinas Kominfotik NTB juga tengah menyiapkan Media Center baru di lingkungan Kantor Gubernur NTB sebagai bagian dari penguatan keterbukaan informasi publik. Fasilitas tersebut akan dilengkapi layar pemantau data NTB Satu Data secara real-time, ruang podcast, serta area kerja bagi insan pers untuk memantau perkembangan pembangunan daerah secara transparan.

Sementara itu, Provincial Lead Program SKALA NTB, Anja Kusuma, menjelaskan bahwa FGD tersebut merupakan bagian dari pendampingan Program Skala kepada Pemerintah Provinsi NTB dalam menyusun Dashboard Eksekutif sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Ia menyampaikan bahwa fase pertama Program Skala akan berakhir pada Desember 2026, sedangkan seluruh target teknis dan output direncanakan rampung pada Oktober 2026.

“Alhamdulillah, sudah ada informasi bahwa Program Skala akan berlanjut ke fase kedua mulai Januari 2027 hingga 2030. Meskipun surat resminya masih kami tunggu, fokus kami saat ini adalah menyelesaikan seluruh target fase pertama, termasuk merumuskan rancangan Dashboard Eksekutif bersama seluruh OPD,” ujarnya.

Menurutnya, FGD ini menjadi forum penting bagi seluruh OPD sebagai pengampu data sektoral untuk menyepakati indikator-indikator strategis yang akan ditampilkan dalam Dashboard Eksekutif. Dengan demikian, dashboard tersebut dapat menjadi instrumen utama bagi pimpinan daerah dalam memantau kinerja pembangunan dan mengambil kebijakan secara cepat, tepat, dan berbasis data.

Melalui kolaborasi antara Pemprov NTB dan Program Skala, Dashboard Eksekutif diharapkan menjadi fondasi penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, adaptif, serta mampu mempercepat terwujudnya pembangunan NTB yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil.(sr/dkisntb)

Gubernur NTB Tegaskan Cagar Budaya Harus Menggerakkan Ekonomi Daerah

Warta in
Mataram,NTB– Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa pelestarian cagar budaya harus memasuki paradigma baru. Keberhasilan tidak lagi diukur dari banyaknya objek yang ditetapkan sebagai cagar budaya, tetapi dari sejauh mana warisan sejarah mampu dikelola, dimanfaatkan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui pendidikan, riset, pariwisata budaya, serta penguatan ekonomi daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Miq Iqbal saat menerima Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi NTB bersama perwakilan TACB kabupaten/kota se-Pulau Lombok di Kantor Gubernur NTB, Senin (3/8).

Menurut Miq Iqbal, selama ini pelestarian cagar budaya masih terlalu berorientasi pada penetapan status, sementara aspek pelindungan, pengelolaan, dan pemanfaatannya belum berjalan optimal.

“Buat saya tidak penting seberapa banyak yang ditetapkan. Yang penting adalah seberapa serius kita mengurus yang sudah ada. Lebih baik sedikit, tetapi benar-benar terurus, daripada mengejar status, setelah ditetapkan justru tidak dirawat dan tidak dimanfaatkan,” tegasnya.

Ia menilai persoalan mendasar yang harus segera dibenahi adalah belum tersedianya sistem inventarisasi cagar budaya yang lengkap dan terintegrasi. Padahal, data yang akurat merupakan fondasi utama dalam menyusun kebijakan, menentukan prioritas pelestarian, hingga mengalokasikan anggaran secara tepat.

“Kalau datanya belum tertata, bagaimana kita bisa menentukan prioritas? Kita harus memiliki sistem inventarisasi yang jelas agar arah pelestarian cagar budaya benar-benar berbasis data,” ujarnya.

Karena itu, Gubernur meminta Dinas Kebudayaan segera membangun basis data cagar budaya berbasis digital yang memuat informasi mengenai lokasi, nilai sejarah, kondisi fisik, tingkat kerusakan, kebutuhan konservasi, hingga potensi pemanfaatannya sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan destinasi wisata budaya.

Selain inventarisasi, Gubernur Miq Iqbal juga mendorong penguatan penelitian arkeologi di NTB. Menurutnya, masih banyak tinggalan sejarah yang diperkirakan berada di bawah permukaan tanah dan belum pernah diteliti secara komprehensif.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap pengembangan Kawasan Kota Tua Ampenan. Gubernur menilai kawasan tersebut memiliki nilai sejarah yang tinggi sebagai pintu perdagangan dan ruang perjumpaan berbagai bangsa di Pulau Lombok. Karena itu, setiap upaya revitalisasi harus tetap menjaga karakter dan keaslian kawasan melalui pendekatan sejarah, arkeologi, dan konservasi.

Dalam arahannya, Miq Iqbal juga mengajak seluruh pemangku kepentingan mengubah cara pandang terhadap kebudayaan.

“Kalau kita datang hanya membawa cerita soal anggaran, maka kebudayaan akan dianggap sebagai cost center. Tetapi kalau kita mampu menunjukkan bahwa cagar budaya dapat menggerakkan pariwisata, membuka lapangan kerja, menghidupkan UMKM, dan meningkatkan pendapatan daerah, maka kebudayaan akan menjadi profit center. Cara berpikir seperti inilah yang harus kita bangun bersama,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi NTB Muhamad Ihwan melaporkan bahwa pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi pertama sejak Dinas Kebudayaan berdiri sebagai perangkat daerah tersendiri. Forum ini sekaligus menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Tim Ahli Cagar Budaya, perguruan tinggi, komunitas sejarah, dan para pemerhati budaya.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Kebudayaan akan mempercepat pemeringkatan koleksi Museum Negeri NTB sebagai cagar budaya tingkat provinsi, menyusun basis data cagar budaya berbasis digital, membentuk forum komunikasi TACB se-NTB, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan peta jalan pelestarian cagar budaya di Nusa Tenggara Barat.

Melalui langkah tersebut, Pemerintah Provinsi NTB ingin memastikan bahwa pelestarian cagar budaya tidak berhenti sebagai upaya menjaga warisan masa lalu, tetapi menjadi investasi bagi masa depan. Dengan tata kelola yang berbasis data, kolaborasi yang kuat, dan pemanfaatan yang berkelanjutan, cagar budaya diharapkan menjadi sumber pengetahuan, memperkuat identitas daerah, menggerakkan ekonomi kreatif dan pariwisata budaya, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat menuju NTB Makmur Mendunia.(sr/dkisntb)