Oleh, Dr. Suriyanto.Pd.,SH.,MH.,Mkn
Warta.in, Purwakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan gagasan besar yang patut diapresiasi. Di tengah persoalan gizi anak Indonesia, negara hadir secara langsung memastikan anak-anak memperoleh makanan bergizi secara gratis.
Tujuannya jelas dan mulia: menjaga kesehatan, mendukung tumbuh kembang, serta meningkatkan konsentrasi dan kemampuan belajar anak.
Namun, niat baik tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kualitas pelaksanaan.
Program MBG kini sedang diuji oleh realitas di lapangan. Berulangnya kabar siswa mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG harus menjadi alarm keras bagi pemerintah. Ini tidak boleh dipandang sekadar sebagai insiden teknis yang selesai setelah korban mendapat perawatan.
Jika kejadian serupa terus berulang di berbagai daerah, pemerintah wajib melihatnya sebagai persoalan sistem yang membutuhkan evaluasi menyeluruh.
Ketika negara memberikan makanan kepada anak-anak, negara pula yang memikul tanggung jawab paling besar untuk memastikan makanan tersebut aman dikonsumsi.
Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai institusi yang memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan MBG, tidak cukup hanya menyampaikan keprihatinan setiap kali terjadi persoalan.
Yang dibutuhkan publik adalah tindakan konkret: investigasi, audit, pengawasan, evaluasi, dan pembenahan sistem dari hulu hingga hilir.
Mulai dari kualitas dan keamanan bahan pangan, penyimpanan, kebersihan dapur, proses pengolahan, standar higienitas, pengemasan, hingga waktu dan mekanisme distribusi, semuanya harus diawasi secara ketat dan terukur.
Tidak Boleh Ada Celah Bagi Kelalaian.
MBG bukan proyek yang boleh dijalankan dengan prinsip coba-coba. Yang disajikan adalah makanan untuk anak-anak. Karena itu, standar keamanan pangan harus berada pada tingkat tertinggi.
Jangan Korbankan Kepercayaan Publik
Persoalan MBG juga memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan dapur dan katering.
Program ini merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, setiap persoalan yang muncul di lapangan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah dan Presiden.
Orang tua tidak melihat struktur birokrasi di balik program tersebut. Mereka melihat satu hal sederhana: anak mereka menerima makanan dari program pemerintah.
Ketika makanan itu justru membuat anak sakit, maka pertanyaan publik sangat wajar: siapa yang bertanggung jawab?
Di sinilah pemerintah tidak boleh defensif. Pemerintah harus hadir memberikan jawaban yang transparan, membuka fakta hasil pemeriksaan, memastikan penyebabnya, serta menunjukkan langkah konkret agar kejadian serupa tidak terulang.
Jangan sampai MBG yang dirancang sebagai simbol keberpihakan negara kepada rakyat kecil justru berubah menjadi sumber ketidakpercayaan.
SPPG Harus Bertanggung Jawab
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan mata rantai yang sangat menentukan. Di tempat inilah bahan pangan diterima, diolah, dimasak, dikemas, dan kemudian didistribusikan kepada anak-anak.
Karena itu, pengawasan terhadap SPPG tidak boleh sebatas administrasi.
Jika terdapat SPPG yang terbukti lalai memenuhi standar keamanan pangan hingga menyebabkan siswa mengalami keracunan, maka harus ada pemeriksaan menyeluruh. Apabila hasil penyelidikan dan pembuktian menemukan unsur pelanggaran hukum, proses pidana harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jangan berhenti pada pencabutan izin atau teguran administratif jika memang terdapat unsur pidana.
Namun, proses hukum tentu harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah. Jangan sampai penegakan hukum berubah menjadi penghukuman tanpa dasar. Sebaliknya, jangan pula aspek hukum dikesampingkan hanya demi menjaga citra program.
Keadilan harus berjalan, dan keselamatan anak harus menjadi prioritas.
Jangan Ada Pembiaran
Yang dipertaruhkan dalam MBG bukan hanya anggaran negara.
Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan orang tua.
Para orang tua menyerahkan anak-anak mereka kepada sekolah dan, secara tidak langsung, mempercayakan sebagian tanggung jawab pemenuhan gizi kepada negara. Kepercayaan sebesar itu tidak boleh dibalas dengan pengawasan yang longgar.
