JIKA ADA YANG MEMINTA SUMBANGAN ATAS NAMA MEDIA INI,

SEGERA LAPORKAN KE PIHAK BERWAJIB,

KARENA ITU PENIPUAN

Wartawan Investigasi

Pencari Bukti Yang Tersembunyi

*JALAN PONDOK LAMA MASIH TERABAIKAN: DI TENGAH ALOKASI BESAR, KERESAHAN MASYARAKAT TAK JUGA MENEMUI JAWABAN*

*JALAN PONDOK LAMA MASIH TERABAIKAN: DI TENGAH ALOKASI BESAR, KERESAHAN MASYARAKAT LUBUK SANAI TAK JUGA MENEMUI JAWABAN*

Mukomuko, Bengkulu — Suara kekecewaan masyarakat Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, semakin bergema dan tak lagi dapat dibendung. Di sudut-sudut pertemuan warga, di setiap perbincangan sehari-hari, wajah kecewa dan kegelisahan terlihat jelas di wajah warga. Perbincangan yang awalnya hanya sekadar keluhan di antara sesama warga, kini telah tumbuh menjadi pertanyaan besar yang memantul dari satu mulut ke mulut lainnya: mengapa suara kami seakan tak pernah didengar?

Publik baru saja diingatkan kembali bahwa Kabupaten Mukomuko menerima alokasi dana besar senilai Rp45 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum, dengan dua ruas jalan telah ditetapkan sebagai prioritas utama perbaikan. Di saat yang sama, persoalan Jalan Pondok Lama di Desa Lubuk Sanai justru masih berdiam dalam ketidakpastian. Selama ini, warga telah berupaya secara sungguh-sungguh menyampaikan aspirasi mereka, berharap mendapat penjelasan yang terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun hingga saat ini, kejelasan yang dinantikan itu belum juga datang.

Perwakilan masyarakat, tokoh warga, didampingi oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilayah Bengkulu, telah menyampaikan surat resmi secara berjenjang — mulai dari Pemerintah Desa, Kecamatan XIV Koto, hingga Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko. Tetapi, surat tersebut seakan jatuh ke dalam telinga yang tuli. Tidak ada tanggapan, tidak ada rapat koordinasi, tidak ada langkah nyata untuk turun ke lapangan dan melihat langsung apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Pemerintah Daerah Mukomuko seakan tidak bergeming sedikit pun. Demikian pula dengan Pemerintah Kecamatan XIV Koto — belum terlihat adanya inisiatif untuk menjembatani aspirasi warga, memfasilitasi pertemuan, atau sekadar menyampaikan informasi agar pihak di atas mengetahui betapa mendesaknya kebutuhan warga akan akses jalan yang layak tersebut.

Permohonan yang disampaikan warga bukanlah permintaan bantuan amal, bukan pula proposal yang bisa ditolak atau diabaikan sesuka hati. Ini adalah hak warga atas pembangunan yang merata. Warga tidak meminta belas kasih; warga menuntut keadilan pembangunan yang menjadi hak setiap warga negara tanpa kecuali.

PERNYATAAN TEGAS KETUA UMUM NASIONAL PPWI JAKARTA:

Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.S.I., Alumni PPRA Ke-48 Lemhanas RI Tahun 2012 dan Petisioner HAM PBB Tahun 2025, selaku Ketua Umum Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Jakarta, turut angkat bicara mengecam keras sikap Pemerintah Daerah Mukomuko yang dinilai seakan buta dan tuli terhadap keresahan serta permohonan warga Lubuk Sanai.

“Pembangunan yang merata adalah amanah konstitusional yang tidak boleh ditawar-tawar. Ketimpangan pembangunan yang terjadi di Desa Lubuk Sanai bukan sekadar masalah infrastruktur, melainkan masalah keadilan yang harus dijawab oleh penyelenggara negara. Warga telah menunggu bertahun-tahun dengan kesabaran yang luar biasa, namun kepekaan pemerintah daerah justru seakan memudar dari waktu ke waktu. Warga tidak meminta keistimewaan; mereka hanya meminta kesetaraan — hak yang sama untuk menikmati akses jalan yang layak sebagaimana dirasakan oleh warga di desa-desa lainnya. Jika alokasi dana besar telah diterima, maka wajib hukumnya dipertanggungjawabkan secara transparan dan merata di seluruh penjuru daerah, bukan hanya di titik-titik yang terlihat secara fisik semata. Mengabaikan aspirasi yang telah disampaikan secara tertib dan sah sama artinya dengan menelantarkan hak konstitusional warga. Saya meminta Pemerintah Daerah Mukomuko segera membuka ruang dialog yang jujur dan konstruktif, turun langsung ke lokasi, dan memberikan kepastian waktu perbaikan. Pemerintahan yang baik adalah yang hadir di mana pun rakyat berada, bukan hanya di tempat yang mudah terlihat oleh mata.”

Ada apa dengan Pemerintah Daerah Mukomuko? Pertanyaan ini bukan bermaksud menuduh, melainkan sebuah pertanyaan mendasar yang layak dijawab oleh setiap pemegang amanah publik. Surat telah dikirim, aspirasi telah disampaikan, jalur formal telah ditempuh. Tidak masuk akal jika dikatakan pihak berwenang tidak mengetahui adanya persoalan ini. Jika surat sudah sampai di meja dinas terkait, di meja Bupati, hingga ke tingkat pemerintahan desa dan kecamatan, lalu mengapa tidak ada satu pun yang turun tangan? Mengapa tidak ada yang peduli?

Kepada para penyelenggara negara di Kabupaten Mukomuko: kehadiran Bapak dan Ibu di kursi pemerintahan adalah untuk mendengar dan melayani rakyat, bukan sebaliknya. Jangan sampai alokasi dana yang besar justru hanya menyisakan luka di hati warga yang terabaikan. Jangan sampai janji pembangunan yang merata hanya menjadi slogan yang terdengar indah, namun hampa ketika dirasakan oleh warga di pelosok desa. Warga Lubuk Sanai juga warga Mukomuko. Mereka juga membayar pajak, mereka juga bekerja dan berkontribusi untuk daerah ini. Mereka berhak atas perlakuan yang adil.

Kami pun mempertanyakan kehadiran dan kepekaan para wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat daerah. Di mana kehadiran Bapak dan Ibu saat konstituen Anda membutuhkan perhatian? Ke mana arah pengabdian jika suara rakyat yang terjerat dalam kesulitan akses jalan pun tidak didengar? Inilah momen yang menegaskan: jabatan bukanlah kehormatan untuk diri sendiri, melainkan amanah untuk orang banyak. Mengabaikan aspirasi warga yang telah menyampaikan dengan sopan dan tertib, adalah mengabaikan esensi dari kehadiran pemerintahan itu sendiri.

Warga tidak menuntut hal yang mustahil. Mereka hanya menuntut satu hal: perhatian yang setara, keadilan yang nyata, dan jawaban yang jelas. Jalan Pondok Lama telah menunggu terlalu lama. Kini giliran pemerintah daerah untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar hadir untuk seluruh rakyat Mukomuko, bukan hanya di tempat-tempat yang terlihat dan terdengar saja.

Sumber: Awak Media di Lapangan & Pernyataan Resmi Ketua Umum Nasional PPWI Jakarta
Dilaporkan Oleh: (Tim Redaksi PPWI Bengkulu)

Membangun jalan adalah fisiknya, tetapi mendengar rakyat adalah jiwanya. Jangan biarkan keduanya rusak bersamaan.

Berita Terkait