Satu kasus keracunan saja sudah serius. Jika kejadian berulang, pemerintah harus berani bertanya: di mana letak kelemahan sistemnya?
Apakah standar pengawasan terlalu longgar?
Apakah pemeriksaan bahan baku sudah benar-benar dilakukan?
Apakah dapur memenuhi standar kebersihan?
Apakah rantai distribusi aman?
Apakah seluruh petugas memiliki kompetensi yang memadai?
Dan yang paling penting, apakah pengawasan dilakukan secara nyata atau hanya berhenti pada dokumen administrasi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab secara terbuka.
Jangan Sampai MBG Menjadi Bumerang Politik
Program sosial berskala besar selalu memiliki konsekuensi politik. Apalagi MBG merupakan salah satu program yang sangat identik dengan pemerintahan Presiden Prabowo.
Jika pelaksanaannya baik, manfaatnya akan memperkuat kepercayaan publik. Tetapi jika terjadi kegagalan berulang tanpa penyelesaian yang transparan, persoalan teknis di lapangan dapat berkembang menjadi persoalan politik.
Di era media sosial dan algoritma, satu kejadian dapat menyebar dalam hitungan menit. Video anak sakit, orang tua panik, atau suasana rumah sakit dapat membentuk opini publik jauh lebih cepat dibandingkan klarifikasi pemerintah.
Karena itu, pemerintah tidak boleh menunggu persoalan membesar baru bergerak.
Pencegahan harus lebih cepat daripada viralnya masalah.
Memang selalu ada kemungkinan persoalan MBG dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik. Tetapi pemerintah juga tidak boleh menjadikan dugaan politisasi sebagai alasan untuk mengabaikan keluhan masyarakat.
Jika memang ada kesalahan teknis, benahi.
Jika ada kelalaian, tindak.
Jika ada pelanggaran hukum, proses.
Jika ada sabotase, buktikan dan ungkap secara hukum.
Jangan membangun kebijakan berdasarkan asumsi dan tuduhan tanpa bukti.
Selamatkan MBG dengan Ketegasan
Pemerintah harus berani mengambil langkah tegas.
SPPG yang terbukti melanggar standar keamanan pangan harus diberi sanksi sesuai tingkat pelanggarannya. Jika terdapat unsur pidana, aparat penegak hukum harus melakukan proses hukum berdasarkan bukti yang sah.
Tidak boleh ada perlakuan khusus karena SPPG tersebut milik pengusaha tertentu, memiliki hubungan dengan pejabat, ataupun dianggap bagian penting dari program pemerintah.
Hukum Tidak Boleh Tunduk Kepada Kepentingan Proyek
Pada saat yang sama, pemerintah juga harus memperkuat sistem pengawasan independen, memperketat standar keamanan pangan, meningkatkan kompetensi pengelola SPPG, melakukan inspeksi berkala, serta membuka hasil evaluasi kepada publik.
Transparansi bukan ancaman bagi MBG. Justru transparansi adalah cara menyelamatkan MBG dari krisis kepercayaan.
Program MBG pada dasarnya adalah kebijakan yang baik dan memiliki tujuan sosial yang besar. Tetapi program yang baik tidak akan berarti jika pelaksanaannya buruk.
Jangan biarkan kesalahan segelintir pelaksana merusak tujuan besar program. Jangan pula biarkan kepentingan menjaga citra membuat pemerintah menutup mata terhadap persoalan di lapangan.
Selamatkan MBG dengan memperbaiki sistem. Lindungi anak-anak dengan standar keamanan pangan yang ketat. Tegakkan hukum terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan MBG bukan hanya berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan.
Ukuran keberhasilannya adalah berapa banyak anak yang menerima makanan bergizi, aman, sehat, dan benar-benar bermanfaat bagi masa depan mereka.
Dan di situlah tanggung jawab negara sesungguhnya: bukan sekadar memberi makan, tetapi memastikan setiap makanan yang diberikan kepada anak Indonesia aman untuk dimakan.
*) Praktisi Hukum/Akademisi/Ketum PWRI
